DPRD Sampaikan Rekomendasi Hak Interpelasi, Gubernur Minta Waktu

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan siap melaksanakan 12 rekomendasi Pansus Interpelasi DPRD Provinsi Bangka Belitung yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bangka Belitung, Senin (23/7).

Ketua Pansus Interpelasi DPRD Babel, Eka Budiarta menyampaikan rekomendasi hasil Pansus, di ruang paripurna DPRD Babel, Senin (23/7). Dalam rekomendasi yang disampaikan, nantinya Gubernur Babel Erzaldi Rosman akan menjawab rekomendasi hasil Pansus. WARTABANGKA.COM/BAYU

“Interpelasi sudah ditanggapi oleh DPRD, tinggal kami menjalankan apa yang sudah direkomendasikan oleh DPRD dan ada beberapa poin tadi kita jalankan dan ini tentunya kita butuh waktu. Intinya apa yang diingatkan oleh DPRD ini untuk kebaikan Propinsi Bangka Belitung,” ujar Gubernur kepada wartabangka.com usai rapat paripurna.

Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya mengatakan, rekomendasi dari Pansus Interpelasi sudah disampaikan semua dan  tinggal Gubernur Bangka Belitung menindaklanjutinya.

“Rekomendasi sudah disampaikan, setelah pak gubernur menjawab kita bawa ke Banmus, apa yang disampaikan nanti DPRD akan mengkajinya dan menyerahkan ke fraksi-fraksi,” ujar Didit. (*)   

Berikut rangkuman 12 hak interpelasi DPRD Babel:

1. Terkait dengan Kerja sama Internasional antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Hong Fu International Technology Co Ltd.

2. Pembentukan Tim Komunikasi Gubernur (TKG).

3. Tentang aturan absensi 4 (empat) kali per hari bagi ASN.

4. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi kepada perusahaan pertambangan sementara Perda RZWP3K belum disahkan.

5. Mutasi dan pengisian jabatan ASN tidak melalui analisa jabatan sesuai peraturan dan perundang-undangan.

6. Raperda RZWP3K yang masih belum selesai.

7. Kunjungan Gubernur ke luar negeri tanpa izin menteri.

8. Sumbangan pihak ketiga.

9. Perizinan terkait RKAB.

10. Pembiaran penambangan pada lahan ex PT. KOBATIN.

11. Tata kelola mineral zirkon yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

12. Permasalahan penerbitan IPR.

loading...

Check Also

Petugas PLN Terus Berjuang Pulihkan Gangguan Sistem di Pulau Bangka

WARTABANGKA, PANGKALPINANG– Petugas PLN terus berjuang pulihkan gangguan sistem pembangkitan di Pulau Bangka. Upaya perbaikan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *