Daerah

Molen Hadiri Paripurna Persetujuan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil menghadiri rapat paripurna dengan agenda keputusan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Pangkalpinang, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (26/7).

Molen dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh fraksi dan anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang sudah menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Pemkot Pangkalpinang.

“Dengan sudah disetujuinya maka raperda ini secara resmi menjadi perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Pemkot Pangkalpinang,” kata Molen.

Sssuai dengan catatan dari DPRD Kota Pangkalpinang mengenai masih adanya anggaran yang belum terealisasi, Pemkot Pangkalpinang akan lebih kerja keras lagi dalam mengoptimalkan aspek belanja daerah belanja daerah untuk pembangunan di Kota Pangkalpinang.

“Kita akan bekerja lebih keras lagi dalam mengoptimalkan lagi realisasi anggaran di sektor pembangunan yang bermanfaat kepada masyarakat Kota Pangkalpinang,” tuturnya.(*)

Pelaku Pembunuhan Guru Ngaji di Simpangperlang Diserahkan Keluarga ke Polisi

WARTABANGKA.COM, KOBA -MF alias DD, pelaku pembunuhan terhadap Jauhari (41), warga Simpangperlang, Kecamatan Koba, diserahkan pihak keluarga ke Polres Bangka Tengah (Bateng), Senin siang (26/7).

Sebelumnya, peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada Minggu (25/7) sekira pukul 14.00 Wib. Korban tewas dengan penuh luka akibat dibacok pelaku dengan menggunakan parang.

Korban diketahui merupakan guru pengajian salah satu majelis taklim. Sementara pelaku merupakan murid atau anggota majelis taklimnya sendiri. (RN)

“Iya, tadi sekira pukul 12.40 Wib, pelaku menyerahkan diri ke Polres Bangka Tengah yang diantar langsung oleh keluarganya,” kata Kasat Reskrim, AKP Rais Muin seizin Kapolres Bangka Tengah, AKBP Slamet Ady Purnomo, Senin (26/7).

Rais menyebut saat ini pelaku tengah di periksa penyidik. Ia berterimakasih kepada keluarga telah proaktif menyerahkan pelaku ke pihak Polres Bateng.

“Kami akan melakukan olah TKP, kemudian menetapkan pasal yang akan dijerat terhadap pelaku,” ulasnya.

Sementara dari pihak keluarga korban, Yansah mengiklaskan kejadian yang telah terjadi. Namun, katanya, proses hukum tetap berlanjut dan menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian.

“Kita serahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian,” tegas Yansah. (RN)

DPRD Babel Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Tahun Anggaran 2020 telah disetujui oleh DPRD untuk disahkan menjadi Perda setelah mendengarkan pandangan akhir dari seluruh fraksi, Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (26/7).

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Babel, Ranto Sendhu mengatakan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020 ini dapat dijadikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi bagi pihak eksekutif untuk melakukan perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik kedepannya.

“Kendati demikian, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada gubernur beserta jajarannya yang telah berusaha memaksimalkan realisasi pendapatan daerah ditengah pandemi Covid-19 ini,” kata Ranto Sendhu saat menyampaikan pandangan akhir fraksi.

Dia menyebutkan, ada beberapa masukan dan catatan terkait dengan Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2020, yakni salah satunya mengenai target pendapatan melalui retribusi daerah yang hanya terealisasi sebesar kurang lebih 40 persen.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk terus melakukan perencanaan yang lebih efisien terhadap peningkatan penerimaan Pendapat Asli Daerah (PAD), karena PAD merupakan salah satu indikator yang menentukan kemandirian suatu daerah,” terangnya.

“Berkenaan dengan saran dan masukan tersebut, kami dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan persetujuannya terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2020 untuk ditetapkan menjadikan Perda. Demikianlah pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat, atas kerjasama semua pihak, kami ucapkan terima kasih,” tutupnya.

Pernyataan persetujuan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 untuk disahkan menjadi Perda ini juga telah disampaikan oleh para juru bicara dari enam fraksi lainnya, dengan masing-masing memberikan beberapa catatan dan masukan kepada eksekutif. (DEI)

Pandemi Covid-19, Sekda Pangkalpinang: Hak Anak Harus Terpenuhi

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang sangat serius memperhatikan perkembangan anak-anak di kota itu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam mengingatkan orang tua untuk memenuhi hak anak terlebih di masa Pandemi Covid-19.

Dirinya menuturkan, Covid-19 merubah kesempatan anak-anak untuk berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan teman-temannya, serta bersosialisasi dengan lingkungan menjadi terbatas.

“Namun ini tantangan di tengah pandemi Covid-19 tidak membuat kita menyerah tetap memperhatikan hak-hak anak, memberi perlindungan kepada anak, karena kita tahu keseharian anak menjadi berubah,” katanya.

Pengaruh Covid-19 juga tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi dan keamanan, tetapi juga mengancam nyawa, psikologi termasuk anak.

“Mari kita lihat dan berikan waktu kepada mereka untuk menunjukkan kepedulian satu sama lain,” katanya.

Anak menurut sekda, merupakan generasi penerus bangsa, yang perlu didukung dan dilindungi, agar bertumbuh dengan baik dengan pendidikan agama yang kuat.

“Semoga kreatifitas anak terus berjalan, walau hanya belajar dari rumah. Semoga masa sulit ini cepat berlalu,” katanya.

Ia pun memberikan pesan kepada para orang tua untuk lebih peka terhadap pola komunikasi anak-anaknya. Begitu pula dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan di keluarga harus terpenuhi.


“Saya harap orang tua bersabar, dan terus perhatikan anak-anaknya, dan kepada guru jangan bosan, meski hanya virtual untuk melihat kegembiraan anak dan kreatifitas anak dengan segala keterbatasannya,” tuturnya.(*)

Pemkot Pangkalpinang Bangun 21 Unit Rumah Warga Kurang Mampu

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang terus menunjukkan kepedulian terhadap warga kurang mampu di daerah itu. Terbaru, Pemkot Pangkalpinang memberikan bantuan rumah layak huni sebanyak 21 unit kepada warga kurang mampu.

Bantuan yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) ini dibagi menjadi dua kategoti, yakni peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) atau renovasi sebanyak 11 Unit dan pembangunan baru sebanyak 10 Unit.

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) mengatakan, hingga saat ini sekitar 2.000 unit yang sudah dibantu pemkot. Dia mengakui, dari segi jumlah, tahun ini memang sedikit rumah tidak layak huni yang dibantu karena dampak Covid-19.

Namun kata Molen, Pemkot tetap berjuang karena masyarakat memerlukan bantuan tersebut.

“Covid-19 ini memang mematikan kita. Tapi kita jangan sampai mati ekonomi karena itu, kesehatan kita jaga dan ekonomi tetap harus berputar. Itu yang saya mau, makanya kami kerja keras berjibaku. Rumah yang diberikan ini putaran ekonominya bukan ini saja, tapi Tukang Bangunannya juga terbantu. Penjual materialnya juga terbantu, putaran ekonomi itu yang saya mau,” kata Molen di Ruang OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang, baru-baru ini.

Dia menyatakan, Pemkot berkomitmen dan konsisten untuk memberikan bantuan rumah layak huni meskipun mengurangi jumlah.
Molen juga mengarahkan para camat agar memonitor masalah rumah tidak layak huni ini. Dia meminta camat melihat skala prioritas warga yang mendapat bantuan tersebut.

“Perkim juga dorong pusat untuk menganggarkan bantuan kepada kita. Untuk saat ini segini dulu yang kami berikan. Penerima yang terpilih bersyukur, karena ada sekitar 1.500 lagi yang butuh Rumah Layak Huni. Kami lakukan bertahap, semoga ini bisa membantu,” sebut dia.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pangkalpinang Miego menyampaikan, komitmen Pemkot dan Walikota mengentaskan masalah rumah tidak layak huni menjadi satu dari skala prioritas sejak 2018 lalu.

Rumah yang dibangun baru dengan tipe 36 dan perbaikan sesuai kerusakan. Miego menyebut, Pemkot secara bertahap berupaya menjadikan zero rumah tidak layak huni.

“Harapan kami ke depan tidak ada rumah tidak layak huni,” kata Miego.

Miego bilang, Pemkot peduli dengan kondisi rumah tidak layak huni. Namun ada syarat yang harus dipenuhi untuk bantuan tersebut, diantaranya rumah atau bangunan berdiri di atas lahan pribadi dan memiliki sertifikat tanah.

Selain itu, calon penerima merupakan warga kurang mampu yang memiliki satu-satunya rumah tersebut. rumah tidak berdiri di bantaran sungai atau lahan hijau, sehingga bantuan rumah layak huni diberikan.(rill)

Warga Simpangperlang Tewas Dibacok, Polisi Buru Pelaku

WARTABANGKA.COM, KOBA– Jauhari (41), warga Simpangperlang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah tewas dibacok Minggu (25/7) siang. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 14.00 Wib ini membuat geger warga setempat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa yang menimpa korban dilakukan orang tidak dikenal (OTD) di kediamannya. “Tadi sekitar jam 14.00 Wib banyak warga yang datang ke rumah korban. Warga tidak mengetahui siapa pelakunya,” ungkap salah seorang warga setempat, Ilham kepada awak media.

Akibat peristiwa ini, korban menderita luka bacokan lebih dari satu kali hingga mengakibatkan tubuh korban mengalami luka dan bersimbah darah, hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kasat Reskrim Polres Bangka Tengah AKP Rais Muin seizin Kapolres Bangka Tengah AKBP Slamet Ady Purnomo membenarkan telah terjadinya kasus pembacokan di Kelurahan Simpangperlang.

Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. “Iya benar ada kasus pembacokan yang menewaskan korban Jauhari, untuk motif dari pelaku ini masih kita tindak lanjuti dan cari keberadaan tersangka,”ungkap Raiz. (RN)

Pelaksanaan PPKM Level 4 di Kabupaten Bangka Barat Ditunda

WARTABANGKA.COM, MUNTOK – Instruksi Mendagri terkait pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 di Kabupaten Bangka Barat belum terbit. Maka, otomatis pelaksanaan PPKM yang harusnya diterapkan pada Senin (26/7) esok belum bisa dilaksanakan.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Bangka Barat, Sidarta Gautama mengatakan dalam waktu tiga hari kemarin, pihaknya terus menggelar rapat guna membahas apa – apa saja yang menjadi ketentuan dalam Instruksi Mendagri terkait penerapan PPKM Level 4.

” PPKM level 4 sudah kita persiapkan dalam 3 hari ini. Ini juga baru pulang dari rapat sore ni. Jadi semua bidang – bidang yang diatur dalam Inmendagri itu sudah plotting sudah kita atur sedemikian rupa sudah kita beri penegasan dan sudah kita atur,” ujar Sidarta, Minggu (26/7).

Akan tetapi, Provinsi Bangka Belitung belum masuk di Inmendagri Nomor 23 tahun 2021. Masuknya Bangka Barat ke level 4 itu bukan berdasarkan instruksi hasil zoom meeting pada Jumat (23/7) kemarin.

“Kemudian sorenya dilanjutkan zoom meeting dengan Pak Gubernur dengan Forkopimda Provinsi bahwa yang masuk level 4 itu ada tiga kabupaten Belitung Timur, Belitung Induk dan Bangka Barat. Hanya dalam Inmendagri secara resminya belum ada, Bangka Belitung belum masuk,” jelas Sidarta.

Selain itu, Sidarta memprediksikan bahwa Inmendagri tersebut akan terbit malam ini atau paling lambat besok pagi. Saat ini, pihainya terus menggelar rapat untuk mempersiapkan pengaturan – pengaturan di segala sisinya.

” Jadi kalau ditanya kawan – kawan media apakah Senin sudah berlaku? Belum karena kita belum ada Inmendagri nya karena dilihat dulu di Inmendagri nya apakah kita tetap di tanggal 26 sampai 8 atau ada pengaturan baru karena kita kan penambahan bukan masuk di yang 23, itu kan jumlah daerahnya. Kita masih menunggu Inmendagri yang akan keluar ini apakah waktunya disamakan dengan di Inmendagri 23 yaitu 26 sampai tanggal 8 Agustus atau kah tanggal baru karena kita memang tambahan sifatnya,” sebut Sidarta.

Sidarta menambahkan untuk pegawai Pemkab Bangka Barat masih tetap bekerja seperti biasanya. Dirinya telah meminta Kepala BKPSDM Babar untuk mengumumkan melalui Diskominfo bahwa besok masih tetap bekerja seperti biasa.

” Baru nanti akan kita tentu kan kemudian. Jadi PPKM level 4 ditunda dulu sampai terbit Inmendagri secara resmi nanti akan diatur lagi oleh Pak Gubernur melalui surat edaran,” tukas Sidarta. ( IBB )

Bangka Barat Ditetapkan PPKM Level 4

WARTABANGKA.COM, MUNTOK – Kabupaten Bangka Barat ditetapkan penerapan PPKM level 4. PPKM ini mulai berlaku pada Senin ( 26/7 ) esok hingga 10 hari ke depan.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, M. Putra Kusuma saat konferensi pers usai menggelar rapat dengan Tim Satgas Covid-19 bersama Sekda Bangka Barat, Muhammad Soleh dan unsur terkait lainnya, Sabtu (25/7) malam.

” Penerapan PPKM di level 4 ini satu-satunya kita di Kabupaten Bangka Barat kemudian satu-satunya kabupaten di Pulau Bangka kemudian dua kabupaten di Pulau Belitung,” jelas Putra.

Dikatakan Putra, pihaknya menerima keputusan yang sudah ditetapkan dan pada prinsipnya Kabupaten Bangka Barat sudah siap untuk melakukan dan meneruskan instruksi Mendagri terkait dengan PPKM level 4.

Dari hasil rapat yang dilakukan sejak siang hingga malam tadi, ada tiga aspek yang menjadi penekanan dalam penerapan PPKM level 4 ini. Ketiga aspek tersebut adalah esensial, non esensial dan kritikal.

” Yang non esensial itu seluruhnya WFH. jadi tetapi ada petunjuk dari peserta rapat untuk bisa memilah-milah terkait dengan bagaimana pelayanan di masyarakat bagaimana pelayanan kita terhadap masyarakat baik itu pelayanan ke masyarakat maupun pelayanan kepada pegawai yang ada di Kabupaten Bangka Barat,” kata Putra.

” Karena tidak mungkin serta merta seluruhnya itu dilakukan WFH karena ada point-point penting di dalam instansi dan institusi tersebut yang harus tetap bekerja untuk melakukan kegiatan apapun intervensi di dalam pembangunan Kabupaten Bangka Barat ini,” lanjutnya.

Putra melanjutkan untuk yang sektor esensial seperti perbankan dan sektor kritikal yaitu rumah sakit, Puskesmas, BPBD dan lainnya itu tetap wajib untuk melaksanakan kegiatan 100 persen wajib hadir pegawainya.

Putra menjelaskan terkait pelabuhan, lalu lintas masuk dan keluar pelabuhan yang semula menunjukkan hasil rapid antigen negatif, sekarang setiap penumpang wajib sudah dilakukan vaksinasi dosis pertama.

Kemudian, terkait dengan tempat ibadah sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan, tidak ada tempat ibadah yang ditutup tetapi pihaknya sudah sepakat dengan seluruh tim bahwa di setiap tempat ibadah itu ada Satgas internal yang mengatur terkait dengan prokesnya.

” Jadi Satgas internal itulah nanti yang saling mengingatkan kepada seluruh jamaahnya untuk taat kepada prokes secara ketat. Instruksi pak Gubernur menyampaikan tidak ada tempat ibadah yang ditutup tetapi penguatannya ada diprokes dan edukasi yang disampaikan oleh Satgas internal di tempat ibadah tersebut,” ungkap Putra.

Sementara itu, yang terakhir terkait dengan sektor UMKM seperti Cafe, warung, rumah dan lain sebagainya, dalam hal ini sesuai dengan hasil rapat, pengunjung tidak diperbolehkan makan di tempat.

” Jadi take away semuanya dibawa pulang. UMKM nya tetap bisa buka tetapi tidak ada yang makan ditempat jadi semuanya dibawa pulang kemudian paling telat itu tutupnya jam 20.00 wib. Lewat itu satgas dan tim gabungan tiap hari akan melakukan edukasi bukan razia edukasi secara humanis untuk dilakukan pendekatan pendekatan terkait dengan bagaimana transmisi ini bisa kita hentikan bersama sama,” sebutnya.

” Artinya seluruh elemen yang ada itu bisa saling mendukung kita tentunya Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak bisa bekerja secara sendiri paling tidak kita tetap membutuhkan dukungan dari seluruh elemen yang ada,” tambah Putra. ( IBB )

Tiga Kabupaten di Babel Terapkan PPKM Level 4

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Tiga kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Tiga wilayah ini adalah Kabupaten Bangka Barat (Babar), Belitung dan Belitung Timur (Beltim).

“Tiga daerah akan menerapkan PPKM level empat yang dimulai Rabu tetapi mulai besok kita sudah sosialisasi ke masyarakat,” kata Gubernur Babel, Erzaldi Rosman, Sabtu (24/7).

Hal ini diterapkan, karena di tiga wilayah ini terjadi lonjakan kasus dengan kurangnya ketersediaan tempat tidur di rumah sakit dan juga fasilitas pendukung.

“Di Belitung Timur untuk Bed Occupancy Rate (BOR) sudah 100 persen artinya ketersediaan ruang rumah sakit untuk penanganan covid harus segera di konversi,” ucapnya.

Ada beberapa skenario kata Erzaldi yang akan ditetapkan dalam PPKM level 4 ini, misalnya pengaturan jam operasional pasar tradisional, rumah makan, hotel, restoran, pedagang kaki lima (PKL) dan sebagainya.

“Kegiatan belajar di sekolah sementara akan ditutup selama PPKM level 4, perkantoran bekerja dari rumah, kecuali perbankan fasilitas kesehatan, untuk level 3, 75 persen pegawai bekerja dari rumah, ” tambah dia.

Erzaldi berharap, kepala daerah juga dapat memantau pelaksanaan PPKM level 4 ini, dan mensosialisasikan kepada masyarakat.

“Kita tidak mau melemahkan ekonomi masyarakat makanya kita berikan kelonggaran, untuk yang melanggar ada sanksinya tetapi bersifat humanis jangan membuat konflik di masyarakat. Karena dimasa sulit ini, harus ada kebersamaan dengan satu tujuan, ” pungkasnya. (two/)

AKBP Slamet Bersama Bhabinkamtibmas Koba Kunjungi Warga yang Jalani Isoman

WARTABANGKA.COM, KOBA – Kapolres Bangka Tengah (Bateng), AKBP Slamet Ady Purnomo bersama Bhabinkamtibmas Koba, Brigadir Antonius mengunjungi rumah-rumah warga yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) Covid-19, Sabtu (24/7).

AKBP Slamet mengatakan bahwa kunjungan yang dilakukan pihaknya merupakan bentuk perhatian Polri kepada warga yang sedang berjuang untuk sembuh dari covid-19 dengan cara memberikan semangat dan bantuan bahan pokok (bapok).

“Rumah karantina kita penuh sehingga ada sebagian warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 melakukan isoman. Hari ini kita mengunjungi warga-warga yang sedang melakukan isoman, kita beri semangat, motivasi, dan bantuan bapok,” kata AKBP Slamet.

Selain mengunjungi warga yang melakukan isoman, AKBP Slamet mengatakan bahwa pihaknya juga memberikan bantuan bapok kepada para pedagang kaki lima yang ikut terdampak dari pandemi Covid-19.

Ia mengungkapkan bahwa total bapok yang diberikan kepada warga yang melakukan isoman dan pedagang kaki lima sejumlah 100 paket.

“Kita juga memberikan bantuan kepada saudara kita pedagang kaki lima kemarin, mereka memang tidak terkonfirmasi positif Covid-19, tetapi mereka merasakan dampak dari Covid-19 yaitu dagangannya sepi sehingga perekonomiannya terganggu,” katanya.

Ia mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) 5M dalam kehidupan sehari-hari untuk terhindar dari penularan Covid-19.

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan berolahraga, berjemur di pagi hari, serta makan makanan yang bergizi.

“Saya mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin prokes 5M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas,” kata AKBP Slamet. (RN)