Advertorial

Pemkab Bangka Terbaik Pertama Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah se-Indonesia

WARTABANGKA, SUNGAILIAT – Pemerintah Kabupaten Bangka kembali meraih penghargaan bergengsi di tingkat nasional. Penghargaan tersebut yaitu Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) terbaik pertama tingkat nasional dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kabupaten Bangka berhasil mengalahkan 415 Kabupaten lain se Indonesia dan penghargaan diserahkan langsung Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo secara virtual, Selasa (4/5).

Ini merupakan kali kedua Kabupaten Bangka masuk dalam nominasi tiga besar tingkat nasional dalam penghargaan PPD. Sebelumnya pada tahun 2020 silam Kabupaten Bangka berhasil meraih peringkat ketiga dalam penghargaan tersebut.

Dikatakan Bupati Bangka, Mulkan SH MH penghargaan tersebut merupakan berkat dukungan serta kerja sama dari seluruh pihak. Sehingga nilai nilai pembangunan daerah dapat tercapai dengan baik meskipun ditengah masa pandemi covid-19.

“Alhamdulillah kita ada peningkatkan prestasi dari tahun kemarin yang hanya menduduki peringkat tiga nasional. Tahun ini kita terbaik nasional dan tugas kita kedepannya untuk mempertahankan prestasi ini,” ujar Mulkan.

Dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bangka mengedepankan unsur pentahelix. Terdiri atas Pemerintah, Masyarakat, Pengusaha, Akademisi, dan Media Masa dalam membangun daerah sehingga dapat terlaksana dan tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala BAPPEDA Bangka Pan Budi Marwoto menjelaskan diraihnya penghargaan tersebut akan memberikan dampak terhadap bantuan Dana Insentif Daerah (DID) yang diperoleh Kabupaten Bangka. Sehingga diharapkan dana bantuan tersebut lebih besar dan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.

“Tahun lalu kita terbaik ketiga nasional dan mendapatkan DID tambahan sebesar sembilan milyar. Jadi tahun ini kemungkinan akan meningkat dengan diraihnya terbaik pertama tingkat nasional,” tutur Pan Budi.

Selain mengumumkan PPD kabupaten terbaik senasional, musrembangnas tersebut juga mengumumkan PPD kota serta provinsi terbaik tingkat nasional. Berikut daftar pemenang PPD sesuai dengan kategori penilaian.

Kabupaten Terbaik :

  1. Bangka
  2. Banggai
  3. Hulu Sungai Selatan

Kota Terbaik :

  1. Semarang
  2. Padang
  3. Bandung

Provinsi Terbaik :

  1. Sumatera Barat
  2. Jawa Barat
  3. Bengkulu

Pemkab Bangka Raih Opini WTP Lima Kali Berturut-turut

WARTABANGKA.COM – Pemkab Bangka kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Ida Farida, SE, MM., Ak, CSFA,CA kepada Bupati Bangka, Mulkan di Ruang Pertemuan BPK di Pangkalpinang, Senin (3/5). Predikat WTP ini diterima, dimana sebelumnya Pemkab Bangka juga mendapatkannya di tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020.

Bupati Bangka, Mulkan, menyatakan penghargaan WTP dari BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan Pemkab Bangka Tahun 2020 yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria. Yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

“Kami mendapatkan WTP karena laporan keuangan yang kami sajikan dianggap memberikan informasi yang akuntabel berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Pemkab Bangka telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan,” kata Mulkan.

Bupati Bangka menyampaikan terimakasih kepada seluruh OPD yang telah berkerja keras, bekerja cerdas dan bekerja cermat dalam mengelola APBD 2020. Bupati berharap kinerja ini bisa terus ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan tahun-tahun berikutnya.

Wakil Bupati Bangka, Syahbudin, menegaskan bahwa WTP memang merupakan target kami. Misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berbasis IT” adalah sandarannya. WTP yang diraih harus dapat menjadi pendorong untuk terus membangun budaya pengelolaan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel dan tentu saja harus berorientasi pada hasil.

“Kejujuran dan keikhlasan harus menjadi prinsip utama bagi siapa pun yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Dengan kejujuran dan keikhlasan, pengelolaan keuangan akan berada pada jalurnya dan terhindar dari kesalahan pengelolaan keuangan daerah,” ucapnya.(adv/Zen)

Gubernur Pimpin Sertijab dari Plh Bupati kepada Bupati Bangka Barat

WARTABANGKA, MUNTOK – Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari Plh. Bupati Bangka Barat, Drs. Muhammad Soleh, M.Ap kepada Bupati Bangka Barat, H. Sukirman, S.H, digelar di Rumah Dinas Bupati Bangka Barat, Rabu (28/4). Sertijab dipimpin oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan.

Selain sertijab, acara ini juga diisi dengan
pelantikan ketua TP PKK, ketua Dekranasda, ketua pengukuhan Bunda PAUD kabupaten Bangka Barat tahun 2021 yang dilakukan oleh Ketua TP PKK Provinsi Bangka Belitung, Hj. Melati Erzaldi kepada Hj. Rosmala Sukirman.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming, SE, Ketua DPRD, Marudur Saragih, Kapolres, AKBP Fedriansah, Dandim 0431/BB, Letkol Inf. Agung Wahyu Perkasa, ketua Pengadilan Negeri Mentok, Erica Mardaleni, kepala OPD di lingkungan Pemkab Babar dan segenap tamu undangan lainnya.

Setelah dilantik menjadi Bupati Bangka Barat, H. Sukirman menjelaskan dalam waktu enam bulan ke depan ia tidak akan melakukan perombakan terhadap kepala OPD di lingkungan Pemkab Bangka Barat.

Menurutnya, ia akan tetap memberdayakan kepala OPD yang lama. Namun, apabila ada jabatan kepala OPD yang kosong, tentunya ia akan mengisi jabatan tersebut sesuai dengan mekanismenya.

” Saya pikir kita akan menempatkan sesuai yang tepat pada tempatnya dan kemampuan mereka masing-masing. Kita ingin semua OPD berpacu memanfaatkan waktu yang tersisa ini karena tidak boleh seperti pola pola lama. Kita harus bekerja cerdas, tangkas dan tuntas kira kira seperti itu,” jelas Sukirman.

Lalu, terkait dengan program Bangka Barat Sehat, dalam waktu 10 hari, ia akan segera melaunching program tersebut.

” Suka atau tidak suka kita kan melewat waktu sampai 100 itu ada tahapnya kan. Hari ini tadi yang kami sampaikan 10 hari insyaallah kami akan launching program Bangka Barat sehat dengan KTP. Insyaallah nanti beserta BPJS akan menanggung masyarakat Bangka Barat kaya maupun miskin,” sebut Sukirman.

Sementara itu, Muhammad Soleh, M. Ap mengatakan prosesi serah terima jabatan yang telah disaksikan beberapa saat yang lalu merupakan rangkaian tak terpisahkan dari kegiatan pelantikan bupati dan wakil yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2021 lalu yang dilaksanakan di Pangkalpinang dan dipimpin langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Pada kesempatan yang sama, ia juga mengucapkan selamat kepada H. Sukirman SH sebagai bupati Bangka Barat dan Bong Ming Ming sebagai wakil bupati Bangka Barat periode 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.19-355 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

” Saya juga turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bangka Barat yang telah bersama-sama mensukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati Bangka Barat beberapa waktu yang lalu sehingga proses pemilihan tersebut dapat berjalan tertib aman lancar dan kondusif,” kata Soleh dalam sambutannya.

Lanjut, dijelaskan Soleh, ia menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak yang telah membantu dirinya selama 37 hari terhitung sejak tanggal 23 Maret 2021 yang lalu hingga hari ini, tepat selama 37 hari tugasnya sebagai Pelaksana Harian Bupati Bangka Barat telah ia laksanakan berdasarkan radiogram Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 027/0169/I1 tahun 2021 tanggal 18 maret 2021.

” Dengan adanya acara serah terima jabatan pada hari ini, maka menandai Paripurna nya tugas saya selaku pelaksana harian Bupati Bangka Barat Dalam mengemban amanah dan kepercayaan yang telah diberikan untuk menjalankan birokrasi pemerintahan di Bangka Barat selama masa transisi sebelum kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih secara resmi dilantik,” ujar Soleh.

Selanjutnya, dalam mengemban amanah sebagai pelaksana harian bupati, kata Soleh, dirinya selalu senantiasa berupaya secara optimal untuk menjalankan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten serta berupaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk pula memastikan menjalankan oleh pemerintahan agar tetap berjalan dengan baik dan lancar.

