Dinas PUPR Laksanakan Musyawarah Penetapan Ganti Rugi dengan Warga Air Limau

WARTABANGKA, MUNTOK – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bangka Barat melakukan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah, Pembangunan Jalan Tanjung Ular – Air Limau dengan masyarakat Air Limau.

Musyawarah ini dilaksanakan di Gedung Graha Aparatur Pemkab Bangka Barat, Senin (19/4).

Kepala Dinas PUPR Bangka Barat, Suharli mengatakan musyawarah ini digelar guna membahas tentang ganti rugi lahan warga Desa Air Putih yang terkena dampak pembukaan bahu jalan dari Desa Air Limau sampai ke Pantai Tanjung Ular, Desa Air Putih.

Menurutnya, pembayaran ganti rugi lahan masih terdapat kekurangan sebesar Rp 350 juta. Sebab, pencairan selanjutnya harus menunggu tandatangan bupati definitif. Dalam hal ini, pihaknya menawarkan tiga opsi kepada warga.

” Jadi kita tawarkan tadi kita bayarkan mereka berapa persen dulu yang ada duitnya di kita, nanti sisanya baru kita bayar di bulan Juni di anggaran mendahului, atau dibagi rata, sisanya sama – sama menunggu di bulan Juni, atau semua nunggu di bulan Juni. Kalau mereka sepakat dengan ini, artinya mereka dibayar seberapa ada dulu,” kata Suharli.

Dalam penilaian yang dilakukan Tim Appraisal, kata Suharli sebenarnya masyarakat bukan mendapat ganti rugi, tapi ganti untung.

Hal itu dikarenakan harga tanah dihitung berdasarkan harga pasar, bukan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

” Tanah pun bukan harga NJOP, harga pasar yang mereka nilai, mereka ahlinya di bidang itu. Kalau bangunan sesuai dengan harga sekarang. Tanam tumbuh sesuai yang dinilai Dinas Pertanian kita. Dan kalau dibayar di bulan ini ada masa tunggu juga, bukan berarti dia nunggu itu nggak dibayar, tapi dibayar. Makanya ini bukan ganti rugi, ganti untung,” jelas Suharli.

Effendi Tak Puas

Sementara, nilai ganti kerugian pengadaan tanah, pembangunan Jalan Tanjung Ular – Air Limau dirasa masih belum maksimal oleh warga.

Effendi, warga Desa Air Putih mengatakan dirinya masih merasa keberatan dengan nilai ganti rugi lahan kebun sawitnya yang terdampak kegiatan pembukaan bahu jalan tersebut.

” Kami tidak sedikitpun untuk menghambat, kami sangat setuju dengan kegiatan adanya jalan Tanjung Ular – Air Limau. Tapi keinginan kami masyarakat yang terdampak jalan ini, disesuaikan ganti kerugiannya. Menurut kami tidak sesuai,” kata Effendi, Senin (19/4).

Dia menyebutkan belum puas dengan nilai ganti rugi sebesar Rp300ribu per pohon. Hal itu diakrenakan usia produktif pohon sawitnya sudah 12 tahun. Kebun sawit nya pun dirawat dengan baik.

” Tadi kami sudah bertanya dengan Tim Appraisal itu, dia bilang ganti ruginya satu pohon Rp 300ribu. Tanahnya Rp 14 – 15 ribuan. Jadi kami yang ada asetnya ( tanam tumbuh, bangunan ) belum menandatangani,” ujar Effendi.

Effendi menambahkan total ganti rugi yang akan ia terima adalah sebesar Rp 186. 872.204. Nilai tersebut dinilai belum sesuai dengan harapan.

Ia menginginkan pembayaran ganti rugi lahan miliknya sesuai dengan Perda.

” 12 tahun panen dari tahun 2012 sampai sekarang. Itu terawat kebunnya, bisa kita survey lah. Kalau nanti tetap tidak sesuai, saya belum bisa memutuskan, yang jelas kami untuk sementara ini masih merasa keberatan, tapi cari perundingan dulu lah,” pungkas Effendi. ( IBB )

loading...

Check Also

Polisi Amankan Tiga Pengedar Sabu di Lubukbesar, Satu Diantaranya Mahasiswa

WARTABANGKA.COM, LUBUKBESAR – Anggota Satres Narkoba Polres Bangka Tengah berhasil mengamankan tiga pengedar narkoba dengan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *