KPU Bangka Barat Tunggu PKPU Soal Aturan Kampanye Pilkada

WARTABANGKA, MUNTOK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Barat telah menetapkan tahapan jadwal kampanye untuk tiga pasangan calon (paslon) di Pilkada di daerah itu. Tahapan ini akan dimulai pada 26 September hingga 5 Desember 2020.

“Jadi mulai tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember artinya rentang waktu itu ada 71 hari masa kampanye,” kata Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Yulizar, Rabu (23/9).

Dia menjelaskan, ada beberapa materi dalam kampanye tersebut seperti pertemuan terbatas tatap muka, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan penyebaran bahan kampanye.

“Di rentang waktu itu ada namanya debat publik antarkandidat calon bupati dan wakil bupati Bangka Barat kemudian ada iklan kampanye di media cetak elektronik maupun daring nanti tentu akan kita atur,” jelasnya.

Namun, terkait hal ini, pihaknya, kata Yulizar masih belum bisa memutuskan karena masih menunggu terbitnya PKPU tentang kampanye.

“Mudah-mudahan malam ini atau besok PKPU itu akan terbit sehingga kami akan segera mungkin akan menyampaikan kepada kawan-kawan tim kampanye sehingga ada hal-hal penting yang harus disebutkan dalam SK itu terkait misalnya zonasi pemasangan APK ukurannya,” ujar Yulizar.

“Kemudian di mana yang tidak boleh dan di mana yang boleh dan ini penting untuk menjadi perhatian kami kemudian penyebaran bahan kampanye ini juga harus akan kami sampaikan tetapi lagi-lagi karena memang belum diterbitkannya PKPU kampanye sehingga kami bisa belum bisa menerbitkan SK, mungkin keterlambatan ini adalah masih mempertimbangkan faktor protokol kesehatan covid-19,” lanjutnya.

Disamping itu, Yulizar menerangkan saat video conference bersama KPU RI, pihaknya telah disampaikan bahwa salah satu yang mungkin akan ditiadakan adalah rapat umum. Selain itu, kegiatan lain yang bisa menimbulkan kerumunan banyak orang seperti kegiatan Pagelaran Seni Budaya, kegiatan olahraga kemudian bazar dan sebagainya masih akan dibahas.

Akan tetapi, terkait rapat umum, apabila ternyata memang nantinya di PKPU 4 itu tertuang pasal yang menyatakan kampanye ini ditiadakan maka secara otomatis SK akan berubah.

“Makanya kemudian kenapa sampai sekarang kami belum men SK kan itu kami masih menunggu PKPU tentang kampanye jadi ini salah satu permasalahan penting yang memang harus dibahas di PKPU itu kalau kita melihat,” pungkas Yulizar. (*/IBB )

loading...

Check Also

Babel Provinsi Pertama Luncurkan Kurikulum Anti Narkoba untuk Pelajar SMA

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengimplementasikan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *