Pemkot Pangkalpinang Tunggu Pergub Soal Sanksi Denda Bagi Pelanggar Protokol Covid-19

WARTABANGKA, PANGKALPINANG– Pemerintah Kota Pangkalpinang sudah menetapkan peraturan wali kota (Perwako) tentang kewajiban penerapan protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif dalam pencegahan Covid 19 di Kota Pangkalpinang.

Meski demikian, kata Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam, perwako yang sudah ditetapkan dan dijalankan saat ini tidak mengatur tentang denda yang akan diterima bagi pelanggar kewajiban penerapan protokol Covid-19.

“Perwako yang ada saat ini baru sebatas sanksi, belum ada denda, makanya petugas yang ada tidak bisa menerapkan sanksi denda kepada masyarakat yang tidak mentaati protokol Covid-19,” ujar Radmida ditemui di Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (5/10).

Oleh karena itu, pihaknya, kata dia, mengharapkan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung membuat peraturan gubernur (pergub), sehingga nantinya sewaktu menjalankan operasi yustisi dapat memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

“Waktu operasi yustisi kemarin masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak mentaati protokol Covid-19 dengan tidak menggunakan masker sudah kami tindak tegas. Namun kami tidak bisa melakukan denda. Oleh karenanya kami masih menunggu pergub itu terbit,” ujarnya.

Sementara, Kepala Divisi Hukum dan HAM Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bangka Belitung, Dulyuno mengatakan baik penyusunan peraturan gubernur dan peraturan wali kota harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Dalam penyusunan perwako atau pergub harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011,” ujarnya. (*/WS)

loading...

Check Also

Kepala Perangkat Daerah Laporkan Serapan Dana Dekonsentrasi TA 2021

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG– Dalam rangka mendorong percepatan penyerapan penggunaan dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *