Bangka Barat

Kejari Bangka Barat Bersama Wartawan dan Ormas Berbagi 300 Paket Takjil

WARTABANGKA, MUNTOK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat berbagi sebanyak 300 paket tas yang berisi takjil untuk masyarakat, Sabtu (23/4). Dalam kegiatan ini, pihak Kejari melibatkan organisasi masyarakat (ormas) dan awak media.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Helena Octavianne di Taman Lokomobil dan berlangsung di empat titik lainnya di Kota Muntok.

Menurut Helena, pihaknya melaksanakan kegiatan bagi takjil ini dalam rangka untuk membantu UMKM yang ada di Bangka Barat.

Selain itu, dalam kegiatan berbagi takjil di bulan ramadhan ini, pihaknya juga mengajak rekan media. Hal ini dikarenakan berkat media, Kejari Bangka Barat meraih predikat wilayah bebas korupsi.

“Kejari Bangka barat menyiapkan 300 takjil. Kami ga nyangka juga bisa seramai ini. Kami kemas dalam bentuk membantu umkm dan juga mengajak rekan rekan media karena kami berterima kasih kepada rekan rekan media berkat rekan media kami mendapatkan WBK dan kami juga akan menuju ke WBBM. Mohon kembali dukungannya,” kata Helena.

” Jadi ini benar-benar untuk majuin bangka barat karena yang diajak selain daripada rekan media rekan-rekan wartawan itu juga kami mengajak ada beberapa organisasi masyarakat Bangka barat,” lanjut Helena.

Lanjut, dikatakan Helena, pihaknya juga melibatkan ormas Mutik Pilah Sampah ( MPS ). Maka dari itu, paket takjil diisi menggunakan tas bukan plastik.

” Paket takjil yang dikemas di sebuah tas. Kami ingin mengajak masyarakat jangan pakai plastik karena plastik itu ada limbah makanya kami ganti menjadi tas atau yabg disebut tote bag atau goodie bag,” jelas Helena.

Helena menambahkan melihat antusiasme dan respon masyarakat yang begitu positif, dirinya mengaku kaget apalagi paket takjil tersebut habis begitu cepat. Untuk itu, dirinya mengajak masyarakat agar dapat memajukan Bangka Barat agar dapat dikenal lagi.

” Tadi saya juga bingung koq rame banget jadinya. Alhamdulillah respon masyarakat sangat baik itu. Kami juga tadi tidak nyangka yang kami siapkan 300 bisa habis begitu cepatnya. Majukanlah bangka barat bersama sama rekan media bersama kejaksaan bersama seluruh masyarakat bangka barat supaya Bangka Barat makin dikenal,” tukas Helena. ( IBB )

BPJ Bersama Deddi Wijaya Serahkan Bantuan Kursi Roda kepada Penderitaan Stroke di Parittiga

WARTABANGKA, PARITTIGA– Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Provinsi Bangka Belitung, Bambang Patijaya (BPJ) bersama dengan Deddi Wijaya salah seorang tokoh masyarakat Bangka Barat yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bangka Barat menyerahkan bantuan kursi roda kepada M Ali, warga Desa Puput, Kecamatan Parit Tiga pada Selasa (22/4).

M. Ali yang merupakan pensiunan PT Timah ini telah sejak tahun 2011 menderita penyakit stroke, sehingga selama hampir 11 tahun ini, hal ini membuat ayah dari enam anak ini hanya bisa berbaring di tempat tidur saja.

Tampak raut bahagia diwajah M. Ali dan keluarganya, saat menerima para aparat Desa Puput yang datang kerumahnya untuk memberikan bantuan kursi roda dari BPJ tersebut.

Erlina, anak dari M. Ali mengucapkan rasa terima kasihnya kepada BPJ serta Dedi Wijaya, yang telah peduli dengan keadaan ayahnya tersebut.

“Perasaan kami sangat senang atas bantuan kursi roda ini, ini tentu saja sangat bermanfaat sekali buat Bapak Kami. Saya mewakili keluarga sangat berterimakasih kepada Bapak Bambang Pati Jaya dan Deddi Wijaya beserta teamnya, atas perhatiannya kepada Bapak kami, dan kami mendoakan Semoga BPJ dan DW sukses selalu,” ungkap Erlina.

Sementara itu Rusdy Saputra, anggota BPD Puput mengatakan dirinya berserta seluruh aparat Desa Puput juga turut mengucapkan terima kasih atas kepedulian BPJ terhadap warga mereka.

“Saya mewakili pihak keluarga dan masyarakat Desa Puput, mengucapkam terima kasih yg sebesarnya atas bantuan dan kepedulian bpk Bambang Pattijaya yang telah memberikan kursi roda untuk bapak M.Ali. kami melihat ini sebagai salah satu bukti janji BPJ untuk terus membantu meringankan beban warga Bangka Belitung,” ucap Rusdy.(rls)

Kasus Covid-19 Meningkat, Bangka Barat Akan Terapkan PPKM Skala Mikro

WARTABANGKA, MUNTOK – Kasus pasien yang terpapar virus Covid-19 di Bangka Barat mencapai 859 orang. Semakin banyaknya kasus ini membuat Satgas Penanganan Covid-19 Bangka Barat akan mulai menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) skala mikro.

Tentunya PPKM skala mikro ini dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Kemendagri Nomor 9 tahun 2021, yang menginstruksikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama 24 provinsi lainnya agar menerapkan PPKM Mikro serta pengoptimalan Posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan.

Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Bangka Barat, M. Putra Kusuma mengatakan di Babar sendiri, PPKM mikro diterapkan di skala desa yang dalam seminggu terakhir terjadi penambahan diatas 10 kasus positif Covid.

” Jadi testing masif, tracking dan memaksimalkan peran kewilayahan yang diinisiasi oleh pihak desa dan Satgas Kecamatan diturunkan ke desa,” kata Putra, Rabu ( 21/4).

Ia menjelaskan peran desa serta Posko Penanganan Covid-19 akan dimaksimalkan. Disamping itu, kerja sama di level masyarakat diharapkan saling membantu untuk menekan laju pandemi virus Corona.

Bagi warga yang tidak terpapar Covid masih dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa, namun bagi yang positif harus dikarantina mandiri secara ketat.

” Yang bersangkutan juga harus mengurangi interaksi dengan orang luar, tetapi tetangga juga harus support,” ujar Putra.

Putra menegaskan terpapar virus Covid-19 bukanlah aib yang memalukan. Karena itu diharapkan semua pihak harus bekerja sama untuk ikut andil dalam pengendalian Covid – 19, khususnya di lingkungan terdekat.

Putra mengungkapkan langkah strategis lainnya yang akan diambil adalah, pihaknya berencana mengadakan Wisma Karantina di desa dan kecamatan serta pengaktifan kembali Posko yang ada.

Putra menambahkan nantinya ada delapan desa/kelurahan di Bangka Barat yang dapat dikategorikan rawan Covid-19, yaitu Kelurahan Sungai Daeng, Desa Belo Laut, Kundi, Sekar Biru, Jebus, Tempilang, Mislak dan Ranggi Asam.

Ia menilai kasus Covid aktif banyak terjadi di pedesaan. Karena itu untuk mencegah meluasnya penularan, pihaknya melakukan isolasi ketat.

” Harapannya semua kompenen dari Provinsi sampai desa bergerak bersama bersinergi dalam mengendalikan ini, ketika bersinergi Insya Allah target kita dalam dua bulan ini kasus Covid – 19 akan melandai,” tutupnya. ( IBB/rls )

Usai Salurkan Santunan, Gubernur Erzaldi Gelar Rapat Darurat Penanganan Covid-19 di Muntok

WARTABANGKA, MUNTOK – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman kunjungi Muntok untuk menyerahkan langsung santunan kepada 100 orang anak yatim dan lansia. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban mereka terlebih dalam menjalani ibadah puasa selama Bulan Ramadan.

Tidak hanya memberi bantuan, Gubernur Erzaldi mengungkapkan bahwa kunjungan hari ini sekaligus untuk bersilaturahmi dengan warga.

“Sebagai kepala daerah tentu sudah menjadi kewajiban saya untuk mengetahui langsung kondisi masyarakat sewaktu menjalani ibadah puasa terlebih bagi saudara saudara kita yang membutuhkan, dan pada kesempatan ini kami ingin menyerahkan langsung bantuan kepada saudara saudara kita ini, “ungkapnya di hadapan warga yang sudah berkumpul di Pondok Pesantren Tahfidz Sabilar Rosyad Kota Muntok, Senin (19/4).

Mengingat kondisi wilayah Kabupaten Bangka Barat yang masuk Zona Orange, orang nomor satu di Babel ini mengatakan kegiatan Safari Ramadan yang telah direncanakan sebelumnya harus dibatalkan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Kami mohon maaf kepada bapak, ibu sekalian bahwa rencana pelaksanaan Safari Ramadan terpaksa kami batalkan, karena kami baru mendapat kabar dari bupati terpilih bangka barat saat ini berstatus oranye. Keputusan ini untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan untuk keselamatan kita bersama, “ungkapnya.

Namun penyerahan bantuan kepada anak yatim dan lansia tetap dilakukan secara simbolis, tentunya dengan menerapkan protokol Covid-19.

Tidak lupa Gubernur Erzaldi mengimbau agar warga berbuka dengan keluarga tercinta di rumah.

“Bagi bapak ibu dan anak yatim yang sudah menerima santunan silakan kembali ke rumah masing-masing, ambil nasi kotaknya dan takzil yang kami siapkan dan berbukalah di rumah bersama keluarga, “ujarnya.

Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Erzaldi bertindak cepat dan langsung mengadakan rapat darurat bersama bupati terpilih Bangka Barat Sakirman, Polisi Sektor Muntok, Staf Khusus Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

“Kondisi ini harus kita respon cepat. Kita harus bisa menentukan langkah cepat dan tepat. Dalam rapat ini saya minta bupati terpilih serta jajarannya dapat cepat mengambil kebijakan untuk menangani masalah ini, terutama empat desa di Jebus, “tegas Bang ER.

Dirinya meminta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan Rapid Antigen dan Genose secara massal di empat desa di Jebus yakni Desa Mislak, Rangiang, Sekar Biru dan Jebus.

“Bilamana ada masyarakat yang dinyatakan positif maka harus segera dilakukan penanganan ataupun isolasi mandiri, “tegas Gubernur Erzaldi.

Bupati terpilih Bangka Barat, Sakirman mengucapkan terimakasih atas kehadiran Gubernur Erzaldi untuk memberi santunan zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada anak yatim dan lansia di Muntok.

“Semoga bermanfaat bagi yang menerimanya, “ujarnya.

Dirinya sangat menyayangkan kehadiran Gubernur Erzaldi beserta jajarannya kali ini dalam kondisi tidak aman karena penyebaran Covid-19 di daerahnya sedang mengalami peningkatan dan masuk dalam Zona Orange.

“Kondisi ini kami harap tidak mengurangi makna kegiatan ini. Sangat disayangkan, tidak semua kegiatan dapat dilakukan tapi inilah yang terbaik demi keselamatan kita bersama. Karena daerah kami di Jebus dan sekitarnya masuk Zona Oranye, untuk itu kegiatan Safari Ramadannya sedikit terganggu, semoga kondisi seperti ini cepat berakhir, sehingga di lain waktu Kegiatan Safari Ramadan bisa dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya. (Diskominfo Babel)

Dinas PUPR Laksanakan Musyawarah Penetapan Ganti Rugi dengan Warga Air Limau

WARTABANGKA, MUNTOK – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bangka Barat melakukan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah, Pembangunan Jalan Tanjung Ular – Air Limau dengan masyarakat Air Limau.

Musyawarah ini dilaksanakan di Gedung Graha Aparatur Pemkab Bangka Barat, Senin (19/4).

Kepala Dinas PUPR Bangka Barat, Suharli mengatakan musyawarah ini digelar guna membahas tentang ganti rugi lahan warga Desa Air Putih yang terkena dampak pembukaan bahu jalan dari Desa Air Limau sampai ke Pantai Tanjung Ular, Desa Air Putih.

Menurutnya, pembayaran ganti rugi lahan masih terdapat kekurangan sebesar Rp 350 juta. Sebab, pencairan selanjutnya harus menunggu tandatangan bupati definitif. Dalam hal ini, pihaknya menawarkan tiga opsi kepada warga.

” Jadi kita tawarkan tadi kita bayarkan mereka berapa persen dulu yang ada duitnya di kita, nanti sisanya baru kita bayar di bulan Juni di anggaran mendahului, atau dibagi rata, sisanya sama – sama menunggu di bulan Juni, atau semua nunggu di bulan Juni. Kalau mereka sepakat dengan ini, artinya mereka dibayar seberapa ada dulu,” kata Suharli.

Dalam penilaian yang dilakukan Tim Appraisal, kata Suharli sebenarnya masyarakat bukan mendapat ganti rugi, tapi ganti untung.

Hal itu dikarenakan harga tanah dihitung berdasarkan harga pasar, bukan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

” Tanah pun bukan harga NJOP, harga pasar yang mereka nilai, mereka ahlinya di bidang itu. Kalau bangunan sesuai dengan harga sekarang. Tanam tumbuh sesuai yang dinilai Dinas Pertanian kita. Dan kalau dibayar di bulan ini ada masa tunggu juga, bukan berarti dia nunggu itu nggak dibayar, tapi dibayar. Makanya ini bukan ganti rugi, ganti untung,” jelas Suharli.

Effendi Tak Puas

Sementara, nilai ganti kerugian pengadaan tanah, pembangunan Jalan Tanjung Ular – Air Limau dirasa masih belum maksimal oleh warga.

Effendi, warga Desa Air Putih mengatakan dirinya masih merasa keberatan dengan nilai ganti rugi lahan kebun sawitnya yang terdampak kegiatan pembukaan bahu jalan tersebut.

” Kami tidak sedikitpun untuk menghambat, kami sangat setuju dengan kegiatan adanya jalan Tanjung Ular – Air Limau. Tapi keinginan kami masyarakat yang terdampak jalan ini, disesuaikan ganti kerugiannya. Menurut kami tidak sesuai,” kata Effendi, Senin (19/4).

Dia menyebutkan belum puas dengan nilai ganti rugi sebesar Rp300ribu per pohon. Hal itu diakrenakan usia produktif pohon sawitnya sudah 12 tahun. Kebun sawit nya pun dirawat dengan baik.

” Tadi kami sudah bertanya dengan Tim Appraisal itu, dia bilang ganti ruginya satu pohon Rp 300ribu. Tanahnya Rp 14 – 15 ribuan. Jadi kami yang ada asetnya ( tanam tumbuh, bangunan ) belum menandatangani,” ujar Effendi.

Effendi menambahkan total ganti rugi yang akan ia terima adalah sebesar Rp 186. 872.204. Nilai tersebut dinilai belum sesuai dengan harapan.

Ia menginginkan pembayaran ganti rugi lahan miliknya sesuai dengan Perda.

” 12 tahun panen dari tahun 2012 sampai sekarang. Itu terawat kebunnya, bisa kita survey lah. Kalau nanti tetap tidak sesuai, saya belum bisa memutuskan, yang jelas kami untuk sementara ini masih merasa keberatan, tapi cari perundingan dulu lah,” pungkas Effendi. ( IBB )

Positif Covid-19, Dua Warga Kecamatan Jebus Meninggal Dunia

WARTABANGKA, MUNTOK – Dua warga asal Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat yakni Ny. SJ (50) dan Tuan MI (76) meninggal dunia pada Minggu (18/4). Keduanya meninggal dunia dikarenakan positif Covid-19.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Bangka Barat, M. Putra Kusuma mengungkapkan Ny. SJ, warga desa Sinar manik kecamatan Jebus terkonfirmasi Covid-19 dengan pemeriksaan antigen di Puskesmas Sekarbiru pada tanggal 15 April 2021 lalu.

Almarhumah meninggal dunia di RSUD Sejiran Setason dan telah dimakamkan secara protokol kesehatan Covid-19 di desa Sinar manik.

“Almarhumah diketahui menderita penyakit penyerta,” ujar Putra dalam siaran persnya, Senin (19/04).

Sedangkan Tuan MI, warga Desa Pebuar Kecamatan Jebus terkonfirmasi positif covid-19 dengan pemeriksaan antigen di Puskesmas Jebus pada tanggal 14 April 2021.

Almarhum meninggal di rumah dan diketahui juga menderita penyakit penyerta.

” Tidak dimakamkan secara prokes karena masih ada perbedaan persepsi antara keluarga dan satgas kecamatan,” tukas Putra. ( IBB )

Tim Penilai WBK dan WBBM Mabes Polri Kunjungi Polres Bangka Barat

WARTABANGKA, MUNTOK – Tim penilai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBMM) Mabes Polri berkunjung ke Polres Bangka Barat, Jumat (16/4).

Kedatangannya terkait penilaian Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM di wilayah Hukum Polres Bangka Barat.

Rombongan tim penilai internal yang dipimpin oleh AKBP Sri Eko Wahyuningsih, B. Sc dan dua anggota tim lainnya disambut langsung oleh Kapolres Bangka Barat, AKBP Fedriansah.

Kapolres Bangka Barat, AKBP Fedriansah dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada ketua tim dan anggota tim yang telah datang ke Polres Bangka Barat guna melaksanakan penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di wilayah Hukum Polres Bangka Barat.

Dikatakan Kapolres, pihaknya mencanangkan zona integritas di tahun ini. Tentunya ini berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan agar Polres Babar bisa menuju WBK dan WBBM.

” Mohon kepada ketua tim diarahkan tim-tim kami apa yang menjadi standar nantinya dapat dinilai untuk jadi apa penilaian menuju WBK dan WBBM. Kami juga berupaya membangun sebuah fasilitas tentunya tidak hanya fasilitas saja tapi kami juga berkomitmen kepada seluruh anggota untuk menjadi pelayan yang beriman kepada masyarakat banyak program yang kami laksanakan,” kata Kapolres, Jumat ( 16/4).

Sementara itu, ketua Tim Penilai Internal Mabes Polri, AKBP Sri Eko Wahyuningsih juga menyampaikan rasa terima kasih kepada kapolres Bangka Barat dan jajaran atas penerimaannya di Polres Bangka Barat.

Menurutnya, tujuan utama zona integritas adalah untuk meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat.

” Untuk itulah hari ini kita berkunjung ke Polres Bangka Barat sebagai tim penilai Internal Polri,” ujar Sri.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan ruangan-ruangan pelayanan publik serta data pendukung terkait pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di wilayah Hukum Polres Bangka Barat. ( IBB )

Perpanjangan SIM di Bangka Barat Sudah Bisa Via Online

WARTABANGKA, MUNTOK – Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Bangka Barat kini tidak perlu mengantre lagi. Cukup mendownload aplikasi bernama Digital Korlantas Polri di AppStore ataupun Google sudah bisa untuk memperpanjang SIM.

Kasatlantas Polres Bangka Barat, IPTU R.T.A Sianturi mengatakan saat ini, Korlantas Mabes Polri sudah melaunching pelayanan SIM online untuk perpanjangan SIM A dan SIM C dengan nama projects SINAR (SIM Nasional Presisi).

“Seluruh warga negara Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri bisa memperpanjang SIM secara online melalui aplikasi yang ada di AppStore,” kata Sianturi, Rabu (14/4).

Dia menjelaskan setelah mendownload aplikasi tersebut, masyarakat langsung bisa mengisi data sesuai arahan dan melakukan pembayaran secara virtual kemudian SIM langsung bisa di cetak di Satpas terdekat.

“Begitu aplikasi diisi semua datanya. Tinggal melakukan pengambilan, ada tiga pilihan melalui drive thru datang langsung atau yang dikuasakan melalui surat kuasa atau didelivery melalui Kantor Pos,” jelasnya.

Sianturi menambahkan pelayanan tersebut sudah diterapkan mulai hari ini setelah resmi dilaunching pada Selasa (13/4) kemarin.

“Ini merupakan suatu terobosan yang terbaru dari Korlantas dari Polri Presisi, pada masa Kapolri kita bapak Listyo Sigit. Ini merupakan terobosan bagi milenial yang diharapkan bahwa kecepatan, ketepatan dan hilang kontak antara pemohon dan petugas,” katanya. ( IBB )

Pemkab Bangka Barat Sampaikan 4 Raperda Prioritas kepada DPRD

WARTABANGKA, MUNTOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian raperda Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 di Gedung Mahligai Betason II, Selasa (13/4).

Rapat paripurna ini dihadiri oleh ketua DPRD, Marudur Saragih, wakil ketua I, H. Oktoraszari, wakil ketua II, Miyuni Rohantap, Asisten III bidang administrasi dan umum, Ir. Herzon, kepala OPD di lingkungan Pemkab Babar dan segenap tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Bangka Barat, Marudur Saragih saat memimpin sidang paripurna mengatakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah membuat sejumlah peraturan daerah yang mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial dan sebagainya.

Perda tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah dan dibuat untuk kepentingan masyarakat.

“Untuk menghasilkan peraturan daerah yang efektif maka terlebih dahulu harus disusun program pembentukan peraturan daerah agar dapat terarah, terprogram dan sesuai prioritas,” kata Herzon dalam sambutannya.

Selanjutnya, dikatakan Marudur, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersama dengan DPRD telah menyusun program pembentukan peraturan daerah tahun 2021 yang telah disepakati bersama pada tanggal 30 November 2020 yang lalu.

Dari 12 Perda program pembentukan pada tahun 2021, pada rapat paripurna ini akan disampaikan usulan prioritas Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat. Sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah, pasal 36 huruf A, yang menyebutkan bahwa kepala daerah terlebih dahulu memberikan penjelasan terhadap Rancangan peraturan daerah tersebut pada rapat paripurna.

” Maka selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pokok-pokok pikiran sehubungan dengan penyampaian raperda yang akan disampaikan oleh Bupati Bangka Barat,” jelas Marudur.

Sementara itu, Bupati Bangka Barat yang diwakili Asisten III bidang administrasi dan umum, Herzon menjelaskan dalam rapat paripurna ini, pihaknya menyampaikan empat rancangan peraturan daerah prioritas pertama agenda legislasi daerah tahun 2021 yakni Raperda Tentang Kabupaten Layak Anak, Raperda Tentang Pemilihan Kepala Desa, Raperda Tentang Perangkat Desa, dan Raperda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 tahun 2019 tentang lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa.

Untuk Raperda tentang Kabupaten Layak Anak, kata Herzon, menyambut kebijakan kabupaten layak anak yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat, di kabupaten Bangka Batat telah berkembanh berbagai inisiatif upaya pengembangan kabupaten layak anak baik di pemerintah daerah, masyarakat, maupun lembaga masyarakat.

Lebih dari itu, pengembangan kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Barat diperlukan sebagai upaya bersama antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak.

“Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan daerah tentang kabupaten layak anak atau KLA yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebiuakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memnuhi hak hak anak melalui pengarusutamaan hak anak,” sebut Herzon.

Lalu, Raperda Tentang Pemilihan Kepala Desa. Menurut Herzon, dengan diundangkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dipilih secara langsung dan demokratis.

Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan peraturan daerah kabupaten Bangka Barat nomor 1 tahun 2016 tenrang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan peraturan daerah kabupaten Bangka Barat nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten Bangka Barat nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. 

“Ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 1 tahun 2016 dirasakan masih menyisakan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten Bangka Barat nomor 1 tahun 2016 perlu diselaraskan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemilihan kepala desa saat ini sehingga perlu diganti dan disempurnakan,” ujar Herzon.

Selain itu, terkait Raperda tentang perangkat desa, Herzon menuturkan berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah beberapa kali.

Terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan an2 atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa perangkat desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Dalam Menindaklanjuti ketentuan di atas telah ditetapkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang perangkat desa, akan tetapi ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang perangkat desa, dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan desa dan perkembangan zaman serta belum mengatur ketentuan ketentuan teknis lainnya sehingga perlu diganti dan disempurnakan,” ucap Herzon.

Terakhir, Raperda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 tahun 2019 tentang lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa.

Herzon menambahkan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat Desa diatur dengan peraturan desa dan pembentukan lembaga masyarakat dan lembaga adat di Kelurahan diatur dengan peraturan bupati.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menyesuaikan dengan kondisi dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan maka perlu mencabut peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 tahun 2019 tentang lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa.

” Kami mohon kiranya kepada dewan yang terhormat dapat mengkaji raperda yang telah kami sampaikan serta memproses sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan sehingga pada akhirnya menghasilkan Rancangan peraturan daerah yang berkualitas, partisipatif dan dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat yang akan di jadikan sebagai payung hukum bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” tutup Herzon. ( IBB/ADV )

Tiga Hari Tak Keluar Rumah, Pria Asal Palembang Ditemukan Tewas Membusuk

WARTABANGKA, MUNTOK – Muhammad Ilyas (51) alias Mang Gondrong, pria asal Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Kampung Pait Jaya, RT. 03, Gang Matoa, Dusun VI, Desa Belo Laut, Kabupaten Bangka Barat, Minggu ( 11/4 ) siang.

Anggota Polsek dan Tim Inafis Polres Bangka Barat dibantu warga sekitar berupaya mengevakuasi jenazah Muhammad Ilyas dengan menjebol dinding kamarnya yang terbuat dari kayu.

Selanjutnya, jenazah tersebut dilarikan ke RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat. Kejadian itu membuat geger warga sekitar. Anak laki-laki dan mantan istri korban, Dewi juga ikut hadir di TKP.

Purwati (40), tetangga korban menuturkan, Muhammad Ilyas atau biasa disapa Mang Gondrong terakhir terlihat pada Kamis (8/4 ) lalu.

“Hari Kamis masih keliatan, sudah itu nggak lagi. Saya pikir dia kerja, karena biasanya dia kerja nggak pulang. Tercium bau dari rumahnya kemaren sore tapi tidak menyengat. Tadi malam baunya menyengat bener. Kenapa ada bau dari sini, amang kok udah lama nggak keliatan. Tapi pintunya nggak digembok,” tutur Purwati.

Setelah diperiksa ke rumahnya, bau menyengat tersebut ternyata berasal dari kamar Ilyas. Warga pun melaporkannya ke Polsek Muntok.

Dewi, mantan istri korban mengatakan, sejak bercerai dirinya sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Ilyas. Pernikahan mereka dikaruniai 5 anak, semuanya laki – laki. Ilyas tinggal sendirian di daerah Pait Jaya, tempat ia ditemukan tewas.

Sementara itu, Kapolsek AKP Albert Daniel Hamonangan Tampubolon yang ikut hadir dalam proses evakuasi mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi dari salah satu warga di Kampung Pait Jaya bahwa ada tetangganya sudah tiga hari tidak pulang ke rumah.

“Kita melakukan pengecekan ditemukan sosok mayat laki – laki sudah terbujur kaku. Dia tinggal seorang diri. Untuk sementara penyelidikan diambil alih oleh Polres,” ujar Albert.

Pihaknya belum dapat memastikan penyebab kematian korban karena masih dalam proses pemeriksaan, termasuk alat komunikasi atau handphone korban.

“Alat komunikasi juga sudah diamankan oleh Sat Reskrim untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari pihak keluarga sudah mendatangi yaitu anaknya kemudian akan kita lakukan konfirmasi kepada pihak keluarga. Jenazah dibawa ke RSUD Sejiran Setason untuk dibersihkan dan tim identifikasi akan melakukan olah TKP mayat. Hasilnya akan diserahkan ke Sat Reskrim Polres Bangka Barat,” terang Albert. ( IBB/rls )