Warga Desa Air Limau Pertanyakan Nilai Ganti Rugi Lahan Pembangunan Jalan

WARTABANGKA, MUNTOK – Warga Desa Air Limau mempertanyakan soal nilai ganti rugi lahan terkait pembangunan akses jalan yang menghubungkan Desa Air Limau, Air Belo dan Pelabuhan Tanjung Ular dalam program TNI Manunggal Membangun Desa ( TMMD).

Menurut Kepala Desa Air Limau, Jupri masyarakat setempat masih bertanya-tanya tentang surat perjanjian nilai ganti rugi lahan dan tanaman di area penggunaan lain (APL) tersebut.

Warga, katanya, telah menyepakati hal ini namun sampai saat ini surat tersebut belum selesai. Apabila belum ada konfirmasi ke masyarakat mengenai nominal ganti rugi tersebut, warga meminta penggarapan lahan jangan dilaksanakan dulu.

“Misalnya lahan si A ini 1.000 meter, tanam tumbuhya sekian batang, nah penandatanganan itu, dikumpulkan masyarakat kan, sudah itu sebelum ada konfirmasi berapa nominal harga tanam tumbuh dan tanah itu, jangan dilaksanakan penggarapan,” kata Jupri, Senin (22/3/).

Dia menjelaskan masyarakat bukan menolak, tapi ingin tahu dulu berapa ganti rugi yang bakal mereka terima. Namun, di lapangan ternyata ada alat berat yang sedang menggarap lahan, sehingga masyarakat mengadu ke pihak pemerintah desa.

“Jadi terpaksa saya berhentikan dulu ( alat beratnya-red) daripada masyarakatnya rusuh kan. Ya setidaknya ada penilaian dulu, tanda tangan masyarakat baru silahkan, misalnya si A ini 10 juta,” jelasnya.

Ia menuturkan hingga kini pihak ATR/BPN Bangka Barat belum juga menyelesaikan penilaian ganti rugi lahan masyarakat. Hal itu kata dia, menjadi serba salah. Dia menegaskan mau tidak mau mengikuti apa yang telah disepakati dengan masyarakat.

“Mereka menginginkan dapat nilainya baru ( pekerjaan-red) boleh lanjut. Misalnya sudah ada surat tanda tangan baru bisa digarap. Karena perjanjian kemarin itu perjanjian tanam tumbuh,” kata Jupri.

Sedangkan soal tanah desa, ia mempersilahkan untuk digarap, sebab ganti ruginya bukan berupa uang, tapi lahan. Jupri kembali menegaskan, pihaknya bukan menolak kegiatan TMMD, tetapi ingin kejelasan nilai ganti ruginya dulu sesuai kesepakatan awal.

“Jadi kita bukan menolak, kita bahkan juga (berpartisipasi-red), apa yang dapat kita laksanakan untuk menunjang TMMD ini,” tegasnya.

Sebab kata Jupri, bila masyarakat belum mengetahui nilai ganti ruginya sementara lahan sudah digarap, nantinya mereka mau tidak mau harus menerima berapa pun nominal yang diberikan. Sedangkan masyarakat, katanya, tidak tahu harus mengadu kemana bila mereka merasa keberatan terkait hal tersebut.

“Kalau sudah digarap ini bayaran kamu, mau nggak mau. Kalau ada nilainya keluar itu kan misalnya tahu si A berapa, kalau itu ada surat perjanjian kayak kemarin, berarti walaupun belum dibayar berarti masyarakat sudah deal. Intinya bukan menolak tapi kita menyampaikan aspirasi masyarakat,” tukasnya. ( IBB/RLS )

loading...

Check Also

73 Persen Pelajar di Babel Telah Divaksin

WARTABANGKA, PANGKALPINANG -Sebanyak 73 persen pelajar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah menjalani vaksinasi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *