Biaya DL Berkurang, Wagub: Jika Pakai Aturan Lama, Siap-siap Mengembalikan

WARTABANGKA, PANGKALPINANG– Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah memberlakukan biaya perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 tahun 2020. Kebijakan ini, tentu saja membuat sejumlah pejabat, ASN dan anggota dewan, pikir-pikir kembali untuk melakukan tugas ke luar kota, karena lebih sedikit uang yang didapat.

Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah mengingatkan, jika masih ada OPD yang menerapkan kebijakan lama, ataupun mengeluarkan uang dalam surat perintah perjalanan dinas (sppd) bukan berdasarkan Perpres 33, maka siap-siap saja yang bersangkutan diminta mengembalikan uang, sesuai dengan yang diharuskan.

“Pemprov sudah mulai menerapkan aturan itu, kalau masih pakai yang lama siap-siap aja mengembalikan, ” kata Fatah kepada wartawan, Selasa (26/1).

Fatah menyebutkan, meskipun belum ada peraturan daerah (perda) atau peraturan gubernur (pergub) yang mengatur tentang hal ini, namun sesuai edaran perpres tersebut, wajib diterapkan di tahun 2021.

Ia membantah, jika kebijakan ini untuk menekan ASN berdinas luar, tetapi arah dari kebijakan ini untuk efisiensi anggaran.

“Arah menekan ASN tidak berpergian, tidak. Tapi melihat kemampuan keuangan sedang tidak baik, menkeu melihat ini bisa di efisiensi kan, sehingga dananya bisa diarahkan untuk bantu penanganan covid, bansos, dan bantuan kemasyarakatan,” jelasnya.

Fatah menambahkan, jika dinas luar ini memang mendesak dan wajib, ia mengaku akan menjalani atau jika diperintahkan oleh gubernur untuk mewakili gubernur, ataupun karena ada undangan dan keinginan sendiri, ia mengaku ia akan tetap melaksanakan tugas tersebut, meskipun uang perjalanan dinas yang di dapat lebih sedikit.

“Kalau sudah tugas, ya saya harus melaksanakannya, cuma di tengah pandemi ini, berpergian atau dinas luar juga agak khawatir, ” pungkasnya. (*/two)

loading...

Check Also

Kementerian PPA Anugerahi Pangkalpinang Sebagai Kota Layak Anak 2021

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Republik Indonesia menganugerahi Kota Pangkalpinang sebagai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *