Pertamina

Dorong Pertumbuhan Pertashop, Menteri BUMN Erick Tohir Apresiasi UMKM dan BUMDes

WARTABANGKA, LAMPUNG – Pertamina sebagai Agent of Development selalu mendorong pertumbuhan ekonomi negara agar semakin berkembang.

Salah satunya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui Pertashop.

Untuk itu, Pertamina membuka peluang kerja sama kemitraan bisnis Pertashop dengan berbagai pihak di antaranya BUMDes, Koperasi, Pesantren hingga pelaku usaha atau UMKM di seluruh Indonesia.

Sebagai upaya mendorong semangat para pengusaha Pertashop untuk mencapai kinerja terbaik, Pertamina memberikan penghargaan kepada para pengusaha Pertashop terbaik.

Antara lain UMKM Lokal Non Mitra, Angka penjualan terbaik dan Sarfas terbaik.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir didampingi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan Direktur Utama Subholding Commercial And Trading Alfian Nasution di Lampung pada acara Sosialisasi Nasional Program Percepatan Implementasi Pertashop Kepada BUMDes dan BUMDesma Regional Sumatera, Sabtu (16/10).

Erick Thohir menyampaikan, bahwa Pemerintah telah mendorong beberapa kebijakan, program-program yang dapat memastikan tiga hal termasuk Pertashop yakni bagaimana BUMN bisa membantu pendanaan, BUMN melakukan pendampingan, juga BUMN dapat membuka akses pasar.

“Alhamdulillah dari data-data yang saya dapat, di Sumatra ini sudah ada 1.033 Pertashop, khususnya di Lampung ada 206 Pertashop,” ujar Menteri Erick.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan bahwa program Pertashop sejalan dengan program Pertamina One Village One Outlet (OVOO).

Dengan kehadiran Pertashop diharapkan dapat mempermudah aksesibilitas energi bagi masyarakat desa, sekaligus menggerakkan perekonomian di desa, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan kehadiran Pertamina.

Selain itu, imbuh Nicke, dengan mendorong pertumbuhan Pertashop, maka semua pihak juga ikut berkontribusi pada tiga hal.

Pertama, mendorong penurunan emisi karbon karena produk yang dijual di Pertashop adalah produk ramah lingkungan. Pada saat ini dari shifting pengguna Premium ke Pertalite, diprediksi terjadi penurunan emisi karbon sebesar 5 juta ton dan pada 2022, seiring pertumbuhan Pertamax diharapkan penurunan emisi karbon dapat tercapai 12 juta ton.

Kedua, mengingat dispenser Pertashop merupakan produksi dalam negeri, maka juga akan mendorong pertumbuhan TKDN dan sesuai dengan implementasi SDGs no 8, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, membuka kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak.

Terakhir, Pertashop juga bekerja sama dengan perbankan dan bisa menciptakan new crowd sentra-sentra bisnis di desa, sehingga dana akan bergulir di pedesaan.

Namun tantangan dalam implementasi pengembangan Pertashop di seluruh Indonesia sangat banyak dan sulit jika hanya dilakukan satu pihak.

“Oleh karena itu diperlukan bantuan, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak termasuk melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat Desa,” tutur Nicke.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyatakan bahwa dalam pemulihan perekonomian, Pemerintah Daerah terus melakukan berbagai program, termasuk untuk lembaga pedesaan.

“Dukungan kepada Pertashop merupakan wujud keseriusan Pemda untuk mendorong perekonomian desa serta memastikan ketersediaan energi dengan harga yang sama di SPBU,” tegas Arinal.

Untuk mendukung perkembangan ekonomi dan kemandirian desa tersebut, Pertamina telah bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, serta Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Pertamina terus berupaya untuk dapat menghadirkan Pertashop di 7.196 Kecamatan di seluruh Indonesia. Sampai dengan awal bulan Oktober 2021, jumlah Pertashop yang sudah beroperasi telah mencapai 2.848 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. (*/rls)

Ferdiyansyah Keluhkan Sulitnya Nelayan Mendapatkan BBM

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Ferdiyansyah, mengaku mendapatkan banyak laporan masyarakat khususnya nelayan, terkait sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

Ferdi kepada wartawan, Senin (4/10), di Gedung DPRD Babel menyebutkan, sulitnya BBM diduga adanya pembiaran yang dilakukan pengerit sehingga persediaan BBM tidak lagi bisa didapatkan nelayan  

“Nelayan paling terdampak. Kasihan mereka kesulitan mendapatkan BBM untuk melaut. Kalaupun ada harganya mahal, sebab BBM yang ada di SPBN selalu habis oleh pengerit,” cetus Ferdi.

Baca juga: Komisi II DPRD Babel Minta Kuota Premium dan Pertalite Ditambah

Jika kondisi ini terus dibiarkan lanjut legislator daerah pemilihan (Dapil) Kota Pangkalpinang itu,  tentu berdampak terhadap nilai jual ikan di pasaran.

“Yang pasti harga ikan akan naik, karena BBM yang mereka dapat harganya tinggi. Ini tentu tidak bisa terus dibiarkan. Miris ketika nelayan sangat membutuhkan, justru BBM-nya habis oleh para pengerit,” imbuh Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Ia pun berharap, adanya pengawasan yang optimal dalam pendistribusian BBM khususnya bagi nelayan.

“Dampaknya berantai. Maka kita harap pengawasan lebih optimal dari Stakeholder (pemangku kepentingan) terkait,” pungkasnya (*/ryu) 

Komisi II DPRD Babel Minta Kuota Premium dan Pertalite Ditambah

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Adet Mastur, meminta kepada pihak Pertamina untuk menambah jumlah kuota atau pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium maupun pertalite.

Sebab, menurut dia, kebutuhan masyarakat akan kedua jenis BBM tersebut sangat tinggi, khususnya bagi para penambang timah, sehingga bagi masyarakat atau para pengguna kendaraan bermotor kerap tidak kebagian bahan bakar dikarenakan kehabisan stok di SPBU.

“Sekarang ini penyaluran (BBM) yang perlu kita antisipasi adalah bensin premium, karena masyarakat kita sekarang ini melakukan penambangan timah itu dengan mesin kecil yang menggunakan premium. Nah premium ini yang mesti kita tambahkan kuota,” kata Adet Mastur kepada wartawan di Gedung DPRD Babel, Rabu (8/9).

“Tetapi kebijakan dari pemerintah pusat akan menghilangkan premium dan menggantikan dengan pertalite, sehingga pertalite ini sekarang juga diburu oleh masyarakat. Maka dari itu kami meminta kepada pihak Pertamina untuk mengajukan tambahan kuota,” tambahnya.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah ini menilai sudah sewajarnya pihak Pertamina menambah kuota BBM jenis Premium dan Pertalite mengingat jumlah kendaraan bermotor di Babel yang semakin lama semakin meningkat, ditambah lagi untuk kebutuhan operasional pertambangan.

“Saya pikir sudah wajar untuk penambahan kuota karena kendaraan bermotor untuk roda dua dan roda empat di Bangka Belitung ini sangat luar biasa, dan tidak pernah didata jumlah penambang yang menggunakan mesin jenis robin, ini yang menambah penggunaan BBM jenis Premium dan Pertalite,” ujarnya.

“Oleh karena itu, saya meminta kepada OPD terkait untuk melakukan pendataan terkait jumlah pengguna BBM ini setiap enam bulan sekali dan harus ada tambahan kuota BBM dari Pertamina,” tandasnya. (DEI)

Persiapan Penerapan LPG Card, Pertamina Gandeng Pemkab Bangka Selatan Gelar Sosialisasi kepada Pangkalan

WARTABANGKA.COM, TOBOALI – Bertempat di Ruang Serbaguna Pemkab Bangka Selatan, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) Sumbagsel menggandeng Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mensosialisasikan penggunaan LPG Card kepada 174 Pangkalan yang ada di Bangka Selatan pada Selasa (25/5). Penerapan LPG Card ini dimaksudkan untuk mengendalikan distribusi tabung LPG 3 Kg Bersubsidi agar tepat sasaran.

Hadir dalam kegiatan dimaksud Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, SE. Sementara dari pihak Pertamina diwakili oleh Sales Branch Manager (SBM) Rayon V Bangka, Satriyo Wibowo Wicaksono. Turut hadir Pimpinan Cabang BRI Toboali Hydrawan Yuli Putra.

LPG Card merupakan sistem kartu kendali untuk pembelian tabung LPG 3 Kg Bersubsidi dengan menggunakan sistem cashless. Rencananya penerapan LPG Card ini akan dimulai pada pertengahan Bulan Juni 2021 secara serentak di seluruh Kab / Kota di Provinsi Bangka Belitung.

Cara kerja LPG Card ini yaitu Pengguna LPG 3 Kg yg berhak mendapatkan kartu sesuai peraturan adalah rumah tangga miskin, usaha mikro, serta nelayan sasaran. Konsumen ini nantinya cukup datang ke pangkalan resmi Pertamina dengan membawa LPG Card tsb dan melakukan “tapping” kartu ke Ponsel yg dimiliki oleh Pangkalan. Konsumen tersebut sudah mendapatkan kuota masing-masing sesuai kriteria yg ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung

Unit Manager Communication, Relation & CSR MOR II, Umar Ibnu Hasan mengungkapkan, dengan penerapan LPG Card ini masyarakat dapat membeli LPG 3 Kg Bersubsidi dengan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan dapat mencegah adanya oknum yang menjual LPG 3 Kg Bersubsidi secara eceran.

“Dengan sistem cashless ini ke depan diharapkan Pangkalan tidak ada pencatatan logbook secara manual, untuk data realisasi dapat di download berdasarkan transaksi,” tambah Umar.

Kelebihan lain dari sistem ini adalah pendistribusian LPG nantinya akan tepat sasaran mengingat data pengguna LPG 3 Kg Bersubsidi akan disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta Usaha Mikro yang sudah terdata memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

Berbagai upaya telah dilakukan Pertamina agar pendistribusian tabung LPG 3 Kg Bersubsidi tepat sasaran yaitu untuk masyarakat miskin dan usaha mikro serta tepat harga yaitu sesuai dengan HET. Salah satu upayanya yaitu dengan penerapan LPG Card.

“Subsidi dengan sistem terbuka seringkali tidak tepat sasaran, rawan penyelewengan, sehingga LPG 3 Kg Bersubsidi sering tidak dinikmati oleh yang berhak menerimanya,” tutup Umar. (rls)

Pertamina Amankan Stok dan Penyaluran BBM serta LPG Selama Ramadan Hingga Idul Fitri 1442 H

WARTABANGKA– Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) II memastikan kondisi stok, penyaluran BBM dan LPG di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) selama Bulan Suci Ramadan hingga Idul Fitri 1442 H dalam kondisi aman.

Pertamina memastikan stok BBM dan LPG saat ini dalam kondisi penuh dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat Sumbagsel yang wilayahnya meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung.

Unit Manager Communication, Relation & CSR MOR II, Umar Ibnu Hasan dalam keterangan resminya mengungkapkan, Pertamina akan terus melakukan pengamanan dan pemantauan suplai, distribusi serta penjualan BBM dan LPG. Jika masih diperlukan, Pertamina akan menambah stok dan penyaluran BBM serta LPG sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Untuk produk subsidi dan penugasan, akan dilakukan penyaluran fakultatif dan disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan Pemerintah,” tambah Umar.

Untuk menghadapi lonjakan permintaan LPG, Pertamina akan melakukan penguatan stok di Pangkalan, menyiapkan Agen dan Pangkalan Siaga yang beroperasi selama Ramadhan hingga Idul Fitri 1442 H agar masyarakat mudah mendapatkan LPG, sebagai upaya menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap aman.

Pertamina telah menyiapkan sejumlah proyeksi kebutuhan dan apabila diperlukan Pertamina juga menyiagakan pasokan LPG fakultatif, yakni pasokan tambahan yang sewaktu-waktu dilakukan sesuai kebutuhan.

“Pertamina juga memastikan kehandalan sarfas BBM dan LPG, ketercukupan SDM termasuk Awak Mobil Tanki (AMT) dan semua Mobil Tanki (MT) serta infrastruktur dalam kondisi siaga penuh,” tutup Umar.

Pada bulan Maret 2021, tercatat konsumsi BBM Non Subsidi jenis Gasoline (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) sekitar 5.128 Kiloliter atau naik sekitar 6,8% dari konsumsi normal harian Februari 2021. Untuk konsumsi BBM Non Subsidi jenis Gasoil (Dex, Dexlite) pada Maret 2021 sebesar 171 Kiloliter atau meningkat 14% dari konsumsi normal harian bulan Februari 2021.

Untuk LPG PSO 3 Kg, pada bulan Maret 2021 konsumsinya adalah 1.769 MT atau naik sekitar 0,4% dari konsumsi normal harian Februari 2021. Sementara, konsumsi LPG Non PSO di bulan Maret 2021 konsumsinya adalah sebesar 203 MT atau naik sebesar 0,9% dari konsumsi normal harian Februari 2021.

Pertamina senantiasa menghimbau masyarakat mampu untuk selalu menggunakan Bright Gas 5,5 Kg dan Bright Gas 12 Kg yang tersedia di pangkalan, beberapa outlet dan SPBU sehingga penggunaaan LPG Subsidi 3 Kg benar-benar tepat sasaran, yakni untuk masyarakat pra sejahtera dan usaha mikro.

Untuk mengurangi aktivitas keluar rumah, seiring dengan masih mewabahnya COVID-19, Pertamina tetap berupaya memenuhi kebutuhan energinya melalui jasa layanan pesan antar Pertamina Call Center 135.

Dengan kemudahan layanan pesan antar ini, dapat membantu masyarakat mendapatkan produk-produk berkualitas Pertamina, tanpa harus keluar rumah.(rls)


Pengemudi Angkot di Pangkalpinang Antusias Nikmati BBM Pertalite Seharga Premium

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG– Hari pertama mulai dilaksanakannya Program Langit Biru (PLB) di Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung, sejumlah pengemudi angkot menyambut antusias penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite seharga Premium.

“Program Langit Biru ini sangat membantu meringankan beban kami, kami dapat menikmati BBM berkualitas dan tidak perlu mengantri,” ujar Anton (39 th), Pengemudi Angkot asal Pangkalpinang.

Program Langit Biru, merupakan program edukasi dan promosi bagi konsumen kendaraan roda dua, roda tiga, serta kendaraan umum dan taksi plat kuning agar dapat menikmati kelebihan BBM berkualitas serta ramah lingkungan seharga Premium.

“PLB ini menyasar kendaraan umum dan taksi plat kuning yang merupakan transportasi publik, diharapkan dapat memberikan pengalaman baru akan penggunaan BBM berkualitas yang dapat membuat mesin kendaraannya lebih awet dan bertenaga,” ujar Umar Ibnu Hasan, Unit Manager Communication, Relation & CSR MOR II, Senin 14 Maret 2021.

Umar juga berharap agar PLB ini dapat mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan BBM berkualitas dan ramah lingkungan lainnya.

Untuk BBM berkualitas jenis Gasoline, saat ini Pertamina memiliki Pertamax Series yang terdiri dari Pertamax dan Pertamax Turbo.

Pertamax, memiliki angka oktan (RON) 92 yang membuat pembakaran lebih sempurna dan tidak menyisakan residu, Bahan Bakar ini cocok buat kendaraan sehari-hari. Memiliki kemampuan untuk membersihkan endapan kotoran sehingga mesin lebih awet, menjaga mesin dari karat serta lebih efisien.

Pertamax Turbo, produk unggulan Pertamina dengan RON 98 untuk kebutuhan kendaraan berteknologi tinggi. Kelebihan produk ini karena kemampuan drivability (kelincahan) kendaraan menjadi lebih baik, mesin lebih bertenaga sekaligus menghasilkan gas buang dengan kadar karbon rendah sehingga menjadi ramah lingkungan.

Pertamax Turbo, dengan kandungan sulfur dibawah 50 ppm memenuhi standar EURO 4. Memiliki formula menjaga mesin dari karat, mesin menjadi lebih tahan lama, lebih efisien, serta akselerasi kendaraan meningkat.

“Selain promo Pertalite harga khusus, bagi pelanggan setia BBM Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex dengan pembelian menggunakan aplikasi MyPertamina, berlaku potongan Rp300 per liter tanpa batas maksimal periode 1 – 31 Maret 2021,” tutup Umar. (rls)

Gubernur Babel dan PT Pertamina Patra Niaga Bahas Kelanjutan Program LPG Bersubsidi

WARTABANGKA, JAKARTA – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman melakukan pertemuan dengan dengan Mas’ud Khamid, Dirut PT Pertamina Patra Niaga (commercial and trading) beserta tim untuk membahas tindak lanjut dari program subsidi gas LPG 3 kilogram (kg) hijau atau yang lebih dikenal dengan gas melon, di Wisma Tugu 2 Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/3).

“Kami sudah mulai mendata penerima subsidi tabung gas melon yang layak dan menginputnya ke BI. Nantinya kartu ini kita berikan kepada yang berhak,” ungkapnya.

Lebih lanjut, apa yang akan dilakukan Gubernur Babel?

Dengan data ini, akan menjadi dasar penyaluran tabung gas subsidi LPG 3 kg. Bang ER juga telah mengeluarkan surat edaran yang memberitahukan bahwa TNI, Polri, dan ASN tidak diperbolehkan menerima subsidi tabung gas LPG 3 kg ini.

“Tapi kendalanya, komposisi kebutuhan masyarakat belum tentu sama. Untuk pelaku UMKM kebutuhan gasnya berbeda dengan ibu rumah tangga,” ungkapnya.

Harapannya, pihak Pertamina bisa mengatur penerima dan menghitungnya jika penggunaan tabung gas masyarakat yang berbeda-beda. Karena pada dasarnya pelaku UMKM biasanya membutuhkan tabung gas lebih banyak dari pada masyarakat lainnya.

Lalu bagaimana tanggapan PT Pertamina?

Menanggapi pernyataan ini, Mas’ud Khamid selaku Dirut PT Pertamina Patra Niaga meminta Gubernur Erzaldi untuk tidak khawatir. Karena jika penggunaan kartu pada transaksi jual beli gas subsidi telah dimulai, maka akan secara jelas tercatat data pembelian.

“Record pembelian ini yang akan kita jadikan acuan untuk para pembeli untuk menghitung masing-masing kuota kebutuhan gas pada tiap-tiap pembeli,” ungkapnya.

Dirinya pun menambahkan, akan menaikkan jumlah penjualan tabung gas non subsidi ke Babel. Karena akan semakin banyak masyarakat tidak tepat sasaran sebelumnya yang beralih ke tabung gas merah muda ukuran 5 kg non subsidi.

Selain keputusan mengenai tabung gas, Gubernur Erzaldi pun menyampaikan keputusan mengenai program Pertamina Langit Biru. Dirinya menyatakan akan mendukung pertamina. Namun perlu dilakukan kajian tambahan untuk menghindari inflasi dan supaya tidak ada pihak yang dirugikan. (Diskominfo Babel)

Kota Pangkalpinang Siap Laksanakan Program Langit Biru untuk Kualitas Udara Lebih Bersih

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Setelah sukses dengan Program Pertamina Langit Biru (PLB) yang dilaksanakan di Kota Palembang, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) II siap melanjutkan Program PLB ini di Kota Pangkalpinang.

Program Langit Biru, merupakan sebuah bentuk dukungan program kepada Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas udara lebih bersih dengan mengurangi emisi gas buang melalui edukasi, mengajak masyarakat menggunakan BBM ramah lingkungan berkualitas dan memberikan pengalaman baru penggunaan Pertalite (RON 90) dengan harga diskon pada konsumen Premium (RON 88) khusus kendaraan roda 2, kendaraan roda 3 dan kendaraan umum plat kuning.

PLB di Kota Pangkapinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini direncanakan berlangsung selama 6 bulan dengan discount harga yang akan dievaluasi tiap 2 bulannya.

Hal ini terungkap dalam audiensi Pertamina MOR II yang diwakili oleh Sales Branch Manager (SBM) Rayon V Sumsel Babel, Satriyo Wibowo Wicaksono, kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dr. H. Erzaldi Rosman.

“Kami dukung penuh Program Langit Biru ini, karena bisa membuat kualitas udara menjadi lebih bersih lagi,” ujar Erzaldi.

Erzaldi juga berharap agar dengan adanya PLB ini masyarakat dapat menikmati BBM berkualitas yang ramah lingkungan dengan harga terjangkau.

Unit Manager Communication, Relation & CSR MOR II, Umar Ibnu Hasan mengungkapkan, saat ini Pertamina tengah mempersiapkan PLB ini melalui koordinasi dan sosialisasi keseluruh Stakeholder seperti Pemerintah Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Dinas Kesehatan dan masyarakat pengguna BBM. Serta sosialisasi kepada pengusaha SPBU mulai dari persiapan material komunikasi dan promosi, penyesuaian sarana dan fasilitas serta persiapan teknis di lapangan.

“Pada Tahap I PLB ini, Pertalite berharga khusus dihargai Rp6.450,- dari harga Pertalite normal terhitung mulai tanggal 14 Maret 2021,” tambah Umar.

Pertamina menyasar kendaraan umum yang digunakan publik agar menggunakan BBM ramah lingkungan, dan mendukung performa mesin kendaraan umum agar tetap prima sehingga masyarakat nyaman menggunakan kendaraan umum dan pemilik kendaraan dapat mengalami penurunan biaya perawatan mesin kendaraannya.

Terdapat 10 SPBU yang turut serta melaksanakan PLB di Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung ini, antara lain SPBU 2333111, SPBU 2433167, SPBU 2433168, SPBU 2433169, SPBU 2433170, SPBU 24331102, SPBU 24331115, SPBU 24331116, SPBU 24331151, dan SPBU 24331144.

“Untuk kendaraan Roda 4 Plat Hitam terdapat promo rutin, saat ini bagi pelanggan setia Pertamina setiap melakukan pembelian BBM Pertamax Turbo, Pertamax, Pertamina Dex dan Dexlite dengan menggunakan aplikasi MyPertamina berlaku promo potongan Rp300 per liter tanpa batas maksimal periode 1 – 31 Maret 2021”, tutup Umar.

Dengan Program Langit Biru, diharapkan mendorong kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penggunaan BBM berkualitas untuk kualitas udara yang lebih bersih dan lebih sehat. (rls)

Terapkan Kartu Kendali, Pertamina dan Pemprov Babel Tingkatkan Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg

WARTABANGKA, PANGKALPINANG– PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) II terus berupaya agar pendistribusian Tabung LPG 3 Kg bersubsidi tepat sasaran bagi masyarakat pra sejahtera dan usaha mikro serta tepat harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Upaya kali ini melalui kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan menerapkan Kartu Kendali melalui aplikasi Cashless Payment dalam pengaturan distribusi LPG 3 Kg.

Melalui transaksi ini distribusi LPG 3 Kg diharapkan bisa termonitor dengan baik sehingga konsumen tidak mengalami kesulitan untuk mencarinya.

Aplikasi Cashless Payment tersebut bernama BRI Monitoring Online LPG atau BRIMOLA yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam kegiatan jual beli LPG yang dilakukan oleh Pangkalan dan Agen LPG, terutama dengan diaplikasikannya transaksi Non-Tunai atau Cashless. Nantinya semua warga yg akan melakukan transaksi pembelian LPG 3 Kg wajib menggunakan Kartu Kendali LPG.

Pjs. Unit Manager Communication, Relation & CSR MOR II Agustina Mandayati mengungkapkan, dengan menerapkan Kartu Kendali melalui transaksi Cashless Payment ini, tujuan pemberian subsidi bisa lebih jelas karena, kita bisa lihat di register, siapa saja yang berhak menerima subsidi ini, data semakin akurat.

“Melalui Cashless Payment sistem LPG ini, konsumen melakukan transaksi pemesanan maupun pembayaran LPG 3 Kg ke Pangkalan secara non tunai. Dengan sistem ini, kehandalan stok LPG di Pangkalan akan meningkat,” tegas Tina.

Peningkatan kehandalan stok ini disebabkan adanya kesesuaian antara jumlah tabung LPG yang dibeli sesuai dengan yang dibayarkan, dipastikan masyarakat membeli LPG 3 Kg di Pangkalan resmi.

Keuntungan lainnya adalah, Pangkalan dapat mencatat transaksi secara akurat. Dengan transaksi ini juga dapat membantu menekan penyebaran COVID-19.

Uji coba transaksi Cashless Payment ini dilakukan di Pangkalan Yusti D. Sau, Kel. Batin Tikal, Kec. Tamansari, Kota Pangkalpinang pada Jumat (5/2) yang dihadirin langsung oleh Wakil Gubernur Abdul Fattah, Sales Area Manager Pertamina Sumsel Babel, Sadli Ario Priambodo, Ketua DPC Hiswana Migas Babel, Suhendra, dan Executive Vice President Divisi Retail Payment, Dhoni Ramadi.

“Selain kepastian stok, kehadiran digitalisasi layanan distribusi ini juga akan memastikan konsumen mendapatkan LPG 3 Kg yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Sehingga selain meningkatkan efisiensi rantai distribusi yang mempermudah para agen dan pangkalan, konsumen pun akan mendapatkan manfaat dari kehadiran aplikasi BRIMOLA,” tutup tina. (rls)


ASN Dilarang Gunakan Gas Melon

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI Polri dan pegawai BUMN dilarang menggunakan elpiji bersubsidi 3 kg atau gas melon. Selama ini, ASN banyak diketahui menggunakan gas bersubsidi, hingga akhirnya jatah untuk masyarakat yang seharusnya menerima menjadi berkurang.

“Selama ini kami melihat pendistribusian elpiji bersubsidi tidak tepat sasaran, ada yang dijual kembali, banyak ASN yang pakai, kami pemerintah provinsi dan kabupaten, bersepakat untuk mengatur pendistribusian penyaluran elpiji ini, ” kata Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah, usai rapat koordinasi bersama kabupaten/kota, Rabu (3/2).

Pemprov, sebutnya, menginisiasi penerapan kartu kendali dalam pendistribusian elpiji bersubsidi kepada masyarakat. Nantinya, masyarakat yang memiliki kartu, akan mendapatkan gas sesuai kuota yang ditetapkan di pangkalan yang terdaftar.

“Sebelum ini dijalankan, kami minta kabupaten dan kota melakukan pemutkahiran data, untuk sasaran penerima, yakni rumah tangga miskin, umkm, nelayan dengan kapal berukuran 5GT dengan mesin 15 HP, petani dengan luas lahan 0,5 ha, petani transmigrasi maksimal 2 ha,” urai nya.

Agar tepat sasaran ke konsumen penguna provinsi mempersiapkan penggunaan kartu kendali. Setelah itu, kabupaten/kota diminta untuk melakukan monitoring ke agen dan pangkalan, minimal tiga bulan sekali didampingi dari pemprov dan pihak berwenang.

Pihak Perbankan, juga diminta menyiapkan peralatan manual apabila tidak tersedia jaringan internet di desa, karena pembayaran dari kartu kendali ini menggunakan cashless atau nontunai.

“Sebetulnya tanpa ada edaran, dengan sendirinya ASN TNI Polri tidak bisa mendapatkan gas melon ini, karena dari basic data yang ada akan ketahuan, kalau ia terlihat pekerjaannya ASN tidak akan dapat kartu kendali, ” terangnya.

Wagub berharap, dengan cara ini, subsidi elpiji akan tepat sasaran, masyarakat tidak perlu khawatir tidak kebagian karena sudah terdata, dan harga yang diterima masyarakat sesuai dengan harga HET, yang dalam waktu dekat juga akan ditinjau ulang. (*/two)