BKPSDM Bahas Sanksi Bagi Tenaga Kesehatan yang Menolak Divaksin

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Sejumlah tenaga medis (nakes) diketahui menolak untuk menerima divaksin Covid-19. Tetapi sejauh ini, belum ada sanksi khusus yang akan diterapkan kepada nakes atau ASN yang menolak divaksin.

“Dari beberapa daerah, ada nakes yang belum mau divaksin, karena masih belum percaya efeknya, yang kedua masih mau melihat-lihat dulu, sebetulnya ini hanya mindset mereka saja yang belum menerima vaksin, ” kata Plt Kadinkes Provinsi Babel, Hermain, Rabu (24/2).

Sebetulnya, tegas dia, tidak ada alasan untuk menolak, karena vaksin ini sudah disuntikkan kepada ribuan nakes bahkan diawali oleh presiden, dan tidak ada efek samping yang membahayakan.

“Padahal kalau kita lihat presiden, wapres dan kelompok lansia sudah divaksin, mereka yakin vaksin ini sudah melalui penyelidikan, penelitian, dan pengawasan, tidak mungkin pemerintah izinkan produk apalagi vaksin yang tidak aman dan tidak halal, ” tegasnya.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk bisa memahami maksud dan tujuan vaksin ini, serta kandungan vaksin yang sudah dinyatakan aman dan halal oleh BPOM serta MUI.

Disinggung alasan menolak karena memiliki penyakit lain, Hermain menambahkan, untuk saat ini vaksin sudah bisa disuntikkan kepada penderitaan komorbid hipertensi dibawah 180 dengan kontrol teratur, dan diabetes dibawah 500 yang terkontrol.

Sekretaris BKPSDM, Umi menambahkan, untuk saat ini memang belum ada sanksi yang mengatur jika ad ASN dan pegawai honorer yang menolak divaksin, tetapi jika nantinya daerah diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi, pihaknya akan membahas bersama instansi terkait.

“Sanksi resmi dari Kemenpan-RB belum ada, tapi akan ada langkah konfirmasi ke Kemenpan, apabila nanti diperkenankan, provinsi dan kabupaten memberikan sanksi atau diberi kewenangan, maka kita akan rapat bersama penegakan disiplin provinsi karena ada beberapa dinas yang terkait, kami nggak bisa ambil keputusan sendiri, “sebutnya.

BKPSDM pada prinsipnya mendukung pelaksanaan vaksin, dan meminta agar jika ada ASN atau nakes yang tidak mau divaksin untuk membuat pernyataan, dan dilengkapi dengan surat keterangan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memang tidak bisa menerima vaksin.

“Nanti saat pelaksanaan vaksin, jika ada ASN nggak mau vaksin, dibuatkan surat pernyataan apabila memang punya penyakit dan alergi, itu harus disertai surat medis, sehingga ketika sanksi ada bukti kuat, bahwa memang tidak bisa divaksin, agar kita tidak sembarangan memberikan sanksi , karena bisa di PTUN kan, ” sarannya. (*/two)

loading...

Check Also

Manfaatkan Lahan Bekas Tambang PT Timah, Pengurus Masjid Darussalam Desa Pangek Miliki Kebun Sawit

WARTABANGKA, SIMPANGTERITIPā€“ PT Timah Tbk terus berkomitmen dalam menangani lahan bekas tambang di wilayah operasional …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *