ASN

Kunjungi KPHP Sungai Sembulan, Ketua DPRD Babel Herman Suhadi Sematkan Pesan Moral Mendalam

WARTABANGKA, SIMPANGKATIS – Ketidakpastian areal kawasan hutan hampir terjadi di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sendiri.

Ketidakpastian ini sendiri memicu timbulnya berbagai permasalahan tenurial (lahan) dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan kawasan hutan tersebut.

Seperti halnya hasil kajian dan penelitian yang yang dilakukan oleh Forum aspirasi, kreativitas, aktivitas Putra Daerah Bangka Tengah (ASKAPDA) yang disampaikan ke Ketua DPRD beberapa waktu lalu.

Menindaklanjuti hal tersebut Ketua DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung, Herman Suhadi didampingi Sekretaris DPRD M. Haris bersama Ketua ASKAPDA Bangka Tengah, berusaha mencarikan solusi dan jalan terbaik terhadap persoalan ini dengan langsung beraudiensi ke UPTD KPHP Sungai Sembulan Wilayah Bangka Tengah, Selasa (22/6).

Mengawali sambutannya Ketua DPRD, Herman Suhadi menyisipkan sebuah pesan moral mendalam kepada peserta yang hadir guna menjaga kelestarian alam dan lingkungan yang telah dititipkan Allah SWT kepada makhluk ciptaan-Nya.

“Kita hidup dimuka bumi untuk jadi penyelamat bumi bukan pengrusak bumi, oleh karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing dapat kita jalankan dengan baik, semoga apa kita lakukan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” pesannya.

Dikatakan politisi PDIP ini, bahwa beberapa waktu yang lalu dirinya kedatangan silahturahmi dari kawan-kawan ASKAPDA Bangka Tengah dan menyampaikan hasil penelitian dan kajiannya terkait persoalan status dan fungsi kawasan hutan yang yang ada di Bangka Tengah.

Lebih lanjut, menurut sekretaris DPD PDIP Babel itu, tidak ada sesuatu yang tidak bisa diperbuat ketika kita menginginkan sesuatu yang lebih baik ketika hal itu dilakukan secara bersama.

“Untuk itu kita harus berani memulai bersama-sama dengan pemda seperti halnya dengan memanfaatkan kawasan hutan menjadi hal-hal yang produktif. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan sebagai ketua DPRD Bangka Belitung ini dapat bermanfaat bagi Negeri Serumpun Sebalai,” jelasnya.

“Saya sangat mengapresiasi ketua DPRD kawan-kawan yang telah bekerja dengan semangat di KPHP ini,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala UPTD KPHP Sungai Sembulan Arhandis mengakui memang benar hampir 60 persen aktivitas masyarakat Bangka Tengah berada dikawasan tersebut.
Dengan kondisi tersebut tidak jarang dijumpai banyak konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah.

Lebih jauh, dijelaskan pejabat eselon III Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Babel ini bahwa, unit kerja yang dipimpinnya saat ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar dibandingkan dengan unit kerja lainnya yang ada di dinas yang sama.

Ia menuturkan, KPHP Sungai Sembulan sendiri saat ini memiliki luas wilayah kawasan hutan sebesar 117 ribuaan hektar (HP/HL) yang terbentang dari Tanjung Pura sampai ke Tanjung Berikat.

“Kondisi kami sangat unik karena ada tiga kph yang seharusnya tetapi digabungkan jadi satu (unit V,VI dan VII) yang berakibat wilayah kerja yang semakin luas,” terangnya.

Disamping kondisi wilayah kerja yang begitu luas KPHP Sungai Sembulan juga tidak didukung dengan jumlah personil yang memadai. Kondisi ini juga tidak didukung dengan jumlah personil yang memadai.

Untuk itu ia mengharapkan, perhatian semua pihak agar kondisi yang ada dan hampir sama terjadi di semua KPH yang ada di Provinsi Babel ini agar dapat diperhatikan. (*/rls)

Kurangi Belanja Pegawai, Erzaldi Potong TPP ASN

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Roesman, mengumumkan akan memangkas tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Babel.

Pemotongan ini, untuk mengurangi belanja pegawai di Pemprov Babel yang menjadi sorotan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, beberapa waktu lalu. Jika tidak, Pemprov Babel terancam mendapatkan sanksi.

“Pemotongan TPP ini keputusan terakhir dimana tidak ada lagi sumber dana yang bisa diefisiensikan, sebagaimana disampaikan Menkeu bahwa belanja pegawai tinggi dan mau tidak mau kita lakukan pemotongan,” ungkap Erzaldi, usai memberikan arahan kepada ASN dan pengukuhan pelantikan ASN di GOR Sahabuddin, Kamis (10/6).

“kalau nggak (digotong-red), pusat akan ambil kebijakan bisa saja penahanan transfer dau, kalau itu ditunda bisa nggak gajian kita, ” tambah dia.

Ia menyebutkan, sebetulnya saat ini belanja pegawai sudah rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, saat ini porsi belanja pegawai sudah dibawah belanja modal, berkisar 35 persen.

Disinggung persentase pemangkasan TPP, orang nomor satu di Babel ini menegaskan bahwa masih diperhitungkan oleh tim, dan secepatnya akan diberlakukan.

“Besarannya masih dihitung, saya minta yang paling besar dipotong itu eselon II, eselon I masih dihitung, yang paling kecil staf, ” sebutanya.

Dengan adanya pemangkasan ini, ia mewanti-wanti ASN untuk tetap bersyukur dan bekerja maksimal.

“Kalau menjadi orang yang tidak bersyukur pasti berimbas pada kinerja, tapi apakah mau kota tergolong dalam orang-orang yang tidak bersyukur, jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dulu, dulu 1/3 dari sekarang, jadi harus bersyukur, ” tegasnya.

Ia mengajak ASN untuk berdoa dan bekerja maksimal, dan berharap nantinya TPP ini bisa kembali naik, jika pendanaan sudah maksimal dan tidak terkendala.

Hasil dari pemangkasan TPP ini, akan dialihkan untuk belanja modal dan lainnya yang lebih bermanfaat apalagi di tengah pandemi COVID-19. (two)

Gubernur Erzaldi Rotasi 15 Pejabat Eselon II, Ini Daftarnya

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan rotasi terhadap 15 pejabat di lingkungan Pemprov Babel, Rabu (2/6). Dari belasan orang itu ada satu nama pejabat yang direkrut dari Bangka Tengah untuk memperkuat tim Pemprov Babel.

“Pelantikan ini sudah sesuai dengan aturan, saya yakin dan percaya saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, amanah dan berkinerja,” kata Wagub Babel, Abdul Fatah saat memberikan sambutan, dalam pelantikan yang digelar di Ruang Pasirpadi, Kantor Gubernur Babel, Rabu (2/6).

Pelantikan ini, terdiri dari tiga hal, pertama penggabungan OPD, hasil open bidding dan job fit terhadap pejabat eselon II.

Namun sayangnya, Wagub enggan menjelaskan lebih rinci terkait pelantikan ini, ia lebih memilih untuk meninggalkan ruangan usai pelantikan dan foto bersama.

Ini daftar pejabat eselon II yang baru:

  1. Rakhmadi, jabatan sebelumnya sebagai Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dilantik menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
  2. Asyraf Suryadhin sebelumnya Kepala Dinas Kerasipan dan Perpustakaan, menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DP3ACSKB).
  3. Susanti kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pegendalian Penduduk dan KB menjadi Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM).

4.Sahirman, sebelumya BKPSDM menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Pemprov Babel.

5.Yulizar, jabatan sebelumnya Asisten Pemerintahan dan Kesra menjadi Kepala Dinas Kperasi dan UMKM (DKUMK)

  1. Elfiyena, jabatan sebelumnya Kepala DKUMK pindah ke Dinas Tenaga Kerja.

7.Toni Batubara, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

8.Tarmin, sebelumnya kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

9.Sunardi, Sebelumnya Kadisperindag dimutasi menjadi staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusiamanusia


10.Marwan, sebelumnya kepala Dinas Kehutanan, menjadi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (penggabungan 2 OPD)

  1. Suharto, Kadispora menjadi kepala Dinas Pariawisata Kebudayaan dan Pemuda Olahraga (penggabungan 2 OPD)
  2. Eko Kurniawan, sebelumnya sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup menjadi staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan

13.Andri Nurtito, jabatan sebelumnya Kabid Pencegahan dan pengendalian penyakit DInkes Babel menjadi Kepala Dinas Kesehatan menjadi Kadinkes

  1. Ahmad Yani, sebelumnya Kepala bagian administrasi perekonomian perencanaan biro ekonomi menjadi kepala biro ekonomi.
  2. Jantani, jabatan sebelumnya Kabid Bina Marga DInas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang menjadi Kapala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  3. Budi Utama, sebelumnya Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bangka Tengah, menjadi kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.(two/*)

Pemprov Raih Predikat WTP, Ketua DPRD Sampaikan Ucapan Selamat

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Herman Suhadi, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak, atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Babel TA 2020, yang keempat kalinya.

Hal itu terungkap setelah dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi kepulauan Bangka Belitung, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Kamis, (27/5). 

“Kita patut bersyukur bahwa opini WTP ini adalah yang keempat diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung,” ujarnya.

Ia menegaskan, sebagai upaya dalam mewujudkan peningkatan kinerja akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan daerah, agar Pemerintah Provinsi Babel untuk selalu meningkatkan kompetensi dan kinerja, dalam semangat kebersamaan.

“Kita harus bekerja lebih keras lagi karena opini ini harus terus menerus kita pertahankan sebagai pertanggungjawaban moral pada konstitusi dan terhadap rakyat,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, staf ahli bidang keuangan pemerintah pusat Beni Ruslandi, mengatakan, bahwa pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran perjanjian laporan keuangan.

“Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajiban informasi yang disajikan dalam laporan keuangan,” terangnya.

Atas hasil pemeriksaan BPK atas hasil laporan keuangan Provinsi Kepulauan Bangka belitung tahun 2020 termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk menindaklanjuti kepada BPK.

“Maka BPK memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Capaian ini merupakan momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Babel Erzaldi Rosman, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Babel yang telah melaksanakan audit terhadap laporan keuangan Tahun Anggaran 2020. 

“LHP yang diserahkan hari ini akan kami tindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku, sehingga pada tahun-tahun yang akan datang temuan tersebut tidak terulang dan kualitas pengelolaan keuangan daerah juga akan lebih meningkat dari sekarang,” kata Erzaldi.

Dilanjutkannya, bahwa kerjasama yang telah terjalin dengan baik ini diharapkan menghasilkan opini WTP berturut-turut dalam audit BPK, menurutnya hal ini tidak serta merta datang begitu saja. “Hal ini berkat dukungan DPRD Babel selaku lembaga kontrol dan pengawasan sehingga capaian tersebut dapat diraih,” haturnya.

“Semoga kerja sama yang telah kita jalin selama ini baik itu antara Pemprov dengan DPRD Babel maupun dengan BPK RI Perwakilan Babel dapat terus berlanjut dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara tercinta,” harapnya. (*/rls)

BPK Sorot Anggaran Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, DPRD Babel Akan Bentuk Pansus

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memberikan apresiasi atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Babel selama empat kali berturut.

Penerimaan predikat WTP ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI perwakilan Babel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Babel Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan pada saat rapat paripurna di gedung DPRD Babel, Kamis (27/5).

“Pada tahun ini kita meraih WTP yang ke empat. Meraih predikat WTP ini bukanlah hal yang mudah karena butuh kerja keras dan kerja cerdas dengan koordinasi yang baik, itu kami apresiasi terlebih dahulu,” kata Ketua DPRD Babel kepada wartawan usai rapat paripurna.

Kendati demikian, disampaikan dia, dari hasil pemeriksaan, BPK menemukan beberapa permasalahan yang siginifikan. Diantaranya pada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Babel.

“Teknisnya sudah disampaikan oleh gubernur. Oleh karena itu, dari hasil pemeriksaan BPK ini, tentunya kami akan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan, DPRD akan membentuk Pansus untuk itu,” ujarnya.

“Dan nantinya kami juga akan berkoordinasi dengan semua pihak, memantau terhadap apa yang telah disarankan oleh BPK itu telah ditindaklanjuti atau belum,” tandasnya.

Berikut beberapa permasalahan yang siginifikan dari hasil pemeriksaan BPK, yakni :

a. Kekurangan Volume atas 24 Paket Pekerjaan Peningkatan/Pemeliharaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

b. Proses Penganggaran atas Belanja Hibah BOS Kepada SMK dan SLB Swasta dan Belanja Kegiatan Pengelolaan Dana BOS pada Delapan SMA/SMK Negeri di Dinas Pendidikan kurang memadai.

c. Pengelolaan Rekening dan Penatausahaan Kas pada Dinas Pendidikan Belum Tertib.

d. Pengamanan administrasi atas Aset Tetap yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya tertib. (*/DEI)

Siap-Siap, Pemkab Bangka Tengah Buka Rekrutmen 625 CPNS dan PPPK

WARTABANGKA.COM, KOBA – Bagi lulusan Sarjana, tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) kembali menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Kepala BKPSDMD Bateng, Wahyu Nurrakhman mengatakan pada penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2021 ini Pemkab Bateng membuka rekrutmen pegawai dengan kuota kurang lebih sebanyak 625 orang.

“Totalnya ada 625, dimana CPNS sebanyak 267 kuota, P3K Guru 266 kuota, dan P3K non Guru 92 kuota, sehingga totalnya 625 kuota,” ujar Wahyu Nurrakhman, Senin (24/5).

Menurut Wahyu, pihaknya mengajukan kuota formasi ke pusat lebih dari 625, namun pengajuan itu belum tentu dikabulkan semua.

“Pasti ada perhitungan mulai dari kemampuan keuangan negara, sampai dengan faktor yang paling dominan atau krusial untuk segera diangkat sesuai dengan kebutuhan. Aalagi saat ini di situasi pandemi Covid-19, sehingga tenaga kesehatan sangat dibutuhkan kemudian menjadi prioritas penerimaan CPNS,” ujar Wahyu.

Wahyu juga menyampaikan bahwa salah satu perhitungan dalam pengajuan kuota CPNS dan P3K adalah jumlah pensiunan, beban pekerjaan di suatu OPD dan faktor lainnya.

“Jadi salah satu dasar perhitungan kita adalah jumlah pensiun, namun tetap ada perhitungan yang lainnya mulai dari beban pekerjaan dari setiap jabatan sampai analisis jabatannya juga, kemudian ada perhitungan berdasarkan kebutuhan yang memang di satu jabatan atau OPD yang masih kekurangan orang. Oleh karena itu besar kemungkinan bukan hanya jumlah pensiun, tapi ada perhitungan yang lainnya,” beber Wahyu.

Ia mengatakan bahwa untuk pengumuman dan pendaftaran jika menurut jadwal nasional, sudah dimulai sejak tanggal 30 Mei 2021.

“Saat ini permasalahannya ada di juknis yang belum kita dapatkan dan secara nasional berdasarkan rakor virtual dengan BKN regional. Pihak BKN masih menunggu teknis dalam pelaksaanaan, tapi kita sudah diminta kesiapan mulai dari draft pengumuman, dan persiapan lainnya dari sekarang. Termasuk fasilitas pelaksananaan CAT kita, mereka sudah minta laporan terkait dengan kondisi kemampuan CAT,” terang Wahyu.

Lebih lanjut pelaksanaan tes CPNS pun akan dilakukan sesuai dengan prosedur kesehatan yang telah dianjurkan.

“Tahun ini kita mungkin hanya bisa 50 unit dengan situasi Covid-19 ini, namun dari 50 unit itu pun kita bagi 2, jadi 25 per ruangan, kalau tahun lalu kita bisa 100 satu ruangan, namun karena saat ini situasi Covid-19 dan harus jaga jarak dan sebagainya yaitu protokol kesehatan kita jaga, maka satu sesi hanya 25 per ruangan, karena ada dua ruangan jadi totalnya 50,” terangnya.

