Tambak Udang

Amri Minta Atur Pengelolaan Tambak Udang di Babel

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Maraknya usaha tambak udang Vannamei di Bangka Belitung (Babel) kini disikapi DPRD.

Rencananya dalam waktu dekat DPRD Babel akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai budidaya yang menjadi primadona saat ini.

“RDP ini akan mengundang gubernur beserta OPD terkait, kita ingin mendapatkan pemikiran beliau terkait mengantisipasi dampak negatif dari pemanfaatan masif yang tidak berpihak ke masyarakat. Kita juga akan mengundang asosiasi tambak udang,” jelas Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi, Minggu (1/8).

Dalam RDP itu, pihak berharap muncul gagasan untuk memanfaatkan investasi yang menjanjikan ini tidak hanya semata menguntungkan pelaku usahanya saja, tetapi masyarakat dan juga daerah.

“Kami DPRD tidak tinggal diam atas aktivitas tambak udang ini, kita berharap ini betul-betul menjadi primadona bagi masyarakat di sekitar tambak udang itu sendiri dan daerah. Ada pengelolaan yang baik,” ungkapnya.

Disebutkan Amri, salah satu dampak yang tidak mengenakan saat investor membuka usaha tambak udang ini yang condong lebih senang membeli putus atas lahan, sehingga lahan yang menjadi hak milik itu akhirnya tertutup pengelolaannya secara bersamaan dengan masyarakat sekitar.

“Masyarakat hanya mendapatkan keuntungan saat jual lahan saja. Setelah beraktifitas masyarakat kita gigit jari. Oleh karenanya kami ingin ada sinergi yang baik antara pelaku usaha dengan masyarakat sekitar untuk saling dukung, termasuk pemda dalam hal pemasukan pendapatan,” jelasnya.

“Oleh karenanya pola-pola pengembangan tambak udang itu kita berdayakan. Tidak semuanya kita berikan inti, diperbolehkan investor mendapatkan lahan membangun tambak, namun sekian persennya harus berupa plasma. Nah, pola-pola inilah yang harus kita pikirkan,” sebutnya.

Ia juga mengingatkan, pemda setempat yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan terhadap izin tambak udang tidak memperhatikan ruang yang sudah diatur dalam Perda RTRW.

“Ya, harus disesuaikan dengan RTRW, jikapun ruang tersebut disepakati untuk ruang pertanian ya jangan diubah. Jangan dialihfungsikan. Ini jadi titik poin kita pada saat RDP nantinya,” pungkasnya. (*/ryu)