Pemkot dan DPRD Pangkalpinang Sepakati KUA-PPAS 2021

WARTABANGKA, PANGKALPINANG– Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas, Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2021, Kamis (15/10).

Dalam sambutannya, Wali Kota Maulan Aklil (Molen) mengucapkan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD baik yang tergabung dalam Badan Anggaran maupun komisi-komisi, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang telah melakukan pembahasan terhadapan rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD kota Pangkalpinang tahun 2021.

“Saya ucapkan terimakasih atas KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 sehingga dapat dicapai kesepakatan,” ujar Molen.

Dia mengatakn untuk kebijakan belanja daerah pada KUA-PPAS tahun 2021, struktur belanja daerah tetap lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari alokasi belanja publik yang memadai.

Kebijakan belanja ini lanjut Molen, terlebih dahulu untuk memenuhi mandatory spending bidang pendidikan, kesehatan dan pemenuhan standar pelayanan minimal.

Selanjutnya program dan kegiatan prioritas pada perangkat daerah dalam rangka pemenuhan sarana prasarana infrastruktur publik dan penataan ruang, perbaikan tata kelola pemerintahan untuk percepatan reformasi birokrasi, kegiatan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat ataupun kegiatan-kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi lainnya, begitupun untuk penanganan pandemi covid19 masih tetap dianggarkan.

“Perencanaan program kegiatan tersebut, tentunya harus saling terkait dan terintegrasi untuk melaksanakan kebijakan pembangunan daerah yang harus disertai dengan tolok ukur input, output, outcome dan benefit yang jelas,” jelas Molen.

Adapun secara singkat struktur APBD dalam KUA-PPAS kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah sebesar Rp846 miliar terdiri atas PAD Rp133 miliar dan pendapatan transfer pusat Rp712 miliar.

2. Belanja Daerah Rp898 miliar

3. Pembiayaan Daerah pada penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp10 miliar dan untuk pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp3 miliar, sehingga terdapat pembiayaan netto 7 miliar.

4. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SIKPA) sebesar Rp 45 miliar dengan catatan harus dilakukan penyesuaian dengan meningkatkan pendapatan, rasionalisasi belanja atau penambahan penerimaan pembiayaan. (*/)

loading...

About nath

Check Also

DPRD Babel Gelar Rapat Pimpinan, Bahas Soal Agenda Bulanan dan Teknis Administratif

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat pimpinan bersama masing-masing fraksi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *