Gugatan Uji Materi UU Minerba Tak Diterima MK, Ini Tanggapan Plt Ketua DPRD Babel

WARTABANGKA, PANGKALPINANG -Plt Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Amri Cahyadi menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menerima permohonan uji materi UU Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan UU Nomor 4 tahun 2019 tentang Pertambangan dan Batubara (UU Minerba) yang diajukan Pemprov Babel.

“Saya berharap Pak Gubernur memanggil tim hukum yang ditugaskan untuk melakukan konsolidasi dan evaluasi, mengapa hasilnya seperti itu (gugatan tidak dapat diterima-red),” kata Amri kepada wartawan di gedung DPRD Babel, Rabu (30/9).

Amri mengaku sependapat dengan Gubernur Erzaldi, karena menurut dia, dengan diterbitkannya UU Minerba No. 3 tahun 2020 itu sangat merugikan daerah khususnya Babel sebagai penghasil tambang timah terbesar di Indonesia.

“Ambil contoh, kan kita sudah pernah dulu tambang diurus oleh pemerintah pusat sebelum UU No. 4, kondisinya carut marut juga,” ujarnya.

Disisi lain, diutarakan dia, hasil sektor pertambangan yang dikelola oleh pemerintah daerah ini diharapkan ada timbal balik ke daerah, selain dari pendapatan royalti.

“Kalau misalkan itu semuanya ke pusat, koordinasi kita, usulan kita untuk mendapatkan CSR yang tepat sasaran sesuai dengan keinginan daerah, itu kan sedikit sulit kita lakukan komunikasi itu,” terangnya.

“Karena banyak juga pembangunan kita ini menggunakan CSR, khususnya dari perusahaan-perusahaan tambang timah. Dan yang tahu program daerah itu agar tidak tabrakan dengan kegiatan daerah, maka yang pastinya tahu pemerintah daerah,” timpalnya.

Kemudian, menyangkut akses lingkungan, menurut dia, yang memahami kondisi lingkungan itu yakni, daerah itu sendiri. Selain itu, lanjut dia, apabila masyarakat ada keluhan tentang tambang, maka mereka akan mengadu dan menyampaikan aspirasi ke pemerintah daerah.

“Lah kok sekarang larinya ke pusat. Satu sisi nanti pemerintah daerah akan menjadi tempat cacian masyarakat, ini akan kembali ke kita kondisi itu. Maka kami kemarin pimpinan DPRD sepakat dengan Pak Gubernur,” tandasnya. (*/DEI)

loading...

Check Also

DPRD Babel Rekomendasikan Gubernur Bentuk Tim Gabungan Atasi Tambang Ilegal di Teluk Kelabat Dalam

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama eksekutif, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *