Headline

Pemkab Bangka Terbaik Pertama Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah se-Indonesia

WARTABANGKA, SUNGAILIAT – Pemerintah Kabupaten Bangka kembali meraih penghargaan bergengsi di tingkat nasional. Penghargaan tersebut yaitu Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) terbaik pertama tingkat nasional dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kabupaten Bangka berhasil mengalahkan 415 Kabupaten lain se Indonesia dan penghargaan diserahkan langsung Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo secara virtual, Selasa (4/5).

Ini merupakan kali kedua Kabupaten Bangka masuk dalam nominasi tiga besar tingkat nasional dalam penghargaan PPD. Sebelumnya pada tahun 2020 silam Kabupaten Bangka berhasil meraih peringkat ketiga dalam penghargaan tersebut.

Dikatakan Bupati Bangka, Mulkan SH MH penghargaan tersebut merupakan berkat dukungan serta kerja sama dari seluruh pihak. Sehingga nilai nilai pembangunan daerah dapat tercapai dengan baik meskipun ditengah masa pandemi covid-19.

“Alhamdulillah kita ada peningkatkan prestasi dari tahun kemarin yang hanya menduduki peringkat tiga nasional. Tahun ini kita terbaik nasional dan tugas kita kedepannya untuk mempertahankan prestasi ini,” ujar Mulkan.

Dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bangka mengedepankan unsur pentahelix. Terdiri atas Pemerintah, Masyarakat, Pengusaha, Akademisi, dan Media Masa dalam membangun daerah sehingga dapat terlaksana dan tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala BAPPEDA Bangka Pan Budi Marwoto menjelaskan diraihnya penghargaan tersebut akan memberikan dampak terhadap bantuan Dana Insentif Daerah (DID) yang diperoleh Kabupaten Bangka. Sehingga diharapkan dana bantuan tersebut lebih besar dan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.

“Tahun lalu kita terbaik ketiga nasional dan mendapatkan DID tambahan sebesar sembilan milyar. Jadi tahun ini kemungkinan akan meningkat dengan diraihnya terbaik pertama tingkat nasional,” tutur Pan Budi.

Selain mengumumkan PPD kabupaten terbaik senasional, musrembangnas tersebut juga mengumumkan PPD kota serta provinsi terbaik tingkat nasional. Berikut daftar pemenang PPD sesuai dengan kategori penilaian.

Kabupaten Terbaik :

  1. Bangka
  2. Banggai
  3. Hulu Sungai Selatan

Kota Terbaik :

  1. Semarang
  2. Padang
  3. Bandung

Provinsi Terbaik :

  1. Sumatera Barat
  2. Jawa Barat
  3. Bengkulu

Pemkab Bangka Raih Opini WTP Lima Kali Berturut-turut

WARTABANGKA.COM – Pemkab Bangka kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Ida Farida, SE, MM., Ak, CSFA,CA kepada Bupati Bangka, Mulkan di Ruang Pertemuan BPK di Pangkalpinang, Senin (3/5). Predikat WTP ini diterima, dimana sebelumnya Pemkab Bangka juga mendapatkannya di tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020.

Bupati Bangka, Mulkan, menyatakan penghargaan WTP dari BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan Pemkab Bangka Tahun 2020 yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria. Yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

“Kami mendapatkan WTP karena laporan keuangan yang kami sajikan dianggap memberikan informasi yang akuntabel berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Pemkab Bangka telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan,” kata Mulkan.

Bupati Bangka menyampaikan terimakasih kepada seluruh OPD yang telah berkerja keras, bekerja cerdas dan bekerja cermat dalam mengelola APBD 2020. Bupati berharap kinerja ini bisa terus ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan tahun-tahun berikutnya.

Wakil Bupati Bangka, Syahbudin, menegaskan bahwa WTP memang merupakan target kami. Misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berbasis IT” adalah sandarannya. WTP yang diraih harus dapat menjadi pendorong untuk terus membangun budaya pengelolaan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel dan tentu saja harus berorientasi pada hasil.

“Kejujuran dan keikhlasan harus menjadi prinsip utama bagi siapa pun yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Dengan kejujuran dan keikhlasan, pengelolaan keuangan akan berada pada jalurnya dan terhindar dari kesalahan pengelolaan keuangan daerah,” ucapnya.(adv/Zen)

Gubernur Pimpin Sertijab dari Plh Bupati kepada Bupati Bangka Barat

WARTABANGKA, MUNTOK – Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari Plh. Bupati Bangka Barat, Drs. Muhammad Soleh, M.Ap kepada Bupati Bangka Barat, H. Sukirman, S.H, digelar di Rumah Dinas Bupati Bangka Barat, Rabu (28/4). Sertijab dipimpin oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan.

Selain sertijab, acara ini juga diisi dengan
pelantikan ketua TP PKK, ketua Dekranasda, ketua pengukuhan Bunda PAUD kabupaten Bangka Barat tahun 2021 yang dilakukan oleh Ketua TP PKK Provinsi Bangka Belitung, Hj. Melati Erzaldi kepada Hj. Rosmala Sukirman.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming, SE, Ketua DPRD, Marudur Saragih, Kapolres, AKBP Fedriansah, Dandim 0431/BB, Letkol Inf. Agung Wahyu Perkasa, ketua Pengadilan Negeri Mentok, Erica Mardaleni, kepala OPD di lingkungan Pemkab Babar dan segenap tamu undangan lainnya.

Setelah dilantik menjadi Bupati Bangka Barat, H. Sukirman menjelaskan dalam waktu enam bulan ke depan ia tidak akan melakukan perombakan terhadap kepala OPD di lingkungan Pemkab Bangka Barat.

Menurutnya, ia akan tetap memberdayakan kepala OPD yang lama. Namun, apabila ada jabatan kepala OPD yang kosong, tentunya ia akan mengisi jabatan tersebut sesuai dengan mekanismenya.

” Saya pikir kita akan menempatkan sesuai yang tepat pada tempatnya dan kemampuan mereka masing-masing. Kita ingin semua OPD berpacu memanfaatkan waktu yang tersisa ini karena tidak boleh seperti pola pola lama. Kita harus bekerja cerdas, tangkas dan tuntas kira kira seperti itu,” jelas Sukirman.

Lalu, terkait dengan program Bangka Barat Sehat, dalam waktu 10 hari, ia akan segera melaunching program tersebut.

” Suka atau tidak suka kita kan melewat waktu sampai 100 itu ada tahapnya kan. Hari ini tadi yang kami sampaikan 10 hari insyaallah kami akan launching program Bangka Barat sehat dengan KTP. Insyaallah nanti beserta BPJS akan menanggung masyarakat Bangka Barat kaya maupun miskin,” sebut Sukirman.

Sementara itu, Muhammad Soleh, M. Ap mengatakan prosesi serah terima jabatan yang telah disaksikan beberapa saat yang lalu merupakan rangkaian tak terpisahkan dari kegiatan pelantikan bupati dan wakil yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2021 lalu yang dilaksanakan di Pangkalpinang dan dipimpin langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Pada kesempatan yang sama, ia juga mengucapkan selamat kepada H. Sukirman SH sebagai bupati Bangka Barat dan Bong Ming Ming sebagai wakil bupati Bangka Barat periode 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.19-355 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

” Saya juga turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bangka Barat yang telah bersama-sama mensukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati Bangka Barat beberapa waktu yang lalu sehingga proses pemilihan tersebut dapat berjalan tertib aman lancar dan kondusif,” kata Soleh dalam sambutannya.

Lanjut, dijelaskan Soleh, ia menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak yang telah membantu dirinya selama 37 hari terhitung sejak tanggal 23 Maret 2021 yang lalu hingga hari ini, tepat selama 37 hari tugasnya sebagai Pelaksana Harian Bupati Bangka Barat telah ia laksanakan berdasarkan radiogram Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 027/0169/I1 tahun 2021 tanggal 18 maret 2021.

” Dengan adanya acara serah terima jabatan pada hari ini, maka menandai Paripurna nya tugas saya selaku pelaksana harian Bupati Bangka Barat Dalam mengemban amanah dan kepercayaan yang telah diberikan untuk menjalankan birokrasi pemerintahan di Bangka Barat selama masa transisi sebelum kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih secara resmi dilantik,” ujar Soleh.

Selanjutnya, dalam mengemban amanah sebagai pelaksana harian bupati, kata Soleh, dirinya selalu senantiasa berupaya secara optimal untuk menjalankan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten serta berupaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk pula memastikan menjalankan oleh pemerintahan agar tetap berjalan dengan baik dan lancar.

” Selalu mematikan beberapa waktu belakangan ini penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan angka yang cukup signifikan. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian kita bersama sebab penanganan penyebaran covid-19 ini merupakan tanggung jawab bersama dan harus benar-benar dilakukan secara optimal. Penerapan protokol kesehatan harus tetap dipertahankan sebab ini belum berakhir,” ungkap Soleh.

” Kewaspadaan dan komitmen bersama harus benar-benar diterapkan untuk meminimalisir penyebaran covid-19 agar tidak semakin meluas. Akhirnya saya mengajak seluruh stakeholder terutama dari kalangan aparatur sipil negara di Kabupaten Bangka Barat untuk senantiasa mendukung serta membantu jalannya roda pemerintahan di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati Bangka Barat yang baru yakni Bapak Sukirman dan Bapak Bong Ming Ming,” tukas Soleh. ( IBB/ADV )

Terpapar Covid-19, Anggota DPRD Bangka Meninggal Dunia

WARTABANGKA, SUNGAILIAT – SA, Anggota DPRD Kabupaten Bangka meninggal dunia, Senin (19/4) di RSUP Ir Soekarno Desa Air Anyir. Politisi PDI Perjuangan ini meninggal dunia karena terpapar Virus Corona.

SA menghembuskan nafas terakhir, Senin (19/4) Pukul 11.20 WIB.

Juru Bicara Satgas covid-19 boy Yandra menjelaskan, sebelum positif covid-19, SA sempat perjalanan dinas luar dari Palembang. Saat tiba di Bangka, SA menderita sesak dan batuk.

“Lalu berobat di RSUD Depati Bahrin Sungailiat pada Tanggal 7 April dan Tanggal 8 April dilakukan TCM ternyata hasilnya positif Covid-19,” kata Boy Yandra.

Karena kondisi semakin memburuk, SA lalu dirujuk ke RSUP Ir Soekarno Desa Airanyir Kecamatan Merawang dan dirawat di Ruangan Covid 2 Nomor 13.

“Tadi pukul 11.20 WIB meninggal dunia dan akan di makamkan di Perkuburan Yayasan Damai Kecamatan Pemali,” ucapnya.

SA merupakan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang meninggal dunia ke 36 di Kabupaten Bangka.(Zen)

DPRD Bangka Barat Sampaikan 16 Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2020

WARTABANGKA, MUNTOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat melaksanakan rapat paripurna di Gedung Mahligai Betason II, Selasa (6/4). Agenda paripurna ini terkait penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Bangka Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangka Barat tahun 2020.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Babar, Marudur Saragih dan dihadiri oleh Plh. Bupati Bangka Barat, Muhammad Soleh, Wakil ketua I, H. Oktoraszari, Wakil ketua II, Miyuni Rohantap, anggota DPRD Bangka Barat, kepala OPD di lingkungan Pemkab Bangka Barat, dan segenap tamu undangan lainnya.

Sekretaris DPRD Bangka Barat, Amir Hamzah saat menyampaikan laporan mengatakan ada 16 rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Bangka Barat tahun 2020.

Yang pertama adalah dinas kesehatan. Didalamnya disebutkan perlu diperhatikan dalam permasalahan kurangnya mobil ambulans di puskesmas yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

Oleh karena itu, perlu dianggarkan untuk penambahan mobil ambulans pasien yang akan dirujuk ke luar Bangka Barat cepat ditangani. Ambulans PCR perlu dimaksimalkan penggunaannya sesuai dengan peruntukannya.

“Kualitas SDM di bidang pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan dalam melayani masyarakat,” kata Amir.

Yang kedua adalah dinas pendidikan dan olahraga. Menurutnya, kerja sama sekolah swasta dan negeri perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas guru di Kabupaten Bangka Barat dan honorer gaji guru.

“Pembayaran ustaz dan ustazah perlu diutamakan dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan perluu ditingkatkan,” jelas Amir.

Lalu, Amir melanjutkan untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM), penerimaan tenaga Pegawai Harian Lepas (PHL ) perlu di pertimbangkan sesuai dengan tupoksi yang dibutuhkan serta tenaga yang proses rekrutmennya harus profesional dan terbuka.

Lanjut, beberapa OPD lainnya juga ikut dalam butir rekomendasi. Salah satunya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ( BP2RD ) Babar dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPMPTSP).

“Peningkatan PAD dari segala Sektor dengan menggali sumber potensi PAD yang baru dan jaminan investasi agar mempermudah perlindungan usaha bagi pelaku usaha dalam kaitan menerbitkan Izin Usaha sesuai aturan yang berlaku,” sebutnya.

Selain itu, untuk dinas lingkungan hidup daerah. Pihak DPRD menilai DLH masih lemah melindungi serta mengawasi Taman Hutan Raya (Tahura) Menumbing yang merupakan salah satu aset penting bagi Bangka Barat.

“Dinas lingkungan hidup, pemerintah daerah masih lemah dalam perlindungan dan pengawasan di kawasan Taman Hutan Raya di Bukit Menumbing. Pengawasan dampak lingkungan terhadap kegiatan usaha tambak udang di daerah juga masih lemah,” imbuh Amir.

Sementara itu, Plh. Bupati Bangka Barat, Muhammad Soleh menjelaskan rekomendasi yang disampaikan DPRD ini merupakan masukan kepada pemerintah daerah guna penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dimasa yang akan datang.

Untuk itu, pemerintah daerah akan terus berupaya melakukan pembenahan terhadap hal-hal yang dipandang kurang dan meningkatkan yang dipandang cukup baik di masa yang akan datang.

Selanjutnya, dikatakan Amir, rekomendasi atas LKPJ merupakan bentuk perhatian besar dan apresiasi tinggi dari DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah yang akan menjadi sebuah acuan guna keberlangsungan dan kesinambungan roda pembangunan dan pemerintahan.

“Rekomendasi ini akan menjadi catatan dan perhatian kita bersama ke depannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semoga melalui rapat paripurna ini kita dapat semakin berkomitmen bersama untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta berpartisipasi aktif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah secara optimal di Kabupaten Bangka Barat Negeri Sejiran Setason ini,” tutup Soleh. ( IBB/ADV )

Bang Ayi: Penyuluh Keamanan Pangan Jadi Pilot Project Majukan UKM Bateng

WARTABANGKA, KOBA – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Bangka Tengah (Disperindagkop Bateng) menggelar kegiatan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) bagi para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Hotel Osela, Kecamatan Pangkalanbaru, Selasa (16/3).

Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Bateng, Algafry Rahman ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu dan keamanan serta kualitas tampilan di produk-produk rumahan untuk industri UKM.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman menyampaikan para pelaku usaha rumahan harus mulai berbenah dan serius dalam memasarkan produknya.

Menurutnya, peserta yang hadir dalam acara merupakan orang-orang yang beruntung karena dapat mendapatkan referensi serta ilmu yang akan diberikan oleh narasumber.

“Saya tekankan kepada seluruh peserta untuk terus berinovasi terhadap produk-produk yang dihasilkan mulai dari tampilan kemasan sampai dengan rasa dan ciri khas karena produk rumahan tersebut harus akan di jual ke pasar baik lokal maupun nasional bahkan bisa tembus internasional,” ucap pria yang biasa disapa Bang Ayi ini di hadapa peserta.

Ia menambahkan orang yang berhasil dan sukses tidak ada yang kebetulan semuanya dimulai dari usaha dan kerja keras. Penyuluh Keamanan Pangan atau PKP ini, katanya, merupakan pilot projects untuk kemajuan industri rumahan.

“Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang ada dan jangan setengah-setengah harus tetap fokus dan serius minimal kita bisa bersaing dengan produk-produk lokal di Kabupaten lain,” ungkapnya.

“Dan saya minta kepada disperindagkop untuk terus memberikan pendampingan dalam koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat karena saya memiliki keinginan untuk memunculkan produk UKM kita di waralaba Alfamart,” tandasnya. (ADV/RN)

Bupati Bangka Tengah Serahkan SK Kepala Lingkungan dan Ketua RT se-Kelurahan Koba

WARTABANGKA, KOBA – Bupati Bangka Tengah (Bateng), Algafry Rahman menyerahkan surat keputusan (SK) pengangkatan 24 Kepala Lingkungan (Kaling) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Selasa (16/3). Prosesi penyerahan SK berlangsung di aula pertemuan Kantor Kelurahan Koba.

“Alhamdulillah. Kami ucapkan selamat menjalankan tugas sebagai kaling dan ketua RT di Kelurahan Koba. Saya berharap kaling dan ketua RT menjadi perpanjangtanganan dari Pemerintah Kabupaten Bateng dalam menyerap aspirasi masyarakat,” kata Algafry dalam sambutannya.

Menurut dia, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, harus dimasukan dalam perencanaan pembangunan kelurahan, kecamatan dan kabupaten jangka pendek, menengah dan panjang.

“Semua pembangunan harus di rencanakan dengan dasar aspirasi masyarakat, bukan kegiatan siluman atau muncul tiba-tiba dalam anggaran belanja kelurahan,” jelas pria yang sering disapa Bang Ayi.

Peranan RT dan kaling, kata Bang Ayi sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah Bateng. Ia juga akan terus memperhatikan kesejahteraan kaling dan ketua RT se-Bateng melalui anggaran tunjangan ataupun honor.

“Ke depan, kesejahteraan kaling dan ketua RT terus kita perhatikan,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Lurah Koba, Syapril mengatakan jumlah kaling yang mendapatkan SK hari ini sebanyak 4 orang dan ketua RT nya 20 orang. SK tersebut Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 4 Januari 2021, dengan tunjangan atau honor Rp850 ribu per bulan.

“Masa jabatan mereka selama lima tahun, terhitung tahun 2021 hingga tahun 2025,” kata Sapril.

Salah seorang Kaling, Erwin mengucapkan terimakasih kepada Bang Ayi secara langsung memberikan SK jabatan kepadanya. Ia akan bekerja profesional, dan loyal kepada pimpinan.

“Amanah ini akan kami jalani dengan baik. Sesuai tugas dan fungsi, kami akan menjadi ujung tombak membawa kamajuan Bumi Selawang Segantang,” ungkap Erwin.

Pantauan awak media, selain kaling dan ketua RT tersebut. Bang Ayi juga secara simbolis memberikan SK jabatan Penghulu TMT 4 januari 2021, dengan honorarium sebesar Rp1,3 juta/bulan. Mereka menerima honorarium langsung 2 bulan, yakni bulan Januari dan Februari 2021.

Kegiatan yang dihadiri Sekretaris Camat Koba, Rina Loren, Bhabinkamtibmas Lurah Koba, Brigadir Antonius dan tokoh masyarakat koba tersebut berjalan lancar. (ADV/RN)

Diduga Takut karena Hamili Adik Ipar, Seorang Pria di Sungailiat Nekat Gantung Diri

WARTABANGKA, SUNGAILIAT – Me (39) warga Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka ditemukan tewas dalam kondisi tergantung di kawasan Limbang Jaya, Kelurahan Surya Timur, Kamis (25/2) pagi.

Diduga, Me nekat mengakhiri hidup karena ketakutan usai menghamili adik iparnya sendiri yang masih di bawah umur.

Kapolsek Sungailiat, Iptu Rene Z saat dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya kejadian penemuan seorang pria gantung diri yang dilaporkan masyarakat setempat. 

“Iya benar, ada warga yang gantung diri, anggota identifikasi Polres Bangka bersama anggota Polsek Sungailiat sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait hal ini,” kata Iptu Rene.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dan keterangan saksi-saksi, korban ditemukan saksi Mu (56) sekitar pukul 07.30 WIB saat hendak pergi bekerja ke kebun.

Sedangkan dari keterangan istri korban Is (32) diketahui korban melakukan aksi gantung diri lantaran takut sudah menyetubuhi adik ipar korban yang masih di bawah umur atas nama Ic (16) hingga hamil 7 bulan. 

“Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan ditubuh korban, diduga korban murni meninggal karena gantung diri dengan durasi delapan hingga 12 jam sebelum ditemukan,” jelas Iptu Rene.(*/zen)

Hasil Rapid Antigen, Ratusan Santri Ponpes Islamic Centre Sungailiat Positif Covid-19

WARTABANGKA, SUNGAILAT – Sebanyak 126 orang di Pondok Pesantren Islamic Centre Sungailiat terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil tes antigen.

Juru Bicara Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Bangka Boy Yandra mengatakan, 126 orang yang dinyatakan positif Covid-19 itu adalah santri, ustaz dan juru masak dan merupakan hasil penelusuran (tracing) dari 329 orang di pesantren tersebut.

“Sebanyak 126 orang di pesantren positif Covid-19. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis dari Rumah Sakit Medika Stania,” kata Boy Yandra, Minggu (14/2).

Kata dia, pada Senin (15/2) dijadwalkan dilakukan tes swab oleh dinas kesehatan bagi yang dinyatakan positif hasil tes antigen.

Munculnya penyebaran Covid-19 di lingkungan pesantren itu, kata Boy Yandra, setelah ada dua santri yang masuk setelah selesai liburan dan diketahui positif.

“Penelusuran dengan melakukan tes antigen kepada dua orang terdekat dari santri yang baru masuk itu dan hasilnya juga positif,” katanya.

Untuk mencegah penyebaran virus, kata dia, yayasan pesantren dan Rumah Sakit Medika Stania melakukan karantina dengan membagi empat blok, masing-masing blok pertama bergejala berat, blok kedua setengah bergejala, blok orang tanpa gejala serta blok yang diketahui sehat atau negatif.

“Saya melihat, standar operasional prosedur yang diberlakukan oleh yayasan di pesantren itu sudah cukup baik, namun karena virus tidak nampak dan cepat penyebarannya sehingga ditemukan kasus Covid-19 yang jumlahnya cukup banyak,” ujarnya.(*/zen)

Jaksa Tetapkan Tiga Tersangka Baru Kasus Korupsi PT BPRS Cabang Muntok

WARTABANGKA, MUNTOK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok, Rabu (10/2). Ketiganya merupakan pegawai PT BPRS yakni IF, JR dan RS.

“Sudah ada penetapan pengembangan dari kasus PT BPRS Bangka Belitung Cabang Muntok. Tersangka berinisial IF, staf legal dan remedial. JR, staf legal dan RS mantan kabag marketing,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Bangka Barat, Agung Dhedi Dwi Handes saat konferensi pers di Aula Kejari Bangka Barat.

Dia mengatakan pihaknya saat ini tengah memfokuskan penanganan terhadap tiga tersangka tersebut. Untuk perannya, ketiga tersangka ini sudah sangat jelas melakukan pelanggaran SOP dalam kegiatan fasilitasi pinjaman modal kepada nelayan dan pembiayaan fiktif yang melanggar prinsip kehati-hatian.

“Secara spesifik karena ini bagian legal dan tanggung jawabnya adalah melakukan transaksi jaminan karena di sini kan banyak pembiayaan pembiayaan efektif tanpa adanya agunan atau jaminan. Dan nasabahnya di sini juga kan fiktif. Mereka yang transaksi,” jelas Agung.

Saat ini, dijelaskan Agung untuk ketiga tersangka ini, pihaknya belum melakukan penahanan dan hanya melakukan pemeriksaan. Sedangkan dari kasus ini, mantan Kepala PT BPRS Cabang Muntok, Kurnia Tiyah Hanum dan mantan kabag operasional, Metaliyana telah divonis hakim masing–masing 6, 6 dan 4 tahun penjara. ( IBB )