Molen: RTRW Review Lebih Memperjelas Tata Ruang Kota 20 Tahun ke Depan

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Pengaturan kembali atau review terhadap Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2041 merupakan suatu kebijakan untuk mengarah penataan ruang Kota Pangkalpinang yang lebih baik.

Hal ini seperti yang diutarakan Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (11/10) kemarin.

“Tujuan penataan ruang dalam Raperda RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2041 adalah mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai kota perdagangan, jasa, pariwisata, dan industri dengan konsep kota tepi air berwawasan lingkungan,” kata Molen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun.


Dengan demikian, kata dia, di tahun 2017 merupakan masa periodik lima tahun pertama untuk dilakukan peninjauan kembali (PK) atau review RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan agar kualitas RTRW tetap terjaga.


Menurut Molen, terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja yang salah satunya mengatur materi terkait penataan ruang, maka Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun  2011-2030 harus disesuaikan.


Penyesuaian dilakukan peninjauan kembali (PK) atau review RTRW untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan agar kualitas RTRW tetap terjaga.


Untuk menjamin bahwa PK dan Revisi RTRW telah memperhatikan aspek lingkungan hidup, maka telah dilakukan pula penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.


Sehingga, lanjut dia, terjadi perubahan dari revisi menjadi pencabutan untuk menyesuaikan dengan nomenklatur, sistematika, prosedur penyusunan hingga penetapan, dan basis data peta yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan segala peraturan pelaksanaannya.


“Maka nantinya setelah Raperda yang dibahas tersebut telah disahkan menjadi perda, maka Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi,” pungkasnya.(*)

loading...

Check Also

Manfaatkan Lahan Bekas Tambang PT Timah, Pengurus Masjid Darussalam Desa Pangek Miliki Kebun Sawit

WARTABANGKA, SIMPANGTERITIP– PT Timah Tbk terus berkomitmen dalam menangani lahan bekas tambang di wilayah operasional …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *