Pangkalpinang

Pastikan Menu Daging Tersaji di Hari Lebaran, Gubernur Erzaldi Laksanakan Operasi Pasar di Muntok

WARTABANGKA.COM, MUNTOK – Rendang, opor, atau olahan daging lainnya yang dipadu dengan Ketupat menjadi menu andalan ketika merayakan hari kemenangan Idulfitri. Karenanya ketersediaan daging sangat vital menjelang perayaan umat muslim.

Begitu pula Idulfitri 1442 H Tahun 2021 kali ini, meskipun masih di tengah pandemi Covid-19, permintaan daging sapi dan daging ayam semakin tinggi.

Usai melakukan Operasi Pasar di Kota Pangkalpinang, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, melakukan kunjungan dan Operasi Pasar Komoditi Daging Beku di Pasar Muntok, Kabupaten Bangka Barat untuk mengantisipasi kelangkaan dan tingginya harga komoditi daging, Senin, (10/5).

Gubernur Erzaldi melihat langsung aktivitas pedagang daging khususnya daging sapi dan ayam. Gubernur Erzaldi pun secara langsung menanyakan harga daging sapi dan ayam perkilo yang dijual para pedagang. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada daging yang dijual melebih Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan, terlebih menjelang hari raya Idulfitri ini. Pihaknya mengaku telah menyiapkan daging beku untuk dibagikan kepada masyarakat dengan harga murah.

Di Pasar Muntok, pihaknya menemukan beberapa pedagang yang menjual daging, khususnya daging ayam melebihi HET yang telah ditentukan yaitu Rp35.000 perkilo.

“Ini, kenapa dagingnya dijual diatas harga eceran tertinggi?” tanya Gubernur Erzaldi.

Dari penjelasan pedagang, mereka mengaku harus memasarkan daging diatas HET karena produsen menjual dengan harga tinggi.

Pemimpin yang kerap disapa Bang ER ini pun dengan sigap mengambil telepon genggamnya dan langsung menelepon pihak pabrik dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Juadi untuk mengklarifikasi hal tersebut.

“Setelah saya tanyakan, ternyata pihak pabrik tidak menjual dengan harga tinggi, mereka tetap menjual dengan harga yang telah ditentukan. Yang menjadi masalah adalah para pedagang tidak langsung mengambil dari pabrik tetapi melalui perantara. Jadi tingginya harga daging ayam di sini karena para pedagang membeli dari beberapa tangan perantara,” jelasnya.

Dengan lugas Bang ER langsung meminta kepada pihak pabrik agar mendistribusikan produksinya langsung ke para pedagang sehingga harga bisa lebih ditekan. Sebagai jaminan, Bang ER langsung memberikan nomor telpon pribadinya kepada pedagang.

Untuk harga daging sapi, Bang ER melihat di Pasar Muntok ini masih stabil. Pedagang masih menjual di harga sesuai HET Rp135.000 perkilonya. Pihaknya pun menyiapkan Operasi Pasar untuk daging sapi maupun penggantinya daging kerbau dengan harga murah untuk antisipasi lonjakan permintaan.

Selain Operasi Pasar Komoditi Daging Beku, di Pasar Muntok ini, Gubernur juga menyosialisasikan pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 agar para pengunjung dan pedagang dapat melaksanakan aktivitas yang disiplin sesuai protokol kesehatan.

Ikut hadir mendampingi Gubernur Erzaldi dalam kegiatan ini, Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming. Usai kunjungan ke Pasar, Gubernur Erzaldi melanjutkan kunjungannya ke Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok. (Diskominfo Babel)

Pengadaan Barang dan Jasa, Manfaatkan Teknologi dan Libatkan UMKM Lokal

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Untuk mencegah praktik korupsi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan pemerintah, maka sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya dalam Belanja Langsung didorong untuk memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi Bela (Belanja Langsung) Pengadaan, sehingga akan menjadi semakin transparan. Juga kewajiban penggunaan produk dalam negeri bagi kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, sehingga mampu melibatkan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal dalam Pengadaan Barang dan Jasa tersebut.

Terkait hal itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman mengikuti Rapat Koordinasi Perluasan Pemanfaatan BeLa (Belanja Langsung) Pengadaan dalam rangka Pencegahan Korupsi Pengadaan secara Virtual melalui Aplikasi Zoom bertempat di Ruang Vidcon Kantor Gubernur, Jumat (7/5).

Bersama dengan Wakil Gubernur, Abdul Fatah, didampingi Kepala Biro Unit Layanan Pengadaan(ULP) Sekretariat Daerah (Setda) Babel, Hartono, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Elfiyena, Kepala Bappeda, Fery Insani dan Inspektur Kepulauan Bangka Belitung, Susanto, gubernur mendengar pengarahan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Firli Bahuri, bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Roni Dwi S dan Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki.

Ketua KPK RI, Firli Bahuri dalam arahannya menyampaikan bahwa tindak pidana korupsi dapat terjadi salahsatunya adalah dikarenakan atas kegagalan, buruk ataupun lemahnya sistem.

Oleh karenanya dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa ini dibangun suatu sistem yang dapat memonitor dengan jelas seluruh transaksi. Maka Ketua KPK meminta kepala daerah agar menginstrusikan kepada petugas Pengadaan Barang dan Jasa  untuk patuh dalam memanfaatkan sistem yang telah dibangun ini.

“Sebaik apapun teknologi dan aplikasi yang dibangun, jika tidak diiringi dengan semangat bersama dalam mewujudkannya, maka tidak akan merubah apapun,” tegasnya.

Dalam rangka itu pula Ketua KPK berharap penuh kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai garda terdepan dalam pengawasan sistem pengadaan barang dan jasa di wilayah masing-masing.

Sementara itu Kepala LKPP RI, Roni Dwi Susanto dalam paparannya menjelaskan pihaknya telah melakukan sosialisasi atas (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021.

Pengadaan barang/jasa dikatakannya menjadi salah satu penggerak roda perekonomian yang melibatkan para pelaku UMKM, dan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi PBJ yang dinilai sangat rawan.

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk UMKM. Pemerintah juga menaikkan batasan paket pengadaan untuk usaha mikro dan usaha kecil menjadi Rp15 miliar.

Memanfaatkan sistem belanja langsung yang sudah siap seperti belanja melalui marketplace. Dengan demikian arah kebijakannya adalah memberikan kesempatan untuk para pelaku UMKM terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa melalui UMKM Go Digital dengan Program Bela Pengadaan. Menurutnya pengadaan yang kredibel akan menyejahterakan bangsa.

Ditemui usai Vidcon, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman mendukung penuh upaya dari KPK RI ini.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan harapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi yang mengedepankan Good Governance dan Clean Government, dengan memperkuat APIP dalam pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa serta melibatkan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa.

Terkait dengan Program Bela yang mendukung UMKM, Gubernur mengatakan bahwa ini juga sejalan dengan Program Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus mendorong pertumbuhan UMKM di daerah ini dengan berbagai program.

“Ini sejalan dengan program UMKM yang kita gaungkan. Dengan adanya aplikasi ini dapat mendorong para pelaku UMKM terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Dan ini akan kita tandemkan dengan platform digital yang selama ini telah kita bangun,” tegasnya dengan semangat. (Diskominfo Babel)

Wali Kota Molen Tak Terima Pangkalpinang Digeneralkan Jadi Wilayah Zona Merah Covid-19

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen) tidak terima jika Kota Pangkalpinang disebut-sebut masuk pada zona merah kasus Covid-19. Menurutnya, penetapan zona haruslah sesuai klaster.

Molen memperingatkan jika penetapan zona merah Covid-19 pada satu kelurahan, tak lantas menjadi tolok ukur penetapan zona yang sama pada tingkat kota secara umum.

“Karena saya rasa tidak sesuai. Jangan gara-gara satu zona merah kelurahan, kita semua sebut Pangkalpinang zona merah, jangan seperti itu, jadi kita mengkluster dulu,” katanya, Kamis (6/5).

Penyebutan Pangkalpinang sebagai zona merah katanya, masih terlalu dini, yang justru hanya akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, dan aktivitas perekonomian. “Kalau semuanya sudah zona merah baru kita nyatakan zona merah,” katanya.

Meski demikian, ia sangat berharap Pangkalpinang dapat kembali ke zona kuning, atau bahkan zona hijau. Untuk itu perlunya kesadaran masyarakat.

“Kesadaran masyarakat kita semakin tinggi, sebenarnya percuma kalau kita lakukan ini namun masyarakat tidak sadar. Kuncinya masyarakat sadar, karena ini kepentingan semua,” tegasnya.(*)

Pemkot Pangkalpinang Berlakukan Karantina Paksa Bagi Pemudik yang Positif Covid-19

WARTABANGKA.COM , PANGKALPINANG – Pemkot Pangkalpinang akan melakukan karantina paksa bagi siapa saja yang masuk ke daerah itu apabila dinyatakan positif Covid-19. Hal ini seperti yang diutarakan Wali Kota Molen kepada wartawan, Kamis (6/5).

Menurut Molen, karantina paksa itu sebagai sikap antisipasi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Beribu Senyuman.

“Jadi kalau ada masyarakat yang mudik ke Bangka dan masuk ke Pangkalpinang, kalau dia positif maka langsung kita karantina paksa,” kata Molen.

Sebagai tempat karantina, Pemkot sudah menyiapkan Hotel Jatiwisata sebagai pusat karantina di Kota Pangkalpinang. Hotel yang masuk dalam aset pemerintah daerah ini, saat ini akan dipersiapkan sarana dan prasarana sesuai protokol penanganan Covid-19.

“Jadi lebaran mereka langsung dikurung di situ, jadi jangan coba-coba datang ke sini dalam kondisi Covid-19,” katanya.

Hal ini pula kata wali kota sebagai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi (rakor) pencegahan Covid-19 yang dimana penekanannya ialah pengindahan terhadap Peraturan Pemerintah Pusat yang melarang adanya aktivitas mudik.

Sebagaimana diketahui saat ini Pangkalpinang menjadi salah satu wilayah yang menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini pula sejalan dengan pemberlakuan Pemkot melarang pejabat untuk mengadakan open house saat berlebaran nanti.

Ditegaskan wali kota pula, saat ini Pemkot masih menunggu data resmi dari RT, lurah dan camat mengenai berapa banyak masyarakat yang sudah terpapar virus corona.

Data ini kemudian dibandingkan dengan data dinas kesehatan. Hal itu dilakukan untuk menetapkan Pangkalpinang masuk zona apa dan bukan asal ngomong.

“Ini sangat penting dilakukan, karena ini akan berpengaruh pada kebijakannya,” sebut wali kota.(*)

Gubernur Babel Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Menumbing 2021

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Menumbing 2021 di Lapangan Mapolda Babel, Rabu (5/5).

Sebanyak puluhan personel gabungan TNI-Polri mengikuti apel gelar pasukan yang bertemakan “Melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2021, kita tingkatkan sinergi Polri dengan Instansi terkait dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Idul Fitri 1442 H”. Selain melibatkan TNI dan Polri, gelar pasukan ini diikuti unsur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemadam Kebakaran (Damkar), Senkom Mitra Polri, Pramuka hingga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Gubernur sebagai Inspektur Upacara membacakan Amanat Kapolri, Jendral Drs Listyo Sigit Prabowo dimana Apel gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 H, baik pada aspek personel maupun sarana prasarana, serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, pemerintah daerah (Pemda), dan mitra keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Dikatakan, menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H tren kasus Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 2,03%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan aktifitas masyarakat khususnya menjelang akhir bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

“Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengambil kebijakan larangan mudik pada Hari Taya Idul Fitri 1442 H,” ujarnya.

Gubernur mengatakan berkaca pada gelombang penyebaran Covid-19 yang terjadi di luar negeri. Sebagai contoh di India, terjadi penambahan kasus baru hingga mencapai 400.000 kasus dan angka kematian mencapai 3.500 kasus dalam sehari. Hal ini disebabkan kelengahan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

“Menyikapi hal tersebut, Indonesia tidak boleh lengah, terlebih dengan adanya varian baru Covid-19 dari sejumlah negara yang masuk ke Indonesia seperti B.1.1.7 asal Inggris, B.1.617 asal India, dan B.1.351 asal Afrika Selatan,” ungkapnya.

Untuk mengatasi hal itu, Polri akan menyelenggarakan Operasi Ketupat 2021 yang akan dilaksanakan selama 12 hari, mulai dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 melalui penyekatan dan penegakan terhadap protokol kesehatan. Prioritaskan langkah-langkah preemtif dan preventif secara humanis, sehingga masyarakat betul-betul mematuhi protokol kesehatan.

“Laksanakan penegakan hukum sebagai upaya terakhir “ultimum remedium” secara tegas dan profesional terhadap pelanggar protokol kesehatan yang sudah berulang kali serta oknum-oknum masyarakat yang menimbulkan dampak negatif kesehatan secara luas dan menciptakan klaster baru Covid-19,” ungkap Gubernur saat membacakan Amanat Kapolri.

Sementara itu ditemui usai menggelar rapat bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) selepas Apel Gelar Pasukan. Gubernur mengatakan dirinya bersama Forkopimda yang lain sudah memutuskan akan mengeluarkan Keputusan Bersama berkenaan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/949/V/Ops.2./2021 tentang upaya mencegah terjadinya peningkatan penyebaran Covid-19 menjelang, pada saat, dan pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

Diantaranya mendirikan posko terpadu bersama Satgas Covid-19 yang memiliki kelengkapan pemeriksaan Swab Antigen dan ruang isolasi sementara di sentra ekonomi dan pariwisata; melakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 dan pengelola gedung untuk membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas yang ada; serta memutuskan semua moda transportasi penumpang dari Bangka ke Belitung dan sebaliknya akan dilakukan penyekatan.

“Apabila melanggar, dan tertangkap petugas akan kami isolasi selama 5 hari,” pungkasnya. (Diskominfo Babel)

Tanggulangi Penyebaran Covid-19 Jelang Lebaran, DPRD Babel Gelar Rakor Bersama Forkompimda

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) , Herman Suhadi menghadiri rapat koordinasi bersama unsur Forkompimda terkait pelaksanan penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Mapolda Babel, Rabu (5/5).

“Forkompimda akan membuat kesepatakan bersama, tentang larangan-larangan yang berhubungan dengan Covid-19, salah satunya larangan mudik dari Pulau Bangka ke Pulau Belitung, tapi kalau dari Pangkalpinang ke Muntok, seputaran Bangka itu masih ditolerir,” kata Herman.

Dia mengungkapkan, Unsur Forkompimda kembali akan menggelar rapat untuk menentukan kesepakatan bersama dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat.

“Keputusan itu antara lain, tidak ada open house bagi para pejabat, kemudian pengawasan di tempat-tempat wisata, kita pasang baliho di tempat-tempat umum agar masyarakat tahu, ini loh yang nggak boleh dilakukan, sesuai dengan Prokes Covid-19,” jelasnya.

Selain itu, untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 khususnya di pusat-pusat perbelanjaan menjelang lebaran, dia menyarankan agar masyarakat dapat menghindari kerumunan yang dapat memicu penyebaran Covid-19.

“Kalau misalnya di pusat perbelanjaan sudah penuh pengunjung, masyarakat dapat menahan diri, tunggu pengunjung lain keluar, baru kita masuk, kapasitas yang diizinkan sesuai prokes itu kan setengah dari jumlah pengunjung,” terangnya. (DEI)

Pemkot Pangkalpinang Terima Bantuan 350 Paket Baju Hazmat

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang mendapatkan bantuan paket baju hazmat dari ACE Hardware. Baju hazmat berjumlah 350 buah dikhususkan bagi petugas kesehatan ini diterima langsung Sekda Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam, Selasa (4/5).

“Terima kasih atas bantuan ini. Nanti akan kami bagikan ke petugas kesehatan yang memang bertugas sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 di Kota Pangkalpinang,” kata Radmida di kantor wali kota.

Sebelumnya, ACE Hardware juga sudah memberikan donasi kepada lebih dari 26 Rumah Sakit milik pemerintah yang tersebar di 25 kota di Indonesia.

Program donasi pembagian baju hazmat berikut alat pelindung lainnya ini merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah khususnya tenaga medis dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia. (*)

Gubernur Erzaldi Minta Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Terintegrasi

WARTABANGKA.COM, AIR ANYIR – Untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan terbaik, Gubernur Erzaldi melakukan sidak langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (4/5).

Dikatakannya hal tersebut dilakukan karena adanya laporan dan keluhan yang dirasakan masyarakat. Jadi tanpa menunggu lama, orang nomor satu di Babel ini pun langsung memeriksa pelayanan rumah sakit mulai dari ruang pendaftaran pasien yang terletak di sebelah kanan lobby utama rumah sakit.

Di ruang tersebut, gubernur meminta petugas untuk menunjukkan prosedur pendaftaran pasien menggunakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS). Masih di ruang yang sama, gubernur meminta agar ruangan ditata rapi dan bersih. Dalam melakukan tugasnya petugas menggunakan SOP.

Didampingi Direktur RSUD, Dr Armayani, Gubernur Erzaldi lanjut meninjau Ruang JKS. Di ruang tersebut Gubernur Erzaldi tegas memerintahkan agar SIM RS terintegrasi secara online mengingat pelayanan di ruang tersebut masih ada yang manual.

“Aplikasi sudah ada hanya komitmen pelayanan yang belum maksimal. Saya minta SIM RS segera terintegrasi antar bagian sehingga pasien bisa dengan cepat memperoleh pelayanan maupun tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga medis,” ungkap Gubernur Erzaldi.

Tidak sampai di situ, gubernur meminta agar direktur beserta jajarannya membuat MoU terkait penggunaan SIM RS dengan RSUD di kabupaten/kota sehingga, pasien rujukan dapat memperoleh pelayanan lebih cepat.

Dikatakannya dukungan teknologi ini sangat dibutuhkan. Melalui SIM RS, data akan terintegrasi sehingga memudahkan proses administrasi serta pengelolaan data lainnya menjadi lebih mudah dan efisien.

Memasuki ruang radiologi, Gubernur Erzaldi menanyakan ketersediaan alat seperti CT Scan dan sebagainya. Begitu pun mengenai operator alat kesehatan, dirinya meminta agar RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno memiliki petugas yang mumpuni dalam mengoperasikan alat kesehatan yang dimaksud.

Melanjutkan kunjungannya, Gubernur Erzaldi mengunjungi Depo Farmasi. Di ruang tersebut, gubernur beserta Direktur RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno berdiskusi mengenai beberapa kendala terkait sistem pelaporan keluar masuknya obat-obatan maupun bahan-bahan lain untuk keperluan tindakan medis.

Selama kunjungannya Gubernur Erzaldi memperhatikan secara detail mengenai infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno. Tak segan dirinya memberikan teguran langsung kepada petugas yang tidak menjalankan SOP pelayanan dengan benar.

“Saya tidak segan-segan memberikan tindakan tegas. Jadi berikan pelayanan yang terbaik, pasien yang datang menaruh harapan kepada kita agar segera sembuh. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita,” ucapnya lagi saat berbicara dengan petugas di tempat pendaftaran pasien.

Usai berkunjung ke unit-unit pelayanan di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno tersebut, gubernur juga menyempatkan diri untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan direktur beserta jajarannya.

Di sini, Gubernur Erzaldi meminta seluruh pelayan berkomitmen menjalankan SIM RS agar pelaksanaan berbagai tugas akan lebih cepat ditangani dan lebih efisien.

“Jadi tidak ada alasan bagi kita yang ingin bekerja lebih baik, untuk tidak menerima aplikasi SIM RS ini,” pungkasnya. (Diskominfo Babel)

DPRD Minta Pemkot Pangkalpinang Tegas Soal Tambang Ilegal

WARTABANGKA, PANGKALPINANG– Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza meminta kepada pemerintah kota dapat bersikap tegas dengan permasalahan pertambangan ilegal di wilayah itu yang masih saja beroperasi.

Menurut dia, pertambangon timah di wilayah Kota Pangkalpinang tidak dibenarkan, sebab Pangkalpinang bukan wilayah pertambangan.

“Persoalan tambang ilegal ini, saya berharap haI-hal tersebut, terutama untuk pihak terkait harus bisa melakukan penertiban, karena dengan adanya penambangon liar itu akan merusak ekosistem yang ada dan merusak tatanan yang ada,”ujar Hertza, kemarin.

Hertza menegaskan, dampak dari penambangan , akon merusak saluran hulu ke hilir yang otomatis itu akan terganggu. Selain itu, wilayah-wilayah yang dilakukan penambangan secara ilegal oleh masyarakat tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Pertama kita sudah tahu bahwa timah sekarang merupakon barang strategis dan harus ada undang-undong minerba yang mendasari hal itu,”jelasnya.

“Kedua Pangkalpinang apapun alasannya tidak boleh dilakukan penambangan karena bukan wilayah pertambangan,”imbuhnya.

Oleh karena itu, menurutnya, terkait dengan pertambangan timah ilegal di Kota Pangkalpinang, dirinya berharap ini bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang terutama oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini berkoordinasi kepada pihak Kepolisian maupun TNI.

Dia menambahkan, seperti diketahui bahwa disisi Iain masyarakat yang melakukan pertambangan tersebut merupakan masyarakat yang berdomisili di luar wilayah Kota Pangkalpinang. Hal itu katanya, berdasarkan temuan di lapangan maupun Iaporan dari Sat Pol PP Kota Pangkalpinang.

“Kita harapkan disini masyarakat Kota Pangkalpinang turut melakukan hal untuk menolak pertambangan di wilayahnya. Dan saya tegaskan Pemerintah Kota Pangkalpinang harus melakukan tindakan tegos bersama dengan pihak terkait agar Pangkalpinang di luar Zona pertambangan,” harapnya.

Hertza menilai, terkait dengan pertambangan timah ilegal di wilayah Kota Pangkalpinang ini kurangnya sisi pengawasan ataupun kurang ketatnya untuk melakukanm penertiban.

Menurut Hertza penertiban itu tidak hanya sebatas penertiban namun harus adanya perlakuan berkala.

“Memang sekali melakukan penertiban ini memerlukan anggaran, mungkin disaat kondisi Covid-19 ini khususnya untuk Sat Pol PP Kota Pangkalpinang sebagai leading sektor dalam hal pelaksanaannya yang anggarannya minim,”jelasnya.

Selain itu kata Hertza, disisi lain aturan-aturan yang dilakukan oleh penegak hukum terutama Sat Pol PP belum ada regulasi yang mengatur terutama untuk Perda.

“Jika memang perlu dibuatkan perda tinggal dorong eksekutif. Dorong itu kepada DPRD. DPRD siap untuk melakukan hal tersebut, jika diperlukan regulasi seperti itu,”tegasnya.

Dalam hal ini , kata Hertza, tidak ada pemerintah yang diuntungkan, yang ada pemerintah dirugikan dan tidak ada masyarakat yang diuntungkan, yang ada masyarakat yang dirugikan.

“Kami DPRD Kota Pangkalpinang hanya bersifat mengimbau agar hal tersebut dapat dilakukan penertiban. Selebihnya ini perlu disupport dengan anggaran, sebab setiap kegiatan tidak mungkin tanpa anggaran. Disisi Iain kita ingin lakukan penertiban tetapi kita minim anggaran, dilain sisi pula kita harus menyelesaikan permasalahan Covid-19,”tukasnya. (*)

Wagub Abdul Fatah: Peningkatan SDM Berbasis Teknologi Diperlukan untuk Pembangunan

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Musyawaran Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 digelar secara virtual disaksikan oleh seluruh kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota, kegiatan ini mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum usai.

Pada pembukaan Musrenbangnas tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran luar biasa terhadap pembangunan nasional. Untuk itu, dalam membuat perencanaan yang baik maka harus siap terhadap perubahan secara cepat.

Presiden Jokowi juga menekankan bahwa tujuan utama pembangunan tidak berubah yakni untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan bangsa. Meskipun kondisi Covid-19 membuat realisasi perencanaan pembangunan menjadi sangat dinamis.

“Tetapi caranya sering kali harus berubah, karena tantangan dan peluangnya setiap saat bisa berubah-ubah,” ujar Presiden Jokowi saat membuka Musrenbangnas 2021 di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (04/05).

Permasalahan kesehatan dan pemulihan ekonomi menjadi perhatian yang serius yang perlu diperhatikan. Penerapan protokol kesehatan dan melakukan kebijakan 3T yakni Testing (pengujian), Tracing (pelacakan) dan Treatment (perawatan) pun membutuhkan dukungan dari semua pihak, mulai dari jajaran pemerintah pusat hingga daerah.

Tidak hanya itu, produktivitas industri kecil hingga besar untuk memproduksi alat kesehatan dan obat-obatan serta dukungan dari negara lain juga diperlukan, kata Presiden Jokowi.

Berbagai kegiatan telah mengalami perubahan cepat yang memengaruhi berbagai bidang seperti: pendidikan, kesehatan, layanan pemerintahan, dan ekonomi yang saat ini jadi sangat mengandalkan teknologi.

Dalam menanggapi arahan Presiden RI, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah mengatakan bahwa berbagai perubahan yang membutuhkan dan mengandalkan teknologi diberbagai bidang mentransformasi perilaku masyarakat. Untuk itu, dirinya berharap masyarakat tidak hanya sebagai pengguna teknologi.

Karena itu, Wagub Abdul Fatah mendorong peningkatan sumber daya manusia agar dapat sejalan dengan arahan Presiden RI dalam pengembangan teknologi untuk membangun bangsa dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat.

“Sudah saatnya kita bukan hanya sekedar sebagai pemanfaat atau pengguna teknologi dari smart teknologi digital, tetapi sudah saatnya kita sebagai pencipta atau pembuat smart teknologi digital kedepannya,” tutupnya. (Diskominfo Babel)