Ferdiyansyah Dukung Pemprov Babel Pinjam Dana ke Pusat, Ini Alasannya

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Babel, Ferdiyansyah mendukung langkah eksekutif melakukan pinjaman daerah kepada pemerintah pusat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021.

Untuk diketahui, Pemprov Babel mengajukan pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) salah satu bank BUMN di kisaran angka Rp240 miliar. Nantinya, pengembalian pinjaman akan dipotong dari Dana Alokasi Umum (DAU) 2022.

“Pinjaman daerah ini bukan barang haram dan tidak hanya Babel tapi juga dilakukan oleh Pemprov Babel saja melainkan oleh Pemda Jawa Barat, Sumsel dan Pemda DKI. Pinjaman daerah turut dianjurkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi tidak ada masalah dan kita turut mendukung, ” kata Ferdiyansyah, Kamis.

Menurut dia, pinjaman dana segar dibutuhkan pemerintah daerah untuk pemulihan ekonomi serta banyaknya kegiatan pembangunan infrastruktur yang terhenti karena dampak pandemi COVID-19.

“Meskipun begitu, kita meminta penggunaan dana pinjaman daerah tersebut harus memberi dampak kepada masyarakat dan juga pemasukan bagi daerah sesuai yang direncanakan Gubernur Babel. Intinya untuk pemulihan ekonomi,” katanya.

Dia menerangkan, dana pinjaman daerah juga bisa digunakan untuk meningkatkan fasilitas di RSUD Provinsi, Pangkalan Pendaratan Ikan dan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Parit Tiga, Bangka Barat dan Tanjug Ru, Belinyu.

“Untuk fasilitas rumah sakit ini perlu untuk ditingkatkan, seperti penyediaan ruang kemoterapi dan jantung koroner. Tujuannya memudahkan pasien untuk berobat. Sementara untuk PPI juga perlu ditingkatkan agar nelayan tak jauh-jauh lagi melakukan bongkar muat ikan,” ujar Ferdiyansyah.

Terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Babel, Herman Suhadi berpendapat agar pinjaman daerah tersebut dapat ditinjau ulang. Dia pesimis perihal pengembalian dana tersebut mengingat dana DAU yang diterima pemda selama ini masih minim.

“Pinjaman kan masuk di tahun 2021, makanya mulai tahun 2022 itu kita dipotong setengah dari DAU. Harusnya eksekutif dan legislatif harus berpikir ulang, karena DAU yang diterima oleh pemprov selama ini saja masih kurang, apalagi jika nantinya harus dipotong untuk pembayaran pinjaman, “katanya.(*/)

loading...

Check Also

Bangka Barat Terima Penghargaan KLA Pratama Tahun 2021 dari Kementerian PPPA

WARTABANGKA.COM, MUNTOK – Kabupaten Bangka Barat menerima penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama tahun 2021 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *