Pemkab Bangka Barat Sampaikan 4 Raperda Prioritas kepada DPRD

WARTABANGKA, MUNTOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian raperda Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 di Gedung Mahligai Betason II, Selasa (13/4).

Rapat paripurna ini dihadiri oleh ketua DPRD, Marudur Saragih, wakil ketua I, H. Oktoraszari, wakil ketua II, Miyuni Rohantap, Asisten III bidang administrasi dan umum, Ir. Herzon, kepala OPD di lingkungan Pemkab Babar dan segenap tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Bangka Barat, Marudur Saragih saat memimpin sidang paripurna mengatakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah membuat sejumlah peraturan daerah yang mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial dan sebagainya.

Perda tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah dan dibuat untuk kepentingan masyarakat.

“Untuk menghasilkan peraturan daerah yang efektif maka terlebih dahulu harus disusun program pembentukan peraturan daerah agar dapat terarah, terprogram dan sesuai prioritas,” kata Herzon dalam sambutannya.

Selanjutnya, dikatakan Marudur, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersama dengan DPRD telah menyusun program pembentukan peraturan daerah tahun 2021 yang telah disepakati bersama pada tanggal 30 November 2020 yang lalu.

Dari 12 Perda program pembentukan pada tahun 2021, pada rapat paripurna ini akan disampaikan usulan prioritas Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat. Sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah, pasal 36 huruf A, yang menyebutkan bahwa kepala daerah terlebih dahulu memberikan penjelasan terhadap Rancangan peraturan daerah tersebut pada rapat paripurna.

” Maka selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pokok-pokok pikiran sehubungan dengan penyampaian raperda yang akan disampaikan oleh Bupati Bangka Barat,” jelas Marudur.

Sementara itu, Bupati Bangka Barat yang diwakili Asisten III bidang administrasi dan umum, Herzon menjelaskan dalam rapat paripurna ini, pihaknya menyampaikan empat rancangan peraturan daerah prioritas pertama agenda legislasi daerah tahun 2021 yakni Raperda Tentang Kabupaten Layak Anak, Raperda Tentang Pemilihan Kepala Desa, Raperda Tentang Perangkat Desa, dan Raperda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 tahun 2019 tentang lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa.

Untuk Raperda tentang Kabupaten Layak Anak, kata Herzon, menyambut kebijakan kabupaten layak anak yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat, di kabupaten Bangka Batat telah berkembanh berbagai inisiatif upaya pengembangan kabupaten layak anak baik di pemerintah daerah, masyarakat, maupun lembaga masyarakat.

Lebih dari itu, pengembangan kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Barat diperlukan sebagai upaya bersama antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak.

“Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan daerah tentang kabupaten layak anak atau KLA yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebiuakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memnuhi hak hak anak melalui pengarusutamaan hak anak,” sebut Herzon.

Lalu, Raperda Tentang Pemilihan Kepala Desa. Menurut Herzon, dengan diundangkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dipilih secara langsung dan demokratis.

Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan peraturan daerah kabupaten Bangka Barat nomor 1 tahun 2016 tenrang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan peraturan daerah kabupaten Bangka Barat nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten Bangka Barat nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. 

“Ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 1 tahun 2016 dirasakan masih menyisakan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten Bangka Barat nomor 1 tahun 2016 perlu diselaraskan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemilihan kepala desa saat ini sehingga perlu diganti dan disempurnakan,” ujar Herzon.

Selain itu, terkait Raperda tentang perangkat desa, Herzon menuturkan berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah beberapa kali.

Terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan an2 atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa perangkat desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Dalam Menindaklanjuti ketentuan di atas telah ditetapkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang perangkat desa, akan tetapi ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang perangkat desa, dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan desa dan perkembangan zaman serta belum mengatur ketentuan ketentuan teknis lainnya sehingga perlu diganti dan disempurnakan,” ucap Herzon.

Terakhir, Raperda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 tahun 2019 tentang lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa.

Herzon menambahkan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat Desa diatur dengan peraturan desa dan pembentukan lembaga masyarakat dan lembaga adat di Kelurahan diatur dengan peraturan bupati.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menyesuaikan dengan kondisi dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan maka perlu mencabut peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 tahun 2019 tentang lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa.

” Kami mohon kiranya kepada dewan yang terhormat dapat mengkaji raperda yang telah kami sampaikan serta memproses sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan sehingga pada akhirnya menghasilkan Rancangan peraturan daerah yang berkualitas, partisipatif dan dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat yang akan di jadikan sebagai payung hukum bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” tutup Herzon. ( IBB/ADV )

loading...

Check Also

Polisi Amankan Tiga Pengedar Sabu di Lubukbesar, Satu Diantaranya Mahasiswa

WARTABANGKA.COM, LUBUKBESAR – Anggota Satres Narkoba Polres Bangka Tengah berhasil mengamankan tiga pengedar narkoba dengan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *