Pangkalpinang

Perpanjangan PPKM, Gubernur Erzaldi Tunggu Pengumuman Presiden

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 3 dan 4 di seluruh Indonesia akan berakhir 2 Agustus 2021 hari ini.

Dijadwalkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) hari ini akan mengumumkan kembali keputusan Pemerintah Pusat mengenai status PPKM di semua level, apakah akan diperpanjang atau dihentikan.

PPKM sendiri dilaksanakan berdasarkan Inmendagri pertama yakni Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Kedua, Inmendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Ketiga, Inmendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Keputusan ini juga ditunggu oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Babel), untuk dapat menentukan langkah lanjutan penanganan Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19) di Bumi Serumpun Sebalai. Hal itu diungkapkan Gubernur Babel, Erzaldi Rosman.

“Kami masih menunggu pengumuman dari Pak Presiden apakah PPKM ini akan diperpanjangan atau tidak. Tapi menurut feeling saya tetap diperpanjang,” ujar gubernur, Selasa (2/8/21).

Gubernur kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah di seluruh wilayah Babel untuk bersama-sama menangani penyebaran virus Corona ini. Karena, jika tidak adanya kesamaan visi untuk menanggulangi permasalahan kesehatan ini, dikhawatirkan di beberapa daerah yang saat ini berada di level 3 justru akan naik level.

“Kalau kita semua tidak berhati-hati, tidak komitmen untuk menjaga kesehatan masyarakat, dari data yang dipaparkan pada rapat bersama Menko Perekonomian yang lalu, bukan tidak mungkin yang saat ini level 3 akan naik ke level 4,” katanya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Sebab, dari data yang dipaparkan Koordinator Tim Pakar Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, peta zonasi kepatuhan penggunaan masker dan pola menjaga jarak di beberapa wilayah di Babel dalam kurun 24-30 Juli masih berada di zona kuning. Artinya, tingkat kepatuhan masih berkisar di angka 76-90 persen.

“Kalau kita tidak patuh terhadap protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak, ini akan sulit. Ini menjadi perhatian kami, terutama bekerja sama dengan Kepolisian dan TNI, kalau ditemukan ada yang tidak disiplin dirapid tes, kalau ternyata positif masuk ke isolasi terpadu,” katanya. (Diskominfo Babel)

Tidak Pakai Masker di Ruang Publik, Siap-siap Dikarantina

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Meski telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan 4, nyatanya tren angka penurunan kasus Covid-19 belum menunjukan angka yang signifikan. Bahkan masih kerap ditemui masyarakat yang abai terhadap peringatan protokol Kesehatan. 5M belum dijalankan secara maksimal oleh masyarakat.

“Percuma kalau pembenahan di rumah sakit kita optimalkan, tapi masyarakat masih tidak paham dengan kondisi yang terjadi sekarang. Maka kita akan tingkatkan tracing, lakukan swab kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid-19,” ungkap Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman.

Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Teknis Penanggulangan Covid-19 di Kepulauan Bangka Belitung secara virtual yang diikuti Sekretaris Satgas Covid-19 Mikron Antariksa, Kadinkes dr. Andri, Plt. Kadishub Zanuari, Kasatpol PP Yamowa, dan beberapa pihak terkait lainnya, Minggu (1/8/).

Rencananya, Satgas Covid-19 akan menggencarkan pengetatan tracing, masyarakat yang kedapatan tidak menggunakan masker, berkerumun, melanggar protokol kesehatan akan dilakukan swab antigen di tempat.

“Kita sudah berupaya untuk menambah jumlah alat swab, kita di bantu 4.000 alat antigen, insya Allah besok akan serah terima. Kemudian 3.000 alat dari perusahaan, dan kita pesan lagi 5.000 menggunakan APBD, semakin cepat terdeteksi maka semakin mudah untuk ditangani,” ungkapnya.  

Nantinya, Satgas Covid-19 dibantu TNI, Polri, Satpol PP akan melakukan kunjungan ke beberapa tempat. Orang yang positif akan langsung dikarantina dengan pengamanan ketat. Jika dilakukan isoman, maka dinilai percuma. Kurangnya pengawasan akan melalaikan masyarakat dari menjalankan isolasi. Sehingga beberapa sarana prasarana akan disiapkan oleh Pemprov. Babel untuk dijadikan Isolasi Terpadu (Isoter).

“Siapkan tempat karantina Isolasi Terpadu, kalau bisa Rabu ini sudah bisa beroperasi. Pertama di asrama haji, lalu balai pelatihan kerja, kalau kedua tempat tersebut penuh, terpaksa kita pakai LPMP. Untuk konsumsinya, kita menggunakan dapur umum. Nanti yang masak dari TNI/Polri. Tempat ini perlu dijaga ketat oleh TNI/Polri juga, sehingga bisa menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang tidak disiplin,” jelasnya.

Disampaikannya bahwa keberhasilan kota Kudus dalam mengatasi masalah pandemi Covid-19 adalah dengan melibatkan TNI/Polri. Tidak harus dengan cara yang kasar namun humanis.

Dengan menjadikan perawatan terpadu seperti karantina dapat memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa saat ini banyak yang bisa sakit dan tertular virus. Masyarakat yang disedang diisolasi juga dilarang kabur atau kembali ke rumah.

“Alatnya segera dipersiapkan. Selasa ini kita adakan pertemuan lanjutan membahas hal ini kepada Forkopimda agar cepat diterapkan,” pungkasnya. 

Mengevaluasi PPKM level 3 dan 4 yang telah dijalankan, Gubernur Erzaldi masih menemukan pemilik usaha yang bandel. Buka pada jam malam. Untuk memberi efek jera, dirinya akan menjatuhkan hukuman kepda pemilik usaha tersebut. Hal ini dilakukan agar pemilik usaha lain tidak meniru perbuatan yang sama. Sehingga pembatasan masyarakat dapat dijalankan secara disiplin. (Diskominfo Babel)

Hingga Juni 2021, PLN Telah Kucurkan Rp76,65 Miliar Stimulus Listrik

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Bangka Belitung (Babel) telah menyalurkan sebesar Rp76,65 miliar untuk stimulus listrik yang diterima oleh 77.055 pelanggan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN UIW Babel, Mustafrizal mengatakan, stimulus listrik ini telah berjalan sejak April 2020. Dimana pada tahun 2020 periode April hingga Desember dengan nilai Rp45,5 miliar.

“Kemudian untuk tahun ini, hingga Juni itu sudah terealisasi sebesar Rp31,15 Miliar,” katanya, kepada sejumlah wartawan, Jumat (30/7/2021).

Untuk tahun ini, sebutnya stimulus listrik diperpanjang hingga Desember 2021. Dengan jumlah penerima 77.055 orang, pelanggan rumah tangga subsidi daya 450 VA sebanyak 35.140 pelanggan dan rumah tangga subsidi daya 900 VA sebanyak 41.915 pelanggan.

“Kami berharap stimulus listrik dari pemerintah ini dapat mendorong masyarakat dan pelaku usaha tetap produktif, serta meningkatkan daya beli masyarakat di tengah Pandemi Covid-19,” tandasnya.

Stimulus listrik ini berdasarkan surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, stimulus listrik yang diberikan hingga Desember 2021.

Stimulus listrik tersebut diberikan kepada pelanggan golongan rumah tangga daya 450 Volt Ampere, bisnis kecil daya 450 VA dan industri kecil daya 450 VA diberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala.

Pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi diberikan diskon sebesar tarif listrik 25 persen dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala.

“PLN juga memberikan pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan ketentuan rekening minimum sebesar 50 persen bagi pelanggan industri, bisnis, dan sosial,” tukasnya.

Ia menambahkan, diskon akan diberikan secara langsung kepada pelanggan. Bagi pelanggan pascabayar, diskon diberikan dengan langsung memotong tagihan rekening listrik pelanggan.

Sementara itu, prabayar, diskon tarif listrik diberikan saat pembelian token listrik untuk pelanggan.

“Untuk pelanggan prabayar daya 450 VA, tidak perlu lagi mengakses token, baik di website maupun layanan Whatsapp Stimulus akan langsung di dapat saat membeli token listrik,” Imbuh Mustafrizal.

Khusus untuk pembebasan biaya beban, abonemen, dan pembebasan ketentuan rekening minimum, pemberian stimulus akan diberikan secara otomatis dengan memotong tagihan rekening listrik konsumen sosial, bisnis dan industri. Potongan sebesar 50 persen hanya diberikan untuk biaya beban/abonemen dan biaya pemakaian rekening minimum.

Adapun dalam memberikan layanan kepada pelanggan terkait stimulus, PLN membuka saluran pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile yang dapat diunduh melalui Playstore atau AppStore.(rls/*)

Kementerian PPA Anugerahi Pangkalpinang Sebagai Kota Layak Anak 2021

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Republik Indonesia menganugerahi Kota Pangkalpinang sebagai Kota Layak Anak (KLA) tingkat madya tahun 2021. Hal ini diumumkan langsung oleh Menteri PPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati melalui zoom meeting, Kamis (29/7).

Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen) mengatakan pengahrgaan KLA ini merupakan hasil kerja sama semua pihak baik OPD maupun lembaga terkait yang sudah bersama-sama menghadirkan wajah kota demi kepentingan anak-anak Pangkalpinang.

Penghargaan ini pun kata Molen, naik setingkat dari sebelumnya yang hanya berada di level pratama.

“Alahmdulillah hari ini kerja keras semua pihak berhasil dengan diraihnya KLA tingkat madya. Saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu,” ujar Molen usai zoom meeting di Kantor Wali Kota Pangkalpinang.

Penghargaan KLA oleh Kementerian PPA adalah bentuk kepedulian dan apresiasi atas segala jerih payah para kepala daerah dalam upaya memenuhi amanat konstitusi, yakni upaya pemenuhan hak anak.

Sejak pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990, negara berkewajiban memenuhi semua hak anak, melindungi anak, dan menghargai pandangan anak sebagaimana tercantum dalam konvensi tersebut.(*)

Jaringan Listrik Masuk Kampoeng Tige Urang Tuatunu, Molen: Penantian 9 Tahun Tercapai Sudah

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil alias Molen mengucapkan syukur atas terealisasinya jaringan listrik di Kampoeng Tige Urang Tuatunu, Selasa (27/7/2021).

Menurut dia, masyarakat sudah menantikan jaringan listrik itu sejak 9 tahun yang lalu. Kini masyarakat sekitar Kampoeng Tige Urang sudah merasakan terang benderang.

“Alhamdulillah penantian sembilan tahun sudah terwujud. Kini masyarakat sudah bisa menikmati aliran listrik. Terimakasih PLN atas kepeduliannya,” ucap Molen saat meresmikan jaringan listrik sepanjang 2,3 kilometer di Kampoeng Tige Urang Tua Tunu, Selasa (27/7/2021).

Disamping itu, Molen juga berharap di tahun ini pembangunan aspal di sepanjang jalan Kampoeng Tige Urang dapat segera terselesaikan. Pembangunan akses jalan ini juga sangat dinantikan masyarakat.

General Manager PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung (UIW Babel), Amris Adnan berharap jaringan listrik dapat menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar.

Disamping itu dia juga berharap lokasi masjid kayu di dekat Kampoeng Tige Urang dapat dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata yang dapat dihandalkan, karena saat ini jaringan listrik sudah tersedia.

“Mudah-mudahan investasi senilai 1,5 miliar ini yang terdiri dari jaringan sepanjang 2,3 kilometer dan pembangunan gardu distribusi dapat memberikan kontribusi positif untuk memajukan daerah serta masyarakat sekitar,” tutur Amris.(*)

Molen Hadiri Paripurna Persetujuan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil menghadiri rapat paripurna dengan agenda keputusan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Pangkalpinang, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (26/7).

Molen dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh fraksi dan anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang sudah menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Pemkot Pangkalpinang.

“Dengan sudah disetujuinya maka raperda ini secara resmi menjadi perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Pemkot Pangkalpinang,” kata Molen.

Sssuai dengan catatan dari DPRD Kota Pangkalpinang mengenai masih adanya anggaran yang belum terealisasi, Pemkot Pangkalpinang akan lebih kerja keras lagi dalam mengoptimalkan aspek belanja daerah belanja daerah untuk pembangunan di Kota Pangkalpinang.

“Kita akan bekerja lebih keras lagi dalam mengoptimalkan lagi realisasi anggaran di sektor pembangunan yang bermanfaat kepada masyarakat Kota Pangkalpinang,” tuturnya.(*)

Pandemi Covid-19, Sekda Pangkalpinang: Hak Anak Harus Terpenuhi

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang sangat serius memperhatikan perkembangan anak-anak di kota itu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam mengingatkan orang tua untuk memenuhi hak anak terlebih di masa Pandemi Covid-19.

Dirinya menuturkan, Covid-19 merubah kesempatan anak-anak untuk berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan teman-temannya, serta bersosialisasi dengan lingkungan menjadi terbatas.

“Namun ini tantangan di tengah pandemi Covid-19 tidak membuat kita menyerah tetap memperhatikan hak-hak anak, memberi perlindungan kepada anak, karena kita tahu keseharian anak menjadi berubah,” katanya.

Pengaruh Covid-19 juga tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi dan keamanan, tetapi juga mengancam nyawa, psikologi termasuk anak.

“Mari kita lihat dan berikan waktu kepada mereka untuk menunjukkan kepedulian satu sama lain,” katanya.

Anak menurut sekda, merupakan generasi penerus bangsa, yang perlu didukung dan dilindungi, agar bertumbuh dengan baik dengan pendidikan agama yang kuat.

“Semoga kreatifitas anak terus berjalan, walau hanya belajar dari rumah. Semoga masa sulit ini cepat berlalu,” katanya.

Ia pun memberikan pesan kepada para orang tua untuk lebih peka terhadap pola komunikasi anak-anaknya. Begitu pula dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan di keluarga harus terpenuhi.


“Saya harap orang tua bersabar, dan terus perhatikan anak-anaknya, dan kepada guru jangan bosan, meski hanya virtual untuk melihat kegembiraan anak dan kreatifitas anak dengan segala keterbatasannya,” tuturnya.(*)

Pemkot Pangkalpinang Bangun 21 Unit Rumah Warga Kurang Mampu

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang terus menunjukkan kepedulian terhadap warga kurang mampu di daerah itu. Terbaru, Pemkot Pangkalpinang memberikan bantuan rumah layak huni sebanyak 21 unit kepada warga kurang mampu.

Bantuan yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) ini dibagi menjadi dua kategoti, yakni peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) atau renovasi sebanyak 11 Unit dan pembangunan baru sebanyak 10 Unit.

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) mengatakan, hingga saat ini sekitar 2.000 unit yang sudah dibantu pemkot. Dia mengakui, dari segi jumlah, tahun ini memang sedikit rumah tidak layak huni yang dibantu karena dampak Covid-19.

Namun kata Molen, Pemkot tetap berjuang karena masyarakat memerlukan bantuan tersebut.

“Covid-19 ini memang mematikan kita. Tapi kita jangan sampai mati ekonomi karena itu, kesehatan kita jaga dan ekonomi tetap harus berputar. Itu yang saya mau, makanya kami kerja keras berjibaku. Rumah yang diberikan ini putaran ekonominya bukan ini saja, tapi Tukang Bangunannya juga terbantu. Penjual materialnya juga terbantu, putaran ekonomi itu yang saya mau,” kata Molen di Ruang OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang, baru-baru ini.

Dia menyatakan, Pemkot berkomitmen dan konsisten untuk memberikan bantuan rumah layak huni meskipun mengurangi jumlah.
Molen juga mengarahkan para camat agar memonitor masalah rumah tidak layak huni ini. Dia meminta camat melihat skala prioritas warga yang mendapat bantuan tersebut.

“Perkim juga dorong pusat untuk menganggarkan bantuan kepada kita. Untuk saat ini segini dulu yang kami berikan. Penerima yang terpilih bersyukur, karena ada sekitar 1.500 lagi yang butuh Rumah Layak Huni. Kami lakukan bertahap, semoga ini bisa membantu,” sebut dia.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pangkalpinang Miego menyampaikan, komitmen Pemkot dan Walikota mengentaskan masalah rumah tidak layak huni menjadi satu dari skala prioritas sejak 2018 lalu.

Rumah yang dibangun baru dengan tipe 36 dan perbaikan sesuai kerusakan. Miego menyebut, Pemkot secara bertahap berupaya menjadikan zero rumah tidak layak huni.

“Harapan kami ke depan tidak ada rumah tidak layak huni,” kata Miego.

Miego bilang, Pemkot peduli dengan kondisi rumah tidak layak huni. Namun ada syarat yang harus dipenuhi untuk bantuan tersebut, diantaranya rumah atau bangunan berdiri di atas lahan pribadi dan memiliki sertifikat tanah.

Selain itu, calon penerima merupakan warga kurang mampu yang memiliki satu-satunya rumah tersebut. rumah tidak berdiri di bantaran sungai atau lahan hijau, sehingga bantuan rumah layak huni diberikan.(rill)

Tiga Kabupaten di Babel Terapkan PPKM Level 4

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Tiga kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Tiga wilayah ini adalah Kabupaten Bangka Barat (Babar), Belitung dan Belitung Timur (Beltim).

“Tiga daerah akan menerapkan PPKM level empat yang dimulai Rabu tetapi mulai besok kita sudah sosialisasi ke masyarakat,” kata Gubernur Babel, Erzaldi Rosman, Sabtu (24/7).

Hal ini diterapkan, karena di tiga wilayah ini terjadi lonjakan kasus dengan kurangnya ketersediaan tempat tidur di rumah sakit dan juga fasilitas pendukung.

“Di Belitung Timur untuk Bed Occupancy Rate (BOR) sudah 100 persen artinya ketersediaan ruang rumah sakit untuk penanganan covid harus segera di konversi,” ucapnya.

Ada beberapa skenario kata Erzaldi yang akan ditetapkan dalam PPKM level 4 ini, misalnya pengaturan jam operasional pasar tradisional, rumah makan, hotel, restoran, pedagang kaki lima (PKL) dan sebagainya.

“Kegiatan belajar di sekolah sementara akan ditutup selama PPKM level 4, perkantoran bekerja dari rumah, kecuali perbankan fasilitas kesehatan, untuk level 3, 75 persen pegawai bekerja dari rumah, ” tambah dia.

Erzaldi berharap, kepala daerah juga dapat memantau pelaksanaan PPKM level 4 ini, dan mensosialisasikan kepada masyarakat.

“Kita tidak mau melemahkan ekonomi masyarakat makanya kita berikan kelonggaran, untuk yang melanggar ada sanksinya tetapi bersifat humanis jangan membuat konflik di masyarakat. Karena dimasa sulit ini, harus ada kebersamaan dengan satu tujuan, ” pungkasnya. (two/)

Wali Kota Pangkalpinang Tanggapi Pandangan Umum Fraksi DPRD atas Tiga Raperda

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG– Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangkalpinang terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Tiga raperda yang dibahas pada rapat paripurna, Rabu (21/7) itu yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Penertiban Perkuburan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Terakhir, raperda yang dibahas yakni Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Dalam rapat itu, Molen juga menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait dengan pengajuan Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dijelaskan Molen, sumber daya manusia (SDM) untuk IT di masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang saat ini cukup memadai.

“Hampir di semua OPD mempunyai sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan IT ataupun yang menguasai IT, sehingga mampu untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi,” ujarnya.

Transaksi atau akses layanan data perlu diamankan dengan membangun jaringan intra pemerintah atau jaringan tertutup, di mana ada 198 titik jaringan intra pemerintah dari lingkup sekretariat, OPD, inspektorat, kelurahan, ouskesmas, UPT teknis termasuk sekolah yang sudah dipetakan.

Sementara untuk Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Penertiban Perkuburan Dalam Kotamadya dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Pangkalpinang, sudah tidak sesuai lagi.

Molen menegaskan, peraturan daerah tersebut tidak relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk kepastian hukum suatu produk hukum perlu dilakukan pencabutan perda.

“Kami sependapat dengan argumentasi yang dibangun oleh masing-masing fraksi di dalam pemandangan umumnya, salah satunya adalah isi atau materi muatan peraturan perundang- undangan,” katanya.

Molen mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi- fraksi di DPRD Kota Pangkalpinang yang telah menyampaikan pemandangan umum, di mana dalam rapat paripurna itu juga semua fraksi telah menerima dan menyetujui terhadap ketiga Raperda.

Sementara itu, fraksi-fraksi yang sudah menyampaikan pandangan umumnya ialah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. (Rill)