” Selalu mematikan beberapa waktu belakangan ini penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan angka yang cukup signifikan. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian kita bersama sebab penanganan penyebaran covid-19 ini merupakan tanggung jawab bersama dan harus benar-benar dilakukan secara optimal. Penerapan protokol kesehatan harus tetap dipertahankan sebab ini belum berakhir,” ungkap Soleh.

” Kewaspadaan dan komitmen bersama harus benar-benar diterapkan untuk meminimalisir penyebaran covid-19 agar tidak semakin meluas. Akhirnya saya mengajak seluruh stakeholder terutama dari kalangan aparatur sipil negara di Kabupaten Bangka Barat untuk senantiasa mendukung serta membantu jalannya roda pemerintahan di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati Bangka Barat yang baru yakni Bapak Sukirman dan Bapak Bong Ming Ming,” tukas Soleh. ( IBB/ADV )

Bupati Algafry Siap Laksanakan Instruksi Presiden Jokowi Soal Penanggulangan Covid-19

WARTABANGKA.COM, KOBA – Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman bersama Wakil Bupati, Herry Erfian bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bangka Tengah mendengarkan pengarahan dari Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) secara virtual di Ruang Rapat VVIP Kantor Bupati Bateng, Rabu (28/4).

Acara tersebut diawali dengan laporan dari Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI), Tito Karnavian mengatakan bahwa sampai saat ini terdapat 185 pasangan kepala daerah hasil Pilkada 2020 serentak telah dilantik.

“Jumlah itu terdiri lima pasangan gubernur, 152 pasangan bupati, dan 28 pasangan walikota,” kata Tito.

Selanjutnya Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2020 bersama unsur Forum Pimpinan Daerah (Forkimpimda) se-Indonesia agar melaksanakan kinernya dengan baik.

Menurut Jokowi, kinerja baik itu adalah salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kalau pertumbuhan ekonomi daerah baik, maka pertumbuhan Nasionalpun juga akan baik,” kata Jokowi.

Ia juga menekankan kepada Kepala daerah dan wakilnya yang baru saja dilantik juga harus bekerja cepat, lalu selalu melakukan kroscek dan mengontrol pengelolaan Anggaran daerah.

“Laporan penggunaan Anggaran daerah juga dilakukan dengan baik,” tegas Presiden Jokowi.

Mengenai pertumbuhan ekonomi Nasional, ia meminta agar Kepala daerah tidak memperlambat ide investasi. Jika memperlambat investasi tentunya akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Jika ekonomi daerah tidak meningkat, begitu juga dengan investasi nasional. Kita harus dapat meningkatkan perekonomian negara dengan dukungan dari daerah,” lanjut Presiden.

Pada rapat tersebut, Presiden juga menyampaikan beberapa hal terkait pemulihan kesehatan dan ekonomi di masa Pandemi Covid-19 sekarang ini. Ia berharap Kaus Covid-19 terus menurun, sehingga bisa beraktifitas kembali secara normal.

“Melalui anggaran yang ada, setiap daerah harus tanggap dalam penanggulangan Covid-19. Program pencegahan atau penanganan pasien Covid-19 itu intens terus dilakukan, hingga kasus aktif Covid-19 dapat berkurang,” kata Jokowi sembari menyebut peran aktif Kepala daerah dalam penanggulangan Covid-19 sangat diperlukan.

“Maka dari pemerintah daerah harus terus memberikan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat. Program vaksinasi yang berlangsung sekarang juga terus dijalankan dengan sasaran yang jelas,” ungkap Jokowi.

Sementara itu Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman mengatakan arahan dari Presiden Jokowi akan segera dilaksanakan. Hasil arahan Presiden Jokowi akan disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Bangka Tengah.

“Arahan ini akan saya sampaikan ke OPD se-Bateng, dan ssgera kita implementasikan. Seperti hal-hal yang berkaitan tentang pengelolaan anggaran di Bangka Tengah sendiri sudah merealisasikan belanja modal. Begitu juga dengan program vaksinasi sejauh ini di Bangka Tengah telah berjalan dengan baik dan lancar,” kata Algafry sembari menyebut bahwa serapan belanja daerah Bangka Tengah sudah mendekati angka 40%.

“Dan untuk kegiatan vaksinasi, Bangka Tengah menjadi daerah pertama menyelenggarakannya di Provinsi Bangka Belitung,” pungkas Algafry.

Pada kesempatan tersebut, selain bupati dan wakil bupati, hadir juga Sekda Bangka Tengah, Kapolres Bangka Tengah, Perwakilan Pengadilan Negeri Bangka Tengah, Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, Perwakilan Dandim 0413/Bangka, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Masyarakat. (ADV/Satgas Covid-19 Bateng/RN)

Pemkab Bangka Raih Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Terbaik

WARTABANGKA, SUNGAILIAT – Pemkab Bangka kembali mendapatkan penghargaan sangat bergengsi dari Pemerintah Pusat atas keberhasilan menyelenggarakan roda pemerintahan daerah sepanjang Tahun 2020.

Kali ini, Penghargaan diberikan sebagai pemerintah daerah terbaik dalam menjalankan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penghargaan SAKIP diberikan langsung oleh Mentri PAN-RB, Cahyo Kumolo, kepada Bupati Bangka yang diwakili oleh Kepala Bappeda, Pan Budi Marwoto, pada acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, pada Hari Kamis, 22 April 2021, di Hotel Bidakara, Jakarta.

Bupati Bangka, Mulkan, SH.MH menyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem dampak pembangunan dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu menjalankan sistem akuntabilitas tersebut dengan baik. Dalam konteks ini, Pemkab Bangka menjadi bagian dari sebagian kecil Pemda di Indonesia yang mampu menjalan akuntabilitas kinerja terbaik di Indonesia dengan hasil BB atau Sangat Baik dengan nilai akuntabilitas yang terus meningkat.

Bupati juga menyatakan bahwa keberhasilan mendapatkan predikat BB tersebut menunjukkan begitu kuatnya komitmen kami dalam menjalankan pembangunan berbasis kinerja guna mencapai target Visi BANGKA SETARA.

Wakil Bupati Bangka, Syahbudin, SIP menyatakan bahwa saat ini, kami terus dihadapkan pada tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Pemkab terus dipertanyakan kehadirannya dalam memberikan pelayan publik yang prima, sementara sumber daya anggaran yang kita miliki terbatas.

Kondisi yang demikian tentu menuntut kami untuk dapat mengelola APBD secara efektif dan efisien. Salah satunya adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBD yang fokus dan tepat sasaran serta berorientasi pada hasil, bukan lagi output.

Artinya, Kami harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan, harus memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, utamanya meningkatkan kesejahteraan.

Untuk itu, efektivitas dan efisiensi kami lakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal yang mengakibatkan pelaksanaannya tidak berkelanjutan.

Kepala Bappeda, Pan Budi Marwoto menyatakan bahwa untuk mendapatkan hasil kinerja dan efisiensi terbaik, Pemkab Bangka menjalankan dengan ketat amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.(adv/Zen)

120 Tenaga Pendidik Jalani Vaksinasi, Algafry Harapkan KBM Tatap Muka Digelar Agustus

WARTABANGKA.COM, KOBA -Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman didampingi Camat Koba, Muslimin meninjau langsung jalannya kegiatan vaksinasi terhadap tenaga pendidik di UPTD Puskesmas Koba, Kamis (22/4).

Pada April 2021, menurut Algafry pelaksanaan vaksinasi terhadap tenaga pendidik dengan dosis pertama berjalan lancar. Vaksin Sinovac yang didapatkan dari Pemerintah pusat pun sudah habis disalurkan.

“Untuk jumlah tenaga pendidik bertugas di wilayah kecamatan koba melaksanakan vaksinasi hari ini sebanyak 120 orang,” kata Algafry.

Menurut dia, stok vaksin untuk tenaga pendidik dosis pertama saat ini masih kurang, sehingga dalam waktu dekat pihaknya akan mengajukan penambahan dosis Vaksin ke Pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

“Tenaga pendidik yang kita vaksin ini bukan hanya guru formal saja. Namun, ada juga guru non formal, bagian Tata usaha, penjaga sekolah, penjaga perpustakaan yang mau di vaksin. Kita berupaya menghindari penyebaran Covid-19 di sekolah sekolah,” ujarnya.

Setelah semua tenaga pendidik melaksanakan Vaksinasi, diharapkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) segera tatap muka tidak lagi daring seperti sekarang.

“Ya, target kita di bulan Agustus 2021, KBM se Bangka Tengah sudah tatap muka,” kata Algafry.

Pada kesempatan ini, Algafry mengucapkan terimakasih kepada tenaga pendidik yang telah berpartisipasi menekan angka penyebaran Covid-19 melalui kegiatan vaksinasi.

“Semoga Covid-19 segera berakhir, dan kitapun melaksanakan kehidupan dengan normal kembali,” pungkas Algafry.

Di tempat yang sama, Plt. Kepala Puskesmas Koba, dr. Samsul Bahri berharap setelah dilakukan vaksinasi, imunitas tenaga pendidik kebal terhadap Covid-19.

“Semoga imunitas yang terbentuk bisa memutuskan rantai penularan Covid-19. Dengan demikian ke depan tidak ada lagi penambahan kasus positif Covid-19 di Bangka Tengah, terutama kalangan tenaga pendidik dan anak didiknya,” ungkap Samsul.

Dia juga mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun sudah divaksin.

“Tetap jalankan 5 M, menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, menjauhi kerumunan, menjaga jarak dan menhurangi mobilitas,” harap Samsul. (ADV/Satgas Covid-19 Bateng/RN)

Algafry Serahkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk 100 Warga

WARTABANGKA, KOBA – Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman menyerahkan bantuan stimulan perumahan kepada 100 warga di Kelurahan Simpang Perlang, Senin (19/4). Bantuan yang diterima masyarakat ini merupakan anggaran yang diberikan dari pemerintah provinsi, yakni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Algafry Rahman menyebutkan bahwa stimulan yang diberikan oleh pemerintah memang sudah jelas sehingga pemanfaatannya juga jelas bagi masyarakat.

“Tentunya melaui stimulus dan perhatian pemerintah ini mendorong supaya kehidupan masyarakat lebih baik dan secara anggaranya juga sudah jelas, yakni R 20 juta, di mana Rp 17,5 jutanya untuk beli bahan dan Rp2,5 juta untuk biaya upah,” jelasnya.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat yang mendapatkan bantuan saling gotong royong dan bahu membahu dalam proses pembuatan sehingga dapat mengurangi biaya upah pembuatan rumah.

“Total yang mendapatkam bantuan rumah swadaya dari program provinsi ini ada 100 penerima, dimana masing-masing mendapatkan Rp20 juta. Dimana Rp 17,5 juta ini digunakan untuk pembelian material dan Rp2,5 jutanya untuk upah borong. Saya pikir dengan saling gotong royong antar penerima bisa membantu mengurangi biaya. Di mana konsep hidup ini gotong royong saling membantu, jadi uang untuk borong ini bisa dialihkan dan bisa dimanfaatkan untuk pembelian material,” ungkap Algafry.

Dia menegaskan, penerima yang mendapatkan bantuan ini bukan orang miskin, namun dikategorikan menengah yang sudah memiliki penghasilan lebih baik dari sebelumnya.

“Hari ini yang dapet penerima ini orang berpenghasipan rendah, yang tadinya masuk dalam kategori miskin, tetapi bisa mendapatakan hidupan yang meningkat, tetapi rumahnya perlu dipeebaiki sehingga dibatu pemerintah dan dilaksanakan program ini,” katanya.

Algafry meminta kepada para penerima bisa menfaatkan anggaran yang ada semaksimal mungkin.

“Kita minta penerima ini sudah ada planing (rencana-red) nya, sehingga juga perlu ada kreativitas untuk penggunaan anggaran ini dengan semaksimal mungkin agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pembanguan rumah yang lebih layak,” pungkasnya (ADV/RN)

Jadi Mitra Kerja Sama Terbaik, Pemkab Bangka Tengah Terima Penghargaan dari UBB

WARTABANGKA– Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menerima penghargaan dari Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai mitra kerja sama terbaik dalam acara Lustrum III atau Dies Natalis ke-15 UBB, bertempat di Rektorat UBB, Senin (12/4).

Bupati Bangka Tengah mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan pihak UBB tersebut. Selain itu, Algafry turut apresiasi program-program yang telah berhasil dilakukan pihak UBB selama ini.

“Untuk itu, UBB sebagai universitas kebanggaan Bangka Belitung ini harus terus lebih baik ke depannya di bawah kepemimpinan pak Ibrahim selaku rektor. Saya bercita-cita, UBB ini akan ada jurusan kedokteran nantinya, sehingga saat anak saya sudah lulus SMA, bisa langsung kuliah di UBB,” kata Algafry Rahman saat menghadiri acara Lustrum III atau Dies Natalis ke-15 UBB tersebut.

Orang nomor satu di Kabupaten Bangka Tengah itu berharap agar UBB dapat terus bekerjasama dengan pihak Pemkab Bangka Tengah agar Bangka Tengah semakin bertambah unggul.

Sementara Rektor UBB, Dr. Ibrahim meminta doa dan dukungan agar hal yang dicita-cita dan diimpikan Bupati Bangka Tengah dapat terwujud. “Mohon doa dan dukungannya ya Pak. Insya Allah mudah-mudahan impian tersebut akan terwujud beberapa tahun ke depan,” ujar Ibrahim.

Selain itu, Rektor UBB juga menegaskan, pihaknya akan banyak melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ke depan.

“Pada hari ini, dengan bangga UBB memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Bateng sebagai Mitra Kerjasama terbaik dengan UBB,” tandas Ibrahim. (ADV/RN)

Pemkab Bangka Barat Sampaikan 4 Raperda Prioritas kepada DPRD

WARTABANGKA, MUNTOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian raperda Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 di Gedung Mahligai Betason II, Selasa (13/4).

Rapat paripurna ini dihadiri oleh ketua DPRD, Marudur Saragih, wakil ketua I, H. Oktoraszari, wakil ketua II, Miyuni Rohantap, Asisten III bidang administrasi dan umum, Ir. Herzon, kepala OPD di lingkungan Pemkab Babar dan segenap tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Bangka Barat, Marudur Saragih saat memimpin sidang paripurna mengatakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah membuat sejumlah peraturan daerah yang mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial dan sebagainya.

Perda tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah dan dibuat untuk kepentingan masyarakat.

“Untuk menghasilkan peraturan daerah yang efektif maka terlebih dahulu harus disusun program pembentukan peraturan daerah agar dapat terarah, terprogram dan sesuai prioritas,” kata Herzon dalam sambutannya.

Selanjutnya, dikatakan Marudur, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersama dengan DPRD telah menyusun program pembentukan peraturan daerah tahun 2021 yang telah disepakati bersama pada tanggal 30 November 2020 yang lalu.

Dari 12 Perda program pembentukan pada tahun 2021, pada rapat paripurna ini akan disampaikan usulan prioritas Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat. Sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah, pasal 36 huruf A, yang menyebutkan bahwa kepala daerah terlebih dahulu memberikan penjelasan terhadap Rancangan peraturan daerah tersebut pada rapat paripurna.

” Maka selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pokok-pokok pikiran sehubungan dengan penyampaian raperda yang akan disampaikan oleh Bupati Bangka Barat,” jelas Marudur.

Sementara itu, Bupati Bangka Barat yang diwakili Asisten III bidang administrasi dan umum, Herzon menjelaskan dalam rapat paripurna ini, pihaknya menyampaikan empat rancangan peraturan daerah prioritas pertama agenda legislasi daerah tahun 2021 yakni Raperda Tentang Kabupaten Layak Anak, Raperda Tentang Pemilihan Kepala Desa, Raperda Tentang Perangkat Desa, dan Raperda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 tahun 2019 tentang lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa.

Untuk Raperda tentang Kabupaten Layak Anak, kata Herzon, menyambut kebijakan kabupaten layak anak yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat, di kabupaten Bangka Batat telah berkembanh berbagai inisiatif upaya pengembangan kabupaten layak anak baik di pemerintah daerah, masyarakat, maupun lembaga masyarakat.

Lebih dari itu, pengembangan kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Barat diperlukan sebagai upaya bersama antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak.

“Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan daerah tentang kabupaten layak anak atau KLA yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebiuakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memnuhi hak hak anak melalui pengarusutamaan hak anak,” sebut Herzon.

Lalu, Raperda Tentang Pemilihan Kepala Desa. Menurut Herzon, dengan diundangkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dipilih secara langsung dan demokratis.

Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan peraturan daerah kabupaten Bangka Barat nomor 1 tahun 2016 tenrang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan peraturan daerah kabupaten Bangka Barat nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten Bangka Barat nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. 

“Ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 1 tahun 2016 dirasakan masih menyisakan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten Bangka Barat nomor 1 tahun 2016 perlu diselaraskan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemilihan kepala desa saat ini sehingga perlu diganti dan disempurnakan,” ujar Herzon.

Selain itu, terkait Raperda tentang perangkat desa, Herzon menuturkan berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah beberapa kali.

Terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan an2 atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa perangkat desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Dalam Menindaklanjuti ketentuan di atas telah ditetapkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang perangkat desa, akan tetapi ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang perangkat desa, dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan desa dan perkembangan zaman serta belum mengatur ketentuan ketentuan teknis lainnya sehingga perlu diganti dan disempurnakan,” ucap Herzon.

Terakhir, Raperda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 tahun 2019 tentang lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa.

Herzon menambahkan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat Desa diatur dengan peraturan desa dan pembentukan lembaga masyarakat dan lembaga adat di Kelurahan diatur dengan peraturan bupati.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menyesuaikan dengan kondisi dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan maka perlu mencabut peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 tahun 2019 tentang lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa.

” Kami mohon kiranya kepada dewan yang terhormat dapat mengkaji raperda yang telah kami sampaikan serta memproses sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan sehingga pada akhirnya menghasilkan Rancangan peraturan daerah yang berkualitas, partisipatif dan dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat yang akan di jadikan sebagai payung hukum bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” tutup Herzon. ( IBB/ADV )

RSUD Bangka Tengah Miliki Pojok Baca dan IBeriman

WARTABANGKA, KOBA – Dinas Kearsipan dan Perpustakan Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) resmi memiliki Pojok Baca Digital (Pocadi). Pada Senin (12/4), Pocadi diresmikan oleh Wakil Bupati Bateng, Herry Erfian. Dalam acara yang digelar di Lobi RSUD Bangka Tengah tersebut sekaligus dilaunching aplikasi buku elektronik dalam gengaman (IBeriman).

Peresmian Pocadi dan IBeriman ini dilakukan langsung oleh Bupati Bangka Tengah yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Bupati Bateng, Herry Erfian, serta dihadiri langsung Bunda Baca Bateng, drg. Eva Fidia Lestari, Wakil Ketua I DPRD Bateng Batianus, dan para tamu undangan lainnya.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakan Bateng, Budi Utama mengatakan peresmian Pocadi dan IBeriman menjadi inovasi baru yang dilakukan pihaknya untuk meningkatkan kembali minat baca di era digital saat ini.

“Pojok baca dan IBeriman ini bisa diakses seluruh masyarakat, khsusnya untuk IBeriman ini bisa dengan mudah diakses melalui playstore. Di mana kurang lebih jumlah buku yang ada di IBeriman ini ada 300 yang terdiri dari berbagai buku, mulai dari koleksi anak-anak hingga dewasa, baik fiksi ataupun non fiksi,” kata Budi.

Ia berharap dengan kecangihan teknologi buku digital ini bisa dimanfaatkan masyarakat luas, sehingga bisa meningkatkan minat baca.

“Jadi semua orang bisa menggunakan aplikasi IBeriman ini tanpa terkecuali. Akan tetapi untuk buku ataupun novel yang didownload ini masa berlakunya hanya sepanjang lima hari dan kalau mau baca bisa download lagi,”ujar Budi.

Kehadiran Pocadi dan IBeriman yang diluncurkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakan Bateng diapresiasi langsung oleh Wakil Bupati Bateng, Herry Erfian.

“Ini menjadi suatu kebanggan bagi kami atas inovasi yang gelah dilakukan. Ini sangat luar biasa yang dilakukan pak Budi dengan staf di Dinas Kearsipan dan Perpustakan. Tentu dengan adanya Pocadi dan IBeriman ini bisa dimanfaatkan dengan baik di era kemajuan teknonogi saat ini,” ujar Erfian.

Bahkan ia menilai, kehadiran Pocadi dan IBeriman ini bisa memberikan edukasi kepada generasi penerus untuk menumbuh kembangkan minat baca di Bangka Tengah, serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai subjek menuju masyarakat madani.

“Harapan kami ke depan dengan adanya inovasi ini diselah waktu, masyarakat bisa membuka dan memanfaatkan aplikasi ini dimana pun. Dan semoga ini juga menjadi langkah dalam memacu semangat serta menumbuh kembangkan minat baca di Bangka Tengah,” pungkasnya (Adv/RN)