Sementara itu untuk penerimaan pada tahun ini terdapat kesempatan pada tenaga kesehatan, teknik, dan guru serta nonguru.

“Sedangkan untuk penerimaan tahun ini ada tenaga kesehatan, teknik dan guru, serta nonguru, namun untuk formasi atau detalil lengkapnya belum bisa kita sampaikan,” pungkas Wahyu. (RN)

THR untuk ASN, Pemkab Bateng Siapkan Anggaran Rp13 Miliar

WARTABANGKA, KOBA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Tengah (Bateng) telah menyiapkan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga pegawai kontrak kegiatan (PKK) atau honorer. Khusus ASN anggaran yang disiapkan mencapai Rp13 miliar.

“Untuk PNS atau ASN ini kita masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP), namun kita sudah siapkan anggara Rp13 miliar untuk THR ASN ini,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bateng, Cherlini, Kamis (29/4).

Sementara untuk tenaga pegawai kontrak kegiatan atau honorer,  pihaknya juga, kata dia, telah menyiapkan anggaran THR kurang lebih Rp2,3 miliar.

“Untuk PKK ini ada 2.245 orang yang menerima termasuk didalamnya Guru Tidak Tetap atau GTT yang menerima THR ini, di mana tahun ini besaran yang diterima sebesar Rp 1 Juta ,” ungkap Cherlini.

Dia memastikan THR bagi ASN dan PKK ini akan dibagikan serentak pada awal bulan Mei mendatang.

“Insya Allah rencanaya THR ini akan kita bayarkan secara serentak dengan gaji di awal bulan Mei nanti. Dan untuk SK-nya ini sudah kami bikin dan sudah intruksi ke organisasi perangkat daerah,”ucapnya.

Sesuai peraturan menteri keuangan, ia mengimbau kepada seluruh ASN dan PKK ini untuk memanfaatkan dana THR ini sebaik-baiknya.

“Jadi kita berharap THR ini dimanfaatkan sebaik-baiknya agar juga perekonomian juga bisa berjalan dan berputar,” pungkasnya (RN)

Wagub Babel: Gandeng OK OCE Dapat Ciptakan Lapangan Kerja Baru

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah, meminta agar penandatanganan nota kesepakatan dengan OK OCE dapat sepenuhnya bermanfaat bagi masyarakat, guna memperkuat pengembangan UMKM yang bermuara terciptanya lapangan kerja baru.

Hal tersebut diungkapkan Wagub Abdul Fatah pada rapat koordinasi pembahasan Perjanjian Kerjasama antara Pemprov. Babel dengan OK OCE terkait Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Ruang Rapat Wakil Gubernur Babel, Rabu (17/03).

Hingga saat ini, Pemprov Babel bersama perangkat daerah terus mengkaji dan memperdalam isi perjanjian kerjasama dengan OK OCE, agar kerjasama ini dapat memberi manfaat maksimal bagi pengembangan wirausaha yang ada di Babel.

“Kita akan melihat spesifikasi dari masukan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tugas dan fungsi dari OPD mana yang dapat menjadi peluang kewirausahaan, baik melalui pelatihan maupun pemasarannya,” jelas wagub.

Lebih jauh wagub menyebut bahwa kerjasama ini tidak hanya menyentuh sektor UMKM saja, melainkan dapat menyentuh semua sektor yang ada di perangkat daerah. Sebagai contoh, dirinya menyebut Dinas Kehutanan dapat bekerjasama dengan program OK OCE dengan memberikan 10 kerjasama terbaik dari sekitar 40 perusahaan yang bekerjasama dengan Dinas Kehutanan.

OK OCE sendiri adalah program penting yang di galakkan Babel akhir-akhir ini guna mengentas kemiskinan dan pengangguran di Babel melalui pengembangan sektor UMKM.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), Elfiana mengungkapkan bahwa kerjasama dengan OK OCE akan dapat memberikan nilai positif dan menguntungkan, utamanya dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan kesejahteraan masyarakat Babel, mulai dari proses pendaftaran, pemasaran, hingga pemodalan.

“Kita manfaatkan fasilitas dari OK OCE sebaik mungkin, baik itu pelatihan kewirausahaan maupun proses pemasarannya. Pada dasarnya, UMKM ini bukan kerja satu pihak, melainkan kerja semua pihak,” tuturnya.

Hadir juga dalam Rapat Koordinasi adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Plt. Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala DP3ACSKB, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kehutanan, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov. Babel. (Diskominfo Babel)

Sidak di Sekretariat DPRD, Bupati Mulkan Ingatkan ASN Jangan Bersikap Seperti Raja

WARTABANGKA, SUNGAILIAT – Bupati Bangka, Mulkan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga kontrak di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka, Selasa (16/3) pagi.

Sidak tersebut kata Mulkan untuk melihat secara langsung keadaan dan kedisiplinan para pegawai ASN dan tenaga kontrak yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka.

ASN, kata dia bisa memberikan bimbingan dan masukan yang baik bagi pegawai tenaga kontrak yang ada dibawahnya. Dan sebaliknya juga para ASN juga jangan sampai bersikap seperti raja untuk selalu dilayani seperti bos, karena ada tenaga pembantu.

“Saat ini tenaga kerja kontrak yang ada di Setwan DPRD Kabupaten Bangka ada sebanyak 101 orang dan ASN ada 42 orang. Sedangkan untuk tenaga administrasi dan sopir sejumlah 68 orang, berarti PNS sudah plus satu,” katanya.

Mulkan mengingatkan pegawai harus bisa membawa nama baik, karena sebagai user adalah leading sektor masing-masing

Sementara, Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Bangka, Erry Gusnawan mengatakan bahwa sidak yang dilakukan untuk melihat kedisiplinan kerja pegawai baik ASN maupun tenaga kontrak yang ada.

“Kami berterima kasih kepada bupati Bangka karena melakukan sidak ke kantor Setwan DPRD Bangka, karena ini merupakan salah satu bentuk perhatian dari orang nomor satu di kabupaten ini. Ini akan menjadi motivasi kita untuk lebih meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja,” jelas Erry Gusnawan.

Dituturkan jika pesan-pesan yang disampaikan oleh Bupati perlu kiranya untuk selalu diingat dan diterapkan dalam bekerja karena menitik beratkan pada kedisiplinan.(Zen)

Sidak OPD, Bang Pian Minta Pegawai Kerja dengan Ikhlas

WARTABANGKA, KOBA – Wakil Bupati Bangka Tengah, Herry Erfian melakukan sidak ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pada Jum’at (12/3) bersama staf khusus bupati dan Kabid penegakan disiplin Badan Kepegawai Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Herry Erfian mengatakan adanya laporan perihal ketidakdisiplinan pegawai pemda bangka tengah baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun honorer sehingga ia mendapatkan intruksi dari bupati untuk melakukan sidak di OPD.

“Dalam rangka silaturahmi sekaligus sidak tingkat kehadiran dan kedisiplinan pegawai pemda Bateng, ” kata Erfian.

Pria yang sering disapa Bang Pian ini menuturkan sidak yang ia lakukan merupakan sebuah bentuk ketegasan dan perhatian mereka terhadap pegawai Pemda Bateng.

” Kami harus tegas, jangan sampai ada pegawai yang sering bolos namun TPPnya sama dengan pegawai yang lainnya sehingga membuat kecemburuan sosial bagi ASN yang lainnya ” tutur Bang Pian.

Bersama Bupati Algafry Rahman ingin para pegawai memberikan pelayanan yang terbaik dan semaksimal mungkin untuk masyarakat Bateng.

“Mari sama-sama kita bekerja untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan jangan lupa kerja ikhlas, insyaallah pahala dunia akhirat akan mengalir kepada kita semua,” pungkasnya.

Diantara OPD yang dilakukan sidak yakni Dinas Sosial dan Pemerintahan Desa (Dinsospmd) serta Dinas Komunikasi dan informasi statistik (Diskominfosta) Bateng. (RN)