Amri: Kami Masih Mengakui, Pulau Tujuh Masuk Bangka Belitung

WARTABANGKA, JAKARTA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Amri Cahyadi menegaskan, Pulau Tujuh merupakan bagian dari wilayah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Amri Cahyadi sebagai unsur legislatif, bersama Pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang diwakili langsung oleh Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah sebagai unsur eksekutif, menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi Skala 1 : 250.000, bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, di Ibis Hotel Jakarta, Jumat (24/9).

Amri menyampaikan di hadapan pihak Kemendagri, bahwa Bangka Belitung telah menyelesaikan Perda RZWP3K pada Tahun 2020.

Dimana Perda ini pun difasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kemendagri.

Dalam Perda itu khususnya pengelolaan ruang laut pun mengakomodir peta batas wilayah laut termasuk pulau tujuh.

“Kami sampai hari ini, masih mengakui bahwa wilayah itu masih wilayah kami dan mohon maaf kepada wakil gubernur, atas nama Pimpinan DPRD Babel belum bisa menyepakati kalau yang Pulau Tujuh dimasukkan ke Kabupaten Lingga, satu sisi mereduksi Undang-undang Pembentukan Provinsi Babel, kemudian Perda RZWP3K,” tegas Amri.
 
Pihak legislatif menilai, bahwa pulau tujuh tersebut bagian dari Babel sebagaimana ditegaskan oleh Undang-undang 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Babel.

Tiga tahun setelah penerbitan undang-undang tersebut, kemudian pemerintah melahirkan Undang-undang Pembentukan Kabupaten Lingga.

“Ya mohon maaf, mengklaim kembali apa yang telah masuk Kepulauan Bangka Belitung. Kami menyebutnya undang-undang pembentukan kabupaten mengalahkan undang-undang pembentukan provinsi,” terangnya.

Saat proses pembentukan Kabupaten Lingga 19 tahun yang lalu kata Amri, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bangka Belitung tidak dilibatkan dalam hal memberi masukan dan keputusan mengikat lainnya.

Sehingga secara tidak langsung, Babel tidak mengetahui dinamika pembentukan kabupaten dimaksud.

“Kami tidak mengetahui dalam proses pembentukan Undang-undang Kabupaten Lingga bisa menarik beberapa pulau yang dalam wilayah Bangka Belitung. Apakah waktu itu teman-teman dari Babel tidak diundang dan alasan lainnya. Tapi sejauh ini, kami masih mengakui, Pulau Tujuh masuk Bangka Belitung,” tegasnya.

Sementara itu, Kasubdit Batas AntarDaerah Wilayah I Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Drs Wardani MAP, menjelaskan rapat koordinasi bertujuan terhadap penegasan peta batas kewenangan pengelolaan sesuai Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

“Khususnya pasal 27 secara spesifik mengatur kewenangan daerah provinsi di laut,” jelas Drs Wardani MAP.

Pasal 27 berdasarkan undang – undang diatas menerangkan, bahwa daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.

Semisalnya meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi.

Kepulauan Bangka Belitung lanjutnya, bagian dari wilayah yang masuk dalam peta kerja bersama dengan Kepulauan Riau dan 18 Provinsi lainnya.

Sejauh ini terdapat empat provinsi yang telah menyepakati peta kerja wilayah kelautan dimaksud.

Dan diantaranya masih masuk catatan Kemendagri termasuk status quo Pulau Tujuh yang dimiliki Kepulauan Bangka Belitung.

Tercatat hasil verifikasi pulau oleh Kemendagri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak tahun 2004 hingga 2007 dan berlanjut hingga saat ini, Pulau Tujuh yang diklaim oleh Kabupaten Lingga, masih bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka.

Di kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah turut menyampaikan argumentasinya untuk menguatkan status quo Pulau Tujuh itu.

Berdasarkan perubahan peta kerja dalam pengelolaan daerah terluar Pulau Bangka, Pulau Tujuh masuk wilayah administrasi Kecamatan Belinyu.

“Tepatnya dari Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Antara Pulau Bangka dengan Pulau Tujuh itu berjarak 30 mil, sementara dari Kabupaten Lingga ke tempat tujuan yakni Pulau Tujuh berjarak 60 mil,” paparnya. (*/rls)

loading...

Check Also

Pengerjaan Pedestrian di Pemali, Ketua DPRD Babel Minta Pengawasan Ditingkatkan

WARTABANGKA, PEMALI – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Herman Suhadi, S.Sos, melakukan peninjauan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *