DPRD Minta Pemkot Pangkalpinang Tegas Soal Tambang Ilegal

WARTABANGKA, PANGKALPINANG– Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza meminta kepada pemerintah kota dapat bersikap tegas dengan permasalahan pertambangan ilegal di wilayah itu yang masih saja beroperasi.

Menurut dia, pertambangon timah di wilayah Kota Pangkalpinang tidak dibenarkan, sebab Pangkalpinang bukan wilayah pertambangan.

“Persoalan tambang ilegal ini, saya berharap haI-hal tersebut, terutama untuk pihak terkait harus bisa melakukan penertiban, karena dengan adanya penambangon liar itu akan merusak ekosistem yang ada dan merusak tatanan yang ada,”ujar Hertza, kemarin.

Hertza menegaskan, dampak dari penambangan , akon merusak saluran hulu ke hilir yang otomatis itu akan terganggu. Selain itu, wilayah-wilayah yang dilakukan penambangan secara ilegal oleh masyarakat tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Pertama kita sudah tahu bahwa timah sekarang merupakon barang strategis dan harus ada undang-undong minerba yang mendasari hal itu,”jelasnya.

“Kedua Pangkalpinang apapun alasannya tidak boleh dilakukan penambangan karena bukan wilayah pertambangan,”imbuhnya.

Oleh karena itu, menurutnya, terkait dengan pertambangan timah ilegal di Kota Pangkalpinang, dirinya berharap ini bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang terutama oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini berkoordinasi kepada pihak Kepolisian maupun TNI.

Dia menambahkan, seperti diketahui bahwa disisi Iain masyarakat yang melakukan pertambangan tersebut merupakan masyarakat yang berdomisili di luar wilayah Kota Pangkalpinang. Hal itu katanya, berdasarkan temuan di lapangan maupun Iaporan dari Sat Pol PP Kota Pangkalpinang.

“Kita harapkan disini masyarakat Kota Pangkalpinang turut melakukan hal untuk menolak pertambangan di wilayahnya. Dan saya tegaskan Pemerintah Kota Pangkalpinang harus melakukan tindakan tegos bersama dengan pihak terkait agar Pangkalpinang di luar Zona pertambangan,” harapnya.

Hertza menilai, terkait dengan pertambangan timah ilegal di wilayah Kota Pangkalpinang ini kurangnya sisi pengawasan ataupun kurang ketatnya untuk melakukanm penertiban.

Menurut Hertza penertiban itu tidak hanya sebatas penertiban namun harus adanya perlakuan berkala.

“Memang sekali melakukan penertiban ini memerlukan anggaran, mungkin disaat kondisi Covid-19 ini khususnya untuk Sat Pol PP Kota Pangkalpinang sebagai leading sektor dalam hal pelaksanaannya yang anggarannya minim,”jelasnya.

Selain itu kata Hertza, disisi lain aturan-aturan yang dilakukan oleh penegak hukum terutama Sat Pol PP belum ada regulasi yang mengatur terutama untuk Perda.

“Jika memang perlu dibuatkan perda tinggal dorong eksekutif. Dorong itu kepada DPRD. DPRD siap untuk melakukan hal tersebut, jika diperlukan regulasi seperti itu,”tegasnya.

Dalam hal ini , kata Hertza, tidak ada pemerintah yang diuntungkan, yang ada pemerintah dirugikan dan tidak ada masyarakat yang diuntungkan, yang ada masyarakat yang dirugikan.

“Kami DPRD Kota Pangkalpinang hanya bersifat mengimbau agar hal tersebut dapat dilakukan penertiban. Selebihnya ini perlu disupport dengan anggaran, sebab setiap kegiatan tidak mungkin tanpa anggaran. Disisi Iain kita ingin lakukan penertiban tetapi kita minim anggaran, dilain sisi pula kita harus menyelesaikan permasalahan Covid-19,”tukasnya. (*)

loading...

Check Also

Babel Provinsi Pertama Luncurkan Kurikulum Anti Narkoba untuk Pelajar SMA

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengimplementasikan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *