ASN

Masyarakat Antusias Ikuti Gebyar Vaksinasi DPRD Babel

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Sebagai bentuk kepedulian dan perhatian DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terhadap kesehatan masyarakat beserta seluruh pegawai, Sekretariat DPRD Babel menggelar Gebyar Vaksinasi, di halaman parkir Gedung DPRD Babel, Jumat ( 1/10).

Kegiataan yang diinisiasi DPRD Babel ini merupakan bentuk atas kepedulian dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat dan mempercepat target vaksinasi di Babel.

Gebyar Vaksinasi yang dilakukan pun berjalan lancar dan sukses.

Terbukti, sejak pukul 08.00 wib, tampak ratusan masyarakat beserta pegawai sekretariat DPRD antusias mengikuti vaksinasi tersebut dengan 300 dosis vaksin yang disiapkan.

Ketua DPRD Babel Herman Suhadi, bersama Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Percepatan Vaksinasi Brigjen Pol Umar Dani, Danrem 045/Garuda Jaya, Brigjen TNI M Jangkung Widyanto dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Babel, dr Andri Nurtito dan Wakil Ketua DPRD Babel Amri Cahyadi, melakukan peninjauan langsung ke tempat proses vaksinasi dan memberi semangat kepada masyarakat  yang mengikuti vaksin dan petugas kesehatan.

“Ini bentuk peduli kita terhadap keberadaan Covid -19 di Bangka Belitung ini, sehingga kita ikut membantu masyarakat, dengan penyediaan fasilitas (gerai) vaksinasi. Paling tidak minimal masyarakat di lingkungan sekretariat pemprov ini mendapat pelayanan vaksinasi,” ujar Ketua DPRD Bangka Belitung, Herman Suhadi, S. Sos.

Politisi PDIP ini berharap, berharap bahwa seluruh pegawai di sekretariat DPRD, baik ASN, tenaga honor, baik tenaga ahli, staf ahli dewan, maupun masyarakat di lingkungan sekretariat DPRD, agar dapat menjadi Pelopor dalam vaksinasi.

Sehingga kegiatan Gebyar Vaksinasi DPRD dalam mendukung upaya pemerintah tercapainya percepatan vaksinasi di masyarakat Bangka Belitung segera terwujud.

Menurutnya, dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid 19 ada dua cara yang pertama, ikuti proses dan yang kedua vaksinasi.

“Target kita 300 dosis, terima kasih kepada pak kepala dinas kesehatan yang sudah menyediakan vaksinator. Seandainya yang datang melebihi target, kita akan berkoordinasi untuk meminta vaksin tambahan,” katanya.

Lebih jauh ia menjelaskan, berdasarkan data yang didapatkan, hingga hari ini, tingkat vaksinasi di Bangka belitung telah mencapai 49,91 persen.

Sedangkan, untuk kabupaten kota yang terbaik Kota Pangkalpinang berada di titik 68 persen, kemudian untuk tingkat level PPKM Bangka Selatan berada di level 2, sementara Kabupaten Bangka induk berada di level 4 dan kabupaten kota lainnya berada di level 3.

“Target 300 tercapai berarti kalau di sini dapat 300, target kita mengejar 50 persen untuk Babel tercapai pada hari ini. Bapak/ibu setelah pulang dari kegiatan ini setelah sampai di rumah mohon sampaikan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu baik,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Percepatan Vaksinasi Brigjen Pol Umar Dani, sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Babel dalam mempercepat cakupan vaksinasi di Babel.

“Provinsi Babel sudah menduduki peringkat 5 secara nasional untuk capaian vaksinasi. Namun, kita harus bekerja keras terus untuk mencapai 70 persen populasi penduduk di Bangka Belitung. Target yang harus divaksin di Babel yaitu 1.137.228 orang. Insyaallah hari ini sudah bisa 50 persen,” kata Brigjen Pol Umar Dani.

Tak hanya itu, Kepala Satgassus juga mengingatkan pentingnya vaksinasi, sehingga agar masyarakat tak ragu untuk divaksinasi.

Sebab, katanya, vaksin aman, halal dan menyehatkan.

“Bagi keluarganya, tetangganya, kerabatnya yang belum divaksin, mohon disampaikan, diajak vaksinasi, segera mengunjungi gerai vaksin yang telah disediakan,” harapnya.

Pelaksanaan Gebyar Vaksinasi Oleh DPRD Bangka Belitung, bertepatan dengan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2021.

Di kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi, mengatakan bahwa Kesaktian Pancasila penting.

Sehingga katanya, momen peringatan Hari kesaktian Pancasila dapat dijadikan sebagai pemicu semangat.

Dan mengajak kepada seluruh pihak dan masyarakat untuk bersama-sama dan bergotong royong dalam memerangi dan penanganan pengaruh akibat pandemi Covid -19, salah satunya dengan vaksinasi.

“Semangat dari Pancasila itu salah satunya gotong-royong kita untuk bekerja sama menuntaskan pengaruh Pandemi Covid-19. Artinya tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah saja tapi seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya DPRD harus mendukung program itu, hari ini kita laksanakan,” ungkapnya.

Salah satu peserta Gebyar Vaksinasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Babel yakni, Anggota DPRD Babel, Toni Mukti beserta istri sangat mengapresiasi kegiatan tersebut dan saat dilakukan vaksin tidak merasakan apa-apa.

“Tidak ada gejala apa-apa, biasa saja. Seperti suntik biasa, malah saya merasakan enjoy lebih tenang, lebih yakin merasa lebih terlindungi,” jelasnya.

Ia mengimbau, kepada seluruh masyarakat untuk ikut vaksinasi.

Pasalnya, vaksin sangat baik bagi kesehatan dalam melindungi dan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Ini upaya atau ikhtiar. Buktinya kondisi saya sakit seperti ini saja saya vaksin. Paling tidak ini pencegahan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19,” ungkapnya. (*/Publikasi Setwan DPRD Babel)

Wujudkan Pencapaian Target Nasional, Sekretariat DPRD Babel Gelar Vaksinasi Gratis

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), bakal menggelar vaksinasi gratis, Jumat (1/10) mendatang. Vaksinasi dilakukan sejak pukul 08.00 wib hingga selesai, di pelataran parkir Gedung DPRD Babel.

Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi mengatakan, vaksinasi gratis dilaksanakan guna mendukung percepatan vaksinasi secara nasional, khususnya di Babel.

“Antusiasnya memang kurang, ini bisa dilihat dari kegiatan yang sempat dilakukan partai kami, serta organisasi lainnya,” kata Amri usai rapat Badan Anggaran, Rabu (29/9).

Amri menyampaikan, kurangnya minat masyarakat ini tidak hanya di Kota Pangkalpinang atau daerah lainnya disebabkan beberapa hal, seperti ketakutan akan efek setelah suntik yang diterima masyarakat selama ini.

“Ketakutan akan halal atau tidak vaksin yang disuntikkan, lalu beranggapan tidak penting sertifikat vaksin sebab tidak bepergian. Waktu itu di partai saja di Pangkalpinang, dari 1000 hanya tercapai 600 orang, itu pun bukan dari Pangkalpinang tapi daerah sekitarnya seperti Kace, Bakam dan lainnya,” tuturn Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Babel itu.
 
“Hal ini yang harus dihilangkan pemahamannya, vaksin ini penting untuk menjaga diri sendiri dan orang lain, terutama orang di dekatnya. Jika sudah vaksin ada kekebalan tubuh, agar tidak mudah terpapar Covid-19,” imbuhnya.

Ia pun menegaskan, tidak ada efek buruk yang terjadi usai dilakukan vaksin.

“Contohnya saya sudah dua kali vaksin tidak apa-apa. Jadi angan percaya berita yang sumbernya tidak jelas. Kalau kehalalan itu kan sudah ada fatwa dari MUI. Jika warga tidak lagi percaya MUI, mau percaya siapa lagi,” tanyanya.

Kendati demikian lanjutnya, kedepan vaksinasi ini wajib dilakukan dengan sistem Door to Door, agar pencapaian target dapat terealisasi.

Selain itu, warga yang tadinya tidak mau atau takut bisa ikut vaksinasi tanpa banyak keraguan.

“Kami saja pas di partai dengan sistem Door to Door, lumayan ada 40 orang yang mau vaksin,” jelas legislator daerah pemilihan Kabupaten Bangka itu.

“Kami mengimbau kepada masyarakat ikut vaksinasi dimana saja jika ada yang melaksanakannya. Ini demi kebaikan bersama,” tukasnya. (*/ryu)

M. Haris Harap Kedepan Setwan DPRD Babel Raih Perangkat Daerah Terbaik

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Kendati belum mendapatkan predikat terbaik dalam ajang penganugerahan perangkat daerah terbaik, lantas tak membuat patah semangat Sekretaris DPRD Bangka Belitung M. Haris AR, AP, untuk memotivasi seluruh pegawai sekretariat DPRD dalam berpacu menjadi yang terbaik kedepan.

Untuk diketahui, meski baru seumur jagung, pada saat penilaian Sekretariat DPRD Bangka Belitung di bawah kepemimpinannya, telah berhasil memperoleh peringkat ke-5 kategori Reformasi Birokrasi dengan nilai A dan peringkat ke-6 kategori SAKIP dengan Nilai A.

Penyerahan penghargaan tersebut diberikan dalam tiga kategori (SAKIP, RB dan Rapor Kinerja) yang diberikan langsung kepada perangkat daerah berkinerja terbaik tahun 2020 oleh wakil gubernur Kep. Bangka Belitung Abdul Fatah, di ruang Pasir Padi kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin (27/9).

“Kedepan, kita akan berdiri disana untuk membawa pulang penghargaan terbaik, kalau OPD yang lain bisa kenapa kita tidak,” pungkasnya.

Untuk itu, ia mengajak kepada seluruh pegawai sekretariat DPRD untuk terus berupaya dan berbenah dalam mewujudkan rapor kinerja yang semakin baik kedepannya.

Dirinya pun bercita-cita, bahwa kedepan OPD yang dipimpinnya akan masuk dalam tiga besar perolehan peringkat penghargaan perangkat daerah terbaik.

“Saat ini kita terus berbenah baik dalam pelaksanaan program ataupun kegiatan terutama dalam hal pelaporan,” tandasnya. (*/rls)

Nico Harap Peserta CPNS/CPPPK Tidak Percaya Iming-iming Kelulusan

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Anggota Komisi I DPRD Bangka Belitung (Babel), Nico Plamonia meminta masyarakat, terkhususnya peserta tes CPNS/CPPPK 2021 untuk tidak tergoda dengan iming-iming dapat meluluskan peserta.

“Jangan percaya dengan iming-iming diluluskan atau bakal lolos. Percayalah dengan kemampuan sendiri, semuanya dari kemampuan yang dimiliki peserta sendiri,” ujar Nico, Kamis (23/9).

Apalagi harus dengan memberikan sejumlah uang guna memuluskan hal itu, diharapkan jangan diterima masyarakat dengan mudah, baik mengatasnamakan oknum pejabat tertentu.

Ditegaskan Nico, pelaksanaan tes ini harus diingat, semuanya dilaksanakan oleh pusat, panitia di daerah itu hanya membantu saja.

“Termasuk administrasinya, itu semua di pusat,” ungkap dia.

Pelaksanaan tes ini juga menurut politisi Partai Demokrat itu, sudah jelas transparan.

Apalagi ujian seleksinya dengan menggunakan sistem komputerisasi. Dengan demikian langsung mengetahui nilai seleksinya.

Ditambahkan Nico, apabila ada oknum yang menjanjikan itu, silakan lapor ke Komisi I DPRD Babel siap menindaklanjuti hal itu.

“Silakan lapor jika ada yang menjanjikan, kami siap menindaklanjutinya apalagi itu pejabat, sangat bagus sekali. Intinya percaya lah dengan kemampuan sendiri,” pungkas Nico. (*/ryu)

RDP RAPBD Perubahan Telah Rampung, Komisi I Beri Atensi ke DPMPTSP

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah rampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) perubahan bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung ke dalam mitra lembaga legislatif itu. OPD tersebut antara lain, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, di Ruang Komisi I, Jumat (3/9/2021).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Hellyana dan secara khusus, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mendapat perhatian langsung dari anggota dewan berkenaan dengan standar kelayakan kapal. Seperti ukuran badan kapal, kapasitas daya mesin kapal yang sering belum sesuai dengan ketentuan dalam penerbitan pass kecil dan kesempurnaan kapal.

Sehingga menurut Komisi I hal itu menghambat penerbitan pass kecil oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berwenang langsung mengatur perizinan wilayah kelautan.

“Kita ikut mendorong kawan–kawan nelayan di provinsi kita, termasuk juga di Belitung untuk dipermudahkan dalam memperoleh pass dan syarat lainnya yang berhubungan dengan keselamatan nelayan, termasuk izin usaha lainya,” ungkap Hellyana kepada peserta rapat.

Dia menjelaskan bahwa pass merupakan sejenis Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berlaku pada kendaraan yang lazim digunakan dalam sehari-hari. Sementara untuk kapal tangkap ikan diistilahkan sebagai “pass”. Lebih lanjut, kendala memperoleh pass merupakan atensi pihaknya bersama anggota legislatif lainnya.

“Kita ingin kawan–kawan nelayan ini tetap diakomodir supaya mempunyai izin dan leluasa menangkap ikan,” harapnya.

Pihaknya pun memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Darlan yang menyampaikan bahwa dinas memiliki alternatif supaya kendala–kendala diatas dapat terakomodir. Diantaranya, membuka gerai pelayanan kemudahan pembuatan Surat Izin Pelayaran, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP).

Secara teknis, gerai di Belitung nantinya akan digelar oleh pihak UPTD PTSP bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Adapun syarat yang harus dipersiapkan oleh nelayan ialah KTP-el, NPWP, Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pass kapal. Dan direncanakan akan dibuka pada Bulan Oktober mendatang sesuai dengan status level PPKM wilayah tersebut.

“Kita dorong karena ini mendesak, kita usulkan untuk dimulai pada Bulan September ini, bulan depan,” sarannya.

Sebagai informasi, sebelumnya DPMPTSP telah membuka gerai tersebut di Pelabuhan Sadai, Bangka Selatan. Untuk pihaknya baik itu DPMPTSP mengharapkan, lebih banyak lagi nelayan yang akan mendaftarkan surat–surat izin di atas, dan tidak ada target khusus yang ingin dicapai, namun tetap pelaksanaan gerai itu bersifat One Day Service atau satu hari dapat diselesaikan secara merata. (*/rls)

Komisi I Apresiasi Respon Cepat BKPSDMD Terkait Tes PCR/Antigen Gratis bagi Peserta CPNS/CPPPK

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merespon cepat terkait pemberlakuan tes PCR/Antigen gratis bagi peserta tes CPNS, di Pemprov. Babel termasuk di seleksi di tingkat pemerintah kabupaten/kota. Pasalnya, rencana tes PCR/Antigen gratis itu berupa rekomendasi dari anggota DPRD Bangka Belitung atas masukan dari masyarakat yang kemudian disampaikan dalam Badan Musyawarah.

“Kami juga merespon adanya usulan dewan, khususnya kemarin disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Babel (Amri Cahyadi) terkait dengan tes PCR/Antigen gratis ini, kemarin juga sudah dibahas di Banmus. Artinya memang kalau sudah di Banmus sudah menjadi pembahasan dan atensi penting,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah,Susanti, di Ruang Komisi I DPRD Babel. Jumat (3/9/2021) lalu.

Selanjutnya, dia menyampaikan rencana itu masih dipertimbangkan oleh pihak dinas dan penyelenggara tes PCR/Antigen oleh dinas kesehatan melalui Laboratorium Kesehatan daerah. Sebab stok yang dimiliki saat ini belum bisa menjangkau jumlah peserta tes CPNS.

“Jumlah peserta CPNS kita sebanyak 2732 dengan rincian 1166 PPPK, dan 1206 CPNS. Adapun besaran anggaran yang dipakai kita kalikan 2372 dikalikan 120 ribu rupiah sama dengan 284.640.000, kemarin juga sempat diusulkan di anggaran perubahan,” terangnya.

Pertimbangan lainnya pun, sambung Susanti, bahwa setelah pelaksanaan tes CPNS tahap pertama yakni tes SKD, bagi yang lulus maka dilanjutkan tes SKB dan pelaksanaan tes CPPPK dilaksanakan dalam tiga tahapan tes kompetensi. Dengan begitu rencana tes PCR/Antigen gratis ini akan diberlakukan berkelanjutan sementara Bufer Stock alat PCR tersebut semakin berkurang.

Namun, pihaknya tidak kehilangan cara untuk mengatur pelaksanaan tersebut. Dari beberapa tanggapan usulan bahwa test swab PCR/Antigen gratis diberlakukan bagi peserta yang menyertakan Surat Keterangan Kurang Mampu (SKKM), adapun pengaturan selanjutnya berkoordinasi dengan dinas. Misalnya dinas sosial, agar pemberian bantuan swab PCR/antigen memang untuk peserta yang benar benar terdampak covid 19.

Adapun rencana tersebut, akan menjadi atensi pihak BKPSDMD bahwa memang penting memikirkan kebijakan yang mempermudahkan masyarakat Babel, dengan tetap mempertimbangkan asas kemandirian oleh peserta CPNS.

Menanggapi hal di atas, Ketua Komisi I DPRD Bangka Belitung, Hellyana mengapresiasi langkah yang diambil oleh BKPSDMD. Pihaknya mengharapkan, pelaksanaan tes PCR/Antigen itu bisa diberlakukan gratis menyeluruh bila memungkinkan. Ataupun dapat diberlakukan bagi peserta yang masuk kategori kurang mampu yang dibuktikan dengan SKKM. (*/rls)

Dalam Waktu Dekat, Ranperda Kearsipan Akan Disahkan

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kearsipan Ringgit Kecubung memastikan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kearsipan akan tuntas dan siap disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam waktu dekat.

Alasannya, Pansus telah menggelar rapat pemantapan dan hanya tinggal menunggu masukan dari Biro Umum serta Badan Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya (BKPSDM) Babel yang akan dilakukan, Rabu (25/8).

“Kita masih akan melakukan rapat lagi Rabu nanti dengan BKD dan biro umum. Membahas sejumlah poin terkait sanksi juga. Dan rapat yang tadi kita lakukan ada 16 poin selesai. Karena di poin 16, ada soal pejabat struktural padahal sekarang sudah tidak ada,” ujar Ringgit kepada wartawan, Senin (23/8).

Legislator daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bangka Barat itu menyebutkan, rapat pemantapan yang dilakukan dari 16 poin tadi telah dibahas bersama-sama.

Mulai dari pasal 1 (pemakaian kata provinsi dan daerah), 3 (Dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten/kota adalah dinas lembaga kearsipan daerah), 4 (mempertanyakan untuk mencantumkan lembaga negara mengingat kewenangan pemerintah daerah), 6 , 7 (kata perangkat daerah lainnya agar kata lainnya dapat dihilangkan sesuai dengan pasal 1 angka 8) dan 12 (standar nasional).

Dan kemudian mengenai sanksi dan pasal lebih lanjut.

“Jadi Rabu tinggal menunggu masukan dari BKPSDM dan biro umum. Kalau dari dinas perpustakaan, biro hukum dan anggota dewan sudah selesai,” imbuh Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Ia melanjutkan, dalam kategori arsip dinamis ada lima cakupan yaitu, vital, aktif, inaktif, terjaga dan umum.

Namun lanjutnya, usulan dari dinas perpustakaan kategori arsip dinamis hanya tiga yaitu, vital, aktif dan inaktif, sedangkan untuk terjaga dan umum sudah termasuk didalamnya.  

“Nanti akan kita putuskan apa lima atau tiga yang dimasukkan dalam pembahasan mendatang. Karena terjaga dan umum sudah termasuk jangan sampai dianggap pemubaziran kata karena maknanya sama,” tukasnya.

Sebelumnya, Tim Pansus DPRD Babel terus melakukan penguatan dan pemantapan pentingnya penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebelum diparipurnakan menjadi produk hukum yang berbentuk Peraturan Daerah.

Arsip menjadi instrumen penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, pasalnya, Arsip tidak hanya sekedar informasi bersifat administratif saja, namun Arsip mempunyai nilai kebuktian yang kuat dalam keberlangsungan kehidupan.

Pentingnya pengelolaan Arsip yang baik bagi keberlangsungan kehidupan di setiap lembaga pemerintahan daerah, Kembali, Tim Panitia khusus (Pansus) Penyelenggaraan Kearsipan DPRD Babel, yang dikomandoi Ringgit Kecubung, Wakil Ketua Pansus Susi, beserta anggota Pansus yaitu, Firmansyah Levi, Johansen Tumanggor, Adet Mastur, Toni Purnama dan Zarkani. (*/ryu)

Kunjungi KPHP Sungai Sembulan, Ketua DPRD Babel Herman Suhadi Sematkan Pesan Moral Mendalam

WARTABANGKA, SIMPANGKATIS – Ketidakpastian areal kawasan hutan hampir terjadi di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sendiri.

Ketidakpastian ini sendiri memicu timbulnya berbagai permasalahan tenurial (lahan) dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan kawasan hutan tersebut.

Seperti halnya hasil kajian dan penelitian yang yang dilakukan oleh Forum aspirasi, kreativitas, aktivitas Putra Daerah Bangka Tengah (ASKAPDA) yang disampaikan ke Ketua DPRD beberapa waktu lalu.

Menindaklanjuti hal tersebut Ketua DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung, Herman Suhadi didampingi Sekretaris DPRD M. Haris bersama Ketua ASKAPDA Bangka Tengah, berusaha mencarikan solusi dan jalan terbaik terhadap persoalan ini dengan langsung beraudiensi ke UPTD KPHP Sungai Sembulan Wilayah Bangka Tengah, Selasa (22/6).

Mengawali sambutannya Ketua DPRD, Herman Suhadi menyisipkan sebuah pesan moral mendalam kepada peserta yang hadir guna menjaga kelestarian alam dan lingkungan yang telah dititipkan Allah SWT kepada makhluk ciptaan-Nya.

“Kita hidup dimuka bumi untuk jadi penyelamat bumi bukan pengrusak bumi, oleh karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing dapat kita jalankan dengan baik, semoga apa kita lakukan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” pesannya.

Dikatakan politisi PDIP ini, bahwa beberapa waktu yang lalu dirinya kedatangan silahturahmi dari kawan-kawan ASKAPDA Bangka Tengah dan menyampaikan hasil penelitian dan kajiannya terkait persoalan status dan fungsi kawasan hutan yang yang ada di Bangka Tengah.

Lebih lanjut, menurut sekretaris DPD PDIP Babel itu, tidak ada sesuatu yang tidak bisa diperbuat ketika kita menginginkan sesuatu yang lebih baik ketika hal itu dilakukan secara bersama.

“Untuk itu kita harus berani memulai bersama-sama dengan pemda seperti halnya dengan memanfaatkan kawasan hutan menjadi hal-hal yang produktif. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan sebagai ketua DPRD Bangka Belitung ini dapat bermanfaat bagi Negeri Serumpun Sebalai,” jelasnya.

“Saya sangat mengapresiasi ketua DPRD kawan-kawan yang telah bekerja dengan semangat di KPHP ini,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala UPTD KPHP Sungai Sembulan Arhandis mengakui memang benar hampir 60 persen aktivitas masyarakat Bangka Tengah berada dikawasan tersebut.
Dengan kondisi tersebut tidak jarang dijumpai banyak konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah.

Lebih jauh, dijelaskan pejabat eselon III Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Babel ini bahwa, unit kerja yang dipimpinnya saat ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar dibandingkan dengan unit kerja lainnya yang ada di dinas yang sama.

Ia menuturkan, KPHP Sungai Sembulan sendiri saat ini memiliki luas wilayah kawasan hutan sebesar 117 ribuaan hektar (HP/HL) yang terbentang dari Tanjung Pura sampai ke Tanjung Berikat.

“Kondisi kami sangat unik karena ada tiga kph yang seharusnya tetapi digabungkan jadi satu (unit V,VI dan VII) yang berakibat wilayah kerja yang semakin luas,” terangnya.

Disamping kondisi wilayah kerja yang begitu luas KPHP Sungai Sembulan juga tidak didukung dengan jumlah personil yang memadai. Kondisi ini juga tidak didukung dengan jumlah personil yang memadai.

Untuk itu ia mengharapkan, perhatian semua pihak agar kondisi yang ada dan hampir sama terjadi di semua KPH yang ada di Provinsi Babel ini agar dapat diperhatikan. (*/rls)

Kurangi Belanja Pegawai, Erzaldi Potong TPP ASN

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Roesman, mengumumkan akan memangkas tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Babel.

Pemotongan ini, untuk mengurangi belanja pegawai di Pemprov Babel yang menjadi sorotan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, beberapa waktu lalu. Jika tidak, Pemprov Babel terancam mendapatkan sanksi.

“Pemotongan TPP ini keputusan terakhir dimana tidak ada lagi sumber dana yang bisa diefisiensikan, sebagaimana disampaikan Menkeu bahwa belanja pegawai tinggi dan mau tidak mau kita lakukan pemotongan,” ungkap Erzaldi, usai memberikan arahan kepada ASN dan pengukuhan pelantikan ASN di GOR Sahabuddin, Kamis (10/6).

“kalau nggak (digotong-red), pusat akan ambil kebijakan bisa saja penahanan transfer dau, kalau itu ditunda bisa nggak gajian kita, ” tambah dia.

Ia menyebutkan, sebetulnya saat ini belanja pegawai sudah rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, saat ini porsi belanja pegawai sudah dibawah belanja modal, berkisar 35 persen.

Disinggung persentase pemangkasan TPP, orang nomor satu di Babel ini menegaskan bahwa masih diperhitungkan oleh tim, dan secepatnya akan diberlakukan.

“Besarannya masih dihitung, saya minta yang paling besar dipotong itu eselon II, eselon I masih dihitung, yang paling kecil staf, ” sebutanya.

Dengan adanya pemangkasan ini, ia mewanti-wanti ASN untuk tetap bersyukur dan bekerja maksimal.

“Kalau menjadi orang yang tidak bersyukur pasti berimbas pada kinerja, tapi apakah mau kota tergolong dalam orang-orang yang tidak bersyukur, jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dulu, dulu 1/3 dari sekarang, jadi harus bersyukur, ” tegasnya.

Ia mengajak ASN untuk berdoa dan bekerja maksimal, dan berharap nantinya TPP ini bisa kembali naik, jika pendanaan sudah maksimal dan tidak terkendala.

Hasil dari pemangkasan TPP ini, akan dialihkan untuk belanja modal dan lainnya yang lebih bermanfaat apalagi di tengah pandemi COVID-19. (two)

Gubernur Erzaldi Rotasi 15 Pejabat Eselon II, Ini Daftarnya

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan rotasi terhadap 15 pejabat di lingkungan Pemprov Babel, Rabu (2/6). Dari belasan orang itu ada satu nama pejabat yang direkrut dari Bangka Tengah untuk memperkuat tim Pemprov Babel.

“Pelantikan ini sudah sesuai dengan aturan, saya yakin dan percaya saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, amanah dan berkinerja,” kata Wagub Babel, Abdul Fatah saat memberikan sambutan, dalam pelantikan yang digelar di Ruang Pasirpadi, Kantor Gubernur Babel, Rabu (2/6).

Pelantikan ini, terdiri dari tiga hal, pertama penggabungan OPD, hasil open bidding dan job fit terhadap pejabat eselon II.

Namun sayangnya, Wagub enggan menjelaskan lebih rinci terkait pelantikan ini, ia lebih memilih untuk meninggalkan ruangan usai pelantikan dan foto bersama.

Ini daftar pejabat eselon II yang baru:

  1. Rakhmadi, jabatan sebelumnya sebagai Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dilantik menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
  2. Asyraf Suryadhin sebelumnya Kepala Dinas Kerasipan dan Perpustakaan, menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DP3ACSKB).
  3. Susanti kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pegendalian Penduduk dan KB menjadi Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM).

4.Sahirman, sebelumya BKPSDM menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Pemprov Babel.

5.Yulizar, jabatan sebelumnya Asisten Pemerintahan dan Kesra menjadi Kepala Dinas Kperasi dan UMKM (DKUMK)

  1. Elfiyena, jabatan sebelumnya Kepala DKUMK pindah ke Dinas Tenaga Kerja.

7.Toni Batubara, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

8.Tarmin, sebelumnya kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

9.Sunardi, Sebelumnya Kadisperindag dimutasi menjadi staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusiamanusia


10.Marwan, sebelumnya kepala Dinas Kehutanan, menjadi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (penggabungan 2 OPD)

  1. Suharto, Kadispora menjadi kepala Dinas Pariawisata Kebudayaan dan Pemuda Olahraga (penggabungan 2 OPD)
  2. Eko Kurniawan, sebelumnya sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup menjadi staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan

13.Andri Nurtito, jabatan sebelumnya Kabid Pencegahan dan pengendalian penyakit DInkes Babel menjadi Kepala Dinas Kesehatan menjadi Kadinkes

  1. Ahmad Yani, sebelumnya Kepala bagian administrasi perekonomian perencanaan biro ekonomi menjadi kepala biro ekonomi.
  2. Jantani, jabatan sebelumnya Kabid Bina Marga DInas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang menjadi Kapala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  3. Budi Utama, sebelumnya Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bangka Tengah, menjadi kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.(two/*)