Pemerintahan

Wakil Rakyat Babel Jaring Aspirasi, Siap Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Guna Mewujudkan Keadilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, gerak cepat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) secara serentak mendengar, menjaring, menyerap, menghimpun serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan turun gunung melalui masa Reses.

Reses merupakan amanah konstitusi yang dilaksanakan wakil rakyat di luar masa sidang terhadap konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Hasil reses yang akan dituangkan sebagai bahan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD di dalam pelaksanaan pembangunan serta menentukan arah kebijakan pembangunan kedepan, sesuai dengan kewenangan yang ada di Pemerintah Provinsi Babel.

Pentingnya pelaksanaan Reses yang dilaksanakan seluruh pimpinan serta anggota DPRD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya antara lain, Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Reses tahun sidang III masa sidang I dilaksanakan terhitung sejak tanggal 11-16 Oktober 2021.

Dengan mengusung tema “Rela Menjadi Jembatan Penyambung Aspirasi Rakyat Bangka Belitung”, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi, S. Sos, bertekad dan berjuang untuk memastikan terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam keberlangsungan pembangunan daerah dan negara.

“Jangan khawatir, negara hadir di sini untuk memberikan solusi bagi masyarakat agar semua persoalan itu nantinya dapat di atasi dan terealisasi,” kata Politisi PDI Perjuangan Dapil Bangka itu.

Reses dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota se-Babel, terwujudnya kerja yang lebih efisien dan efektif terus digencarkan para wakil rakyat Babel.

Terbukti, pelaksanaan reses berhasil menghimpun berbagai aspirasi dari masyarakat. Antara lain, peningkatan pembangunan infrastruktur, sektor perekonomian, sektor pertanian dan perkebunan, sektor pendidikan, sektor kelautan perikanan hingga sektor pariwisata.

Tak hanya itu, berbagai aspirasi yang diharapkan masyarakat dihadapan wakil rakyatnya, seperti bantuan bibit untuk pertanian dan perkebunan.

Selain itu juga, bantuan pembiayaan modal usaha, fasilitas pendidikan, kesejahteraan guru, kesejahteraan masjid serta pembangunan akses jalan, peningkatan jalan, lampu penerang jalan serta pembangunan sarana dan prasarana publik.

Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Herman Suhadi, Sos, memandang penting perhatian dari pemerintah terhadap sektor Pertanian dan perkebunan didalam pemulihan perekonomian masyarakat pasca pandemi covid-19, seperti bantuan bibit sawit untuk masyarakat.

“Sawit sangat berpotensi besar terhadap Peningkatan ekonomi dan hari ini alhamdulillah dengan harga yang cukup baik. Kita DPRD sangat mendukung. sehingga Insyaallah kita akan memperjuangkan aspirasi ini di APBD Provinsi Babel,” terangnya.

Wakil Ketua II DPRD Bangka Belitung, Muhammad Amin, SE, berharap dan terus memotivasi pemuda agar dapat menjadi ujung tombak disektor pertanian dan sebagai pelopor pembangunan dalam meningkatkan perekonomian daerah.

“Seorang petani milenial dapat menjadi agen perubahan. Dengan semangat dan jiwa muda yang dimiliki serta cakap dalam penggunaan teknologi. Kedepan kita yakin generasi milenial ini dapat membangun desa menjadi lebih maju,” tandas Politisi Gerindra Dapil Bangka Selatan itu.

Sektor Pendidikan menjadi perhatian serius Wakil Ketua III DPRD Bangka Belitung, Amri Cahyadi, ST. MM.

Pasalnya, Pendidikan mempunyai peranan penting dalam melahirkan generasi yang berkarakter, handal dan berdaya saing dalam menatap kehidupan kedepan yang lebih baik.

Saat melaksanakan Reses, berbagai aspirasi yang ditampung dan akan ditindaklanjuti, antara lain, terkait Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) 2021 pada sistem zonasi, sistem pembelajaran secara daring (online), fasilitas sarana dan prasana pendidikan maupun kesejahteraan para guru.

“Aspirasi tersebut akan diperjuangkan, yang pastinya ini akan menjadi pokok -pokok pikiran DPRD yang akan diparipurna dan disingkronkan dengan hasil Musrenbang desa, kemudian menjadi kebijakan daerah di APBD kita,” pungkas Politisi PPP Dapil Bangka itu.

Ketua Komisi I DPRD Babel, Hellyana, SH, menerangkan bahwa, segala aspirasi masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi akan di perjuangkan dan akan dijadikan sebagai bahan Pokok-Pokok pikiran DPRD.

“Kami akan memperjuangkan apa yang telah di aspirasikan kepada kami, juga akan kami pilah mana yang masuk ranahnya provinsi dan mana ranah kabupaten. Bila ada aspirasi yang ternyata wewenangnya ada dikabupaten akan kami sampaikan kepada kawan-kawan DPRD kabupaten,” terang Hellyana, Legislator PPP, Dapil Belitung dan Belitung Timur itu.

Ketua Komisi II DPRD Bangka Belitung, Adet Mastur, SH, MH, akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

“Kami telah berusaha memperjuangkan anggaran-anggaran provinsi, untuk tahun ini ada pembuatan DED (detail enginering desain) pemandian Air Keretak dan Insyallah, juga pembangunan dan pengerukan alur air Desa Keretak ini sudah masuk ke dalam APBD tahun 2022 sebesar tiga miliar rupiah,” pungkas Politisi PDI Perjuangan Dapil Bangka Tengah itu.

Ketua Komisi III DPRD Bangka Belitung, Efredi Effendy menjelaskan, bahwa mitra komisi III antara lain, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BUMN (termasuk pertamina dan PT Timah) hingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk itu dia mengarahkan kepada peserta reses untuk menyampaikan berkaitan dengan pembangunan sesuai mitra kerja.

“Ditahun sebelumnya di Semabung Lama, ada yang mengusulkan perbaikan jalan setapak, Alhamdulillah bisa diakomodir tetapi tidak semua, karena memang tidak bisa dari TAPD, dengan alasan sebagian jalan bukan kewenangan provinsi tetapi kota,” jelas legislator Dapil Kota Pangkalpinang itu.

Ketua Komisi IV DPRD Babel, H. Jawarno, mengatakan, semua usulan yang didapatkan akan tetap ditampung, namun nanti dalam tindakannya akan diseleksi kembali menurut skala prioritas.

“Karena motivasi kita di DPRD untuk terus memajukan sektor pendidikan di Bangka Belitung. namun nanti dalam tindakan menyangkut dana anggaran, kita akan lihat menurut skala prioritas, mana yang lebih penting, mana yang belum,” imbuh, Legislator Gerindra Dapil Bangka itu. (*/adv)

Masyarakat Antusias Ikuti Gebyar Vaksinasi DPRD Babel

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Sebagai bentuk kepedulian dan perhatian DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terhadap kesehatan masyarakat beserta seluruh pegawai, Sekretariat DPRD Babel menggelar Gebyar Vaksinasi, di halaman parkir Gedung DPRD Babel, Jumat ( 1/10).

Kegiataan yang diinisiasi DPRD Babel ini merupakan bentuk atas kepedulian dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat dan mempercepat target vaksinasi di Babel.

Gebyar Vaksinasi yang dilakukan pun berjalan lancar dan sukses.

Terbukti, sejak pukul 08.00 wib, tampak ratusan masyarakat beserta pegawai sekretariat DPRD antusias mengikuti vaksinasi tersebut dengan 300 dosis vaksin yang disiapkan.

Ketua DPRD Babel Herman Suhadi, bersama Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Percepatan Vaksinasi Brigjen Pol Umar Dani, Danrem 045/Garuda Jaya, Brigjen TNI M Jangkung Widyanto dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Babel, dr Andri Nurtito dan Wakil Ketua DPRD Babel Amri Cahyadi, melakukan peninjauan langsung ke tempat proses vaksinasi dan memberi semangat kepada masyarakat  yang mengikuti vaksin dan petugas kesehatan.

“Ini bentuk peduli kita terhadap keberadaan Covid -19 di Bangka Belitung ini, sehingga kita ikut membantu masyarakat, dengan penyediaan fasilitas (gerai) vaksinasi. Paling tidak minimal masyarakat di lingkungan sekretariat pemprov ini mendapat pelayanan vaksinasi,” ujar Ketua DPRD Bangka Belitung, Herman Suhadi, S. Sos.

Politisi PDIP ini berharap, berharap bahwa seluruh pegawai di sekretariat DPRD, baik ASN, tenaga honor, baik tenaga ahli, staf ahli dewan, maupun masyarakat di lingkungan sekretariat DPRD, agar dapat menjadi Pelopor dalam vaksinasi.

Sehingga kegiatan Gebyar Vaksinasi DPRD dalam mendukung upaya pemerintah tercapainya percepatan vaksinasi di masyarakat Bangka Belitung segera terwujud.

Menurutnya, dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid 19 ada dua cara yang pertama, ikuti proses dan yang kedua vaksinasi.

“Target kita 300 dosis, terima kasih kepada pak kepala dinas kesehatan yang sudah menyediakan vaksinator. Seandainya yang datang melebihi target, kita akan berkoordinasi untuk meminta vaksin tambahan,” katanya.

Lebih jauh ia menjelaskan, berdasarkan data yang didapatkan, hingga hari ini, tingkat vaksinasi di Bangka belitung telah mencapai 49,91 persen.

Sedangkan, untuk kabupaten kota yang terbaik Kota Pangkalpinang berada di titik 68 persen, kemudian untuk tingkat level PPKM Bangka Selatan berada di level 2, sementara Kabupaten Bangka induk berada di level 4 dan kabupaten kota lainnya berada di level 3.

“Target 300 tercapai berarti kalau di sini dapat 300, target kita mengejar 50 persen untuk Babel tercapai pada hari ini. Bapak/ibu setelah pulang dari kegiatan ini setelah sampai di rumah mohon sampaikan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu baik,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Percepatan Vaksinasi Brigjen Pol Umar Dani, sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Babel dalam mempercepat cakupan vaksinasi di Babel.

“Provinsi Babel sudah menduduki peringkat 5 secara nasional untuk capaian vaksinasi. Namun, kita harus bekerja keras terus untuk mencapai 70 persen populasi penduduk di Bangka Belitung. Target yang harus divaksin di Babel yaitu 1.137.228 orang. Insyaallah hari ini sudah bisa 50 persen,” kata Brigjen Pol Umar Dani.

Tak hanya itu, Kepala Satgassus juga mengingatkan pentingnya vaksinasi, sehingga agar masyarakat tak ragu untuk divaksinasi.

Sebab, katanya, vaksin aman, halal dan menyehatkan.

“Bagi keluarganya, tetangganya, kerabatnya yang belum divaksin, mohon disampaikan, diajak vaksinasi, segera mengunjungi gerai vaksin yang telah disediakan,” harapnya.

Pelaksanaan Gebyar Vaksinasi Oleh DPRD Bangka Belitung, bertepatan dengan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2021.

Di kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi, mengatakan bahwa Kesaktian Pancasila penting.

Sehingga katanya, momen peringatan Hari kesaktian Pancasila dapat dijadikan sebagai pemicu semangat.

Dan mengajak kepada seluruh pihak dan masyarakat untuk bersama-sama dan bergotong royong dalam memerangi dan penanganan pengaruh akibat pandemi Covid -19, salah satunya dengan vaksinasi.

“Semangat dari Pancasila itu salah satunya gotong-royong kita untuk bekerja sama menuntaskan pengaruh Pandemi Covid-19. Artinya tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah saja tapi seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya DPRD harus mendukung program itu, hari ini kita laksanakan,” ungkapnya.

Salah satu peserta Gebyar Vaksinasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Babel yakni, Anggota DPRD Babel, Toni Mukti beserta istri sangat mengapresiasi kegiatan tersebut dan saat dilakukan vaksin tidak merasakan apa-apa.

“Tidak ada gejala apa-apa, biasa saja. Seperti suntik biasa, malah saya merasakan enjoy lebih tenang, lebih yakin merasa lebih terlindungi,” jelasnya.

Ia mengimbau, kepada seluruh masyarakat untuk ikut vaksinasi.

Pasalnya, vaksin sangat baik bagi kesehatan dalam melindungi dan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Ini upaya atau ikhtiar. Buktinya kondisi saya sakit seperti ini saja saya vaksin. Paling tidak ini pencegahan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19,” ungkapnya. (*/Publikasi Setwan DPRD Babel)

Wujudkan Pencapaian Target Nasional, Sekretariat DPRD Babel Gelar Vaksinasi Gratis

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), bakal menggelar vaksinasi gratis, Jumat (1/10) mendatang. Vaksinasi dilakukan sejak pukul 08.00 wib hingga selesai, di pelataran parkir Gedung DPRD Babel.

Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi mengatakan, vaksinasi gratis dilaksanakan guna mendukung percepatan vaksinasi secara nasional, khususnya di Babel.

“Antusiasnya memang kurang, ini bisa dilihat dari kegiatan yang sempat dilakukan partai kami, serta organisasi lainnya,” kata Amri usai rapat Badan Anggaran, Rabu (29/9).

Amri menyampaikan, kurangnya minat masyarakat ini tidak hanya di Kota Pangkalpinang atau daerah lainnya disebabkan beberapa hal, seperti ketakutan akan efek setelah suntik yang diterima masyarakat selama ini.

“Ketakutan akan halal atau tidak vaksin yang disuntikkan, lalu beranggapan tidak penting sertifikat vaksin sebab tidak bepergian. Waktu itu di partai saja di Pangkalpinang, dari 1000 hanya tercapai 600 orang, itu pun bukan dari Pangkalpinang tapi daerah sekitarnya seperti Kace, Bakam dan lainnya,” tuturn Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Babel itu.
 
“Hal ini yang harus dihilangkan pemahamannya, vaksin ini penting untuk menjaga diri sendiri dan orang lain, terutama orang di dekatnya. Jika sudah vaksin ada kekebalan tubuh, agar tidak mudah terpapar Covid-19,” imbuhnya.

Ia pun menegaskan, tidak ada efek buruk yang terjadi usai dilakukan vaksin.

“Contohnya saya sudah dua kali vaksin tidak apa-apa. Jadi angan percaya berita yang sumbernya tidak jelas. Kalau kehalalan itu kan sudah ada fatwa dari MUI. Jika warga tidak lagi percaya MUI, mau percaya siapa lagi,” tanyanya.

Kendati demikian lanjutnya, kedepan vaksinasi ini wajib dilakukan dengan sistem Door to Door, agar pencapaian target dapat terealisasi.

Selain itu, warga yang tadinya tidak mau atau takut bisa ikut vaksinasi tanpa banyak keraguan.

“Kami saja pas di partai dengan sistem Door to Door, lumayan ada 40 orang yang mau vaksin,” jelas legislator daerah pemilihan Kabupaten Bangka itu.

“Kami mengimbau kepada masyarakat ikut vaksinasi dimana saja jika ada yang melaksanakannya. Ini demi kebaikan bersama,” tukasnya. (*/ryu)

M. Haris Harap Kedepan Setwan DPRD Babel Raih Perangkat Daerah Terbaik

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Kendati belum mendapatkan predikat terbaik dalam ajang penganugerahan perangkat daerah terbaik, lantas tak membuat patah semangat Sekretaris DPRD Bangka Belitung M. Haris AR, AP, untuk memotivasi seluruh pegawai sekretariat DPRD dalam berpacu menjadi yang terbaik kedepan.

Untuk diketahui, meski baru seumur jagung, pada saat penilaian Sekretariat DPRD Bangka Belitung di bawah kepemimpinannya, telah berhasil memperoleh peringkat ke-5 kategori Reformasi Birokrasi dengan nilai A dan peringkat ke-6 kategori SAKIP dengan Nilai A.

Penyerahan penghargaan tersebut diberikan dalam tiga kategori (SAKIP, RB dan Rapor Kinerja) yang diberikan langsung kepada perangkat daerah berkinerja terbaik tahun 2020 oleh wakil gubernur Kep. Bangka Belitung Abdul Fatah, di ruang Pasir Padi kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin (27/9).

“Kedepan, kita akan berdiri disana untuk membawa pulang penghargaan terbaik, kalau OPD yang lain bisa kenapa kita tidak,” pungkasnya.

Untuk itu, ia mengajak kepada seluruh pegawai sekretariat DPRD untuk terus berupaya dan berbenah dalam mewujudkan rapor kinerja yang semakin baik kedepannya.

Dirinya pun bercita-cita, bahwa kedepan OPD yang dipimpinnya akan masuk dalam tiga besar perolehan peringkat penghargaan perangkat daerah terbaik.

“Saat ini kita terus berbenah baik dalam pelaksanaan program ataupun kegiatan terutama dalam hal pelaporan,” tandasnya. (*/rls)

Tahun 2022, DPRD Babel Ajak TAPD Bersinergi Tingkatkan PAD

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus bersinergi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), guna menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).

Hal ini dilakukan agar terwujudnya pemulihan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kita bersyukur atas capaian yang kita harapkan, dan selanjutnya kita berencana dan merencanakan Insyaallah tercapai, kita akan melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), paling besar perkiraan meningkat 8 persen,” ujar Herman Suhadi kepada awak media dan publikasi, usai rapat Badan Anggaran DPRD Babel bersama jajaran TAPD, di Ruang Banggar, Senin (27/9).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi, S.Sos serta didampingi Wakil Ketua II DPRD Babel, Muhammad Amin, SE dan Wakil Ketua III DPRD Babel, Amri Cahyadi ST,MM beserta seluruh anggota Banggar.

Untuk mencapai target itu, seluruh anggota legislatif mengajak TAPD untuk bekerja keras supaya PAD Bangka Belitung meningkat dan tercapai sesuai yang telah ditargetkan pada tahun mendatang.

Diakuinya, Adapun hasil rapat Banggar tersebut, khususnya dalam kebijakan pembelanjaan, bahwa DPRD tetap mengutamakan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

“Misalnya sektor pertanian, bahari dan sarana prasarana penunjang seperti jalan, akan tetap kita prioritaskan,” terangnya.

Kendati rapat banggar bersama TAPD diskor dan rencananya, rapat akan dilanjutkan pada Selasa, (28/9), besok.

Namun, DPRD Babel telah menetapkan beberapa kebijakan strategis terutama dalam upaya pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan. (*/rls)

Pemulihan Ekonomi di Babel, Adet Usulkan Pengembangan UMKM

WARTABANGKA, PANGKALANBARU – Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di Tahun 2022, akan difokuskan pada pemulihan perekonomian.

Kendati belum berakhirnya Pandemi covid-19, namun Pemprov. Babel tetap berupaya, salah satunya dengan mendorong kemitraan antara koperasi dengan pelaku usaha.

Ketua komisi II DPRD Babel Adet Mastur, SH. MH, menjelaskan, DPRD mempunyai  tiga fungsi, yakni antara lain, Pertama, Anggaran, kedua, Legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah dan ketiga yakni Pengawasan atau Controling.

“Pemulihan ekonomi, jika berbicara anggaran. pemulihan ekonomi banyak sektor yang harus kita giatkan, terkhusus nya pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Babel yang harus kita berikan kebijakan-kebijakan di dalam pembahasan anggaran,” ungkap Adet Mastur, saat menjadi narasumber pada Kegiatan Temu Usaha Koperasi, di Hotel Soll Marina, Senin (27/9).

Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi keanggotaannya Lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu daerah Provinsi, dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM (KUKM) Prov Kep Bangka Belitung, Yulizar Adnan. Kegiatan yang diikuti sebanyak 64 peserta. menghadirkan narasumber antara lain, Ketua komisi II DPRD Babel Adet Mastur, Kepala BI Perwakilan Prov Kep Babel dan Direktur PT. Jamkrida Babel.

Lebih jauh Adet menjelaskan, terkait dengan regulasi yakni Legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah.

Terkait dengan perekonomian, di Bangka belitung telah memiliki Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
 
“Perda tersebut, ada jaminan untuk para pelaku usaha, Untuk mempermudah berinvestasi di Bangka Belitung,  baik investasi besar maupun investasi kecil, jadi akan dipermudah untuk investasi yang ingin masuk ke Babel, Khususnya pengembangan UMKM yang mesti harus kita galakkan,” kata Ketua Fraksi PDIP itu.

Selain itu, DPRD juga akan menjalankan fungsi yang ketiga yaitu pengawasan atau kontrol terhadap koperasi yang ada di Bangka Belitung.

Hal itu dilakukan, sebagai upaya untuk melakukan verifikasi koperasi yang dikategorikan sehat, koperasi yang sedang sakit dan koperasi yang akan disehatkan.

Sebab menurutnya, masih banyaknya koperasi yang ada di Bangka Belitung terkesan sakit.

“Karena di suasana pandemi ini, untuk menumbuh kembangkan ekonomi di Babel lewat wadah koperasi inilah salah satu wadah yang akan meningkatkan ekonomi. Karena di koperasi inilah pusat dari ekonomi level bawah, karena akan mengakomodir pelaku usaha untuk tergabung dalam koperasi,” tegasnya.

Untuk itu, ia mengingatkan, bahwa di Tahun 2022 mendatang akan ada verifikasi terhadap koperasi di Bangka Belitung.

Untuk itu ia berharap, agar Dinas Koperasi dan UKM (KUKM) Provinsi Kep Bangka Belitung dapat menyampaikan data koperasi yang ada di Bangka Belitung.

“Karena jangan sampai koperasi di Babel tumbuh apabila adanya bantuan-bantuan. Saya menyebutkan ini adalah koperasi merpati, kenapa koperasi merpati, karena burung merpati itu jika ada makanan jagung, burung merpati pasti datang. Tetapi jika tidak ada jagung tidak tahu arahnya ke mana,” pungkasnya. (*/rls)

Amri: Kami Masih Mengakui, Pulau Tujuh Masuk Bangka Belitung

WARTABANGKA, JAKARTA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Amri Cahyadi menegaskan, Pulau Tujuh merupakan bagian dari wilayah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Amri Cahyadi sebagai unsur legislatif, bersama Pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang diwakili langsung oleh Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah sebagai unsur eksekutif, menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi Skala 1 : 250.000, bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, di Ibis Hotel Jakarta, Jumat (24/9).

Amri menyampaikan di hadapan pihak Kemendagri, bahwa Bangka Belitung telah menyelesaikan Perda RZWP3K pada Tahun 2020.

Dimana Perda ini pun difasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kemendagri.

Dalam Perda itu khususnya pengelolaan ruang laut pun mengakomodir peta batas wilayah laut termasuk pulau tujuh.

“Kami sampai hari ini, masih mengakui bahwa wilayah itu masih wilayah kami dan mohon maaf kepada wakil gubernur, atas nama Pimpinan DPRD Babel belum bisa menyepakati kalau yang Pulau Tujuh dimasukkan ke Kabupaten Lingga, satu sisi mereduksi Undang-undang Pembentukan Provinsi Babel, kemudian Perda RZWP3K,” tegas Amri.
 
Pihak legislatif menilai, bahwa pulau tujuh tersebut bagian dari Babel sebagaimana ditegaskan oleh Undang-undang 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Babel.

Tiga tahun setelah penerbitan undang-undang tersebut, kemudian pemerintah melahirkan Undang-undang Pembentukan Kabupaten Lingga.

“Ya mohon maaf, mengklaim kembali apa yang telah masuk Kepulauan Bangka Belitung. Kami menyebutnya undang-undang pembentukan kabupaten mengalahkan undang-undang pembentukan provinsi,” terangnya.

Saat proses pembentukan Kabupaten Lingga 19 tahun yang lalu kata Amri, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bangka Belitung tidak dilibatkan dalam hal memberi masukan dan keputusan mengikat lainnya.

Sehingga secara tidak langsung, Babel tidak mengetahui dinamika pembentukan kabupaten dimaksud.

“Kami tidak mengetahui dalam proses pembentukan Undang-undang Kabupaten Lingga bisa menarik beberapa pulau yang dalam wilayah Bangka Belitung. Apakah waktu itu teman-teman dari Babel tidak diundang dan alasan lainnya. Tapi sejauh ini, kami masih mengakui, Pulau Tujuh masuk Bangka Belitung,” tegasnya.

Sementara itu, Kasubdit Batas AntarDaerah Wilayah I Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Drs Wardani MAP, menjelaskan rapat koordinasi bertujuan terhadap penegasan peta batas kewenangan pengelolaan sesuai Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

“Khususnya pasal 27 secara spesifik mengatur kewenangan daerah provinsi di laut,” jelas Drs Wardani MAP.

Pasal 27 berdasarkan undang – undang diatas menerangkan, bahwa daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.

Semisalnya meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi.

Kepulauan Bangka Belitung lanjutnya, bagian dari wilayah yang masuk dalam peta kerja bersama dengan Kepulauan Riau dan 18 Provinsi lainnya.

Sejauh ini terdapat empat provinsi yang telah menyepakati peta kerja wilayah kelautan dimaksud.

Dan diantaranya masih masuk catatan Kemendagri termasuk status quo Pulau Tujuh yang dimiliki Kepulauan Bangka Belitung.

Tercatat hasil verifikasi pulau oleh Kemendagri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak tahun 2004 hingga 2007 dan berlanjut hingga saat ini, Pulau Tujuh yang diklaim oleh Kabupaten Lingga, masih bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka.

Di kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah turut menyampaikan argumentasinya untuk menguatkan status quo Pulau Tujuh itu.

Berdasarkan perubahan peta kerja dalam pengelolaan daerah terluar Pulau Bangka, Pulau Tujuh masuk wilayah administrasi Kecamatan Belinyu.

“Tepatnya dari Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Antara Pulau Bangka dengan Pulau Tujuh itu berjarak 30 mil, sementara dari Kabupaten Lingga ke tempat tujuan yakni Pulau Tujuh berjarak 60 mil,” paparnya. (*/rls)

Nico Harap Peserta CPNS/CPPPK Tidak Percaya Iming-iming Kelulusan

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Anggota Komisi I DPRD Bangka Belitung (Babel), Nico Plamonia meminta masyarakat, terkhususnya peserta tes CPNS/CPPPK 2021 untuk tidak tergoda dengan iming-iming dapat meluluskan peserta.

“Jangan percaya dengan iming-iming diluluskan atau bakal lolos. Percayalah dengan kemampuan sendiri, semuanya dari kemampuan yang dimiliki peserta sendiri,” ujar Nico, Kamis (23/9).

Apalagi harus dengan memberikan sejumlah uang guna memuluskan hal itu, diharapkan jangan diterima masyarakat dengan mudah, baik mengatasnamakan oknum pejabat tertentu.

Ditegaskan Nico, pelaksanaan tes ini harus diingat, semuanya dilaksanakan oleh pusat, panitia di daerah itu hanya membantu saja.

“Termasuk administrasinya, itu semua di pusat,” ungkap dia.

Pelaksanaan tes ini juga menurut politisi Partai Demokrat itu, sudah jelas transparan.

Apalagi ujian seleksinya dengan menggunakan sistem komputerisasi. Dengan demikian langsung mengetahui nilai seleksinya.

Ditambahkan Nico, apabila ada oknum yang menjanjikan itu, silakan lapor ke Komisi I DPRD Babel siap menindaklanjuti hal itu.

“Silakan lapor jika ada yang menjanjikan, kami siap menindaklanjutinya apalagi itu pejabat, sangat bagus sekali. Intinya percaya lah dengan kemampuan sendiri,” pungkas Nico. (*/ryu)

DPRD Babel Sahkan APBD Perubahan TA 2021

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Tujuh Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), yang disampaikan melalui juru bicara fraksi. Yakni, Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Jawarno, Juru Bicara Fraksi Nasdem Mansah, Juru Bicara Fraksi PKS Dodi Kusdian, Fraksi Demokrat Ranto Sendhu, Fraksi PPP Dede Purnama Alzulami, Fraksi Golkar Harianto dan Fraksi PDI-P Adet Mastur.

Menyatakan menerima dan menyetujui terhadap RAPBD Perubahan TA 2021, untuk ditetapkan sebagai APBD Perubahan TA 2021. Dengan berbagai saran, catatan dan masukan tersebut, antara lain berkenaan dengan, pemulihan perekonomian, kesehatan penanganan Covid-19, pembangunan infrastruktur dan pertambangan.

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung ketua DPRD Babel, Herman Suhadi, S. Sos, didampingi Wakil Ketua I Hendra Apollo, wakil Ketua II Muhammad Amin dan Gubernur Babel Erzaldi Rosman, di ruang Paripurna DPRD Babel, Jumat (17/9).

“RAPBD Perubahan TA 2021 dibahas secara khusus dimulai dari tingkat komisi bersama mitra terkait,  yang dilanjutkan dengan rapat badan anggaran DPRD bersama TAPD Pemprov Babel” jelas, Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi.

Adapun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1). Target Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 2.551.590.249.215,00 atau turun sebesar 0.65 persen.

2). Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 2.843.516.230.217,00 atau turun sebesar 8,53 persen.

3). Pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp. 291.925.981.002,00 atau turun 45,98 persen. Pembiayaan daerah terdiri dari Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp. 49.536.738.602,00. Dan Penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp. 245.296.000.000,00. Khusus untuk penerimaan daerah yang untuk membiayai infrastruktur rumah sakit dan alat kesehatan akan dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2022.

“APBD Perubahan TA 2021, diminta kepada eksekutif untuk segera memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Herman Suhadi.

Kemudian dilanjutkan penyampaian RAPBD Perubahan TA 2021, yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD Babel, M Haris, AR. AP.

Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi, menjelaskan, empat Raperda akan di proses, dibahas dan dikaji oleh Pansus,  akan dijadwalkan di rapat anggaran kegiatan DPRD Babel bulan depan.

“Rancangan KUA dan PPAS APBD TA 2022 akan segera dibahas Badan anggaran DPRD bersama TAPD dalam rapat anggaran yang akan dilaksanakan pada tanggal 27-29 September 2021 mendatang,” terangnya.

Tiga Raperda inisiatif DPRD Babel, yang disampaikan langsung oleh Ketua Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Babel, Nico Plamonia Utama. Antara lain, Raperda Tentang Keanekaragaman Hayati, Raperda tentang Pengendalian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Raperda tentang Rencana Induk usaha Perikanan Budidaya.

Adapun, Satu di antara empat Rancangan Peraturan Daerah yang diinisiasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Raperda tentang penambahan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Jamkrida Babel.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bangka Belitung, Nico Plamonia Utama, mengatakan, Pembentukan raperda terkait pelestarian keanekaragaman hayati sangat penting, sebab Bangka Belitung merupakan daerah sebagai penghasil timah terbesar di Indonesia bahkan dunia.

Berdasarkan, Data dari Dinas Kehutanan Babel bahwa pada tahun 2018 luas kawasan hutan di Babel adalah 657.378 Ha, dengan luas kerusakan 41.789 Ha. Kondisi lingkungan hidup di Babel sangat memprihatikan.

“Dampak tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap kehidupan manusia, tetapi juga berpengaruh terhadap sumber kelestarian hayati. Beberapa satwa seperti Mentilen atau Tarsius yang menjadi fauna identitas Babel kini berstatus sangat rentan”, Jelas, Ketua Bapemperda Nico Plamonia Utama.

Hadirnya Raperda tentang Pengendalian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diharapkan dapat memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam proses memutuskan kebijakan dan implementasi pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga di Bangka Belitung.

Raperda tentang Rencana Induk usaha Perikanan Budidaya, Raperda tersebut dipandang penting, dimana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah Kepulauan.

“Salah satu upaya melakukan akselerasi tersebut adalah dengan mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan,baik tangkap, budidaya, maupun pengolahan hasil perikanan sebagai sektor sekunder serta wisata bahari,” Nico.

Sementara itu, Gubernur Babel Erzaldi Rosman,  menyampaikan rasa Terima kasih kepada DPRD Babel atas telah disepakati dan disetujui nya APBD Perubahan TA 2021.

Dan menerima atas segala saran, catatan dan masukan yang disampaikan Fraksi DPRD tersebut, untuk segera ditindaklanjuti, sehingga kebijakan yang telah disepakati dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Alhamdulillah, hari ini APBD perubahan telah disetujui oleh DPRD Bangka Belitung, sehingga kita harus bergerak cepat untuk merealisasikan dan mengimplementasikan anggaran ini, di seluruh sektor,” ungkap Erzaldi. (*/adv)

Nico Plamonia Sosialisasikan Perda Pengembangan Ekonomi Kreatif

WARTABANGKA, PANGKALANBARU – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus berupaya mewujudkan Pembangunan di Provinsi Babel menjadi yang terbaik.

Terwujudnya kerja yang lebih efisien dan efektif terus digencarkan para wakil rakyat Babel.

Terbukti, dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Babel, menjadi parameter para wakil rakyat bersama Pemprov Babel dalam menggerakkan roda pemerintahan yang lebih baik.

Penyebarluasan Perda merupakan tugas dan fungsi DPRD selaku wakil rakyat yaitu legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah dan pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Hal ini diwujudkan, dengan melakukan sosialisasi Perda yang digelar 9-12 September 2021 lalu, yang dilakukan serentak oleh 45 anggota DPRD Babel, di seluruh wilayah Babel.

Seperti yang dilakukan Anggota DPRD Babel daerah pemilihan (Dapil) Kota Pangkalpinang, Nico Plamonia Utama.

Bertempat di Hotel Osella, Sabtu (11/9), Nico mensosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengembangan ekonomi kreatif.

“Semua Anggota DPRD Bangka Belitung sesuai jadwal diberikan waktu dua kali menyebarluaskan Perda yang ada di Babel ini. Saya sendiri, Perda kedua yang disampaikan ini terkait Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengembangan ekonomi kreatif,” ungkapnya.

Nico menjelaskan, pentingnya penyebarluasan ini menimbang bahwa ekonomi kreatif memiliki arti penting dan strategis dalam penyediaan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat, memajukan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan umum.

Pemerintah daerah perlu mengembangkan ekonomi kreatif di Babel secara terencana, terarah dan terkoordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal.

“Provinsi Babel belum memiliki Perda yang memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif. Karenanya, berdasarkan pertimbangan itu maka ditetapkan Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengembangan ekonomi kreatif ini. Hal ini supaya pelaku usaha ini lebih kreatif lagi, bahwa ada dasar untuk mengembangkan usaha mereka ini lebih berkembang lagi,” tuturnya.

Ia menambahkan, masyarakat harus kreatif dalam kehidupan sehari-hari, jangan hanya mengandalkan komoditi yang ada saja.

Seperti timah, karet dan lada, tapi bisa berkreasi dengan mengembangkan potensi lainnya dari alam yang ada di Babel ini.

“Peluang ekonomi kreatif itu sangat besar. Dunia saat ini terus bergerak dengan kreativitas, begitu juga masyarakat Babel tidak hanya bisa mengandalkan karet, timah dan lada saja, tapi harus ada hasil kreativitas lainnya yang bisa dijual atau ekspor,” jelasnya.

“Namun pemerintah daerah juga harus mempersiapkan dana untuk mendukung pelaku usaha ini, supaya dapat bergerak dan terus berkreativitas melakukan pengembangan usahanya,” tandasnya. (*/ryu)