Pemerintahan

Beliadi Kecam Persekusi Terhadap Aktivis Lingkungan di Belitung Timur

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Beliadi mengecam aksi persekusi ratusan penambang terhadap Yudi Amsoni, aktivis lingkungan asal Belitung Timur (Beltim).

Dia meminta para pelaku diproses hukum sesuai aturan yang berlaku.

“Kita mengecam aksi yang dilakukan ratusan penambang kepada Yudi Amsoni. Tidak boleh negara diurus dengan cara barbar, tidak boleh lagi ada masyarakat yang menyuarakan pelestarian lingkungan diintimidasi  oleh preman-preman yang mengatasnamakan masyarakat,” kata Beliadi, Jumat (7/1).

Anggota DPRD daerah pemilihan (dapil) Pulau Belitung ini juga meminta surat pernyataan Yudi Amsoni untuk meninggalkan Pulau Belitung juga segera dicabut.

Menurut dia, tinggal dimanapun adalah hak warga negara dan itu juga berlaku untuk Yudi Amsoni.

“Ini karena ada tekanan dari penambang itu dan saya minta Bang Yudi untuk mencabut surat pernyataan itu. Tapi dari penjelasan Bang Yudi, surat itu sudah diserahkan ke kawan-kawan yang mengerti tentang hukum,” ungkapnya.

Beliadi menambahkan, jika para penambang yang ingin protes terhadap Yudi Amsoni seharusnya melaporkan ke pihak kepolisian bukan melakukan aksi main hakim sendiri. 

“Laporkan Yudi ke pihak berwajib jika ia salah. Bukan hukum rimba apalagi main hakim sendiri,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta, Pemerintah Kabupaten Beltim dapat bersikap di tengah permasalahan seperti ini.

“Pemerintah itu hadir harus hadir melindungi masyarakat, membina dan mengayomi, jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi kepada yang lainnya. Selain itu wajib semua profesi saling mendukung dan menghormati. Semua orang yang peduli lingkungan juga harus dapat tetap eksis,” katanya. (*/ryu)

Gubernur Babel Bertakziah dan Salatkan Jenazah Ibunda Dirjen Minerba

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Innalillahi wa inna ilaihi roji’un. Kabar duka datang dari Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin. Sang ibunda, R.A Hj. Indrawati binti Raden H. Arifin meninggal dunia pada usia 92 tahun, Senin (3/1) sekitar pukul 13.09 WIB.

Beberapa kerabat, tetangga dan pihak keluarga tampak silih berganti mendatangi rumah duka di Jalan Kejaksaan II Nomor 176, Muntok, Bangka Barat (Babar). Begitu pula dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman, yang hadir untuk bertakziah, sekaligus mendoakan almarhumah, pada Selasa (4/1/22) pagi.

Gubernur Erzaldi diterima langsung oleh Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin, dan menyampaikan duka cita kepada pihak keluarga yang ditinggalkan. Gubernur Erzaldi juga turut menyalatkan jenazah di rumah duka sebelum dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keramat, Kelurahan Keranggan, Muntok.

Setelah bertakziah, gubernur mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok almarhumah yang dinilai menorehkan tinta sejarah dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia.

R.A Indrawati diketahui pernah mengabdi untuk Presiden RI pertama, Soekarno ketika menjalani masa pengasingan di Bukit Menumbing, Muntok saat penjajahan Belanda puluhan tahun silam. Saat itu, almarhumah mendapatkan tugas khusus untuk mempersiapkan segala sesuatu yang spesial dengan menaruh bunga mawar di Wisma Ranggam.

“Ketika kita flashback, Ibu R.A Indrawati ini salah seorang yang berjasa dan bisa dibilang pejuang, sama dengan orang yang juga ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk menjaga bendera pusaka,” ujar gubernur yang didampingi Bupati Bangka Barat, H. Sukirman.

Gubernur melanjutkan, kegigihan yang ditunjukkan R.A Indrawati, dapat pula terlihat dari kesuksesan anaknya Ridwan Djamaluddin, yang kini dipercaya sebagai Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI.

“Sebagai anak asli daerah Muntok tentu sangat membanggakan karena sukses di Jakarta sebagai Dirjen Minerba,” ujarnya.

Sementara itu, Ridwan Djamaluddin menyampaikan ungkapan terima kasihnya atas kehadiran Gubernur Erzaldi, para kerabat, maupun tetangga yang telah turut mendoakan sang ibunda. Selain itu, ia juga menyampaikan jika sang ibu merupakan sosok yang disiplin dalam mendidik anak-anak hingga akhir hidupnya.

“Kami dari keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir menyampaikan belasungkawa untuk ibu kami. Ibu dalam kesehariannya luar biasa disiplin, mandiri, lugas dalam bekerja. Walaupun beliau sakit, tetapi selalu taat ibadah dan ramah dengan siapapun,” pungkasnya.(Rls)

Soal Pengurangan TPP ASN Pemprov Babel, Erzaldi: Masih Dirumuskan

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan pembahasan terhadap besaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk tahun 2022. Besar kemungkinan TPP ini akan berkurang nilainya seiring anggaran daerah yang menurun.

Menyikapi hal ini, Gubernur Babel, Erzaldi Roesman tidak menyebutkan kata pengurangan, tetapi penyesuaian. “TPP ini sedang kita atur lagi, masih kita rumuskan oleh BKD dan biro organisasi, disesuaikan saja dengan kemampuan keuangan kita,” kata gubernur, Senin (3/1).

Pembahasan TPP ini, dipimpin oleh Wagub Babel bersama biro organisasi dan OPD terkait lainnya. Dalam rapat pimpinan juga dibahas terkait APBD Babel tahun 2022 yang belum bisa dieksekusi lantaran belum diundangkan.

Penetapan APBD 2022 ini terlambat lantaran evaluasi terlambat disampaikan oleh Kemendagri, yang seharusnya paling lambat tanggal 21 Desember 2021 baru diterima pada 28 Desember 2021, sehingga baru dilakukan pembahasan pada akhir tahun kemarin.

“Makanya hari ini harus dituntaskan dan tanggal 5 harus sudah dapat nomor registrasi, dalam APBD 2022 ada pengurangan belanja pada perjalanan dinas, dan beberapa pekerjaan. Sebelum disahkan belum bisa dilaksanakan,” tambah Kepala Badan Keuangan Daerah, Ferry Afrianto.

Senada, Kepala Bapppeda Babel, Ferry Insani menyebutkan berdasarkan rekomendasi Kemendagri banyak kegiatan di tahun 2022 yang tereliminasi karena tidak termaktub dalam RKPD. (two/*)

Porprov VI di Bangka Barat Digelar Juli 2023

WARTABANGKA, MUNTOK – Pemprov Bangka Belitung dan Pemkab Bangka Barat (Babar) bersama KONI serta pihak terkait menggelar rapat koordinasi di Gedung LPMP Pangkapinang pada Kamis ( 23/12 ) kemarin.

Dari rapat tersebut, penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-VI akan dilaksanakan pada bulan Juli 2023 di Kabupaten Babar.

Wakil Bupati Babar, Bong Ming Ming menjelaskan ada 21 cabang olahraga dan 23 disiplin olaharga yang akan dipertandinglan pada Porprov 2023 tersebut.

Namun, ada dua cabor yang tidak dapat dilaksanakan yakni senam dan renang. Hal itu dikarenakan kedua cabor tersebut tidak masuk ke dalam Porprov dan akan dipertandingkan di Kejurda.

Sementara itu, kata Bong Ming Ming, pihaknya tidak menyiapkan kolam renang karena biaya yang dibutuhkan begitu besar yaitu Rp50 miliar.

” Renang itu kan satu kolam renang biayanya 50 miliar. Ya saya rasa belum lah, mending kita bangun rumah sakit. Ya sudah, kita menghilangkan cabor yang itu tapi kita lebih cenderung ke-21 cabor yang sudah ada venuenya,” kata Bong Ming Ming, Jumat (24/12).

Lebih lanjut dikatakan Bong Ming Ming, pihaknya akan mengusulkan cabor renang akan digelar di Kabupaten Bangka dengan kesepakatan. Biaya pelaksanaan cabor renang itu ditanggung oleh Pemkab Bangka.

Apabila Kabupaten Bangka tidak bersedia maka pihaknya tidak akan mempertandingkan cabor tersebut. “Keputusan itu masih kami tunggu dalam satu minggu ini,” jelas Bong Ming Ming.

Untuk itu, Bong Ming Ming berharap Porprov VI ini akan memunculkan atlet – atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Provinsi Babel. Lalu, bagi Babar sebagai tuan rumah Porprov 2023 akan menambah laju
pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM.

“Buat masyarakat titiknya adalah UMKM, bagaimana di setiap titik – titik kegiatan ada slot untuk UMKM, titik penginapan ada untuk UMKM, biar geliat ekonomi pada saat pelaksanaan Porprov bisa dirasakan masyarakat. Dan venue – venue itu kita siapkan di semua kecamatan agar Porprov ini dimiliki oleh semua masyarakat di kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat,” tukas Bong Ming Ming. ( IBB )

Ketua DPRD Herman Suhadi Hadiri Rakor Operasi Lilin Menumbing 2021

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Guna mengantisipasi terjadinya pengaruh dinamika Kamtibmas di masyarakat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi, S. Sos, menghadiri dan mengikuti rapat koordinasi lintas sektoral tentang kesiapan pelaksanaan Operasi Lilin Menumbing 2021.

Rapat Koordinasi dibuka secara resmi dan dipimpin secara langsung oleh Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya, di Gedung Tribrata Polda Kepulauan Babel, Senin (20/12).

Tampak Hadir Ketua DPRD Babel Herman Suhadi, Gubernur Babel Erzaldi Rosman, Danrem, Kajati, unsur Forkopimda serta instansi terkait.

Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, berharap agar kegiatan tersebut dapat menjadi sarana evaluasi dan peningkatan kualitas kinerja,  khususnya dengan kesiapan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2022.

Lebih jauh ia menjelaskan, Bahwa beberapa permasalahan yang timbul akhir -akhir ini, menjadi dampak pengaruh terhadap perkembangan lingkungan  yang berskala nasional.

Baik yang bersumber dari masalah penyebaran virus COVID-19, bencana alam, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan negara, sehingga hal ini diprediksi dapat mempengaruhi dinamika kamtibmas di masyarakat.

“Guna menghadapi semua permasalahan dan potensi ancaman tersebut, dengan dilakukannya Rakor ini,  agar ditemukan solusi yang tepat. Sehingga kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung aman dan lancar,” kata Kapolda Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya. (*/rls)

Peringati HKSN, Ketua DPRD Herman Suhadi Dampingi Mensos

WARTABANGKA, MUNTOK – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi, S. Sos, ikut mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos), Tri Rismaharini, memberikan bantuan sosial rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), di Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Minggu (19/12).

Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos), Tri Rismaharini, meninjau secara langsung lokasi pembangunan Rutilahu dan sekaligus memberikan bantuan terhadap 25 Rumah Tidak Layak Huni ( Rutilahu), didampingi ketua DPRD Babel Herman Suhadi, Gubernur Babel Erzaldi Rosman, Bupati Bangka Barat H. Sukirman dan Wakil Bupati Bangka Barat Bong Ming-Ming, serta dihadiri Bupati Kabupaten Bangka Mulkan, beserta forkopimda.

Kota Muntok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipercaya sebagai tuan rumah Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tahun 2021, dengan mengusung tema “Perkokoh Solidaritas, Indonesia Sejahtera”.

Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos) Tri Rismaharini, mengapresiasi semangat kebersamaan dan gotong royong semua pihak atas terwujudnya pembangunan Rumah Tidak Layak Huni ( Rutilahu) di Bangka Barat tersebut.

Mensos pun melihat satu persatu pembangunan Rutilahu yang sedang dalam proses pembangunan dengan semangat kegotongroyongan dan Kesetiakawanan sosial tersebut.

“Kesetiakawanan sosial ada dan diperlukan saat kita ada keterbatasan. Dengan Kesetiakawanan sosial Keterbatasan itu bisa kita selesaikan bersama-sama,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Provinsi Bangka Belitung mendapatkan alokasi bantuan Rutilahu kepada 50 penerima bantuan, dengan rincian 25 penerima bantuan di Kabupaten Bangka Barat dan 25 penerima di Kabupaten Bangka Selatan. Setiap penerima bantuan mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta.

Usai melakukan peninjauan dan memberikan bantuan terhadap 25 Rumah Tidak Layak Huni ( Rutilahu), Mensos Tri Rismaharini bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi, S. Sos, beserta rombongan menghadiri acara puncak bulan bhakti kesetiakawanan sosial, di lapangan Gelora Bung Karno, Muntok, Bangka Barat.

Mensos Tri Rismaharini, mengajak unsur pemerintah daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung, khususnya Bangka Barat serta seluruh elemen masyarakat, untuk selalu memperkuat kesetiakawanan sosial dan semangat gotong royong.

“Seberat dan sesulit apapun, bisa kita atasi dengan memperkuat kesetiakawanan sosial dan gotong royong,” ujarnya. 

Pada kesempatan tersebut, Mensos juga menyerahkan Bantuan Atensi kepada para Disabilitas, bantuan kepada Anak Yatim Piatu korban covid-19, serta mengunjungi stand pameran yang menampilkan hasil usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan melihat pelaksanaan Vaksinasi.

Kemudian Mensos bersama rombongan beranjak menuju Pesanggrahan Bukit Menumbing. (*/rls)

Lewat Penyebarluasan Perda, Amri Cahyadi Edukasi Warga dengan Perda Keterbukaan Informasi Publik

WARTABANGKA, PUDING BESAR – Melalui Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda), Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Amri Cahyadi ST MM berkesempatan memberi pemahaman yang mendalam kepada warga terkait keterbukaan informasi publik.

Secara khusus, Perda yang disampaikannya ialah Peraturan Daeran Nomor 06 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam argumentasinya bahwa warga secara umum dapat menerima informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

“Semisalnya anggaran pembangunan fisik yang ada di desa-desa, karena anggaran tersebut merupakan uang negara sama dengan uang rakyat. Maka kita sebagai warga wajib mengetahui penggunaan anggara tersebut,” ungkap Amri, di Gedung Serba Guna Puding Besar, Minggu (5/12).

Tidak hanya soal anggaran tambahnya, masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan informasi publik.

Ia mencontohkan rekruitmen pegawai honorer ataupun pegawai harian lepas di salah satu instansi pemerintahan misalnya, berbeda dengan rekruitmen ASN yang dijelaskan telah memiliki mekanisme tersendiri.

Disamping itu, terdapat informasi yang dikategorikan sebagai informasi privasi yang tidak boleh dipublikasikan oleh negara.

Yakni, informasi identitas diri yang ada dinas pencatatan pendudukan dan sipil, semisalnya.

Ia menegaskan, bahwa data pribadi tersebut harus dijaga oleh negara.

“Data pribadi itu tidak boleh disalahgunakan, maka negara wajib menjaga data pribadi itu, kendati dapat diakses oleh instansi tertentu,” jelasnya.

Ditengah-tengah aksesibilitas informasi yang semakin mudah, tidak lupa ia mengingatkan warga untuk bijak dan selektif menerima informasi itu dan saling mengingatkan antara sesama. 
Dalam kesempatan itu pun, ia membuka ruang aspirasi kepada warga untuk menyampaikan aspirasi terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan. (*/rls)

Penyebarluasan Perda Keterbukaan Informasi, Mulyadi Ingatkan Hak Masyarakat Untuk Tahu

WARTABANGKA, KOBA – Kini, keran keterbukaan informasi kian terbuka lebar.

Untuk itu, H. Mulyadi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyampaikan akan Pentingnya Peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 06 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk dipahami dan diketahui masyarakat.

Perda tersebut bertujuan untuk menjamin hak warga masyarakat untuk mendapatkan dan mengetahui informasi, sehingga dapat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan.

“Perda Keterbukaan informasi publik, jadi Apapun kegiatan yang berhubungan langsung dengan kemasyarakatan harus dipublikasikan”, tegasnya, saat penyebarluasan Perda  di Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Sabtu (4/12).

Penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dapat diinformasikan kepada masyarakat, seperti pembangunan sarana dan prasarana publik, harus menampilkan plang atau papan proyek/pengumuman informasi kegiatan

Sehingga katanya, masyarakat juga bisa mengetahui dan dapat mengawasi proses pembangunan tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

“Misalnya, pembangunan siring minimal harus ada plang, nama kontraktornya, ataupun pembangunan di bidang pemerintahan. Jika sampai ditemukan pembangunan tidak menampilkan plang nama, maka itu menyalahi aturan. Maka itulah fungsinya Perda Keterbukaan informasi Publik, jadi masyarakat harus tahu,” terangnya.

Tak hanya itu, menurutnya, para organisasi perangkat daerah harus lebih proaktif, salah satunya di Kecamatan.

Misalkan, jika ada program kegiatan pengurusan surat tanah gratis, pembuatan KTP gratis, supaya lebih terbuka dalam memberikan informasi publik.

Maka minimal dengan  memasang spanduk/baliho maupun menginformasikan di media, sehingga masyarakat jadi tahu adanya program kegiatan tersebut.

“Jadi, tidak ada istilah untuk ditutupi, apapun kegiatan pemerintah daerah masyarakat harus tahu,” tandasnya. (*/rls)

Edy Junaedi Foe Sebarluaskan Perda Keterbukaan Informasi di Toboali

WARTABANGKA, TOBOALI – Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik dibuat dan disahkan DPRD, bertujuan untuk menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.

Guna menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap produk hukum, Anggota DPRD Prov. Kep. Babel dapil Bangka Selatan H. Edy Junaedi Foe, ikut ambil bagian melaksanakan Penyebarluasan Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di Toboali KabupatenBangka Selatan, Sabtu (4/12).

“Tujuan dibentuknya Perda Nomor 6 Tahun 2019, untuk memberikan pedoman pelayanan keterbukaan informasi publik bagi pemerintah daerah,” ujar Yong yong panggilan akrab Edy Junaedi Foe.

Bahwa substansi Perda ini lanjutnya, terdiri dari 56 pasal dan 10 bab yang meliputi asas, pengaturan, ruang lingkup dan pelayanan keterbukaan informasi publik.

“Ini berarti masyarakat dijamin dan berhak atas informasi publik yang ada di pemerintahan daerah maupun lembaga pemerintah lainnya,” tegasnya. (*/rls)

Rencana Pengerukan Sungai Kurau Tahun 2022, Terancam Tak Terealisasi

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Rencana pengerukan Sungai Kurau, Kabupaten Bangka Tengah yang akan dilaksanakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung (Babel) dengan alokasi Rp300 miliar dari APBN terancam tak dikucurkan.

Pasalnya, sesuai kesepakatan pengerukan guna mengatasi kedangkalan alur sungai tersebut dilaksanakan setelah program pembangunan telah diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemkab Bangka Tengah.

Diketahui, pembangunan tersebut berupa perumahan guna merelokasi pemukiman yang berada di pinggir sungai Kurau.

 Sementara perumahan berdiri setelah ada pembebasan lahan dari Pemkab Bangka Tengah. 

Sayangnya, dua rencana ini belum dilakukan dan tidak terencana di Tahun 2022.

Mendengar hal tersebut, Komisi III DPRD Babel menggelar rapat dengar pendapat dengan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel dan satuan kerja dari Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Kamis (2/12).

“Pertemuan ini terkait dengar pendapat dari organisasi dan satuan kerja dari Bateng, perihal kegiatan pengerukan sungai dan pembangunan talud di perairan Desa Kurau, Bateng,” kata Ketua Komisi III DPRD Babel, Efredi Effendy.

Menurutnya, hal ini sangat penting dilakukan mengingat dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengerukan dan pembangunan talud sudah dikucurkan dari pusat sebesar Rp 300 miliar lebih melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Babel.

Sehingga sangat disayangkan jika pada Tahun 2022 ini tidak dapat terlaksana, sebab BBWS Babel tidak bisa melaksanakan kegiatan pengerukan dan pembangunan apabila warga masyarakat yang terdampak pembangunan belum direlokasi, maka dana tersebut akan dikembalikan ke pusat.

“Namun, sekarang ini terkendala pembebasan lahan dan relokasi pemukiman masyarakat. Pemkab Bateng sudah menyiapkan lahan relokasi, sedangkan pembangunannya dari Pemprov Babel, tapi di tahun 2022 ini ternyata tidak dianggarkan oleh Pemprov Babel untuk pembangunan rumah ini,” jelasnya.

Ditambahkannya, kedepan akan dilakukan pertemuan lanjutan antara Pemprov Babel dan Pemkab Bateng serta DPRD Babel, supaya ada kelanjutan dan kejelasan terkait realisasi pembangunan rumah bagi warga yang terdampak kegiatan tersebut.

“Nanti kami minta Ketua DPRD, Gubernur dan Bupati Bateng serta instansi terkait dapat duduk bersama, supaya ada tindak lanjutnya supaya pengerukan dan pembangunan talud ini dapat terealisasi. Kan sayang anggaran ini tidak dilaksanakan pembangunannya,” tandasnya. (*/ryu)