Ustad Dede: Penegakan Perda AKB Harus Tetap Humanis

WARTABANGKA, PANGKALANBARU – Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 kembali disebarluaskan.

Hal ini dalam rangka memberikan edukasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari.

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Bangka Belitung (Babel), Dede Purnama Alzulami dan Kasi Bina Tibum dan Ketentraman Masyarakat Kota Pangkalpinang, M. Fajri Alzulami, bertindak sebagai narasumber dalam agenda penyebarluasan kali ini, di Hotel Osela Pangkalpinang. Kamis (9/9).

Dalam imbauannya, Ustad Dede sapaan akrab Sekretaris Fraksi PPP itu mengatakan, bahwa masyarakat Babel pada umumnya, harus tetap menerapkan protokol kesehatan.

Seperti menjaga jarak dan mencuci tangan dan menggunakan masker.

“Kita selalu mengimbau dalam kegiatan apapun dan dalam kehidupan kita sehari-hari terutama kita harus menjalankan protokol kesehatan. Baik bermasker, menjaga jarak, meningkatkan imun,” pesannya di hadapan tamu undangan.

Kehadiran Perda ini, sambungnya, sebagai bukti cinta dan kasih sayang pemerintah terhadap masyarakat.

Muatan aturan didalamnya bersifat mengikat namun bukan bertujuan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk melindungi masyarakat itu sendiri.

“Maka penerapan perda disarankan lebih humanis dan mengakomodir semua pihak, pendekatannya pun tidak dengan kekerasan,” terangnya.

Dalam momentum itu pun, Kasi Bina Tibum dan Ketentraman Masyarakat Kota Pangkalpinang, M. Fajri Alzulami turut menyampaikan urgensi dari pada Perda di atas.

Dia merincikan, turunan dari Perda Adaptasi Kebiasaan Baru itu pun telah ditindaklanjuti oleh Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19, di Kota Pangkalpinang.

“Tindaklanjut dari Perwako ini, kita dari jajaran Satpol PP bersama dengan TNI dan Polisi turun ke lapangan hampir tiap hari dan malam, supaya prokes kita jangan sampai longgar,” pesannya.

Jauh sebelum diterapkan, pihaknya telah mensosialisasikan Perwako tersebut kepada masyarakat kota pangkalpinang lebih awal.

Demi kepastian hukum Perwako dimaksud pun tetap memberlakukan sanksi-sanksi bagi tiap pelanggar prokes.

Namun dalam pemberian sanksi itu, dijelasnya harus melewati beberapa tahap sanksi, terutama sanksi teguran lisan, dilanjutkan dengan sanksi teguran tertulis, sanksi sosial dan selanjutnya sanksi administrasi.

Tahapan yang tersusun sistematis itu sebagai bukti bahwa perwako itu menggunakan pendekatan humanis.

“Misalnya sanksi sosial, bagi pelanggar prokes disuruh menyapu, kalau sanksi administrasi bagi pelanggar per orangan diberlakukan 250 ribu, kalau bagi pengusaha sanksi administrasinya sampai 25 juta,” tandasnya. (*/Publikasi Setwan DPRD Babel)

loading...

Check Also

Cipta Inovasi, Bawaslu Bangka Tengah Perkenalkan Aplikasi ‘Si Madu’

WARTABANGKA, PANGKALAN BARU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Tengah memperkenalkan aplikasi Informasi Terpadu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *