Daerah

Melalui Reses, Batianus Serap Aspirasi Masyarakat Desa Pedindang

WARTABANGKA.COM, PANGKALANBARU – Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Batianus, S.E. mengatakan bahwa ada beberapa masukan yang ia terima saat menggelar reses di Desa Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru pada Jumat (7/5). Masukan itu diantaranya masalah infrasruktur, kesehatan, dan pertanian.

Ia mengungkapkan bahwa dalam kegiatan resesnya yang dihadiri ketua kelompok tani, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Desa Pedindang, masyarakat RT 4 Desa Pedindang menyampaikan usulan peningkatan jalan di Gang Probo.

“Kepada Bapelitbangda Bateng saya harap segera memasukan Jalan Probo di Desa Pedindang ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar menjadi skala prioritas, saya juga berharap kepada dinas PU lebih mengarah pembangunan infrastruktur jalan dengan lebih mengutamakan skala prioritas pembangunan sehingga RKPD terukur dan terarah,” kata Batianus, Selasa (11/5).

Selain infrastruktur, pria yang akrab dipanggil Aduk ini mengungkapkan bahwa masyarakat juga mengalami kesulitan dalam membayar iuran BPJS mandiri di masa pandemi covid-19i.

“Banyak sekali masyarakat yang menunggak iuran BPJS mandiri yang sekarang menjadi beban hutang bagi masyarakat, oleh karena itu saya berharap agar kedepannya anggaran BPJS yang dibiayai oleh APBN dan APBD provinsi dan kabupaten dapat ditingkatkan untuk meringankan beban masyarakat dalam mengatasi masalah BPJS ini,” ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa masyarakat Desa Pedindang khususnya RT 04 memberikan apresiasi terkait bidang pertanian atas dukungan dan bantuan pemerintah daerah kepada masayarakat di tengah pandemi covid-19.

“Masyarakat petani sangat mengapresiasi dukungan dan bantuan dari pemerintah daerah sehingga mampu bertahan dan memberikan daya ungkit terhadap daya beli petani selama masa Covid-19, tentunya dapat dikatakan sektor pertanian sangat baik dan lebih unggul,” ungkapnya.(RN)

Anggota DPRD Babel Nico Plamonia Sosialisasikan Penyebarluasan Perda No.6 Tahun 2019

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Nico Plamonia Utama kembali melakukan sosialisasi penyebarluasan Perda No. 6 tahun 2019 tentang keterbukaan informasi publik di Ballroom Hotel Santika, Senin (10/5/2021).

Dalam kesempatan itu, Nico Plamonia mengatakan, keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan negara.

“Kita semua berhak untuk tahu (informasi yang diinginkan-red), misalnya kita bertanya ke kelurahan untuk meminta data, kalau kelurahan tidak memberikan data itu, kita bisa meminta secara paksa, tinggal lapor ke Komisi Informasi Daerah (KID),” kata Nico.

Namun demikian, dia mengungkapkan, terkadang masyarakat mengalami kesulitan untuk meminta data informasi dengan dalih data tersebut merupakan rahasia negara. Oleh karena itu, menurut dia, perlu diketahui secara jelas kriteria apa saja data yang masuk ke dalam rahasia negara.

“Kalau memang rahasia negara itu memang tidak bisa diganggu gugat, memang ada informasi yang tidak bisa diberikan ke publik, misalnya masalah ketahanan nasional,” terangnya.

“Tapi kalau data yang menerima itu penting, maka itu adalah data publik, misalnya, kalau ada pihak rumah sakit tidak bisa menerima pasien karena ruang full, kita bisa minta datanya,” sambungnya.

Oleh karena itu, dia menjelaskan, tugas DPRD dalam membuat perda ini untuk mewakili masyarakat dalam mendapatkan hak-hak nya, salah satunya keterbukaan informasi publik.

Sementara itu, Ketua KID Babel, Syawaludin menambahkan, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan, karena hak tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.

“Dan itu merupakan hak asasi kita sebagai warga negara, menyangkut hal itu, kita bisa melapor ke Komnas HAM, tetapi sebelum sampai kesana, masih ada lembaga yang mengawal tentang keterbukaan informasi publik, yakni namanya Komisi Informasi,” terangnya. (DEI)

Patuhi Aturan Larangan Mudik, Gubernur Pantau Pelabuhan Tanjung Kalian

WARTABANGKA.COM, MUNTOK – Usai melakukan kunjungan dan operasi pasar komoditi daging beku Pasar Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman juga melaksanakan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat, Senin (10/5).

Di pelabuhan itu, gubernur yang masih bersama Forkopimda Babel dan Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming melihat arus keluar masuk kapal untuk memastikan aturan larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah dilaksanakan di pelabuhan ini.

Di posko pengamanan lebaran Pelabuhan Tanjung Kalian, gubernur berdiskusi dengan petugas jaga mengenai aktivitas keluar masuk kapal.

“Tanjung Kalian ini adalah pintu gerbang utama keluar masuk Bangka Belitung. Tentu harus dijaga betul,” ungkapnya

Gubernur juga menyatakan bahwa tidak boleh ada yang menyeberang melalui pelabuhan apapun itu alasannya.

“Tidak boleh ada yang menyeberang mau alasan apapun. Kecuali alasan yang telah diatur dalam aturan,” tegasnya.

Pihaknya juga akan menempatkan alat pendeteksi Covid-19, GeNose sebagai antisipasi arus balik para pemudik yang melakukan perjalanan, sebelum batas mudik dilarang.

“Apapun alasannya mereka mudik, konsekuensinya mereka wajib dilakukan GeNose.” Jelasnya

Selain memastikan aturan pembatasan larangan mudik, pada kesempatan yang sama gubernur sekaligus memantau arus keluar masuk komoditi khususnya kebutuhan pokok. (Diskominfo Babel)

Ratusan Personel Polres Bateng Tertibkan Tambang Ilegal di Marbuk, Kenari dan Pungguk

WARTABANGKA.COM, KOBA – Ratusan personel Polres Bangka Tengah (Bateng) bersama unsur terkait menertibkan aktivitas tambang ilegal di Kolong Marbuk, Kenari dan Pungguk Koba, Senin (10/5). Hasilnya, sebanyak 5 ponton tambang diamankan petugas.

“Hari ini kembali kami melakukan penertiban di tempat ini. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya sudah berulang-ulang kami lakukan penertiban, imbauan serta melaksanakan razia, namun terus berulang para penambang ilegal melaksanakan kegiatan. Kita minta pemilik alat tambang datang ke Mapolres Bateng atau ditangkap secara paksa,” kata AKBP Slamet.

AKBP Slamet mengaku sedih akan aktivitas penambangan yang masih dilakukan, padahal para pemimpin, pejabat, dan pihak terkait sudah datang langsung meninjau lokasi dan minta agar sebelum ada regulasi legal yang dikeluarkan, lokasi tambang Merbuk, Kenari dan Pungguk untuk dikosongkan dulu.

“Ya, ini sangat menyedihkan dan amat disayangkan, di mana terakhir kali bahwasanya pemerintah daerah, Polres Bangka Tengah, Polda, anggota DPR RI dan Bapak Dirjen Minerba dari Kementerian ESDM telah datang meninjau dan mengambil langkah-langkah yang nantinya akan menjadi suatu program, yang mana ke depannya akan ada langkah-langkah, sehingga Masyarakat dapat melakukan ataupun dapat menjadi bagian dari eks PT Koba Tin ini, yang selama ini menjadi polemik,” tuturnya.

Dia mengatakan bahwa setelah dilakukan pembongkaran dan penyitaan, selanjutnya akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Ya terus terang kami dari Polres Bateng lewat petunjuk dan perintah dari Polda pada hari ini melakukan pembongkaran, pembubaran, serta melakukan penyitaan terhadap para penambang ataupun ponton TI ilegal ini yang akan kita lakukan pendalaman penyelidikan, sehingga nantinya akan terang siapa di belakang ini semua,” ucap AKBP Slamet.

Ia meyakini bahwasanya banyak yang beralasan untuk melakukan penambangan ini untuk menghadapi Hari Raya Idulfitri 1442 H, dan pihaknya sangat mengerti akan hal itu.

“Kami tidak tinggal diam, sebelumnya semua tim sudah bergerak dibantu semua instansi dan Pemda sudah melayangkan surat ke Kementerian dan akan mengambil langkah-langkah,” ujarnya.

AKBP Slamet juga menekankan bahwa pemilik 5 ponton ini dalam kurun waktu 1 minggu, diminta untuk hadir ke Polres Bateng untuk dimintai keterangannya. “Satu minggu tidak datang, kami akan mencari dan menemukannya,” ungkapnya.

Menyikapi hal ini, AKBP Slamet tidak main-main, sebanyak 110 personel dikerahkan dalam kegiatan tersebut. “Penertiban ini juga dibantu unsur lainnya,” tutur AKBP Slamet.

Pada kesempatan ini, ia mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama para penambang, bahwasanya untuk menghargai para pemimpin dan perwakilan pemerintah.

“Kita harus hargai pejabat di negeri ini. Jangan seperti ini. Kami yakin bukan hanya masyarakat yang betul-betul membutuhkan, tapi ada oknum-oknum di belakang ini menggerakkan dan saya akan tunggu sampai mana mereka akan berbuat ini,” pungkasnya. (RN)

Pemkab Bateng Tiadakan Takbir Keliling dan Open House

WARTABANGKA.COM, KOBA – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) meniadakan kegiatan takbir keliling dan open house saat Idulfitri 1442 Hijriah. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Meskipun open house ditiadakan, silaturahmi tetap harus kita pererat di perayaan Hari Raya Idulfitri 1442 H ini asal tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk takbir keliling juga kita tiadakan, kita imbau masyarakat dapat menggantinya dengan mengaji di rumah,” ujar Sekda Bateng, Drs. Sugianto, Senin (10/5).

Mengenai pelaksanaan salat Ied, Sugianto mengaku telah melakukan rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Bateng. Salat Ied tetap dilaksanakan dengan mengacu protokol kesehatan penanggulangan Covid-19.

Sugianto mengimbau masyarakat Bateng untuk selalu disiplin melaksanakan protokol kesehatan penanggulangan Covid-19. Menjaga jarak, menggunakan masker hingga mencuci tangan harus dilakukan saat berada ditempat umum.

“Anjuran pemerintah ini untuk keselamatan kita semua agar terhindar dari paparan Covid-19,” pungkasnya.

Disisi lain dia menambahkan, pihaknya juga meniadakan kegiatan Safari Ramadan.

“Terakhir kita melaksanakan kegiatan Safari Ramadan 1442 H di Desa Cambai pertengahan bulan April 2021,” kata Sugianto. (RN)

Uang Pecahan Baru di Bank Sumsel Babel Koba Tersisa Rp23 Juta

WARTABANGKA.COM, KOBA – Uang baru senilai Rp472 juta di Bank Sumselbabel Cabang Koba tersisa hanya Rp23 juta. Itupun hanya pecahan nominal Rp.2000 sebanyak Rp8 juta dan pecahan Rp1000 sebanyak Rp15 juta.

“Sementara uang baru pecahan Rp75 ribu, Rp20 ribu, Rp10 ribu dan Rp5 ribu sudah habis sejak Kamis (6/5) kemarin,” kata Pimpinan Bank Sumselbabel Cabang Koba, Muslimin, Senin (10/5).

Menurut Muslimin, yang paling diminati masyarakat untuk pecahan uang baru ini, yakni pecahan Rp10 ribu dan Rp5 ribu.

“Uang baru biasanya digunakan masyarakat untuk dibagikan kembali ke sanak famili di perayaan Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah,” kata Muslimin.

Dia mengatakan sebanyak Rp472 juta uang dengan kualitas locis atau baru didapatkan pihaknya langsung dari Bank Indonesia (BI) melalui Bank Sumselbabel Pangkalpinang.

“Pecahannya terdiri dari uang dengan nominal Rp75 ribu, Rp20 ribu, Rp10 ribu, Rp5 ribu, Rp 2 ribu dan Rp1.000,” katanya.

Uang pecahan baru itu, kata Muslimin kemarin Minggu (9/5) sore kembali diajukan pihaknya ke BI melalui Bank Sumselbabel Pangkalpinang senilai Rp.300 juta. Jika tidak berhalangan, Senin (10/5) akan datang.

“Kalau hari ini datang, besok sudah bisa dilakukan transaksi penukaran oleh pihak Bank Sumselbabel cabang Koba dengan masyarakat,” ujarnya.

Berkaitan cuti bersama menjelang Hari Raya Idulfitri 1442 H, pihaknya melayani masyarakat hingga Selasa (11/5). Kemudian kembali melayani nasabah pada senin (17/5).

“Kami mengimbau masyarakat yang ingin melakukan transaksi langsung datang ke Bank Sumsel Babel Cabang Koba, terakhir besok,” pungkasnya. (RN)

Pastikan Menu Daging Tersaji di Hari Lebaran, Gubernur Erzaldi Laksanakan Operasi Pasar di Muntok

WARTABANGKA.COM, MUNTOK – Rendang, opor, atau olahan daging lainnya yang dipadu dengan Ketupat menjadi menu andalan ketika merayakan hari kemenangan Idulfitri. Karenanya ketersediaan daging sangat vital menjelang perayaan umat muslim.

Begitu pula Idulfitri 1442 H Tahun 2021 kali ini, meskipun masih di tengah pandemi Covid-19, permintaan daging sapi dan daging ayam semakin tinggi.

Usai melakukan Operasi Pasar di Kota Pangkalpinang, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, melakukan kunjungan dan Operasi Pasar Komoditi Daging Beku di Pasar Muntok, Kabupaten Bangka Barat untuk mengantisipasi kelangkaan dan tingginya harga komoditi daging, Senin, (10/5).

Gubernur Erzaldi melihat langsung aktivitas pedagang daging khususnya daging sapi dan ayam. Gubernur Erzaldi pun secara langsung menanyakan harga daging sapi dan ayam perkilo yang dijual para pedagang. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada daging yang dijual melebih Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan, terlebih menjelang hari raya Idulfitri ini. Pihaknya mengaku telah menyiapkan daging beku untuk dibagikan kepada masyarakat dengan harga murah.

Di Pasar Muntok, pihaknya menemukan beberapa pedagang yang menjual daging, khususnya daging ayam melebihi HET yang telah ditentukan yaitu Rp35.000 perkilo.

“Ini, kenapa dagingnya dijual diatas harga eceran tertinggi?” tanya Gubernur Erzaldi.

Dari penjelasan pedagang, mereka mengaku harus memasarkan daging diatas HET karena produsen menjual dengan harga tinggi.

Pemimpin yang kerap disapa Bang ER ini pun dengan sigap mengambil telepon genggamnya dan langsung menelepon pihak pabrik dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Juadi untuk mengklarifikasi hal tersebut.

“Setelah saya tanyakan, ternyata pihak pabrik tidak menjual dengan harga tinggi, mereka tetap menjual dengan harga yang telah ditentukan. Yang menjadi masalah adalah para pedagang tidak langsung mengambil dari pabrik tetapi melalui perantara. Jadi tingginya harga daging ayam di sini karena para pedagang membeli dari beberapa tangan perantara,” jelasnya.

Dengan lugas Bang ER langsung meminta kepada pihak pabrik agar mendistribusikan produksinya langsung ke para pedagang sehingga harga bisa lebih ditekan. Sebagai jaminan, Bang ER langsung memberikan nomor telpon pribadinya kepada pedagang.

Untuk harga daging sapi, Bang ER melihat di Pasar Muntok ini masih stabil. Pedagang masih menjual di harga sesuai HET Rp135.000 perkilonya. Pihaknya pun menyiapkan Operasi Pasar untuk daging sapi maupun penggantinya daging kerbau dengan harga murah untuk antisipasi lonjakan permintaan.

Selain Operasi Pasar Komoditi Daging Beku, di Pasar Muntok ini, Gubernur juga menyosialisasikan pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 agar para pengunjung dan pedagang dapat melaksanakan aktivitas yang disiplin sesuai protokol kesehatan.

Ikut hadir mendampingi Gubernur Erzaldi dalam kegiatan ini, Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming. Usai kunjungan ke Pasar, Gubernur Erzaldi melanjutkan kunjungannya ke Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok. (Diskominfo Babel)

Bentuk Sinergitas, Kapolsek Koba Serahkan 45 Bingkisan Kepada Danramil Koba

WARTABANGKA.COM, KOBA -Jelang Hari Raya Idulfitri 1442 H, Kapolsek Koba bersama jajaran membagikan bingkisan ke Komandan Rayon Militer (Danramil 413-04/Koba), Senin (10/5).

Kapolsek Koba, Iptu Martuani Manik mengatakan pembagian bingkisan kepada pihak Koramil Koba sebagai bentuk sinergitas sekaligus menjalin silaturahmi.

“Kita tahu selama ini pihak Koramil sudah mendukung tugas-tugas kepolisian dilapangan dan ini juga sebagai bentuk sinergitas kita,” ujarnya.

kedepan, dia berharap dengan adanya sinergitas ini pihak Kepolisian bersama Danramil selalu melekat dalam menjalani tugas, khususnya di wilayah kecamatan Koba.

Bahkan, ia juga meminta dukungan pihak Danramil untuk sama-sama menjaga keselamatan di wilayah hukum Polsek Koba, Bangka Tengah.

“Semoga hubungan ini tetap terjalin, dan sebagai orang beragama momen lebaran ini menjadi awal dari pada kebersamaan untuk kedepan lagi,” tuturnya.

Diketahui, sebanyak 45 bingkisan sembako ini diserahkan langsung pihak Kapolsek Koba kepada Danramil Koba dan jajaran.

Sementara itu Danramil 413-04/Koba, Mayor Inf Irsan mengapresiasi sekaligus mengucapkan terimakasih kepada pihak Polsek Koba yang telah memberikan bingkisan.

“Saya ucapkan terimakasih. Di mana ini menjadi bentuk sinergitas dan empatinya polsek koba kepada koramil. Kami sangat apresiasi ini,” ungkap Mayor Inf Irsan.

Ia menuturkan, pihak Koramil pun siap bekerja dalam mengatasi keamanan dan keselamaan di wilayah hukum Polsek Koba.

“Kami siap bekerjasama dengan polsek, khusunya dalam mengatasi permasalah dan keamanan diwilayah kecamanan koba,” pungkasnya. (RN)

Pemuda Sungaiselan Minta Dibangun Lapangan Bola ke Anggota Dewan

WARTABANGKA.COM, SUNGAISELAN – Pemuda Kelurahan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah meminta kepada anggota dewan agar dibangun lapangan bola di wilayah itu. Hal itu seperti disampaikan pada kegiatan reses masa sidang II Dapil Sungaiselan – Simpangkatis, di Desa Sungaiselan Atas, Jum’at (7/5).

“Kami ingin usul, agar ada pembangunan lapangan bola di Kelurahan Sungaiselan,” kata seorang pemuda Sungaiselan, Ruslan.

Menurut Ruslan selama ini, Pemuda Kelurahan Sungaiselan menumpang ke desa tetangga untuk bermain sepak bola.


“Sudah kami sampaikan ke Pemerintah Kelurahan Sungaiselan, mudah-mudahan melalui reses ini dalam waktu dekat kami sudah bisa main bola di kampung kami sendiri,” ungkapnya.

Hal serupa juga disampaikan Kades Sungaiselan atas, Rusman. Pihaknya memiliki lapangan bola, namun belum ada podium.

“Kami berharap Disparbudpora Bangka Tengah bisa membangunkan podium tersebut,” kata Rusman.

Sementara itu, Anggota DPRD Bateng, Maryam mengapresiasi pemuda yang telah menyampaikan aspirasinya. Mengenai pembangunan di bidang olahraga ini, ia akan langsung menyampaikan ke pihak terkait.

“Silakan buat proposalnya, akan kami sampaikan aspirasi ini. Disini juga ada Asisten II Setda Bateng, sangat terhormat bisa langsung mendengarkan aspirasi pemuda Kelurahan Sungaiselan,” ungkap Maryam.

Asisten II Setda Bateng, Ahmad Syarifullah Nizam mengatakan beberapa usulan ini sudah dicatat. Usulan dalam reses ini juga akan disampaikan ke dinas terkait.

“Saya juga siap menjadi bagian dalam memberikan tanda tangan dalam pembangunan sungaiselan,” ungkap Ahmad Syarifullah Nizam. (RN)

Pengadaan Barang dan Jasa, Manfaatkan Teknologi dan Libatkan UMKM Lokal

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Untuk mencegah praktik korupsi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan pemerintah, maka sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya dalam Belanja Langsung didorong untuk memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi Bela (Belanja Langsung) Pengadaan, sehingga akan menjadi semakin transparan. Juga kewajiban penggunaan produk dalam negeri bagi kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, sehingga mampu melibatkan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal dalam Pengadaan Barang dan Jasa tersebut.

Terkait hal itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman mengikuti Rapat Koordinasi Perluasan Pemanfaatan BeLa (Belanja Langsung) Pengadaan dalam rangka Pencegahan Korupsi Pengadaan secara Virtual melalui Aplikasi Zoom bertempat di Ruang Vidcon Kantor Gubernur, Jumat (7/5).

Bersama dengan Wakil Gubernur, Abdul Fatah, didampingi Kepala Biro Unit Layanan Pengadaan(ULP) Sekretariat Daerah (Setda) Babel, Hartono, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Elfiyena, Kepala Bappeda, Fery Insani dan Inspektur Kepulauan Bangka Belitung, Susanto, gubernur mendengar pengarahan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Firli Bahuri, bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Roni Dwi S dan Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki.

Ketua KPK RI, Firli Bahuri dalam arahannya menyampaikan bahwa tindak pidana korupsi dapat terjadi salahsatunya adalah dikarenakan atas kegagalan, buruk ataupun lemahnya sistem.

Oleh karenanya dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa ini dibangun suatu sistem yang dapat memonitor dengan jelas seluruh transaksi. Maka Ketua KPK meminta kepala daerah agar menginstrusikan kepada petugas Pengadaan Barang dan Jasa  untuk patuh dalam memanfaatkan sistem yang telah dibangun ini.

“Sebaik apapun teknologi dan aplikasi yang dibangun, jika tidak diiringi dengan semangat bersama dalam mewujudkannya, maka tidak akan merubah apapun,” tegasnya.

Dalam rangka itu pula Ketua KPK berharap penuh kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai garda terdepan dalam pengawasan sistem pengadaan barang dan jasa di wilayah masing-masing.

Sementara itu Kepala LKPP RI, Roni Dwi Susanto dalam paparannya menjelaskan pihaknya telah melakukan sosialisasi atas (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021.

Pengadaan barang/jasa dikatakannya menjadi salah satu penggerak roda perekonomian yang melibatkan para pelaku UMKM, dan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi PBJ yang dinilai sangat rawan.

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk UMKM. Pemerintah juga menaikkan batasan paket pengadaan untuk usaha mikro dan usaha kecil menjadi Rp15 miliar.

Memanfaatkan sistem belanja langsung yang sudah siap seperti belanja melalui marketplace. Dengan demikian arah kebijakannya adalah memberikan kesempatan untuk para pelaku UMKM terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa melalui UMKM Go Digital dengan Program Bela Pengadaan. Menurutnya pengadaan yang kredibel akan menyejahterakan bangsa.

Ditemui usai Vidcon, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman mendukung penuh upaya dari KPK RI ini.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan harapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi yang mengedepankan Good Governance dan Clean Government, dengan memperkuat APIP dalam pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa serta melibatkan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa.

Terkait dengan Program Bela yang mendukung UMKM, Gubernur mengatakan bahwa ini juga sejalan dengan Program Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus mendorong pertumbuhan UMKM di daerah ini dengan berbagai program.

“Ini sejalan dengan program UMKM yang kita gaungkan. Dengan adanya aplikasi ini dapat mendorong para pelaku UMKM terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Dan ini akan kita tandemkan dengan platform digital yang selama ini telah kita bangun,” tegasnya dengan semangat. (Diskominfo Babel)