Miego Jabat Kepala Dinas PU Kota Pangkalpinang

WARTABANGKA, PANGKALPINANG– Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil melantik Miego menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat di Ruang OR Kantor Walikota, Jumat (31/12).

Selain melantik Miego, wali kota yang akrab disapa Molen ini juga melakukan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya, pejabat administrasi dan pejabat fungsional.

Untuk pejabat tinggi pratama yang dilakukan rotasi ialah Suparlan Dulaspar yang sebelumnya menjabat kadis PU/PR kini ditunjuk menjadi staf ahli wali kota.

Dalam sambutannya, Molen menuturkan pelantikan tersebut merupakan bagian dari kehidupan berorganisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

“Khususnya kepada fungsional eselon IV, dan saya tegaskan yang berbaju Korpri hari ini tidak satupun dipindahkan, tetap pada posisi yang sama,” ujarnya.

Proses pelantikan ini dijelaskannya merupakan mandat dari Presiden Republik Indonesia dalam pidato singkat pada sidang paripurna MPR RI pada tanggal 20 Oktober tahun 2019 yang lalu.

Kala itu, tambah Molen, Presiden RI mengatakan bahwa perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi pada kementerian atau lembaga daerah dan pemerintah daerah yang menyisakan dua level, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dan percepatan pengambilan keputusan.

Selanjutnya, Molen menuturkan dengan terbitnya Permen PAN-RB Nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional. Maka, pemerintah kota Pangkalpinang telah melakukan serangkaian kegiatan, dimulai dengan penyederhanaan struktur birokrasi analisa jabatan fungsional sampai terbitnya surat Kemendagri Nomor 800/ 8330/OTDA tentang persetujuan penyetaraan jabatan lingkungan pemerintah daerah atau kabupaten atau kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 16 Desember 2021.

Diketahui, penyetaraan ini berlaku bagi instansi pemerintah di seluruh Indonesia dan paling lambat dilaksanakan tanggal 31 Desember 2021.

“Jadi, Pemkot Pangkalpinang mengambil tanggal yang terakhir, dengan adanya perubahan regulasi hendaknya menjadi sebuah tantangan untuk segera beradaptasi dengan sistem kerja yang ada,” harap Molen.(*)

loading...

Check Also

Pemkab Bangka Percepat Validasi Objek PBB-P2

WARTABANGKA, SUNGAILIAT – Pemerintah Kabupaten Bangka mempercepat validasi data objek Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkotaan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *