DPRD

Anggota DPRD Babel Nico Plamonia Sosialisasikan Penyebarluasan Perda No.6 Tahun 2019

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Nico Plamonia Utama kembali melakukan sosialisasi penyebarluasan Perda No. 6 tahun 2019 tentang keterbukaan informasi publik di Ballroom Hotel Santika, Senin (10/5/2021).

Dalam kesempatan itu, Nico Plamonia mengatakan, keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan negara.

“Kita semua berhak untuk tahu (informasi yang diinginkan-red), misalnya kita bertanya ke kelurahan untuk meminta data, kalau kelurahan tidak memberikan data itu, kita bisa meminta secara paksa, tinggal lapor ke Komisi Informasi Daerah (KID),” kata Nico.

Namun demikian, dia mengungkapkan, terkadang masyarakat mengalami kesulitan untuk meminta data informasi dengan dalih data tersebut merupakan rahasia negara. Oleh karena itu, menurut dia, perlu diketahui secara jelas kriteria apa saja data yang masuk ke dalam rahasia negara.

“Kalau memang rahasia negara itu memang tidak bisa diganggu gugat, memang ada informasi yang tidak bisa diberikan ke publik, misalnya masalah ketahanan nasional,” terangnya.

“Tapi kalau data yang menerima itu penting, maka itu adalah data publik, misalnya, kalau ada pihak rumah sakit tidak bisa menerima pasien karena ruang full, kita bisa minta datanya,” sambungnya.

Oleh karena itu, dia menjelaskan, tugas DPRD dalam membuat perda ini untuk mewakili masyarakat dalam mendapatkan hak-hak nya, salah satunya keterbukaan informasi publik.

Sementara itu, Ketua KID Babel, Syawaludin menambahkan, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan, karena hak tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.

“Dan itu merupakan hak asasi kita sebagai warga negara, menyangkut hal itu, kita bisa melapor ke Komnas HAM, tetapi sebelum sampai kesana, masih ada lembaga yang mengawal tentang keterbukaan informasi publik, yakni namanya Komisi Informasi,” terangnya. (DEI)

Edy Junaidi Foe Dilantik, Anggota DPRD Babel Kembali Lengkap 45 Orang

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Edy Junaidi Foe akhirnya resmi dilantik menjadi Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sisa masa jabatan 2019-2024 setelah melalui proses pelantikan dan pengucapan sumpah/janji jabatan Pergantian Antarwaktu (PAW) di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (3/5).

Diketahui, Edy Junaidi Foe menggantikan posisi Aditya Rizki Pradana dari Partai Demokrat yang mengundurkan diri dari jabatannya lantaran mengikuti Pilkada di Kabupaten Bangka Selatan pada 2020 lalu.

“Alhamdulillah pada hari ini pelantikan anggota Dewan PAW sudah dipenuhi semuanya, dan tentunya ini akan menambah kinerja dari DPRD Provinsi Babel,” kata Herman kepada wartawan usai acara pelantikan.

Dengan dilantiknya Edy Junaidi Foe, maka diutarakan dia, jumlah anggota DPRD Babel kini lengkap menjadi 45 orang.

“Begitu juga dengan AKD pada hari ini lengkap, mengikuti tata cara yang sudah tercantum di dalam tata tertib,” ujarnya.

Sebelumnya, proses PAW Edy Junaidi Foe di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berjalan cukup lama, hal tersebut diutarakan dia, karena ada kesalahan pada penulisan nama yang bersangkutan.

“Kita maklumi saja, jaman dulu itu kan, administrasi kependudukan itu tidak sebaik pada hari ini, sehingga ada kesalahan penulisan huruf dan sebagainya, sehingga itu lah yang membuat proses PAW ini agak lama,” terangnya. (DEI)

Komisi IV DPRD Babel Harap Sekolah Perempuan Sekuntum Melati Ada di Setiap Kabupaten/Kota

WARTABANGKA, MENDOBARAT– Membidangi sektor pendidikan dan pemberdayaan perempuan perlindungan anak, Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kunjungi sekolah perempuan Sekuntum Melati yang berada di Desa Rukam Kabupaten Bangka. Sekolah perempuan ini hanya ada 2 di indonesia yakni Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pertemuan yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Rukam Kec.Mendo Barat Bangka, Rabu (28/04) turut dihadiri Camat Mendo Barat, Hismunandar serta Pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka.

Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DP3ACSKB Babel, Wardiah menjelaskan Sekolah perempuan Sekuntum Melati dibentuk pada tahun 2020 sebagai desa yang menjadi pilot project yakni desa rukam kabupaten Bangka dan desa jelutung II Kabupaten bangka selatan, untuk sementara ini murid sekolah perempuan desa rukam yang di isi ibu-ibu rumah tangga sebanyak 100 orang lebih dan sekarang bertahan sebanyak 85 orang.

Maksud dan tujuan pendirian sekolah perempuan ini agar kebangkitan ekonomi kita mulai dari perempuan agar kita sama-sama bisa keluar dalam masalah ekonomi keluarga akibat pandemi covid-19 ini. dituntun juga bagaimana ibu tetap menjalankan sebagai ibu rumah tangga, berakhlak mulia dan bisa mengembangkan ilmu yang didapat untuk sebarluaskan disekitar tempat tinggalnya. Dan ikut menggali potensi daerah melalui ketrampilan mereka. Selain itu, terpenting perempuan juga dapat meningkatkan kemampuan dalam ketahanan keluarga.

Disampaikan Jawarno mewakili Komisi IV DPRD Babel bahwa kami sangat bangga terhadap sekolah perempuan ini, karena selama ini yang ada hanya sekolah-sekolah formal saja. Ini perlu diaspresiasi dan didukung apalagi ini hanya ada Dua (2) Provinsi di Indonesia ini.

Sekolah perempuan ini terbentuk pada tahun 2020 dan kita selaku wakil rakyat di pemerintahan wajib untuk membantu karena ini masih banyak membutuhkan sarana dan prasarana untuk aktivitas keberlangsungan belajar-mengajar.

Jawarno mengatakan bahwa sekolah perempuan ini sangat efektif dan efesien jadi diharapkan sekolah perempuan sekuntum melati ini ada di setiap kabupaten/kota yang ada di Bangka Belitung

Turut hadir dalam pertemuan ini antara lain Ust dede Purnama Selaku Wakil Ketua Komisi dan 7 Anggota Komisi IV ( Ranto Sendhu, Dody Kusdian, Marsidi, Toni Mukti, Evi Junita, Johansen Tumanggor dan Fitra Wijaya ) dan Murid-murid Sekolah Perempuan Sekuntum Melati.

Sumber : Publikasi Setwan
Berita : Utari
Fotografer : Supri

DPRD Babel Sampaikan 17 Rekomendasi Terhadap LKPJ Gubernur TA 2020

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyampaikan 17 rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur tahun anggaran 2020 untuk ditindaklanjuti.

“Dari hasil rapat komisi-komisi dengan para OPD dari mitra masing-masing dan kunjungan ke lapangan, DPRD memberikan 17 rekomendasi kepada Pemprov Babel untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki,” kata Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi kepada wartawan usai rapat paripurna di gedung DPRD Babel, Kamis (29/4).

Menindaklanjuti hal tersebut, diutarakan dia, gubernur langsung menginstruksikan Sekda Babel untuk segera mempelajari 17 rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Babel.

“Tujuan kita memberikan rekomendasi adalah agar pemerintah bekerja lebih baik dan pembangunan-pembangunan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga akan menjadi lebih baik,” ujarnya. (DEI)

Berikut 17 rekomendasi DPRD Babel terhadap LKPJ gubernur tahun anggaran 2020 :

  1. BKPSDM 
    a. Terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang dianggarkan untuk pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 100 orang, hanya terealisasi 5 orang saja. Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan kepada Gubernur melalui BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar dapat secara cermat, teliti dan rasional dalam penyusunan perencanaan anggaran khususnya pengadaan ASN, sehingga di masa yang akan datang, anggaran yang telah dialokasikan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

b. Agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di dalam penempatan pegawai, hendaknya dilaksanakan sesuai dengan bidang dan keahlian dari pegawai tersebut.

  1. Dinas Kominfo
    Terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government yang dilaksanakan dengan pembuatan aplikasi pendukung, yang hanya terserap sebesar 65,67% karena waktu pembuatan aplikasi yang tidak mencukupi. DPRD merekomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas Kominfo agar dapat memperhatikan mekanisme dan jangka waktu mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud secara detail sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan output yang maksimal serta tidak menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang besar.
  2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Babel.
    DPRD merekomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan upaya Pengembangan Inovasi-inovasi Pelayanan Perizinan yang dapat digunakan masyarakat dan seluruh stake holder Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis Teknologi dan Informasi, sehingga jangkauan pelayanan perizinan  tidak hanya dilaksanakan secara konvensional saja.
  3. Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
    Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat terus meningkatkan kualitas SDM Aparatur sehingga output pelayanan fungsi dan tugas DPRD dapat terselenggara dengan baik.
  4. Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
    Agar Inspektorat Daerah terlibat aktif dalam memberikan dukunga kajian penyusuna Peraturan-Peraturan Gubernur guna meminimalisir multi tafsir dalam implementasinya.
  5. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
    DPRD merekomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan agar pelayanan pengembangan layanan perpustakaan tidak hanya dilakukan melalui metode pelayanan konvensional atau hanya menyediakan bahan literasi/bacaan saja, namun dapat mendorong penggunaan Perpustakaan yang berbasis Teknologi Informasi sehingga dapat menjangkau kalangan masyarakat yang lebih luas dan mudah diakses.
  6. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
    DPRD merekomendasikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk segera menyelesaikan :
    a. Pengalihan status asset pilar batas daerah Kabupaten/Kota dari Provinsi ke Kabupaten/Kota.
    b. Status kepemilikan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diperoleh dari limpahan provinsi sumatera selatan khususnya sertifikat tanah dan bangunan UPTD.
  7. Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
    DPRD merekomendasikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk :
    a. Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung prokatif berkoordinasi dengan Perangkat Daerah untuk mengusulkan produk hukum daerah yang dibutuhkan mempedomani peraturan perundang-undangan.

b. Biro Hukum proaktif merumuskan implementasi Peraturan Daerah yang telah disahkan yang dijabarkan dalam Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah.

  1. Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
    Kegiatan  Pemanfaatan Rehabilitasi hutan di kawasan APL dinilai tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Begitu juga dengan jarak tanam tumbuh tidak sesuai.
  2. Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
    DPRD menganggap bahwa Program bantuan Bibit lada, Tajar Hidup atau junjung dan Pupuk  dinilai gagal.  Karena Bibit lada yang diberikan kepada masyarakat banyak yang mati. 
  3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
    Mendorong Gubernur untuk serius dalam percepatan pengembangan sector pariwisata, dan mengintensifkan program-program strategis penunjang pengembangan potensi wisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
    a. Perencanaan yang tidak tepat sasaran dalam program kegiatan pemberian bantuan bibit kerapu kepada kelompok penerima karena tidak melihat cuaca dan tempat. 

b. DPRD menilai pemberian mesin tempel kepada nelayan salah sasaran karena penerima  bukan nelayan. DPRD merekomendasikan agar pelaksanaan bantuan-bantuan pemerintah haruslah tepat sasaran dan guna.

  1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
    a. Perlunya Penguatan fungsi pengawasan atas pekerjaan di lapangan agar diperoleh kualitas yang optimal.

b. Menyusun program strategis daerah untuk membuat pelabuhan bongkar muat yang lebih baik sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitas bongkar muat barang.

c. Perlu lebih fokus dalam hal perencanaan dan dalam pencapaian target sasaran, sehingga SILPA tidak besar.

  1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
    a. Pemanfaatan Mineral ikutan harus di jaga eksistensinya agar bisa mensejahterakan masyarakat Bangka Belitung ke depan.

b. BBM dan Gas Elpiji harus diatur dengan baik dalam penyalurannya agar tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat.

  1. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
    a. Segera mengisi kekosongan Kepala Dinas Sosial agar fungsi manajerial pelaksanaan program-program dan kegiatan dapat diselenggarakan dengan baik. 

b. Gudang penyimpanan logistic kedaruratan yang akan didistribusikan ketika bencana/kondisi darurat dapat terus dipantau kualitasnya. 

  1. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
    a. Perlu diperhatikan untuk sarana dan fasilitas penunjang yang ada pada SMA / SMK di seluruh Kabupaten / Kota untuk meningkatkan kualitas pengetahuan peserta didik.

b. Program beasiswa lebih diperjelas lagi terkait regulasi dan aturannya, sehingga dapat diimplementasikan dan dirasakan secara tepat oleh penerima yang benar-benar membutuhkan.

  1. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
    a. Kualitas pelayanan dan kompetensi tenaga kesehatan Rumah Sakit perlu ditingkatkan. 

b. Segera menyelesaikan permasalahan kekurangan bayar/belum selesai pembayaran kepada pihak-pihak yang sudah menyelesaikan pekerjaan di Tahun 2020 yang lalu.

c. Perencanaan dan penganggaran agar diperhatikan lebih baik lagi untuk meminimalisir kurang bayar/tidak terbayarkan kepada para pihak seperti seperti pembayaran gaji.

Soal Izin Tambang di Mengkubung, AMPIPB Gelar Aksi Damai di DPRD Babel

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Penambang PIP Belinyu (AMPIPB) menggelar aksi damai di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (27/4).

Dalam aksinya, puluhan masyarakat tersebut menyampaikan aspirasi terkait permohonan izin untuk melakukan aktivitas tambang khususnya Ponton Isap Produksi (PIP) di Wilayah Mengkubung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat audiensi yang dipimpin oleh Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi didampingi Wakilnya, M. Amin, dan beberapa anggota DPRD Babel, serta turut dihadiri oleh pihak eksekutif dan kepolisian.

Pada kesempatan itu, Juru bicara AMPIPB, Joni mengatakan, belum lama ini aktivitas tambang di wilayah Mengkubung telah dilakukan penertiban oleh Aparat Penegak Hukum (APH), sehingga hal ini berdampak pada hilangnya mata pencaharian para penambang di daerah itu.

“Dalam artian hal ini menimbulkan keresahan masyarakat, apalagi saat ini menghadapi bulan Ramadan, kemudian persiapan menjelang lebaran. Itu yang menjadi persoalan sosial yang ada di Kecamatan Belinyu,” kata Joni saat menyampaikan aspirasinya di ruang banmus DPRD Babel.

Oleh karena itu, dia berharap adanya kebijakan dari pemerintah daerah untuk mencari solusi yang tepat agar permasalahan ini tidak menimbulkan polemik atau konflik yang berkepanjangan antara para penambang dan nelayan.

“Kita berharap sebuah local wisdom, kebijakan setempat yang dimana itu bisa kita sepakati supaya tidak menjadikan polemik penambangan ini menjadi sebuah permasalahan. Padahal kalau kita melihat, kegiatan pertambangan sangat menunjang perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin aktivitas pertambang di wilayah Mengkubung, sebab diutarakan dia, saat ini semua kebijakan dan aturan tentang pertambangan itu sudah diambil alih oleh pemerintah pusat

“Jadi rapat hari ini tidak bisa membuat hitam dan putih, dalam artian, apa yang diinginkan mereka (AMPIPB-red) itu, kita tidak mempunyai kewenangan untuk itu, karena kita tahu seluruh Undang-Undang Pertambangan mulai dari penambangan, perencanaan, izin, dan sebagainya itu ada di pemerintah pusat.

Kendati demikian, dirinya memberikan apresiasi kepada AMPIPB yang telah menyampaikan aspirasinya secara tertib dan damai. “Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang tergabung dalam AMPIPB telah menyampaikan aspirasinya ke lembaga ini, sampai detik ini tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan,” ucapnya. (DEI)

DPRD Apresiasi Prestasi Pemprov Babel Terbaik ke-3 Nasional Terapkan SPBE 2020

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Di era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) boleh dibilang merupakan suatu terobosan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat luas. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Evaluasi SPBE Tahun 2020 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dilakukan terhadap 128 instansi meliputi, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Bangka Belitung berhasil mendapatkan predikat sebagai provinsi dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik ke-3 untuk kategori provinsi di seluruh Indonesia tahun 2020.

Pada evaluasi SPBE ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Babel selaku yang diberikan mandat mengurus sistem pemerintahan berbasis digital mendapatkan indeks sebesar 3,16 dari skala 5.

Pada penilaian tersebut, 106 instansi mendapatkan predikat baik, 18 instansi mendapatkan predikat cukup, 4 instansi lainnya mendapatkan predikat sangat baik.

SPBE juga memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama.

Selain itu, SPBE juga meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Keberhasilan Diskominfo Babel dalam meraih predikat wilayah dengan Penerapan SPBE terbaik nomor 3 menjadi catatan positif bagi DPRD Babel.

Anggota Komisi I DPRD Babel, Nico Plamonia mengucapkan selamat kepada Pemprov. Babel dalam hal ini Diskominfo Babel yang melengkapi prestasi sebelumnya yakni Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 dengan klasifikasi Informatif.

“Ini salah satu komitmen kami (Komisi I DPRD Babel) untuk mendukung reformasi birokasi, khususnya digitalisasi sistem pemerintahan,” tambahnya.

Dengan dukungan Komisi I DPRD Babel di bidang anggaran, dirinya berharap Diskominfo Babel tidak berpuas diri dan membangun sistem yang transparan, membenahi pelayanan publik serta melakukan kemudahan regulasi yang ramah terhadap investasi.

“Sehingga dunia usaha memiliki kepercayaan untuk berinvestasi di Babel,” pungkasnya. (Diskominfo Babel)

Anggota DPRD Babel Nico Plamonia Gelar Sosialisasi Penyebarluasan Perda Nomor 6 Tahun 2019

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Nico Plamonia Utama melaksanakan sosialisasi penyebarluasan Perda No. 6 tahun 2019 tentang keterbukaan informasi publik di Ballroom Hotel Santika, Sabtu (10/4).

“Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan negara. Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di daerah dibutuhkan pedoman yang baku dan jelas,” kata Nico.

Kendati demikian, dia menjelaskan, dengan adanya Perda keterbukaan informasi publik ini, tidak berarti semua informasi harus diketahui atau dibuka secara transparan kepada publik. Oleh karena itu, menurut dia, perda ini sering disalahgunakan tidak pada tempatnya.

“Bukan berarti dengan adanya Perda tentang keterbukaan informasi publik ini artinya semua isi perut di kantor kita harus keluar, tidak semuanya, kemudian tidak semuanya juga hal-hal tertentu tidak boleh diketahui oleh khalayak ramai, apalagi itu menyangkut rahasia negara dan hal-hal lainnya,” kata Nico.

Untuk itu, dikatakan dia, publik harus memilah terlebih dahulu, informasi data yang wajib untuk diketahui atau tidak.

“Kalau wajib tidak layani ada sanksi, perda mengatur sanksi itu, misalnya siapa pun meminta data yang wajib tapi pihak yang bersangkutan tidak memberikan datanya, maka ada sanksinya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Sub bagian Perda Biro Hukum Pemprov Babel, Andi Namandang menambahkan, keterbukaan informasi publik ini merupakan salah satu titik masuk (poin entry) bagi masyarakat untuk melakukan fungsi kontrol kepada lembaga pemerintahan.

“Sebetulnya adanya perda ini ditujukan agar terciptanya keserasian, keseimbangan antara penyelenggara negara dengan masyarakatnya,” jelasnya.

Sebagai informasi, dasar hukum Perda keterbukaan informasi publik ini adalah : UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6): UU No. 27 Tahun 2000: UU No. 14 Tahun 2008: UU No. 25 Tahun 2009: UU No. 12 Tahun 2011: UU No. 23 Tahun 2014: PP No. 61 Tahun 2010: PERMEN Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015, dan PERMEN Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017. (DEI)

Mansah dan Harianto Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Babel

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat paripurna pelantikan dan pengucapan sumpah/janji jabatan Pergantian Antarwaktu (PAW), Mansah dan Harianto menjadi anggota DPRD Babel sisa masa jabatan 2019-2024, Kamis (8/4).

Diketahui, Mansah dilantik menjadi anggota DPRD Babel menggantikan Sukirman dari Partai Nasdem dan Harianto menggantikan Algafry Rahman dari Partai Golkar. Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 161.19-405 Tahun 2021.

“Alhamdulillah Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri tentang peresmian, pengangkatan PAW Anggota DPRD Babel telah diterima, sehingga kita dapat melaksanakan peresmian dan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Babel,” kata Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi saat memimpin rapat paripurna.

Setelah dilantiknya Mansah dan Harianto, maka diutarakan dia, Anggota DPRD Babel saat ini berjumlah 44 orang, dan masih menyisakan satu anggota dewan lagi yang belum dilantik sebagai pengganti Aditya Rizki Pradana dari Partai Demokrat.

“Kalau sebelumnya jumlah anggota kita 42 orang, sekarang menjadi 44 orang, dan tentunya ini kan menambah keluarga besar DPRD Babel di dalam memperbaiki dan menambah pembangunan-pembangunan di provinsi ini menjadi lebih baik,” terangnya.

Untuk itu, dia berharap kepada kedua anggota dewan yang baru dilantik ini agar segera beradaptasi menjalankan tugas dan tupoksinya sesuai dengan penempatan di komisi masing-masing.

“Misalnya mengadakan rapat-rapat dengan mitra sesuai dengan komisi nya, sehingga progres report dari kegiatan-kegiatan yang menggunakan anggaran di OPD itu dapat diketahui sudah berapa persen yang berjalan,” ujarnya. (DEI)

Besok, Mansah dan Haryanto Dilantik Jadi Anggota DPRD Babel

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan menggelar rapat paripurna pelantikan dua anggota DPRD Pergantian Antarwaktu (PAW), Kamis (8/4) besok sekira pukul 09.00 WIB.

Kedua anggota dewan yang akan dilantik tersebut yakni, atas nama Mansah menggantikan Sukirman dari Partai Nasdem dan Haryanto akan menggantikan Algafry Rahman dari Partai Golkar.

“Untuk sementara memang dua anggota dewan ini yang akan dilantik, karena keduanya sudah terbit SK nya,” kata Sekretaris DPRD Babel, M. Haris kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (7/4).

Sementara, dia melanjutkan, untuk saat ini tinggal satu anggota dewan lagi yang belum terbit SK nya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni atas nama Edi Junaidi yang akan menggantikan Aditya Rizki Pradana dari Partai Demokrat.

“Yang satu lagi tersisa yaitu dari Partai Demokrat pengganti Aditya, yakni Pak Junaidi, sampai saat ini SK tersebut belum kami terima dari Kementerian Dalam Negeri,” terangnya.

Dia mengungkapkan, rapat paripurna pelantikan dua anggota dewan ini akan digelar dengan undangan terbatas sesuai dengan ketetapan aturan protokol kesehatan Covid-19.

“Undangan terbatas, pejabat daerah kami batasi, kemudian ada pihak keluarga anggota dewan yang akan dilantik, lalu kami juga mengundang anggota dewan yang diganti, sekarang menjadi Bupati Bangka Barat terpilih, Pak Sukirman dan Bupati Bangka Tengah, Pak Algafry,” pungkasnya. (DEI)

Jelang Ramadan, Ketua Komisi II DPRD Babel Minta Distributor Tidak Naikkan Harga Sembako

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Adet Mastur meminta kepada agen atau para distributor untuk tidak menaikkan harga sembako menjelang Ramadan sampai Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah.

“Jadi jangan sampai menjelang bulan Ramadan, apalagi Covid-19 menjadi alasan mereka untuk menaikan harga sembilan bahan pokok (sembako-red),” kata Adet kepada wartawan di Gedung DPRD Babel, Rabu (7/4).

Adet mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Babel untuk membahas kesiapan stok bahan pokok ini.

“Nantinya kami akan melakukan rapat bersama disperindag provinsi mengenai kesiapan pemerintah terhadap sembilan bahan pokok ini, apakah mencukupi atau tidak,” ujarnya.

“Tetapi berdasarkan hasil rapat kami dengan Bulog beberapa bulan lalu, kesediaan beras, minyak goreng, gula untuk saat sekarang ini masih cukup untuk kebutuhan masyarakat Babel,” sambungnya.

Menurut Politikus PDI Perjuangan ini, saat ini hal yang perlu ditekankan yakni mengenai masalah harga sembako itu sendiri, pasalnya menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri harga sembako biasanya melonjak naik.

“Kami dari Komisi II terus memantau perkembangan harga di pasaran-pasaran yang ada di Provinsi Babel, yang jelas kepada para pengecer ataupun penyalur sembako harus taat dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” terangnya.

“Apabila misalnya ada temuan-temuan dari kami terhadap para pengecer ataupun penyalur ini, kami akan menginstruksikan kepada instansi terkait untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap mereka yang menyalahi aturan tersebut, minimal dari dinas terkait akan menarik kembali izin-izin yang ada di mereka,” pungkasnya. (DEI)