Politik

Presiden PKS Datang ke Babel, Ada apa?

WARTABANGKA, PANGKALPINANG– Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Saikhu bertandang ke Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel), Jumat (12/11). Sejumlah agenda telah disiapkan selama berada di Negeri Serumpun Sebalai.

Dalam rilisnya, Sekretaris Umum DPW PKS Babel Rio Setiady menyampaikan, agenda yang akan dihadiri presiden PKS sebagai bentuk konsolidasi anggota PKS di Babel, sekaligus memberikan arahan terkait persiapan 2024.

Salah satu pesan yang akan dibawa oleh presiden PKS selama di Babel adalah mendorong kaum muda atau millennial untuk dapat berkontribusi kepada bangsa dan negara ini melalui jalur politik.

“PKS memberikan ruang kepada anak anak muda potensial untuk dapat masuk ke dalam politik yang beretika,” katanya.

Dia meyakini bahwa anak muda masih memiliki idealisme yang tinggi serta energi yang besar untuk dapat memberikan yang terbaik yang dimiliki untuk kebaikan negeri dan daerah.

Presiden PKS juga dijadwalkan akan bertemu dengan para pelaku UMKM, sebagai salah satu sektor yang ter dampak dari pandemi Corona.

“Dan kapasitas beliau sebagai anggota DPR RI, dapat menyampaikan aspirasi dari masyarakat Bangka Belitung ke pusat,” ujarnya.(rls)

Di Desa Ranggung, Amin Sosialisasikan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

WARTABANGKA, PAYUNG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), M Amin mengharapkan vaksinasi di Desa Ranggung Kecamatan Kabupaten Bangka Selatan mencapai target yang tinggi.

Kendati masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi 60 persen lebih, namun Amin mengajak Pemerintah Desa Ranggung dan Stakeholder (pemangku kepentingan), terus mengajak warga untuk melakukan vaksinasi.

Hal itu disampaikan Amin disela-sela sosialisasi penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Jumat (5/11).

“Memang di Desa Ranggung ini (vaksinasi-red) sudah mencapai 60 persen, kalau bisa diatas itu dan perlu disosialisasikan. Sedangkan pelajar SMP disini sudah 93 persen,” ungkap Amin.

Politisi Partai Gerindra itu melanjutkan, meski Covid-19 akhir-akhir ini sudah terjadi penurunan, namun protokol kesehatan itu tetap dilakukan.

“Tadi kita sampaikan, meski sudah landai, kita tetap jaga imun dan mematuhi prokes,” imbuhnya.

Amin juga menjelaskan, Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid 19, merupakan salah satu wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

Diharapkan, masyarakat menjadi tahu dan memahami antara hak dan kewajiban dalam menjalani aktivitas di tengah pandemi Covid -19.

Ia menyarankan, agar dalam penerapan dan penegakan perda maupun anjuran untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat harus dilakukan dengan cara yang humanis dan kekeluargaan, sehingga masyarakat mengerti akan pentingnya kesehatan dan terhindar dari Covid 19.

Sementara itu, Kepala Desa Ranggung Matnur mengapresiasi kehadiran Wakil Ketua DPRD Babel dalam sosialisasi penyebarluasan Perda tentang kebiasaan baru Covid-19.

“Setiap ada pertemuan, hajatan, di rumah ibadah dan juga pertemuan desa tetap kita imbau untuk selalu mematuhi prokes,” ungkap Matnur.

“Tadi lebih dari 60 persen yang hadir dan yang hadir sudah mewakili karena mereka bagian dari perangkat desa,” tandasnya. (*/ryu)

Evi Junita Ingin Wujudkan Kesetaraan Gender

WARTABANGKA, PANGKALANBARU – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Evi Junita, melaksanakan penyebarluasan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, di Hotel Santika Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah, Jumat (5/11/2021).

Evi Junita mengatakan, tujuan dari pengarusutamaan gender adalah untuk  menjamin dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Untuk itu ia berharap, baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pihak terkait dan masyarakat untuk saling bersinergi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Babel.

“Tidak hanya itu, regulasi yang ditetapkan ini bisa menjadi acuan dalam menyusun strategi yang jitu dalam pengintegrasian gender bagi pembangunan di Provinsi Babel,” ujarnya.

Sementara itu, Andre yang bertindak selaku narasumber di kegiatan penyebarluasan Perda, mengatakan, Perda ini telah menegaskan bahwa tidak ada diskriminatif dalam gender di Babel.

“Perda ini mengharuskan Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun program yang berkenaan dengan pengarusutamaan gender dan sekaligus mensosialisasikan di internal OPD masing-masing dan juga kepada masyarakat,” kata Andre.

Kegiatan penyebarluasan Perda ini, turut dihadiri sejumlah perwakilan majelis taklim di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. (*/rls)

Amri: Keterbukaan Informasi Publik, Sebagai Kontrol Terhadap Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

WARTABANGKA, SUNGAILIAT – Guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Amri Cahyadi, ST, MM, menyampaikan pentingnya Perda No 06 tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk dipahami dan diketahui masyarakat.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung Amri Cahyadi, ST, MM, mengatakan, Perda No 06 tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berperan penting sebagai kontrol terhadap kebijakan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Hak atas informasi menjadi sangat penting. Karena, semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan dan semakin transparan,” ungkap Amri Cahyadi yang juga selaku Ketua DPW PPP Babel, saat melaksanakan penyebarluasan Perda, di Hotel ST12, Sungailiat Kabupaten Bangka, Jumat (5/11).

Pada Kegiatan Sosper ini hadir pula beberapa Narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing yakni, Mohammad Rahmadhani, S.IP, MH dan Ketua Ikatan Guru Raudhatul Athfal Bangka Sari Ferlianita, S.Pd.I serta di ikuti oleh puluhan Guru RA dari Kabupaten Bangka.

Tak hanya itu, menurut Politisi PPP Babel ini, di tengah perkembangan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi saat ini, diharapkan agar masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam memberikan masukan dan sebagai fungsi kontrol kepada lembaga pemerintahan agar lebih baik.

“Dengan adanya Perda keterbukaan informasi publik ini, tidak berarti semua informasi harus diketahui atau dibuka secara transparan kepada publik”, ujarnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, Perda tersebut bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mendapatkan dan mengetahui informasi, seperti rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik.

“Dalam hal ini DPRD Provinsi Babel mendukung penuh kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan daerah ini dengan prinsip keterbukaan publik”, ujarnya. (*/rls)

Warkamni Sebarluaskan Perda KIP dan Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19

WARTABANGKA, SIMPANG KATIS – Dalam rangka penyebarluasan produk hukum di kalangan masyarakat luas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Warkamni anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) ikut ambil bagian melakukan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda).

Kali ini, dua Perda yang disebarluaskan ke masyarakat, yakni Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dihadapan masyarakat Desa Pinang Sebatang, Anggota DPRD Fraksi PPP dapil Bateng itu mengatakan, khusus wilayah Bateng hingga saat ini sudah 50 persen masyarakatnya sudah divaksin.

“Meskipun penularan virus Covid-19 sudah mulai berkurang tapi kita tetap harus mematuhi seluruh protokol kesehatan 5 M. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas,” ujar Warkamni, di Kantor Desa Pinang, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Jumat (5/11).

Ia menambahkan, bagi masyarakat yang terinfeksi Covid-19 dengan gejala berat bisa langsung dirujuk ke RSUD Pangkalpinang dan RSUP Babel.
“Inget ok (ingat ya), Corona virus nih agik ade (Covid-19 masih ada), jadi jangan pernah kite (kita) abaikan prokes 5 M,” pungkas Warkamni.

Sementara itu, Akademisi, Muhammad Rozani menjelaskan bahwa, apapun bentuk regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Babel harus diketahui oleh masyarakat karena Perda selain sebagai informasi juga menjadi kontrol bagi masyarakat.

“Tujuan kegiatan ini, salah satunya mendapatkan informasi secara baik. Selain itu, terciptanya transparansi data dan informasi publik guna mengembangkan ilmu pengetahuan bagi masyarakat desa,” kata Rozani.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi melalui berbagai jenis media menjadi mudah dijangkau atau bisa diakses masyarakat desa melalui badan publik atau lembaga penyelenggara publik lainnya.

Dikatakan Rozani, KIP mendorong generasi milenial harus lebih peka dan kritis dalam memanfaatkan dengan sumber informasi yang ada.

Ia menambahkan, jika ada masyarakat yang bingung untuk mendapatkan informasi yang ada di Pemerintah Desa (Pemdes) dan jika aparat Pemdes tidak dapat memberikannya, maka masyarakat bisa mengajukan sengketa kepada Komisi dan Perlindungan Hukum,” pungkas Rozani.

Sosialisasi yang tetap mengedepankan prokes Covid-19 ini, turut dihadiri Kepala Desa Pinang Sebatang, Ahmad Nakar, sejumlah tokoh masyarakat setempat, dan sejumlah pejabat di lingkup Sekretariat DPRD Babel. (*/rls)

Heryawandi Sebarluaskan Perda Ekonomi Kreatif di Desa Sangku Tempilang

WARTABANGKA, TEMPILANG – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Heryawandi, turut serta melaksanakan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang pengembangan ekonomi kreatif, di Desa Sangku, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Jumat (5/11).
 
Heryawandi, menjelaskan, bahwa ekonomi kreatif saat ini sudah berkembang, sehingga untuk mendorong agar menjadi lebih baik yakni dengan pemanfaatan teknologi.

Ia pun mengharapkan, pengembangan ekonomi kreatif ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sangku.

“Contohnya, Tempilang ini adalah penghasil udang, tapi produknya hanya terasi. Udang tersebut dapat dikreatifkan lagi menjadi banyak produk. Ekonomi kreatif paling memungkinkan dilakukan oleh ibu-ibu, karena ibu-ibu ini memiliki banyak waktu di rumah. Waktu tersebut bisa diisi dengan melakukan usaha dan mengembangkan ekonomi kreatif,” ungkap Heryawandi.

Bertindak selaku narasumber yakni Master Mentor Kementerian KOP dan UKM RI, Yeni Fransisca menyampaikan, akibat pandemi Covid-19 berdampak terhadap perekonomian masyarakat, salah satunya UMKM yang terdampak terhadap penurunan penjualan bahkan usahanya tutup.

“Oleh karena itu, dalam Perda ini DPRD bersama gubernur membuat terobosan baru tentang ekonomi kreatif. Pemerintah sangat mendorong ekonomi kreatif, karena dapat mendorong penjualan apalagi memanfaatkan teknologi ponsel pintar,” ungkapnya.

“Di Desa Sangku memiliki komoditas sahang, bisa dijual bernilai seperti dibuat kemasan cantik, izin dan lainnya. Bisa dijual online maupun melalui pameran-pameran,” imbuh Yeni.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Desa Sangku Ardianto menyampaikan industri rumahan Desa Sangku yakni industri kuliner, yakni tempe. (*/rls)

Amri Cahyadi Apresiasi Warga Taat Pajak di Basel

WARTABANGKA, TOBOALI – Pendapatan pajak daerah yang melampaui target oleh UPT Badan Keuangan Daerah Bangka Selatan mendapat apresiasi Amri Cahyadi, ST MM.

Selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), saat mengunjungi Kantor UPTB Keuangan Daerah di wilayah administrasi di Bangka bagian selatan itu, Sabtu (30/10).

Sumber pajak daerah melampaui target itu diantaranya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah mencapai ratusan persen lebih.

“Kita meninjau pencapain target dari pajak semester IV, diketahui untuk BBNKB sudah tercapai 106 persen lebih, untuk PKB hampir dipastikan melebihi target,” kata Amri.

Amri pun menilai, animo masyarakat taat pajak meningkat.

Menurutnya, hal tersebut efek baik dari kondisi ekonomi yang sedang membaik, semisalnya harga komoditi timah dan sawit begitu juga karet memiliki harga yang bagus.

“Itu seiring ekonomi Bangka Selatan yang membaik pasca harga timah, sawit di masyarakat mulai membaik,” ujarnya.

Selain itu, hasil pantauannya kedepan pihak DPRD bersama pemerintah mendorong peningkatan fasilitas sarana dan prasarana.

Seperti perluasan ruang tunggu pengunjung pembayaran, ruang ramah anak dan pojok literasi.

“Mengapa perlu dipikirkan? Karena masyarakat datang untuk memberikan dan membantu pemasukan daerah, maka harus diterima dan dilayani dengan baik,” jelasnya.

Dalam momentum itu pun, Kepala UPT Badan Keuangan Daerah Basel, A’ang S.IP menyambut baik arahan disampaikan pihak DPRD melalui pimpinan DPRD Babel itu.

“Kedepan kita juga berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan sumber daerah lainnya,” ungkapnya. (*/rls)

Mansah Kaget LPG Card Dibebankan Rp20 Ribu

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Anggota Komisi II DPRD Bangka Belitung (Babel), Mansah kaget mendengarkan kartu kendali atau LPG card gas 3 Kilogram dibebankan biaya Rp20.000 per kartu.

Pasalnya, gas bersubsidi ini domain penggunanya masyarakat kurang mampu dan juga UMKM, dengan target menyentuh 280 ribu masyarakat pengguna.

Dibebankan biaya pembuatan kartu, Mansah mensinyalir, ada keuntungan yang dipaksakan diambil dari masyarakat miskin dan UMKM. Untuk diketahui, LPG card ini resmi diluncurkan pada 21 Oktober yang lalu di Belitung Timur oleh Gubernur Babel, Erzaldi Rosman. 
“Untuk 280 ribu penduduk yang tidak mampu harusnya dibantu, bukannya diambil keuntungan,” katanya, dikonfirmasi Minggu (24/10).

Dia mendukung niat diberlakukannya kebijakan tersebut untuk melancarkan pendistribusian LPG 3 Kg tepat sasaran. 
Ia juga akan berkoordinasi dengan Ketua Komisi II untuk memanggil Biro Ekonomi Pembangunan dan pihak Bank BRI. 
“Kita tunggu realisasi dari wacana ini, mudah-mudahan bisa cepat terealisasi dan efektif di lapangan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, diakui Mansah, ada kekhawatiran pihaknya jika kebijakan ini diberlakukan justru mempersulit wilayah-wilayah yang jauh dari pangkalan gas 3 kilogram yang ada.

“Kalau hasil survey kita secara langsung turun ke lapangan bahwa persoalan utamanya bukan pada sistem pembayaran, tetapi pada pola pendistribusiannya. Justru dengan sistem pembayaran ini justru mempersulit wilayah-wilayah yang jauh dari pangkalan yang ada,” jelasnya.

“Yang selama ini mudah didapat di toko-toko kelontong yang tersebar di wilayah pelosok terpencil, dengan sistem ini artinya toko-toko kelontong tidak bisa lagi mendistribusikan gas 3 kg ini. Artinya masyarakatlah yang harus datang langsung ke pangkalan. Sedangkan pangkalan jumlah persebarannya belum merata di daerah-daerah pedusunan. Sama halnya dengan semua orang harus ambil BBM di SPBU ketika toko-toko kelontong menjual BBM tidak diperbolehkan. Akan sangat merepotkan masyarakat pada akhirnya,” ulasnya.

Disebutkan dia, bicara kebijakan tidak hanya pada persoalan untung dan rugi tetapi juga harus mengedepankan asas manfaat dan efektifitas. 
Sistem BRImola ini penggunaannya berdasarkan sistem jaringan dengan aplikasi APPS.

“Perlu juga dipahami Bangka Belitung masih sangat banyak sekali daerah-daerah blank spot area, yang pastilah hal ini menjadi tantangan serius buat BRI di lapangan,” jelasnya.

Yang kedua, lanjut Ketua DPC Partai NasDem Bangka Barat ini, sistem verifikasi untuk pendataan penerima yang layak mempergunakan sistem ini diserahkan kepada pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan adminnya ada di provinsi.

“Jika kita bercermin kepada penerima bantuan UMKM yang diserahkan pembayarannya kepada BRI masih banyak penerima fiktif di lapangan dan tanpa ada verifikasi dari pihak BRI. Seharusnya pendataan ini diserahkan kepada petugas-petugas di tingkat rendah seperti kepala RT yang memahami kondisi siapa yang layak mempergunakan gas elpiji ini,” paparnya.

Terakhir, kata Mansah, dan sampai hari ini masih banyak masyarakat yang tidak mampu belum memiliki android. Jangankan membeli android, untuk keperluan dasar saja masih banyak yang belum tercukupi. 
“Semoga pihak pemerintah dan BRI bisa mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi persoalan ini,” tutur legislator dapil Bangka Barat itu. (*/ryu)

Ratusan mahasiswa Geruduk Gedung DPRD Babel, Evaluasi Dua Tahun Kinerja Jokowi-Amin

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Dua tahun kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin diwarnai dengan aksi mahasiswa, termasuk juga di Bangka Belitung (Babel), Jumat sore (22/10).

Evaluasi, demikian seruan aksi yang diikuti ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan gedung DPRD Babel.

“Disini kita mengevaluasi dua tahun sudah kabinet maju mundur,” kata Presma UBB, Rio Saputra dalam orasinya.

Dihadapan Wakil Ketua DPRD Babel Hendra Apollo dan anggota Komisi IV Fitra Wijaya, setidaknya ada 10 tuntutan yang mencakup permasalahan nasional dan 10 tuntutan yang mencakup permasalahan di Babel yang disampaikan mahasiswa.

Sedangkan untuk tuntutan nasional, mahasiswa menyayangkan banyaknya regulasi yang dinilai mendiskreditkan.

Salah satunya revisi Undang-undang KPK dan Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

“Keduanya ini membungkam, membungkam KPK dengan pemecatan pegawainya yang kompeten dan membungkam warga suara sipil/akademisi. Intimidasi dimana-mana,” ungkapnya.

“Dua tahun ini kami nilai banyak permasalahan. Dan tuntutan ini sudah melalui kajian kami. Untuk itu kami harap wakil rakyat kami di DPRD menyuarakan tuntutan ini ke pusat,” katanya sembari mendesak dukungan kesepakatan bermaterai ke Wakil Ketua DPRD Babel.

Sementara menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua Hendra Apollo mengaku senang atas kepedulian mahasiswa terhadap situasi saat ini.

“Saya sudah baca tuntutannya dan saya mendukung,” ujarnya di hadapan mahasiswa.

Di atas mobil pickup, Hendra juga menandatangi kesepakatan atas tuntutan mahasiswa.

“Ini sejiwa dengan saya, apalagi menyangkut kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Berkenaan dengan permasalahan di daerah, terkhusus persoalan tambang diakuinya memang belum memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, dikatakan politisi Partai Golkar ini, kini besar royalti dari sumber daya alam timah diperjuangkan oleh pemerintah provinsi.

“Karena tidak sesuai dengan kenyataannya, SDA kita habis dan lingkungan kita rusak, kita hanya jadi penonton,” jelasnya seraya menaruh harapan kepada mahasiswa yang kedepannya menjadi figur-figur pemimpin yang akan menyelamatkan Babel. (*/ryu)

Wakil Rakyat Babel Jaring Aspirasi, Siap Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Guna Mewujudkan Keadilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, gerak cepat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) secara serentak mendengar, menjaring, menyerap, menghimpun serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan turun gunung melalui masa Reses.

Reses merupakan amanah konstitusi yang dilaksanakan wakil rakyat di luar masa sidang terhadap konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Hasil reses yang akan dituangkan sebagai bahan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD di dalam pelaksanaan pembangunan serta menentukan arah kebijakan pembangunan kedepan, sesuai dengan kewenangan yang ada di Pemerintah Provinsi Babel.

Pentingnya pelaksanaan Reses yang dilaksanakan seluruh pimpinan serta anggota DPRD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya antara lain, Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Reses tahun sidang III masa sidang I dilaksanakan terhitung sejak tanggal 11-16 Oktober 2021.

Dengan mengusung tema “Rela Menjadi Jembatan Penyambung Aspirasi Rakyat Bangka Belitung”, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi, S. Sos, bertekad dan berjuang untuk memastikan terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam keberlangsungan pembangunan daerah dan negara.

“Jangan khawatir, negara hadir di sini untuk memberikan solusi bagi masyarakat agar semua persoalan itu nantinya dapat di atasi dan terealisasi,” kata Politisi PDI Perjuangan Dapil Bangka itu.

Reses dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota se-Babel, terwujudnya kerja yang lebih efisien dan efektif terus digencarkan para wakil rakyat Babel.

Terbukti, pelaksanaan reses berhasil menghimpun berbagai aspirasi dari masyarakat. Antara lain, peningkatan pembangunan infrastruktur, sektor perekonomian, sektor pertanian dan perkebunan, sektor pendidikan, sektor kelautan perikanan hingga sektor pariwisata.

Tak hanya itu, berbagai aspirasi yang diharapkan masyarakat dihadapan wakil rakyatnya, seperti bantuan bibit untuk pertanian dan perkebunan.

Selain itu juga, bantuan pembiayaan modal usaha, fasilitas pendidikan, kesejahteraan guru, kesejahteraan masjid serta pembangunan akses jalan, peningkatan jalan, lampu penerang jalan serta pembangunan sarana dan prasarana publik.

Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Herman Suhadi, Sos, memandang penting perhatian dari pemerintah terhadap sektor Pertanian dan perkebunan didalam pemulihan perekonomian masyarakat pasca pandemi covid-19, seperti bantuan bibit sawit untuk masyarakat.

“Sawit sangat berpotensi besar terhadap Peningkatan ekonomi dan hari ini alhamdulillah dengan harga yang cukup baik. Kita DPRD sangat mendukung. sehingga Insyaallah kita akan memperjuangkan aspirasi ini di APBD Provinsi Babel,” terangnya.

Wakil Ketua II DPRD Bangka Belitung, Muhammad Amin, SE, berharap dan terus memotivasi pemuda agar dapat menjadi ujung tombak disektor pertanian dan sebagai pelopor pembangunan dalam meningkatkan perekonomian daerah.

“Seorang petani milenial dapat menjadi agen perubahan. Dengan semangat dan jiwa muda yang dimiliki serta cakap dalam penggunaan teknologi. Kedepan kita yakin generasi milenial ini dapat membangun desa menjadi lebih maju,” tandas Politisi Gerindra Dapil Bangka Selatan itu.

Sektor Pendidikan menjadi perhatian serius Wakil Ketua III DPRD Bangka Belitung, Amri Cahyadi, ST. MM.

Pasalnya, Pendidikan mempunyai peranan penting dalam melahirkan generasi yang berkarakter, handal dan berdaya saing dalam menatap kehidupan kedepan yang lebih baik.

Saat melaksanakan Reses, berbagai aspirasi yang ditampung dan akan ditindaklanjuti, antara lain, terkait Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) 2021 pada sistem zonasi, sistem pembelajaran secara daring (online), fasilitas sarana dan prasana pendidikan maupun kesejahteraan para guru.

“Aspirasi tersebut akan diperjuangkan, yang pastinya ini akan menjadi pokok -pokok pikiran DPRD yang akan diparipurna dan disingkronkan dengan hasil Musrenbang desa, kemudian menjadi kebijakan daerah di APBD kita,” pungkas Politisi PPP Dapil Bangka itu.

Ketua Komisi I DPRD Babel, Hellyana, SH, menerangkan bahwa, segala aspirasi masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi akan di perjuangkan dan akan dijadikan sebagai bahan Pokok-Pokok pikiran DPRD.

“Kami akan memperjuangkan apa yang telah di aspirasikan kepada kami, juga akan kami pilah mana yang masuk ranahnya provinsi dan mana ranah kabupaten. Bila ada aspirasi yang ternyata wewenangnya ada dikabupaten akan kami sampaikan kepada kawan-kawan DPRD kabupaten,” terang Hellyana, Legislator PPP, Dapil Belitung dan Belitung Timur itu.

Ketua Komisi II DPRD Bangka Belitung, Adet Mastur, SH, MH, akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

“Kami telah berusaha memperjuangkan anggaran-anggaran provinsi, untuk tahun ini ada pembuatan DED (detail enginering desain) pemandian Air Keretak dan Insyallah, juga pembangunan dan pengerukan alur air Desa Keretak ini sudah masuk ke dalam APBD tahun 2022 sebesar tiga miliar rupiah,” pungkas Politisi PDI Perjuangan Dapil Bangka Tengah itu.

Ketua Komisi III DPRD Bangka Belitung, Efredi Effendy menjelaskan, bahwa mitra komisi III antara lain, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BUMN (termasuk pertamina dan PT Timah) hingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk itu dia mengarahkan kepada peserta reses untuk menyampaikan berkaitan dengan pembangunan sesuai mitra kerja.

“Ditahun sebelumnya di Semabung Lama, ada yang mengusulkan perbaikan jalan setapak, Alhamdulillah bisa diakomodir tetapi tidak semua, karena memang tidak bisa dari TAPD, dengan alasan sebagian jalan bukan kewenangan provinsi tetapi kota,” jelas legislator Dapil Kota Pangkalpinang itu.

Ketua Komisi IV DPRD Babel, H. Jawarno, mengatakan, semua usulan yang didapatkan akan tetap ditampung, namun nanti dalam tindakannya akan diseleksi kembali menurut skala prioritas.

“Karena motivasi kita di DPRD untuk terus memajukan sektor pendidikan di Bangka Belitung. namun nanti dalam tindakan menyangkut dana anggaran, kita akan lihat menurut skala prioritas, mana yang lebih penting, mana yang belum,” imbuh, Legislator Gerindra Dapil Bangka itu. (*/adv)