DPRD Sampaikan 7 Rekomendasi untuk Pemda Bangka Barat

WARTABANGKA.COM, MUNTOK – DPRD Kabupaten Bangka Barat melaksanakan rapat paripurna di Gedung Mahligai Betason II, Rabu (30/6) dengan agenda pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bangka Barat tahun anggaran 2020.

Rapat ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming, ketua DPRD, Marudur Saragih, wakil ketua I, H. Oktorazsari, wakil ketua II, Miyuni Rohantap, anggota DPRD, kepala OPD di lingkungan Pemkab Bangka Barat dan segenap tamu undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, Ketua Panitia Pansus Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2020, Apandi membacakan tujuh rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemda. Selain itu, dirinya mengapresiasi atas diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

” Kami mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas diraihnya predikat WTP atas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat,” ujar Apandi.

Tujuh rekomendasi tersebut adalah yang pertama, Pemerintah Daerah agar segera menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Provinsi Babel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kedua, terkait masalah retribusi izin mendirikan bangunan diharapkan kepada OPD terkait segera membuat SOP dalam hal pemungutan retribusi IMB.

” Ketiga, dalam hal retribusi balai benih ikan perlu dikaji ulang mengingat biaya operasional lebih besar daripada pendapatan yang diterima,” sebut Apandi.

Kemudian, rekomendasi yang keempat adalah diharapkan kepada OPD terkait lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengerjaan fisik gedung atau bangunan yang mengalami kekurangan volume.

” Kelima, agar pelaksanaan belanja hibah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku terutama belanja hibah yang melibatkan instansi vertikal,” jelas Apandi.

Selanjutnya, rekomendasi berikutnya yakni diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar segera menginventarisir aset tetap terutama aset yang tidak memiliki dokumen lagi dan rusak berat serta melakukan kapitalisasi terhadap belanja rehab yang belum dijadikan belanja modal.

” Ketujuh, Pemda juga disarankan untuk terus berbenah dalam segala hal, baik dari segi peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia maupun lainya agar ke depan Pemkab bisa mempertahankan capaian atas opini WTP,” tukas Apandi.


Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming mengatakan rancangan Perda pertanggung jawaban ini telah disampaikan kepada DPRD sesuai dengan amanat perundangundangan pada tanggal 14 juni 2021. Rancangan Perda pertanggungjawaban ini telah pula dibahas oleh panitia khusus DPRD dengan OPD terkait pada tanggal 15 juni 2021.

” Beberapa saat yang lalu telah kita dengarkan laporan hasil kerja panitia khusus dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bangka barat terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten bangka barat tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bangka barat tahun anggaran 2020 yang pada prinsipnya menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut, untuk di proses menjadi peraturan daerah kabupaten bangka barat tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bangka barat tahun anggaran 2020,” kata Bong Ming Ming.

Bong Ming Ming melanjutkan rancangan peraturan daerah Bangka barat tahun anggaran 2020 disusun berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten bangka barat tahun 2020 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu yang lalu dengan opini ” Wajar Tanpa Pengecualian”.

” Sebuah prestasi yang dilakukan berkat kerja keras asn babar dengan proses pengawasan yang kuat oleh DPRD. Semoga kerja sama ini bisa ditingkatkan di hari-hari berikutnya,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat akan menindaklanjuti saran – saran dan masukan dari DPRD terutama yang terkait dengan tindak lanjut dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

” Tindak lanjut dari bapak tersebut sudah 40 persen untuk kita terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di bumi sejiran setason yang kita cintai ini,” ungkap Bong Ming Ming.

Ia menambahkan pemkab juga akan berusaha untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang kredibel, akuntabel dan transparan sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan serta dapat mempertahankan opini ” Wajar Tanpa Pengecualian” untuk tahun – tahun berikutnya.

” Akhirnya, atas pengawasan, saran dan masukan DPRD yang telah menetapkan keputusan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Bangka
barat tahun anggaran 2020. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya,” pungkas Bong Ming Ming. ( IBB/ADV )

loading...

Check Also

Proses Instalasi Komponen Mesin Capai 81 Persen, PLN 24 Jam Non Stop Pulihkan Sistem Kelistrikan Pulau Bangka

WARTABANGKA, PANGKALPINANG– Proses instalasi komponen mesin PLTMG dari Riau kini mencapai 81 persen. Sejak kedatangan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *