sekolah

Wakil Rakyat Babel Jaring Aspirasi, Siap Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Guna Mewujudkan Keadilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, gerak cepat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) secara serentak mendengar, menjaring, menyerap, menghimpun serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan turun gunung melalui masa Reses.

Reses merupakan amanah konstitusi yang dilaksanakan wakil rakyat di luar masa sidang terhadap konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Hasil reses yang akan dituangkan sebagai bahan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD di dalam pelaksanaan pembangunan serta menentukan arah kebijakan pembangunan kedepan, sesuai dengan kewenangan yang ada di Pemerintah Provinsi Babel.

Pentingnya pelaksanaan Reses yang dilaksanakan seluruh pimpinan serta anggota DPRD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya antara lain, Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Reses tahun sidang III masa sidang I dilaksanakan terhitung sejak tanggal 11-16 Oktober 2021.

Dengan mengusung tema “Rela Menjadi Jembatan Penyambung Aspirasi Rakyat Bangka Belitung”, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi, S. Sos, bertekad dan berjuang untuk memastikan terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam keberlangsungan pembangunan daerah dan negara.

“Jangan khawatir, negara hadir di sini untuk memberikan solusi bagi masyarakat agar semua persoalan itu nantinya dapat di atasi dan terealisasi,” kata Politisi PDI Perjuangan Dapil Bangka itu.

Reses dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota se-Babel, terwujudnya kerja yang lebih efisien dan efektif terus digencarkan para wakil rakyat Babel.

Terbukti, pelaksanaan reses berhasil menghimpun berbagai aspirasi dari masyarakat. Antara lain, peningkatan pembangunan infrastruktur, sektor perekonomian, sektor pertanian dan perkebunan, sektor pendidikan, sektor kelautan perikanan hingga sektor pariwisata.

Tak hanya itu, berbagai aspirasi yang diharapkan masyarakat dihadapan wakil rakyatnya, seperti bantuan bibit untuk pertanian dan perkebunan.

Selain itu juga, bantuan pembiayaan modal usaha, fasilitas pendidikan, kesejahteraan guru, kesejahteraan masjid serta pembangunan akses jalan, peningkatan jalan, lampu penerang jalan serta pembangunan sarana dan prasarana publik.

Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Herman Suhadi, Sos, memandang penting perhatian dari pemerintah terhadap sektor Pertanian dan perkebunan didalam pemulihan perekonomian masyarakat pasca pandemi covid-19, seperti bantuan bibit sawit untuk masyarakat.

“Sawit sangat berpotensi besar terhadap Peningkatan ekonomi dan hari ini alhamdulillah dengan harga yang cukup baik. Kita DPRD sangat mendukung. sehingga Insyaallah kita akan memperjuangkan aspirasi ini di APBD Provinsi Babel,” terangnya.

Wakil Ketua II DPRD Bangka Belitung, Muhammad Amin, SE, berharap dan terus memotivasi pemuda agar dapat menjadi ujung tombak disektor pertanian dan sebagai pelopor pembangunan dalam meningkatkan perekonomian daerah.

“Seorang petani milenial dapat menjadi agen perubahan. Dengan semangat dan jiwa muda yang dimiliki serta cakap dalam penggunaan teknologi. Kedepan kita yakin generasi milenial ini dapat membangun desa menjadi lebih maju,” tandas Politisi Gerindra Dapil Bangka Selatan itu.

Sektor Pendidikan menjadi perhatian serius Wakil Ketua III DPRD Bangka Belitung, Amri Cahyadi, ST. MM.

Pasalnya, Pendidikan mempunyai peranan penting dalam melahirkan generasi yang berkarakter, handal dan berdaya saing dalam menatap kehidupan kedepan yang lebih baik.

Saat melaksanakan Reses, berbagai aspirasi yang ditampung dan akan ditindaklanjuti, antara lain, terkait Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) 2021 pada sistem zonasi, sistem pembelajaran secara daring (online), fasilitas sarana dan prasana pendidikan maupun kesejahteraan para guru.

“Aspirasi tersebut akan diperjuangkan, yang pastinya ini akan menjadi pokok -pokok pikiran DPRD yang akan diparipurna dan disingkronkan dengan hasil Musrenbang desa, kemudian menjadi kebijakan daerah di APBD kita,” pungkas Politisi PPP Dapil Bangka itu.

Ketua Komisi I DPRD Babel, Hellyana, SH, menerangkan bahwa, segala aspirasi masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi akan di perjuangkan dan akan dijadikan sebagai bahan Pokok-Pokok pikiran DPRD.

“Kami akan memperjuangkan apa yang telah di aspirasikan kepada kami, juga akan kami pilah mana yang masuk ranahnya provinsi dan mana ranah kabupaten. Bila ada aspirasi yang ternyata wewenangnya ada dikabupaten akan kami sampaikan kepada kawan-kawan DPRD kabupaten,” terang Hellyana, Legislator PPP, Dapil Belitung dan Belitung Timur itu.

Ketua Komisi II DPRD Bangka Belitung, Adet Mastur, SH, MH, akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

“Kami telah berusaha memperjuangkan anggaran-anggaran provinsi, untuk tahun ini ada pembuatan DED (detail enginering desain) pemandian Air Keretak dan Insyallah, juga pembangunan dan pengerukan alur air Desa Keretak ini sudah masuk ke dalam APBD tahun 2022 sebesar tiga miliar rupiah,” pungkas Politisi PDI Perjuangan Dapil Bangka Tengah itu.

Ketua Komisi III DPRD Bangka Belitung, Efredi Effendy menjelaskan, bahwa mitra komisi III antara lain, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BUMN (termasuk pertamina dan PT Timah) hingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk itu dia mengarahkan kepada peserta reses untuk menyampaikan berkaitan dengan pembangunan sesuai mitra kerja.

“Ditahun sebelumnya di Semabung Lama, ada yang mengusulkan perbaikan jalan setapak, Alhamdulillah bisa diakomodir tetapi tidak semua, karena memang tidak bisa dari TAPD, dengan alasan sebagian jalan bukan kewenangan provinsi tetapi kota,” jelas legislator Dapil Kota Pangkalpinang itu.

Ketua Komisi IV DPRD Babel, H. Jawarno, mengatakan, semua usulan yang didapatkan akan tetap ditampung, namun nanti dalam tindakannya akan diseleksi kembali menurut skala prioritas.

“Karena motivasi kita di DPRD untuk terus memajukan sektor pendidikan di Bangka Belitung. namun nanti dalam tindakan menyangkut dana anggaran, kita akan lihat menurut skala prioritas, mana yang lebih penting, mana yang belum,” imbuh, Legislator Gerindra Dapil Bangka itu. (*/adv)

Reses di SMAN 1 Merawang, Amri Ingatkan Seluruh Stakeholder Bertanggungjawab Tingkatkan Mutu Pendidikan

WARTABANGKA, MERAWANG – Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Amri Cahyadi ST MM memaksimalkan reses tahun sidang ketiga ini dengan berinteraksi dengan pihak sekolah. Setelah melaksanakan reses di SMA N 1 Belinyu dan SMA N 1 Riau Silip, Selasa (12/10), pimpinan DPRD itu berkunjung ke SMA N 1 Merawang.
 
Dalam arahan reses yang sedang dilaksanakan ini, bertujuan mendapatkan pemahaman dalam menelurkan kebijakan di sektor pendidikan.

“Kemarin kita sudah berkunjung ke SMA N 1 Belinyu dan Riau Silip, saya cukup bahagia karena siswa-siswanya berani dan cerdas. Tentu kita mau kualitas siswanya ini setara, atau lebih baik lagi,” tutur Amri di hadapan puluhan siswa saat menyampaikan materi reses.

Dengan sikap yakin, dia menegaskan bahwa kemajuan sebuah negeri tergantung pada mutu pendidikan dan kualitas SDA yang dihasilkan sekolah tersebut.

Untuk itu, menurutnya pendidikan tidak hanya dibebankan kepada guru dan komite atau pemerintah saja, namun juga perlu melibatkan masyarakat.

“Sektor pendidikan itu tidak dibebankan kepada guru pengajar, komite, orangtua dan pemerintah saja tetapi juga harus kepada masyarakat termasuk kami ini (anggota legislatif pemprov),” terangnya.

Ditengah-tengah penyampaian reses, dia mengajak peserta reses lebih interaktif dengan mengajukan berbagai pertanyaan, baik kepada siswa dan guru.

Terkhusus untuk siswa, lanjutnya dengan sistem daring selama pandemi, apakah dinilai efektif , kemudian mempertanyakan kuota gratis yang disediakan oleh pemerintah kepada siswa apakah diterima langsung, apakah kemudian digunakan untuk belajar main game.

Sebab, dia menilai sesuai informasi yang diterima dari aduan orangtua tidak sedikit siswa menyalahgunakan kuota gratis itu untuk bermain game.

Lebih lanjut, dia memerlukan jawaban dan sikap jujur para siswa demi sebuah mutu pendidikan.

Terkhusus untuk guru, tidak lupa juga dia mengajukan berbagai pertanyaan yang masih berhubungan dengan pelaksanaan PPDB 2021.

Terutama soal sistem zonasi dari SMA N 1 Merawang, apakah masih ada siswa yang tidak terakomodir disebabkan kekurangan ruang belajar.

“Apakah ada siswa yang tidak terakomodir hanya kekurangan ruang belajar yang kemudian karena dihitung jarak zonasi akhirnya banyak siswa yang mendaftar tidak masuk,” tanyanya.

Jika hal itu terjadi, Amri Cahyadi menerangkan bahwa perlu ada kebijakan penambahan ruang belajar dan unit sekolah baru.

Artinya jangan sampai terdengar ada siswa tidak sekolah dikarenakan zonasi.
 
Dalam pekan terakhir, pihak DPRD melalui pimpinan DPRD Bangka Belitung bersama Dinas Pendidikan telah menghadap Kemendikbud dalam pembahasan aturan PPDB yang tidak cocok dengan geografis Bangka Belitung.

Sebagai suksesor pendidikan baik pemerintah harus perlu melibatkan seluruh Stakeholder (pemangku kepentingan).
 
Dalam momen baik itu pun, Kepala Sekolah SMA N 1 Merawang, Dra Nihlatin Nisa turut memberikan aspirasi untuk keperluan sekolah.

Diantaranya pembentukan pojok literasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran literasi dan pengajuan sarana penunjang sekolah lainnya. (*/Publikasi Setwan DPRD Babel)

DPRD Babel Wacanakan Pembangunan SMK di Belitung

WARTABANGKA, TANJUNGPANDAN – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Herman Suhadi menyampaikan, DPRD Babel beberapa hari lalu melalui rapat pembahasan anggaran RKUA-RPPAS telah merencanakan dan mengusulkan untuk dibangunnya sebuah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Pulau Belitung.

“Itu usulan dari kita sebagai anggota DPRD Bangka Belitung karena kita menilai dan mendapat masukan dari masyarakat, disana hanya tersedia satu sekolah menengah,” katanya saat melakukan kunjungan di SMAN 2 Tanjungpandan, Jumat (8/10).

Lebih jauh dia mengatakan, untuk di kecamatan itu (Membalong) sendiri ada lima SMP sehingga lulusan SMP sulit ditampung di satu sekolah menengah.

Sedangkan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah di Tanjungpandan, jarak mencapai 53 kilometer membuat siswa tak masuk dalam zonasi.

“Kami (DPRD) mendapat laporan dari masyarakat, anak kami tidak sekolah. Oleh karenanya, itu menjadi perhatian kita. Kita merencanakan ada pembangunan SMK baru di Desa Lassar, Membalong,” jelas dia.

Lokasi pembangunan SMK itu pun merupakan hibah dari masyarakat setempat.

Rencana pembangunan sekolah telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Bangka Belitung 2022.

Terkait bidang kejuruannya, Herman molen sapaan akrabnya mengatakan akan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di daerah tersebut (Belitung).

“Kalau melihat potensi daerahnya, mungkin kita akan mengusulkan untuk SMK Pertanian karena membalong merupakan kawasan agro dan pertanian,” pungkasnya.

Sementara itu, menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Bangka Belitung Adi Zahriadi menyebutkan, bahwa wacana pembangunan SMK di Membalong ini memang sudah ada sejak Tahun 2019.

Pihaknya pun sudah menyusun proposal alokasi pembangunan sekolah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)
.
“Informasinya memang rencana pembangunan ini sudah disetujui pada KUA-PPAS Babel 2022. Tapi kami belum menerima salinan dokumennya, sehingga saat ini kami masih menunggu instruksi lebih lanjut,” katanya. (*/rls)

Ketua DPRD Motivasi Pelajar dan Bagikan Hadiah di SMAN 2 Tanjungpandan

WARTABANGKA, TANJUNGPANDAN – Di hadapan puluhan siswa/i dan tenaga pendidik SMAN 2 Tanjungpandan, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Herman Suhadi memberikan motivasi dan bagikan hadiah jutaan rupiah dan Smartphone (gawai).

Herman pun sempat menceritakan pengalamannya yang berjuang dari nol, bahkan untuk sekolah saja tidak mampu.

Sehingga untuk membayar uang sekolah harus bekerja dengan menjual ikan.

Begitupun dengan masa mudanya yang ia habiskan sebagai penjual gorengan pisang molen selama sebelas tahun.

“Saya berjuang dari nol, sebelas tahun saya bekerja sebagai penjual pisang molen, tukang parkir dan berdagang ikan. Hanya satu hal bagaimanapun caranya saya harus sekolah,” kata Herman di hadapan para siswa/i dan tenaga pendidik SMAN 2 Tanjungpandan, Jumat (8/10).

Ditambahkannya, untuk menjadi orang yang sukses seseorang harus mempunyai tekad yang kuat dan semangat bahwa suatu hari bisa menjadi yang terbaik.

Seperti kata pepatah ‘Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin’.

Untuk menjadi sesuatu (sukses) harus orang kaya, anak pejabat yang jelas ada Nawaitu Al-ubudiyah dan berusaha.

“Tanamkan didalam jiwa untuk menjadi sesuatu itu memang harus benar-benar diusahakan dan harus diperjuangkan,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Herman juga membagikan hadiah jutaan rupiah dan sebuah smartphone (gawai) bagi siswa/i yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar.

“Saya ada beberapa kuis, bagi anak-anakku yang yang dengan cepat dan berhasil menjawab akan ada hadiah uang dan sebuah Grandprize Smartphone,” kata Herman dan kemudian disambut tepuk tangan siswa/i dan tenaga pendidik.

Tampak para siswa/i sangat antusias dan fokus mendengarkan pertanyaan yang dilemparkan oleh Ketua DPRD Babel tersebut. (*/rls)

Ringgit Kecubung Arahkan Anak Didik Ikut Aktif Kegiatan Ekskul

WARTABANGKA, JEBUS – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Ringgit Kecubung turun ke desa demi menyebarluaskan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat Desa Pebuar, Jebus, Sabtu(11/9).

Dalam kesempatan itu, Ringgit menjelaskan bahwa Pasal 21 ayat 3 tentang ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebelumnya, bahwa mengarahkan untuk mengembangkan budaya lokal, keahlian, pendidikan karakter dan peningkatan rasa patriotisme.

“Pada umumnya kegiatan pramuka, olahraga, dan kesenian, rohis, paskibraka sudah disediakan di sekolah-sekolah. Jadi orangtua jangan khawatir kalau anaknya pulang jam 4 sore karena ternyata ikut ekskul,” terangnya.

Lebih jauh, dia menerangkan para orangtua untuk jangan membayangkan bahwa kegiatan ekskul merupakan hanya untuk bermain.

Namun, kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan mengasah keterampilan anak didik di luar jam sekolah.

“Ada peluang besar di balik kegiatan ekskul itu kalau kita menekuni, salah satunya ada PNS diangkat dari atlet pencak silat, ada juga PNS di Kecamatan Parittiga dari atlet voli,” imbuhnya.

Selain itu, kegiatan ekskul pun mampu meningkatkan jiwa sosial dan komunikasi siswa.

Ringgit juga mengarahkan, tolak ukur kesuksesan tidak selamanya dinilai dari kemahiran akademik, tetapi juga mampu menguasai bidang tertentu. (*/Publikasi Setwan DPRD Babel)

Cegah Covid-19, Adet Mastur Laksanakan Penyebarluasan Perda

WARTABANGKA, SUNGAISELAN – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Adet Mastur melaksanakan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah, Kamis (9/9).

Adapun dalam kegiatan penyebarluasan Perda tersebut, Adet Mastur menjelaskan bahwa Perda Nomor 10 Tahun 2020 merupakan Perda inisiatif anggota DPRD, dimana disetiap pembuatan produk hukum harus memenuhi tiga unsur, antara lain, asas sosiologis, asas filosofis dan asas yuridis.

“Covid-19 ini bukan hanya di Babel saja, tetapi sudah mendunia. Covid-19 ini bukan penyakit ‘ecek-ecek’, tetapi penyakit yang menular dan mematikan, jadi perlu kita antisipasi. Untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan, maka kita membuat Perda yaitu Perda adaptasi kebiasaan baru dalam pandemi covid-19,” terang Adet.

Ia juga menjelaskan, asas kedua yakni asas filosofis, dengan merebaknya virus covid 19, sehingga banyak yang terkena bahkan hingga banyak yang meninggal dunia akibat terkena covid-19.

Namun ia menyayangkan, pasalnya, masih banyaknya masyarakat yang beranggapan remeh dan tidak percaya dengan Virus Covid-19.

“Katanya covid itu tidak ada. Kalau mati dimana pun mati, lalu saya bilang betul, karena kita ini akan menunggu ajal, semua ibarat arisan siapa yang mendapatkan duluan, ini jika kita berbicara ajal. Tapi ini jangan ditantang-tantang penyakit ini,” tegasnya.

Berdasarkan asas sosiologis, asas filosofis, maka adanya asas yuridis, yang berfungsi dalam mengatur pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2020.

“Kita harus jaga jarak, kita harus sering cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, ini adalah kebiasaan baru. Kita juga harus pakai masker, kemudian harus menghindari kerumunan,” imbuhnya.

Selain itu, ia mengingatkan agar untuk selalu menerapkan Prokes seperti memakai masker.

Pasalnya, Perda tersebut juga menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

“Ditempat proses belajar mengajar ini prokesnya harus ketat, jangan sampai ada varian baru dari sekolah-sekolah. Mari patuhi protokol kesehatan sehingga kita dapat terhindar dari wabah Covid-19”, harapnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 2 Sungaiselan, Dr. Hamdan S. Pd. M.M,  menyambut baik kegiatan pelaksanaan penyebarluasan Perda yang dilaksanakan DPRD Babel.

“Sosialisasi Perda ini disosialisasikan ke guru-guru, saya harapkan guru dapat menyampaikan ke siswa, dan siswa akan menyampaikan ke orang tua. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini semuanya tercerahkan dan wabah ini segera berlalu dan kembali normal”, harapnya.

Sementara itu, dr. Apriyerti selaku narasumber mengatakan, Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan Coronavirus yang terjadi di Wuhan, Desember Tahun 2019.

Ia menjelaskan, proses penularan Covid-19 dengan masa inkubasi virus 1-14 hari dan proses penularan.

Ketika seseorang sudah terinfeksi Covid, ketika berbicara dengan orang yang sehat tanpa menggunakan masker dengan jarak kurang dari satu meter dengan waktu lebih dari lima belas menit.

Adapun orang yang terinfeksi Covid akan mengalami gejala keluhan seperti demam, batuk, pilek dan mencret.

“Kenapa orang harus isolasi selama 14 hari, dengan rata-rata 5-6 hari masa penularan virus tertingginya. Mencret ini banyak orang yang tidak tahu, karena mencret itu merupakan gejala awal orang itu terinfeksi covid,” pungkasnya. (*/Publikasi Setwan DPRD Babel)

DPRD Dorong Kembalikan Sistem PPDB ke Standar Nilai

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – DPRD Bangka Belitung (Babel) mendorong pemerintah pusat untuk mengembalikan sistem standar nilai di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun ajaran mendatang.

Pasalnya, banyak catatan negatif atas pemberlakuan sistem PPDB yang mengacu pada tiga jalur zonasi, prestasi dan mutasi sehingga menyebabkan siswa yang dinilai berpotensi gagal masuk sekolah negeri yang diinginkan.

Seperti halnya disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Babel, Dede Purnama Alzulami. Menurutnya, pemerintah pusat wajib mengkaji sistem PPDB tersebut.

“Di kota besar seperti Jakarta, sistem ini memang solusi. Tapi tidak untuk di Bangka Belitung,” sebutnya, Senin (23/8).

Ia pun menilai, sistem yang mengedepankan zonasi PPDB ini pun kurang menerapkan konsep berkeadilan dalam pendidikan. Pihaknya pun berencana akan menyurati DPR RI untuk ikut mengevaluasi sistem PPDB ini.

“Kita ingin sistem ini diubah,” kata pria yang akrab disapa Ustad Dede ini.

Jika pun masih menggunakan sistem ini, pihaknya mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi persentase lebih bagi siswa berprestasi.

“Jangan hanya 15 persen untuk (jalur) prestasi. Itu pun masih dibagi lagi, 10 persen untuk prestasi di dalam zonasi, 5 persennya untuk prestasi di luar zonasi,” ungkapnya.

Dari keadaan itu, pihaknya menginginkan persentase jalur prestasi dapat diberikan porsi 60 persen, kebalikan dari jalur zonasi saat ini.

“Jalur zonasi 20 persen saja. Jadi saya kira, sistem ini harus dikaji ulang,” sebutnya.

Selain itu, menurut politisi PPP ini, sekolah negeri adalah fasilitas yang diberikan negara untuk sekolah, harusnya fasilitas itu diberikan secara adil.

“Bayangkan di SMP siswa ini sudah rajin, namun setelah lulus tidak bisa sekolah di negeri. Bisa bayangkan perasaan mereka Dinas tidak bisa disalahkan. Karena mereka menjalankan regulasi dari pemerintah pusat. Namun kita berharap ada solusi,” tutupnya. (*/ryu)

Atap Rusak dan Bocor, DPRD Babel Akan Perjuangkan Renovasi Gedung SMKN 1 Tanjungpandan

WARTABANGKA, TANJUNGPANDAN – Sarana dan prasarana pendidikan memiliki peranan penting dalam mempengaruhi kemampuan dan menunjang kualitas belajar siswa.

Hal inipun yang menjadi salah satu keluhan kepala sekolah SMKN 1 Tanjung Pandan kepada ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada saat berkunjung ke salah satu SMK Pusat Keunggulan (PK) yang ada di Negeri Laskar Pelangi tersebut, Selasa (8/6).

Pasalnya, salah satu gedung yang dimiliki SMKN 1 Tanjungpandan yang merupakan sarana tempat kegiatan sekolah mengalami kerusakan.

Tampak gedung aula yang berwana kuning tersebut sudah mengalami kerusakan pada bagian atapnya dan bahkan sering terjadi kebocoran diwaktu hujan.

Begitu juga dengan kayu penyangga yang sudah banyak keropos. Sehingga hal ini sangat mengkhawatirkan bagi pihak sekolah ketika melakukan kegiatan-kegiatan di aula tersebut.

Disampaikan kepala sekolah SMKN 1 Tanjung Pandan Erliana, gedung aula tersebut sangat memerlukan perbaikan dikarenakan selama ini, aktivitas kegiatan-kegiatan sekolah ataupun kegiatan luar sekolah banyak dilakukan di gedung tersebut.

“Kondisi aula yang sudah bocor disana sini dan juga beberapa kayu penyangga atap yang sudah keropos, sehingga perlunya rehab pada bangunan tersebut,” ujarnya.

Alumni SMKN 1 Tanjungpandan itu juga mengungkapkan, kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya lahan yang dimiliki ketika sekolah mau melakukan pengembangan ataupun pembangunan gedung-gedung baru.

Seperti halnya saat ini sangat diperlukannya bangunan kantor yang lebih besar guna menunjang kegiatan belajar.

Menanggapi hal tersebut ketua DPRD Babel Herman Suhadididampingi anggota komisi IV, Evi Junita menegaskan, akan memperjuangkannya pada rapat anggaran APBD 2022.

Karena sarana dan prasarana pendidikan sangat mempengaruhi kualitas belajar siswa.

“Ini akan menjadi prioritas perjuangan kami (DPRD Babel) di rapat anggaran APBD 2022 nanti, paling tidak salah satu dari beberapa keinginan bapak ibu pasti kami perjuangkan” tegasnya.

Selain itu, menurutnya pendidikan di Indonesia tidak sama dengan dunia pendidikan yang ada di luar, dimana tujuan utama dari pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas SDM.
Pendidikan berfungsi sebagai sebuah proses dimana seseorang dididik agar dapat memiliki kualitas moral, karakter dan keahlian yang nantinya akan berguna bagi kemajuan negara ini.

“Tanggung jawab dunia pendidikan dan guru bukan hanya sebatas mengajar tetapi juga karakter, moral, keahlian dan kemandirian yang harus kita bina dan didik agar nantinya dapat mencetak SDM yang berkualitas,” ujarnya.

Usai berkeliling dan meninjau beberapa bangunan yang ada sekolah tersebut politisi PDI-P ini menyumbangkan sebuah pendingin ruangan untuk mushola yang ada di sekolah tersebut. (*/rls)

DPRD Babel Setujui Penerapan KBM Tatap Muka di Sekolah

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyetujui kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah dapat dilaksanakan usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama dinas pendidikan, dinas kesehatan, Satuan Tugas BPBD Babel dan Sat Pol PP beberapa waktu lalu.

“Mengacu kepada SK bersama empat menteri tentang memperbolehkan daerah untuk mengeluarkan kebijalan belajar tatap muka di zona hijau dan kuning, maka kita tindak lanjuti dengan bersepakat waktu RDP itu,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel, Amri Cahyadi kepada wartabangka.com melalui telepon seluler, Kamis (20/8).

Dia menambahkan, KBM tatap muka ini berlaku apabila pihak sekolah sudah siap melaksanakan atau mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan Covid-19 dan lingkungan sekitar sekolah harus masuk zona hijau atau kuning.

Disisi lain, politikus PPP ini menilai, dibukanya KBM tatap muka ini mengundang dampak positif dan negatif.

“Sisi negatifnya, pasti kita khawatir anak-anak didik kita apabila ada satu yang terpapar Covid-19, bisa mempengaruhi atau menular ke yang lainnya,” ujarnya.

“Namun disisi lain, dalam hal pendidikan, kita khawatir juga kualitas pendidikan kita menurun dengan metode pendidikan jarak jauh atau daring ini, tidak akan maksimal proses pembelajaran,” imbuhnya.

Hal tersebut, diutarakan dia, turut dirasakan oleh para orang tua atau wali murid. Selain itu, lanjut dia, selama KBM jarak jauh melalui sistem daring ini memiliki kendala bagi para peserta didik khususnya para orang tua.

“Diantaranya yang pertama, kesiapan anak didik orang tua terhadap fasilitas peralatan. Tidak semua anak punya peralatan handphone android maupun laptop yang mumpuni untuk menunjang kegiatan tersebut, kemudian setelah mereka punya peralatan, orang tua juga harus menyiapkan paket pulsa, jadi tidak semuanya kita punya,” terangnya.

Tidak hanya itu, dia menilai, KBM sistem daring ini membuat waktu peserta didik banyak diluar, sehingga akhirnya banyak diantara mereka yang memanfaatkan waktu tersebut untuk bermain dan berkumpul.

“Maka di satu sisi, kegiatan sekolah kita tiadakan dikhawatirkan mereka berkerumun, tapi faktanya dilapangan, anak-anak keluar rumah juga, apalagi untul provinsi kewenangannya itu SMA/SMK, rata-rata sekarang anak SMA kan banyak melakukan kegiatan-kegiatan diluar, seperti di kafe,” tandasnya. (*/)

 

Gubernur Babel Wacanakan Buka Sekolah 24 Agustus

Gubernur Babel, Erzaldi Rosman saat meninjau sarana dan prasarana di SMA Negeri 4 Pangkalpinang, Selasa (18/8). WARTABANGKA.COM/TWO

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka jenjang SMA, MA dan SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan mulai dibuka pada 24 Agustus 2020 mendatang. Dengan catatan, tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

“Insyaallah mulai tanggal 24 itu, sekolah paling cepat sudah dibuka, paling lambat 31 Agustus dan sekolah sudah diberikan sosialisasi standar operasional prosedur atau SOP,” kata Gubernur Babel, Erzaldi Rosman disela peninjauan sarana dan prasarana di SMA Negeri 4 Pangkalpinang, Selasa (18/8).

Untuk memulai KBM tatap muka ini, sekolah diminta berkoordinasi dengan Satgas Covid-19, tim kesehatan, keamanan dan harus menyiapkan infrastruktur sarana prasarana Covid-19. Dia meminta, pihak sekolah juga mengundang terlebih dahulu orang tua siswa untuk menginformasikan apakah anak-anak diizinkan untuk masuk sekolah atau tidak.

“Sekolah tidak boleh memaksa, cuma kita minta orang tuanya untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa anaknya itu memang tidak sekolah, tidak mau ikut sekolah KBM, kalau nanti diperbolehkan tatap muka melapor ke sekolah, harapannya ketika surat yang ditandatangani jangan sampai nanti anaknya menyatakan pergi sekolah ternyata tidak sekolah,” jelasnya.

Gubernur Babel Pantau Kesiapan Sekolah Hadapi KBM Tatap Muka

Siswa, juga diingatkan untuk mematuhi prokes Covid-19, menggunakan masker, mencuci tangan, dan lainnya. Erzaldi menilai, untuk di SMA 4 sudah layak melakukan kegiatan KBM, demikian juga dengan sekolah-sekolah di Babel, dari laporan sudah memenuhi persyaratan dan persyaratan.

“Dari laporan, untuk kabupaten yang sudah membuka terlebih dahulu kegiatan KBM ini, seperti di Bangka Barat, berjalan lancar dan nggak ada masalah,” ulasnya.

Jika ditemukan kasus Covid-19 di sekolah, maka mantan Bupati Bangka Tengah ini menegaskan, tim akan langsung turun untuk melakukan pencegahan dan antisipasi.

“Kita akan lakukan gas dan rem dalam pencegahan Covid-19 ini, mudah-mudahan semuanya aman dan berjalan lancar,” harapnya. (*/)