Pangkalpinang

Wakil Rakyat Babel Jaring Aspirasi, Siap Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Guna Mewujudkan Keadilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, gerak cepat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) secara serentak mendengar, menjaring, menyerap, menghimpun serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan turun gunung melalui masa Reses.

Reses merupakan amanah konstitusi yang dilaksanakan wakil rakyat di luar masa sidang terhadap konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Hasil reses yang akan dituangkan sebagai bahan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD di dalam pelaksanaan pembangunan serta menentukan arah kebijakan pembangunan kedepan, sesuai dengan kewenangan yang ada di Pemerintah Provinsi Babel.

Pentingnya pelaksanaan Reses yang dilaksanakan seluruh pimpinan serta anggota DPRD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya antara lain, Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Reses tahun sidang III masa sidang I dilaksanakan terhitung sejak tanggal 11-16 Oktober 2021.

Dengan mengusung tema “Rela Menjadi Jembatan Penyambung Aspirasi Rakyat Bangka Belitung”, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi, S. Sos, bertekad dan berjuang untuk memastikan terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam keberlangsungan pembangunan daerah dan negara.

“Jangan khawatir, negara hadir di sini untuk memberikan solusi bagi masyarakat agar semua persoalan itu nantinya dapat di atasi dan terealisasi,” kata Politisi PDI Perjuangan Dapil Bangka itu.

Reses dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota se-Babel, terwujudnya kerja yang lebih efisien dan efektif terus digencarkan para wakil rakyat Babel.

Terbukti, pelaksanaan reses berhasil menghimpun berbagai aspirasi dari masyarakat. Antara lain, peningkatan pembangunan infrastruktur, sektor perekonomian, sektor pertanian dan perkebunan, sektor pendidikan, sektor kelautan perikanan hingga sektor pariwisata.

Tak hanya itu, berbagai aspirasi yang diharapkan masyarakat dihadapan wakil rakyatnya, seperti bantuan bibit untuk pertanian dan perkebunan.

Selain itu juga, bantuan pembiayaan modal usaha, fasilitas pendidikan, kesejahteraan guru, kesejahteraan masjid serta pembangunan akses jalan, peningkatan jalan, lampu penerang jalan serta pembangunan sarana dan prasarana publik.

Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Herman Suhadi, Sos, memandang penting perhatian dari pemerintah terhadap sektor Pertanian dan perkebunan didalam pemulihan perekonomian masyarakat pasca pandemi covid-19, seperti bantuan bibit sawit untuk masyarakat.

“Sawit sangat berpotensi besar terhadap Peningkatan ekonomi dan hari ini alhamdulillah dengan harga yang cukup baik. Kita DPRD sangat mendukung. sehingga Insyaallah kita akan memperjuangkan aspirasi ini di APBD Provinsi Babel,” terangnya.

Wakil Ketua II DPRD Bangka Belitung, Muhammad Amin, SE, berharap dan terus memotivasi pemuda agar dapat menjadi ujung tombak disektor pertanian dan sebagai pelopor pembangunan dalam meningkatkan perekonomian daerah.

“Seorang petani milenial dapat menjadi agen perubahan. Dengan semangat dan jiwa muda yang dimiliki serta cakap dalam penggunaan teknologi. Kedepan kita yakin generasi milenial ini dapat membangun desa menjadi lebih maju,” tandas Politisi Gerindra Dapil Bangka Selatan itu.

Sektor Pendidikan menjadi perhatian serius Wakil Ketua III DPRD Bangka Belitung, Amri Cahyadi, ST. MM.

Pasalnya, Pendidikan mempunyai peranan penting dalam melahirkan generasi yang berkarakter, handal dan berdaya saing dalam menatap kehidupan kedepan yang lebih baik.

Saat melaksanakan Reses, berbagai aspirasi yang ditampung dan akan ditindaklanjuti, antara lain, terkait Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) 2021 pada sistem zonasi, sistem pembelajaran secara daring (online), fasilitas sarana dan prasana pendidikan maupun kesejahteraan para guru.

“Aspirasi tersebut akan diperjuangkan, yang pastinya ini akan menjadi pokok -pokok pikiran DPRD yang akan diparipurna dan disingkronkan dengan hasil Musrenbang desa, kemudian menjadi kebijakan daerah di APBD kita,” pungkas Politisi PPP Dapil Bangka itu.

Ketua Komisi I DPRD Babel, Hellyana, SH, menerangkan bahwa, segala aspirasi masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi akan di perjuangkan dan akan dijadikan sebagai bahan Pokok-Pokok pikiran DPRD.

“Kami akan memperjuangkan apa yang telah di aspirasikan kepada kami, juga akan kami pilah mana yang masuk ranahnya provinsi dan mana ranah kabupaten. Bila ada aspirasi yang ternyata wewenangnya ada dikabupaten akan kami sampaikan kepada kawan-kawan DPRD kabupaten,” terang Hellyana, Legislator PPP, Dapil Belitung dan Belitung Timur itu.

Ketua Komisi II DPRD Bangka Belitung, Adet Mastur, SH, MH, akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

“Kami telah berusaha memperjuangkan anggaran-anggaran provinsi, untuk tahun ini ada pembuatan DED (detail enginering desain) pemandian Air Keretak dan Insyallah, juga pembangunan dan pengerukan alur air Desa Keretak ini sudah masuk ke dalam APBD tahun 2022 sebesar tiga miliar rupiah,” pungkas Politisi PDI Perjuangan Dapil Bangka Tengah itu.

Ketua Komisi III DPRD Bangka Belitung, Efredi Effendy menjelaskan, bahwa mitra komisi III antara lain, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BUMN (termasuk pertamina dan PT Timah) hingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk itu dia mengarahkan kepada peserta reses untuk menyampaikan berkaitan dengan pembangunan sesuai mitra kerja.

“Ditahun sebelumnya di Semabung Lama, ada yang mengusulkan perbaikan jalan setapak, Alhamdulillah bisa diakomodir tetapi tidak semua, karena memang tidak bisa dari TAPD, dengan alasan sebagian jalan bukan kewenangan provinsi tetapi kota,” jelas legislator Dapil Kota Pangkalpinang itu.

Ketua Komisi IV DPRD Babel, H. Jawarno, mengatakan, semua usulan yang didapatkan akan tetap ditampung, namun nanti dalam tindakannya akan diseleksi kembali menurut skala prioritas.

“Karena motivasi kita di DPRD untuk terus memajukan sektor pendidikan di Bangka Belitung. namun nanti dalam tindakan menyangkut dana anggaran, kita akan lihat menurut skala prioritas, mana yang lebih penting, mana yang belum,” imbuh, Legislator Gerindra Dapil Bangka itu. (*/adv)

Promosikan Produk UMKM Babel, PT Timah Boyong Mitra Binaan ke Pameran BUMN-UMKM Great Sale 2021

WARTABANGKA, SOLO – Menggeliatkan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PT Timah Tbk membawa puluhan produk UMKM dalam Pameran BUMN-UMKM Great Sale 2021 yang diselenggarakan Solo Paragon Mall pada Kamis-Minggu (14-17/10).

Tak hanya membawa puluhan produk UMKM, PT Timah Tbk juga mnghadirkan tiga UMKM yang merupakan mitra PT Timah Tbk untuk langsung mempromosikan produk mereka yakni, produk Getas dan Ampiang Afifah dari Desa Kurau, Bangka Tengah, Pengrajin Kopiah Resam dari Desa Dendang, Bangka Barat, dan Pengrajin Batik Pakkis dari Desa Simpang Katis, Bangka Tengah.

Produk mitra binaan PT Timah Tbk yang dihadirkan dalam Pameran BUMN-UMKM Great Sale 2021 diantaranya ialah pewter kerajinan dari bahan dasar timah, kerajinan akar bahar, getas ikan, terasi, lada bubuk, ampiang dan berbagai produk lainnya.

Meski di tengah pandemi Covid-19 ini, PT Timah Tbk tetap konsisten mendukung dan memfasilitasi para mitra binaan untuk mempromosikan produknya di tingkat nasional melalui pameran maupun lokal. Akhir bulan September lalu, PT Timah Tbk juga menghadirkan mitra binaannya dalam ajang UMKM Babel Explore 2021 yang diselenggarakan Bank Indonesi di Pendopo Pantai Tanjung Kelayang, Belitung.

Salah satu mitra binaan PT Timah yang mengikuti pameran ini, Suryadi mengatakan ini merupakan kesempatan pertama baginya untuk mengenalkan kopiah resam Bangka Belitung ke tingkat nasional.

Kopiah resam merupakan salah satu produk unggulan Bangka Belitung, selain kopiah, ia juga memproduksi gantungan, dan gelang. Beberapa produk ini juga dibawanya ke event pameran ini.

“Alhamdullillah ini pertama kali saya bawa produk untuk pameran ke luar Pulau Bangka, kopiah resam ini kan menjadi ciri khas Bangka Belitung makanya saya ingin kenalkan ini ke masyarakat luas. Melalui pameran ini salah satunya, kami bersyukur dan sangat senang bisa difasilitasi dan diajak PT Timah untuk ikut pameran seperti ini, karena ini kesempatan agar produk kita semakin dikenal,” katanya.

Bagi Suryadi, moment pameran seperti ini tidak hanya mengenalkan produknya saja, tapi juga meningkatkan motivasi dirinya untuk belajar dalam mengembangkan produk, karena bisa melihat produk dari berbagai daerah. Ia berharap, nantinya bisa diadopsi dan dikembangkan di dalam produknya.

“Saya senang sekali ini juga jadi kesempatan untuk belajar, bahkan saya mulai berpikir untuk mengkreasikan dan mengkombinasikan kerajinan resam ini dengan cual bangka. Ini saya belajar melihat beberapa produk umkm yang ada di sini. Ini semakin memacu saya untuk mengembangkan produk,” ujar owner Along handcarft ini.

Menurutnya, dari beberapa pengunjung ada yang cukup penasaran dan tertarik dengan kopiah resam yang mereka tawarkan. Bahkan, dirinya menjelaskan mulai dari proses pembuatan hingga selesai.

“Iya ada yang ngira ini buatnya gampang, padahal kan setiap kopiah ini tingkat kehalusannya berbeda. Semakin halus maka semakin bagus, ini yang saya coba jelaskan ke pengunjung dan akhirnya mereka tertarik,” katanya.

Senada, perwakilan dari getas Afifah yang turut diboyong PT Timah Tbk untuk mengikuti pameran ini, Abdul Syafii mengatakan produknya hampir terjual habis di hari pertama pameran.

“Saya bawa getas dan ampiang Afifah, Alhamdullillah kemarin hampir habis, kita senang mendapatkan kesempatan untuk mempromosikan produk di event pameran seperti ini dan PT Timah Tbk telah memfasilitasi ini,” ujarnya.(rls)

Walikota Molen Resmikan Gerai Mc Donalds Pangkalpinang

WARTABANGKA, PANGKALPINANG– Salah satu makanan cepat saji asal Amerika Serikat Mc Donalds kini sudah dapat dinikmati masyarakat luas. Gerai yang berlokasi di Jalan Jeletung No. 25, Kecamatan Rangkui ini sudah diresmikan Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen) dengan pemotongan pita pada Jumat (15/10) siang.

Kehadiran Mc Donalds di kota Pangkalpinang kata Walikota Molen menambah nilai investasi, bahkan nilai investasinya sampai 15 miliar rupiah.

“Belum lagi dari penyerapan tenaga kerja lokalnya mencapai 30 orang. Ini tentunya harus kita syukuri bersama. Apalagi situasi pandemi Covid-19 ini sangat jarang orang mau berinvestasi,” ujar Molen kepada wartawan usai acara.

Molen mengharapkan dengan kehadiran Mc Donalds tentunya dapat menjadi magnet atau pemicu investor lainnya untuk menanamkan investasinya di Kota Pangkalpinang.

Walikota muda ini juga mempunyai keyakinan kuat kalau kedepan akan ada lagi investor yang akan berinvestasi di kota beribu senyuman.

Keyakinan ini kata Molen, diungkapkannya sudah ada dua tenant atau penyewa besar yang sudah melakukan komunikasi dengan dirinya, namun dia enggan membeberkan tenant yang dimaksud.

“Ya kita doakan saja tenant ini akan masuk ke kota Pangkalpinang. Tapi ini kita masih rahasiakan,” ungkapnya.(*)

BPJ Apresiasi Upaya PLN Lakukan Percepatan Pemulihan Sistem Kelistrikan di Pulau Bangka

WARTABANGKA, PANGKALPINANG– Anggota DPR RI Komisi VII Bambang Pati Jaya (BPJ) apresiasi upaya PLN dalam mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Bangka akibat gangguan mesin PLTMG kapasitas 25 MW.

“Kami mengapresiasi upaya PLN dalam proses pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Bangka ini. Kami memahami kesulitan yang dihadapi PLN saat ini, mereka bekerja keras 24 jam untuk memulihkan kondisi kelistrikan kembali normal,” jelas BPJ saat mengunjungi kawasan pembangkitan Air Anyir Bangka, Jumat (15/10).

Pihaknya berharap pemulihan dapat segera terselesaikan sesuai dengan rencana.

“Mudah-mudahan nasib baik selalu menyertai, dan semoga upaya – upaya pemulihan berjalan dengan baik sesuai rencana, karena harapan masyarakat sangat tinggi kepada PLN,” imbuhnya.

Saat ini PLN tengah berupaya memulihkan gangguan sistem kelistrikan di Pulau Bangka. Komponen engine yang didatangkan dari Riau saat ini sudah dalam perjalanan dari Palembang menuju ke Pulau Bangka.

General Manager PLN UIW Babel, Amris Adnan mengungkapkan komitmennya untuk bekerja keras memulihkan kondisi kelistrikan pulau Bangka.

“Kami terus bekerja keras untuk memulihkan sistem kembali normal sesuai rencana, yaitu tanggal 28 Oktober 2021. Kami juga mengimbau agar masyarakat mengurangi pemakaian listrik pada saat beban puncak sebesar 30% untuk mengurangi dampak padam yang lebih luas,” tutup Amris.(two/rls)

Gubernur Buka Pelatihan Calon Dosen Prodi Pendidikan Kedokteran UBB

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Langkah Universitas Bangka Belitung (UBB) untuk mewujudkan Program Studi (Prodi) Pendidikan Kedokteran semakin mendekati kenyataan. Itu setelah digelarnya “Pembinaan dan Pelatihan Problem Based Learning Bagi Calon Dosen Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Bangka Belitung”.

Kegiatan dilaksanakan di Soll Marina Bangka Hotel, Jumat (15/10), dan dihadiri Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sriwijaya (Unsri) beserta jajaran FK Unsri, Palembang. Pelatihan tersebut dibuka secara langsung oleh Gubernur Babel Erzaldi Rosman, secara virtual melalui Zoom Meeting.

Gubernur Erzaldi menyambut baik pembinaan dan pelatihan yang diikuti oleh 40 peserta dari berbagai instansi kesehatan tersebut. Ia menganggap sebagai langkah awal atau ujung tombak Bumi Serumpun Sebalai melahirkan pendidik yang andal, dan menciptakan pelayanan kesehatan di Babel.

“Kita semua bersyukur pelatihan hari ini adalah bagian tahap akhir terbentuknya Program Studi Kedokteran di UBB. Karena itu, saya sangat bersyukur kita bisa melalui proses ini. Terima kasih kepada jajaran UBB yang sudah bekerja keras mewujudkan Prodi Kesehatan ini yang berkolaborasi dengan Unsri,” katanya.

Melalui pelatihan ini juga, menurut Gubernur Erzaldi, akan berujung sebagai sarana mencetak generasi hebat dari Babel. Dengan begitu, lanjut gubernur, juga akan memperkaya ketersediaan dokter spesialis maupun dokter umum, yang saat ini dirasakan banyak kekurangan.

“Program Studi Kedokteran ini harus dilaksanakan di provinsi kita untuk mencapai angka ideal ketersediaan dokter di tengah-tengah masyarakat. Tentunya kita butuh tenaga dokter yang sangat banyak. Ke depan kita akan melihat lahirnya dokter-dokter muda, dokter-dokter yang andal dari UBB,” ujarnya.

Untuk itu, Gubernur Erzaldi meminta kepada para calon dosen untuk dapat mengikuti pembinaan dan pelatihan dengan sebaik-baiknya, dan memanfaatkan pengalamanan yang didapatkan selama ini sebagai bekal memperkaya keilmuan.

“Calon dosen, kalian sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang baik dan banyak. Selaku calon dosen harus mempelajari apapun kedepannya, agar pengalaman yang sudah didapati dapat terus berkembang dalam rangka meng_upgrade_kan diri untuk untuk terus melakukan perubahan-perubahan,” ungkapnya.

“Tentunya membutuhkan proses yang sangat panjang untuk mewujudkan keinginan kita semua, keinginan masyarakat. Bukan saja sekadar membuka program ini, tetapi adalah keinginan daripada kita semua untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, kuat dan bersahaja,” katanya menambahkan.

Sementara itu, Rektor UBB Dr. Ibrahim mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh yang diberikan Gubernur Erzaldi bersama jajaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel. Sehingga, Prodi Pendidikan Kedokteran ini semakin dekat akan terealisasi, dan tinggal mengikuti persyaratan lanjutan yang diminta oleh Kementerian.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang sangat intens sekali memantau dan memonitor perkembangan Program Studi Kedokteran. Kami harus bersyukur karena Pemprov Babel selama ini justru sangat intensif mendorong kami, dan alhamdulillah dengan semangat itu kami juga semangat. Terima kasih Pak Gubernur,” pungkasnya. (Diskominfo Babel)

Pemprov Babel dan Lampung Sepakat Bangun Jalur Transportasi Laut

WARTABANGKA, TANJUNGPANDAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) dan Pemprov Lampung sepakat untuk menjalin kerja sama fasilitasi penyeberangan antar kedua provinsi tersebut, dalam rangka meningkatkan pengembangan investasi, perdagangan dan pariwisata.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama yang ditandatangani langsung antara Gubernur Babel Erzaldi Rosman, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, di Ruang Pertemuan UPTD DPUPR, Kabupaten Belitung, Kamis (14/10).

Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antar kedua kepala daerah ini bisa dikatakan bersejarah. Kaarena, untuk pertama kalinya dilakukan kerja sama antar kedua provinsi tersebut dalam hal pembangunan jalur transportasi laut yang direncanakan di wilayah Kabupaten Mesuji Lampung, dan Sadai Bangka Selatan.

Dalam kesepakatan tersebut, Gubernur Erzaldi mengatakan, kerja sama ini merupakan inisiasi pasca kesepakatan kedua provinsi pada rakor gubernur se-Sumatra beberapa waktu lalu.

“Kami ingin mengembalikan kekuatan kawasan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) di Indonesia, khususnya dalam hal investasi, perdagangan dan pariwisata,” ungkap Gubernur Erzaldi saat memulai sambutannya.

Gubernur Erzaldi dalam kesempatan itu menuturkan, tujuan kerja sama ini untuk mendorong dan memfasilitasi dalam penyediaan jalur trasnportasi secara langsung dari dan antara pelabuhan di Babel dan Lampung.

“Seperti perdagangan, diharapkan dapat mempersingkat bahan pangan dari kedua daerah,” jelasnya.

“Disamping itu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat Lampung yang berdomosili di Babel maupun sebaliknya. Dengan adanya pelabuhan ini juga akan memberikan alternatif mereka untuk berpergian ke daerah asalnya,” lanjutnya.

Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk membuka peluang usaha yang lebih luas bagi pelaku perdagangan, investasi, dan pariwisata. Khusus di Babel, kerja sama ini dapat memperkuat program strategi nasional, yakni Kawasan Industri Sadai.

Pada Kesempatan yang sama, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, tindaklanjut kerja sama ini, Pemprov Lampung sedang menyiapkan dermaga pelabuhan untuk memasok pangan dan komoditas daerah lainnya ke Babel yang berlokasi di Kecamatan Sungai Sidang, Kabupaten Mesuji, Lampung.

Gubernur Arinal juga memaparkan bahwa, Provinsi Lampung sebagai lokasi yang sangat strategis, sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, yang menghubungkan Pulau Jawa serta dilalui alur laut Kepulauan Indonesia.

“Lampung sendiri merupakan sentra penghasil padi di Indonesia, pada tahun 2020 sebesar 2.650.290 ton atau meningkat 22.47 persen dari periode sebelumnya,” ungkapnya.

Adapun sektor komoditi yang akan dikirimkan ke Bangka Belitung itu meliputi bidang pangan, holtikultura, peternakan dan hasil perkebunan.

Dengan adanya kerja sama ini, ia berharap menjadi solusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan strategis dan jasa antar kedua daerah dengan harga yang jauh lebih kompetitif.

Untuk lebih mengkonkretkan kerja sama tersebut, dalam pertemuan itu, selain penandatanganan antar kedua kepala daerah, juga dilakukan penandatangan kerja sama antar BUMD. Dalam hal ini, antara PT Wahana Rahardja milik Pemprov Lampung dan PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera milik Pemprov Babel.

Penandatanganan kerja sama tersebut turut disaksikan Pangdam II Sriwijaya, Forkopimda Babel, Forkopimda Lampung, Bupati Belitung, Wakil Bupati Belitung Timur, Kepala Bank Indonesia Lampung, Kepala Bank Indonesia Babel, dan Kepala Perangkat Daerah Babel. (Diskominfo Babel)

Komite BPH Migas Berikan Solusi Soal Kelangkaan BBM di Babel

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Komunikasi secara intens terus dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel), bersama pihak terkait dalam upaya penanggulangan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Babel, khususnya di Pulau Belitung.

Terkini, Wakil Gubernur (Wagub) Babel Abdul Fatah menerima kunjungan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Abdul Halim dan Yapit Sapta Putra, di Ruang Rapat Wagub Babel, Kamis (14/10).

Pertemuan itu juga dihadiri pihak Pertamina yakni Sales Branch Manager Pertamina, Satrio Wibowo Wicaksono, beserta Perangkat Daerah (PD) terkait di Pemprov Babel.

Dalam pertemuan, Wagub Abdul Fatah menyampaikan keluhan kelangkaan BBM yang terjadi di Belitung. Hal ini terjadi dikarenakan tingkat kebutuhan terhadap BBM sangat tinggi. Sementara, ketersediaan BBM tidak cukup untuk menutupi kebutuhan tersebut.

“Kondisi ini (kelangkaan BBM) selalu saja hadir berulang-ulang, tidak hanya pada saat ini. Masyarakat berlomba-lomba mendapatkan bensin, disitu masalahnya. Kalau kondisi normal-normal saja dan hanya digunakan untuk moda transportasi atau nelayan, tidak terjadi kelangkaan. Tapi karena nilai ekonomi naik, menjadi pemantik masyarakat untuk menambang timah, sehingga tidak mampu mengejar distribusi untuk kebutuhan,” ungkapnya.

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, dalam paparannya menyambut baik koordinasi yang dilakukan Pemprov Babel berkenaan dengan kelangkaan BBM yang sempat terjadi. Menurutnya, BPH Migas telah melakukan diskusi bersama Hiswana Migas maupun Pertamina.

“Ada beberapa hal yang sudah kami diskusikan dengan Pak Suhendra (Ketua Hiswana Migas Babel), bagaimana mengatasi keadaan sekarang terkait kebutuhan BBM. Kita berkolaborasi dengan Pertamina, karena disini BPH Migas sebagai pengawasan BBM agar tepat sasaran. Nah, itu kita tugaskan pihak Pertamina untuk melakukannya (penyaluran),” katanya.

Lebih jauh, diungkapkan Abdul Halim, BPH Migas dapat memberikan dua solusi bagi pemerintah daerah untuk mengatasi kelangkaan BBM ini. Pertama, yakni dengan sistem saling back-up kebutuhan di setiap daerah yang masih dalam satu wilayah provinsi. Sebab katanya, untuk permintaan penambahan kuota BBM akan sulit terealisasi.

“Mengimbangkannya bagaimana? Disini kami mencoba mengotak-atik yang selama ini kuota diatur oleh Dirjen sampai ke SPBU. Selagi masih dalam satu provinsi, bisa disiasati kalau di sini kurang, back-up dari yang lain. Kecuali beda provinsi, itu tidak bisa,” katanya.

Solusi kedua, yang menurutnya bisa menjadi opsi bagi pemerintah yakni dengan menggaet pihak ketiga sebagai penyuplai BBM non subsidi. Sehingga, ketersediaan BBM tidak hanya terpusat pada ketersediaan yang ada di Pertamina, melainkan dapat diperoleh dari perusahaan lain. Namun, hal ini dapat berjalan dengan syarat dan ketentuan yang dilegalkan.

“Jadi kalau ada pengusaha mau naik kelas, ada syarat yang harus dipenuhi di Dirjen Migas. Pengusaha harus ada izin usaha niaga umum. Ini punya nilai investasi yang besar dan bisa mendistribusikan melalui agen-agen, jadi lebih berkembang,” ungkapnya.

Menanggapi kembali penjelasan Abdul Halim, Wagub Abdul Fatah mengakui dapat memahami apa yang harus dilakukan oleh pihaknya ke depan, dalam upaya penyelesaian kelangkaan BBM di wilayah Babel. Ia pun mengucapkan rasa syukur atas terjalinnya komunikasi yang baik antara Pemprov. Babel dan BPH Migas.

“Pak Halim bersama-sama kami mencoba melihat kondisi itu, hal-hal apa yang harus dilakukan. Saya menjadi paham yang harus dilakukan melalui jalur-jalur formal yang menjadi kebijakan nasional, tapi ada juga jalur-jalur lain yang tidak terikat dalam tataran subsidi, dengan bebas melakukan niaga untuk kebutuhan BBM,” katanya. (Diskominfo Babel)

Gubernur Babel ‘Maraton’ Atasi Kelangkaan BBM

WARTABANGKA, JAKARTA – Dalam sehari saja, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman, mampu maraton berkoordinasi dari hulu ke hilir perihal kelangkaan BBM di wilayahnya.

Sekali ‘libas’ pada hari yang sama, Erzaldi mampu beraudiensi dengan PT Pertamina Patra Niaga dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), di Jakarta, pada Senin, (11/10) lalu.

Bertemu PT Pertamina Patra Niaga, Erzaldi diterima Direktur Utama (Dirut) Alfian Nasution, Direktur Pemasaran Regional Jumali, serta Direkur Rekayasa dan Infrastruktur Darat Eduward Adolof Kawi. Sementara di BPH Migas, ia diterima Kepala BPH Migas, Erika Retnowati.

Ia melakukan pertemuan dengan kedua pimpinan masing-masing lembaga itu dengan membawa agenda krisis stok bahan bakar di wilayah yang ia pimpin. Karena saat ini di Babel khususnya di Pulau Belitung, BBM jadi barang langka akibat kegiatan tambang yang intensitasnya makin tinggi dikarenakan harga timah melonjak.

Akibatnya antre di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) mengular. Bahkan, jangankan solar, Pertamax pun habis disikat pengerit. Maka di depan Kepala BPH Migas, Erzaldi berharap dapat mempertimbangkan permohonannya perihal penambahan kuota BBM.

“Menimbang hal tersebut, saya meminta BPH Migas untuk menambah kuota BBM khususnya Pertalite untuk Pulau Belitung,” harap Erzaldi atas persoalan kelangkaan BBM terutama jenis Pertalite yang kerap terjadi saat ini di Pulau Belitung.

Bukan hanya itu saja. Gubernur Erzaldi juga mengungkapkan, kondisi tangki cadangan Pertamina Babel saat ini hanya bermuatan cukup untuk kebutuhan 3 hari, sehingga apabila kuota sudah menipis, pihak Pertamina akan melakukan pembatasan yang membuat antrean di SPBU semakin panjang.

“Dengan pemakaian Pertalite dan Pertamax yang digunakan secara masif untuk pertambangan membuat pasokan terus menipis, sehingga terjadi kenaikan harga di tingkat pengecer dan juga berimbas pada kenaikan harga barang pokok di wilayah tersebut,” ungkapnya.

Selain menyebut kelangkaan BBM di wilayahnya, Erzaldi mendorong BPH Migas untuk mendirikan SPBU Nelayan di beberapa pulau kecil, yang notabene akivitas penduduknya adalah nelayan.

Dengan beroperasinya SPBU Nelayan tersebut diharapkan dapat bermanfaat khususnya untuk kelompok nelayan di sekitar wilayah pesisir, sehingga lebih dekat, lebih mudah, dan aktivitas melaut pun lebih lancar.

Menanggapi hal itu, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyambut positif dan siap mendukung pembangunan SPBU Nelayan tersebut, selagi mendapat dukungan dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Sementara, saat beraudiensi dengan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution, Erzaldi menitikberatkan pada volume storage atau tangki cadangan BBM di wilayahnya, yang butuh peningkatan.

“Yang paling penting sekali adalah berkenaan dengan penanganan stok BBM kami. Jangankan solar, Pertamax saja habis terjual setiap harinya di Babel karena tingginya kebutuhan BBM,” ungkapnya.

Namun, untuk mengatasi permasalahan ini, tidak semudah hanya dengan menambah stok pasokan BBM untuk didistribusikan di Pulau Bangka dan Belitung. Terlebih dahulu harus membangun storage , karena tempat penyimpanan ini masih terbatas.

Harapannya, PT Pertamina dapat menaruh perhatian, agar segera merencanakan penambahan kapasitas storage ini, mengingat Babel akan terus berkembang dari berbagai sektor. Itu terbukti dari meningkatnya penggunaan energi listrik di Babel sebagai daerah pengguna listrik tertinggi di Indonesia, yaitu 11,3%.

Direktur Utama PT. Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution menanggapi pernyataan Gubernur Erzaldi. Dia sepakat ingin bersama mengantisipasi lebih awal, sehingga dapat menyiapkan ketersediaan BBM.

Riwayat dirut yang pernah bertugas di Babel membuat Alfian ingin menyelesaikan permasalahan distribusi dan infrastruktur di Babel. Kapasitas storage dan penanganan suplai untuk Pulau Belitung, katanya dapat dimulai dengan memperbaiki infrastrukturnya terlebih dahulu.

“Akan dilakukan pengecekan lagi, karena terdapat rencana pengembangan dari anak perusahaan di Belitung,” jelas Alfian Nasution.

Selain membahas mengenai kelangkaan BBM dan antisipasi terkait storage tersebut, baik Erzaldi maupun Alfian pada pertemuan sehari itu, juga membahas mengenai kemungkinan pengembangan Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu, yang dipersiapkan sebagai lokasi storage Pertamina. Dan Pertamina berjanji akan menyesuaikan pengembangan di Belinyu. (Diskominfo Babel)

Pemprov Babel Terima Anugerah Parahita Ekapraya

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk ketiga kalinya mendapat penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2020. Anugerah yang diserahkan secara virtual ini, juga diterima 29 provinsi di Indonesia.

Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah menyebutkan, APE ini merupakan apresiasi dari pemerintah pusat terhadap kinerja dan upaya pemerintah daerah dalam pengarusutamaan gender (PUG).

“Kita memberikan kesempatan ya v sama antara laki-laki dan perempuan, baik dalam Demokrasi politik maupun di pemerintahan,” kata wagub, Rabu (13/10).

Di lingkungan Pemprov Babel, tambahnya, sudah ada beberapa jabatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dikomandoi oleh perempuan.

“Keberadaan pemimpin perempuan dalam OPD ini harus terus kita dorong, agar adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan,” imbuhnya.

Wagub berharap, pada tahun 2022 mendatang, Babel bisa naik tingkat dari peraih APE katagori madya menjadi utama atau mentor.

“Anugerah ini semangat bagi kita untuk memacu kinerja dan mendorong pengarusutamaan gender agar nanti bisa mendapatkan penghargaan katagori utama atau mentor,” harapnya.

Ia juga mengapresiasi, kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Babel.

Sementara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan, kesetaraan gender ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Anugerah ini, sebutnya diberikan setiap dua tahun sekali untuk melihat kemajuan pembangunan yang berorientasi pembangunan gender di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Tahun ini, APE dianugerahkan kepada 13 kementerian/ lembaga, 29 provinsi dan 256 kabupaten kota. “Harapan kami ada peningkatan kualitas pelaksanaan pengarusutamaan gender di Indonesia,” ujarnya.

Ia memberikan apresiasi kepada kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang telah peduli dan berkomitmen dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerahnya. (two)

Molen: RTRW Review Lebih Memperjelas Tata Ruang Kota 20 Tahun ke Depan

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Pengaturan kembali atau review terhadap Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2041 merupakan suatu kebijakan untuk mengarah penataan ruang Kota Pangkalpinang yang lebih baik.

Hal ini seperti yang diutarakan Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (11/10) kemarin.

“Tujuan penataan ruang dalam Raperda RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2041 adalah mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai kota perdagangan, jasa, pariwisata, dan industri dengan konsep kota tepi air berwawasan lingkungan,” kata Molen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun.


Dengan demikian, kata dia, di tahun 2017 merupakan masa periodik lima tahun pertama untuk dilakukan peninjauan kembali (PK) atau review RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan agar kualitas RTRW tetap terjaga.


Menurut Molen, terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja yang salah satunya mengatur materi terkait penataan ruang, maka Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun  2011-2030 harus disesuaikan.


Penyesuaian dilakukan peninjauan kembali (PK) atau review RTRW untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan agar kualitas RTRW tetap terjaga.


Untuk menjamin bahwa PK dan Revisi RTRW telah memperhatikan aspek lingkungan hidup, maka telah dilakukan pula penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.


Sehingga, lanjut dia, terjadi perubahan dari revisi menjadi pencabutan untuk menyesuaikan dengan nomenklatur, sistematika, prosedur penyusunan hingga penetapan, dan basis data peta yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan segala peraturan pelaksanaannya.


“Maka nantinya setelah Raperda yang dibahas tersebut telah disahkan menjadi perda, maka Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi,” pungkasnya.(*)