Pemkab Babar Segera Lengkapi Dokumen Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tanjung Ular-Air Limau

WARTABANGKA, MUNTOK – Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat (Babar) , Muhammad Soleh mengatakan pihaknya akan segera melengkapi dokumen yang diminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait pembukaan akses Jalan Tanjung Ular-Air Limau. Dia berharap pihak BPN dapat membantu agar proses tersebut agar pembangunan dapat berjalan lancar.

Hal ini disampaikan Soleh saat rapat koordinasi rencana pengadaan tanah pembangunan Jalan Tanjung Ular – Air Limau di Ruang Rapat OR I, Kantor Bupati Babar, Kamis ( 25/2).

Menurutnya, Kakanwil BPN Babel sebelumnya menyatakan siap membantu pembukaan akses jalan tersebut saat rapat di kantor gubernur di Pangkalpinang, tapi kenyataannya pekerjaan ini masih tersandung di BPN.

“Bahkan menurut perkiraan saya tanggal 9 Februari sudah ada semacam pendelegasian dari Pak Kanwil ke Kantah. Harapan kita begitu, karena setelah kita rapat Pak Kakanwil bilang siap bantu. Waktu itu saya yakin sudah ada pendelegasian, tapi ternyata hari ini belum ada pendelegasian,” kata Soleh.

Selain itu, dikatakan Soleh saat ini kondisi di masyarakat sedang aman-aman saja. Bahkan mereka merasa bersyukur dengan akses jalan telah dibuka dan tanahnya yang terkena proyek tersebut diganti rugi pula oleh pemda.

“Kondisi ini masyarakat aman. Mereka bersyukur jalan dibuka dan masih diiganti rugi. Pertimbangan-pertimbangan itu membuat kita bisa melakukan kebijaksanaan. Tapi oke lah, kita memaklumi itu amanah dari Kakanwil yang disampaikan oleh Pak Janto, nanti kita kita komunikasikan lagi,” pungkasnya.

Sementara, BPN Babar bersikeras tidak akan menurunkan timnya untuk mengukur tanah yang akan diganti rugi. Hal ini diungkapkan Kepala Kantor BPN Babar, Janto saat menanggapi pertanyaan Fahmi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam rapat itu.

Pihak PUPR menanyakan apakah BPN sudah bisa menurunkan timnya untuk melakukan pengukuran lahan warga, sembari pihaknya melengkapi dokumen – dokumen yang masih kurang, mengingat waktu yang semakin mendesak.

” Kita akan menurunkan tim di tahap pelaksaan sesuai tahapan – tahapan yang ada. Ini adalah jawaban dari Pak Kakanwil sangat tegas dalam hal ini. Saya mohon izin menyampaikan aja, terima kasih,” jelas Janto.

Jawaban tersebut disimpulkan Fahmi bahwa pihak BPN tidak ada niat untuk membantu dalam program TMMD oleh Kodim 0431 dan Pemda Babar ini.

” Jadi kesimpulan kami Kanwil BPN tidak ada niat membantu kami,” ungkap Fahmi.

Di lain pihak, Kapolres Babar, AKBP Fedriansah ikut urun saran di tengah buntunya jalan keluar dalam rapat tersebut.

“Mohon maaf saya agak sedikit merinding-merinding. Ini masalahnya appraisal kan, masyarakat tenang kok kita yang jadi ribut. Kita harus guyup dan kita harus bergegas. Karena ini APL, masyarakat hanya menanyakan dia punya hak untuk dapat ganti rugi. Mereka pengen dengar berapa?,” ujar Fedriansah.

Menurut dia, perhitungan appraisal bisa diestimasi dengan mengacu kepada standar atau patokan yang sudah ada. Hal itu perlu dilakukan bersama – sama agar masyarakat yang menanti kepastian menjadi tenang.

“Administrasi dan yang lain tanggung jawab kita, masyarakat tenang jangan sampai gara – gara ini masyarakat jadi gejolak. Ini mau diganti apa nggak? Kok seperti di pingpong. Ini urgen karena kesepakatan kita dalam rapat ini kita mencari solusi. Kita buat estimasi yang tidak muluk- muluk, pasti ada standar patokan disitu,” tukasnya. (IBB/rls )

loading...

About nath

Check Also

Tim Penilai WBK dan WBBM Mabes Polri Kunjungi Polres Bangka Barat

WARTABANGKA, MUNTOK – Tim penilai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBMM) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *