Pemkab Bangka Barat Bersama BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang Launching UHC

WARTABANGKA.COM, MUNTOK – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersama BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang melakukan penandatangan kerja sama sekaligus melaunching Universal Health Coverage (UHC). Kegiatan ini digelar di Gedung Graha Aparatur, Jum’at (4/6).

Bupati Bangka Barat, H. Sukirman mengungkapkan program berobat gratis yang dicanangkan dirinya dan wakilnya, Bong Ming Ming ini tidak mengambil anggaran lain dari APBD. Pemda sendiri telah menganggarkan sebesar Rp25 miliar untuk program UHC ini.

“Untuk anggaran tidak ada yang disunat. Perubahan tinggal Rp11 miliar lebih, kemudian yang sudah tersedia di APBD itu di Rp 14miliar, totalnya Rp25 miliar kurang lebih,” ungkap Sukirman.

Dikatakannya, anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai program berobat gratis bagi masyarakat Bangka Barat yang berjumlah kurang lebih 196.000-an orang.

Mekanisme-nya sudah dilaksanakan dengan tujuan yang jelas pula. Saat ini UHC di Bangka Barat sebut dia, sudah mencapai angka 96,19%.

” Kita sekarang sudah di posisi 96,19%, tinggal sedikit 1% lebih lagi, itu nasional, semua sudah terakomodir, jadi kalau ada yang sakit hari ini Insya Allah mereka tidak ada permasalahan lagi, itu untuk 196.000 peserta,” jelasnya.

Selanjutnya, dijelaskan Sukirman sejak tanggal 1 Juni 2021, cukup dengan membawa KTP saja, masyarakat sudah bisa berobat gratis.

Tidak ada lagi orang yang ditolak berobat hanya gara – gara tidak terdaftar di BPJS Kesehatan. Hal itu akan diimbangi dengan perbaikan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang ada.


“Ya karena yang punya KTP Bangka Barat, Insya Allah haknya sama, tapi izinkan kita untuk memperbaiki fasilitas pelayanan,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Rudi Widjajadi menyampaikan dari jumlah total sebesar 96,19% tersebut terdiri dari PNS,TNI,Polri, mandiri dan lain – lain.

Jumlah masyarakat Bangka Barat yang sudah terdaftar di BPJS sebanyak 35.330 orang, sehingga jumlah total seluruh segmen, dari PNS, TNI, Polri, mandiri dan lain – lain sekarang ini telah mencapai 96.19% dari seluruh penduduk, atau kurang lebih 196.727 jiwa.

” Yang sudah tercantum sebenarnya dari 100% tinggal 7.800 kalau menuju 98%, tinggal 1,8% lagi,” kata Rudi.

Selain itu, dirinya menambahkan pihaknya akan selalu mendukung Pemkab Babar. Pihaknya juga tidak akan membedakan antara pasien umum dengan pasien BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Negara ( JKN ).

” BPJS Kesehatan dalam hal ini mengutamakan kepentingan peserta, jadi bagi peserta yang sudah sesuai dengan hak dan prosedur maka pertama tidak boleh ada iuran biaya. Kemudian tidak boleh ada pembedaan antara pasien umum dan pasien JKN, dalam hal ini BPJS Kesehatan dengan rumah sakit itu sudah ada kontrak kerja sama. Termasuk komitmen di dalamnya adalah tidak ada pembedaan antara pasien umum dan pasien JKN,” tukasnya. ( IBB/rls )

loading...

Check Also

Promosikan Produk UMKM Babel, PT Timah Boyong Mitra Binaan ke Pameran BUMN-UMKM Great Sale 2021

WARTABANGKA, SOLO – Menggeliatkan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Bangka …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *