Ini Rekomendasi Lengkap Pansus Hak Interpelasi yang Wajib Dilaksanakan Gubernur Babel

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Panitia Khusus Hak Interpelasi telah menyampaikan hasil kerja dan mengeluarkan rekomendasi terhadap Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan yang disampaikan dalam paripurna, Senin (23/7).

Ketua Pansus Hak Interpelasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Eka Budiarta saat membacakan hasil kerja pansus hak interpelasi terhadap Gubernur Bangka Belitung (Babel), Senin (23/7). WARTABANGKA.COM/BAYU

Menanggapi rekomendasi dari 12 point hak interpelasi, Gubernur Erzaldi mengatakan butuh waktu untuk melaksanakannya.

“ Kita siap melaksanakannya, intinya rekomendasi ini untuk kebaikan pemerintahan propinsi Bangka Belitung ke depannya,” kata Erzaldi.

DPRD Sampaikan Rekomendasi Hak Interpelasi, Gubernur Minta Waktu

Didit Srigusjaya, Ketua DPRD Bangka Belitung mengatakan hasil kerja pansus hak interpelasi sudah disampaikan.

“Kita tunggu jawaban dari gubernur. Jawaban itu nantinya akan kita bahas lagi dalam rapat badan musyawarah, dan apa saja point-point yang disampaikan oleh gubernur,” kata Didit.

Untuk lebih jelasnya inilah 12 point hak interpelasi berikut rekomendasi dari pansus:

1. Kerjasama Internasional Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Hongfu International Technology, Co. Ltd.;
– Gubernur harus memutuskan kerjasama dengan Hongfu International Technology, Ltd.
– Gubernur harus menjamin hak-hak dan kelanjutan magang 147 pelajar magang asal Bangka Belitung di Taiwan dengan kebijakan teknis lain yang tak melanggar peraturan serta tak terjadi penggunaan tenaga kerja murah atasnama pendidikan
– Gubernur harus cermat dan teliti dalam mengkaji setiap perjanjian kerjasama, agar tak merugikan pemerintah dan masyarakat.

2. Pembentukan Tim Komunikasi Gubernur;
– Gubernur harus mengananalisis dan mencermati setiap pembentukan tim sejenis kedepannya agar lebih efisien dan efektif serta tak menyalahi aturan.

3. Aturan Absensi 4 Kali/hari Bagi Asn;
– Gubernur diminta mencabut kebijakan absensi 4 kali dalam sehari tersebut karena dipandang tidak secara signifikan menghasilkan output kinerja ASN di Babel.

4. Pemberian Izin Usaha Pertambangan Dan Perpanjangan Iup Operasi Produksi Kepada Perusahaan Pertambangan Sementara Perda RZWP3K Belum Disahkan;
– Seluruh izin perpanjangan tambang laut harus dicabut dan gubernur harus mentaati UU No. 1/ 2014 tentang pemanfaatan ruang laut.
– Menghentikan sementara operasi produksi pertambangan atas izin perpanjangan yang diberikan setelah tanggal 15 Januari 2017, sampai dengan Peraturan Daerah tentang RZWP3K dan Peraturan Daerah tentang Mineral Ikutan disahkan.
– Tidak memperpanjang dan menerbitkan IUP baru di wilayah laut sebelum Perda RZWP3K dan Peraturan Daerah tentang Mineral Ikutan disahkan.

5 . Mutasi Dan Pengisian Jabatan Asn Tidak Melalui Analisa Jabatan Yang Sesuai Peraturan Dan Perundangan.
– Gubernur harus melakukan pengisian jabatan stuktural dan mutasi pegawai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan terutama melibatkan Tim Baperjakat.

6. Raperda RZWP3K Yang Masih Belum Selesai;
– Gubernur untuk segera menyampaikan Raperda RZWP3K, agar ada kepastian hukum berinvestasi di bidang perikanan, pariwisata, dan sector lainnya.

7. Kunjungan Gubernur Ke Luar Negeri Tanpa Izin Menteri;
– Gubernur tidak lagi melakukan perjalanan ke luar negeri walaupun tidak menggunakan dana APBD/APBN tanpa izin pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundangan.

8. Sumbangan Pihak Ketiga;
– Mengusulkan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015.
– Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017.
– Mengembalikan dana sumbangan pihak ketiga tersebut kepada Kas Negara agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

9. Perizinan Terkait RKAB;
– Pimpinan DPRD agar menugaskan Komisi-komisi atau dapat mengusulkan untuk membentuk alat kelengkapan lainnya yang diperkenankan dalam peraturan dan perundangan agar dapat melakukan pembahasan mendalam terhadap permasalahan ini bersama stakeholder-stakeholder terkait.

10. Pembiaran Penambangan di Lahan Ex Pt. Kobatin;
– Pimpinan DPRD agar menugaskan Komisi-komisi atau dapat mengusulkan untuk membentuk alat kelengkapan lainnya yang diperkenankan dalam peraturan dan perundangan agar dapat melakukan pembahasan mendalam terhadap permasalahan ini bersama stakeholder-stakeholder terkait.

11. Tata Kelola Mineral Zirkon Yang Tidak Sesuai Peraturan Dan Perundangan :
– Gubernur tidak lagi memberikan izin pengiriman zircon ke daerah lain dan atau ekspor sebelum Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata kelola mineral ikutan timah ini telah disahkan.
– Gubernur segera membuat Peraturan Gubernur sebagai aturan teknis pelaksanaan tata kelola mineral ikutan timah dimaksud.

12. Permasalahan Penerbitan IPR
– Gubernur harus mengevaluasi IPR-IPR yang sudah diterbitkan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemdian hari.
– Izin yang telah diterbitkan namun ternyata belum memenuhi persyaratan, agar segera dicabut atau direvisi.
– Izin-izin yang diberikan wajib memenuhi seluruh unsur dan persyaratan yang diamanatkan dalam peraturan dan perundangan.

loading...

Check Also

Kepala Perangkat Daerah Laporkan Serapan Dana Dekonsentrasi TA 2021

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG– Dalam rangka mendorong percepatan penyerapan penggunaan dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *