PKS Babel Gelar Webinar Pendidikan Sadar Hukum

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Bidang Polhukam (Politik Hukum dan Keamanan ) dan Ketenagakerjaan DPW PKS Provinsi Bangka Belitung (Babel) menyelenggarakan Webinar Pendidikan Sadar Hukum dengan tajuk “Memahami Undang-undang Tipikor dan Bahaya Korupsi”, Sabtu (14/8/2021) pagi.

Webinar kali ini disampaikan tiga narasumber penting, yang pertama Agus Purnomo, S.IP (wakil ketua bidang Polhukam DPP PKS) “ Manajemen Krisis kasus hukum”, kedua Ketut Winawa, S.H.,M.H (Asisten Tindak Pidana Tinggi Kep. Babel) “ Tindak Pidana Korupsi Yang Oleh Penyelenggara Negara, dan yang terakhir Dharma Sutomo,S.H.,M.H ( praktisi hukum dan dewan pakar PKS Babel) “jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001.

Dalam webinar ini diikuti seluruh pejabat publik PKS baik Anggota Legislatif mau Kepala daerah yang ada di Provinsi Bangka Belitung, serta seluruh anggota partai PKS se- Babel.

Ketua DPW PKS Babel Aksan Visyawan menyampaikan, sebagai manusia memang sudah tugas bersama selalu mengingatkan agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

“Maka kegiatan webinar ini sangat bagus sekali, karena pendidikan sadar hukum yang berkaitan dengan undang-undang korupsi ini kita rasa masih banyak yang belum paham. Maka kita berharap seluruh anggota partai, untuk memahami hukum positif di Indonesia ini. Apalagi, sebagai pejabat publik agar kita tahu tentang suap, gratifikasi dan lain sebagainya,” ucap Aksan.

Agus Purnomo selaku wakil ketua bidang Polhukam DPP PKS sekaligus keynote speaker dalam webinar kali ini menambahkan, para pejabat terkadang lupa hingga ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana korupisi yang sangat besar. Adapun potensi kasus hukum pada pejabat publik diantaranya Office Seeking, Budget Seeking/Rent Seeking dan Policy Seeking, hingga perlu kita ingatkan dengan pendidikan salah satunya webinar ini agar kader dan pejabat PKS terhindar dari tindak korupsi.

“Yang merupakan peristiwa penting yang dapat mengancam eksistensi organisasi yang dapat berakibat buruk jika tidak ditangani dengan baik. Yaitu, mengganggu kepentingan publik, merugikan secara keuangan serta menjatuhkan marwah organisasi,” ujar Agus Purnomo.

Sementara itu, Ketut Winawa menyampaikan dalam perkembangannya ada beberapa jenis korupsi yang sering melibatkan pejabat. Yakni, pertama kerugian keuangan negara, kedua suap-menyuap, ketiga penggelapan dalam jabatan, terakhir itu gratifikasi.

“Serta penanganan tindak pidana korupsi itu pertama tahap penyelidikan, kedua tahapan penuntutan dan tahap eksekusi. Pegawai negeri dilarang menerima gratifikasi sesuai dengan undang-undang (undang-undang nomor 20/2001 Tipikor) yaitu Pegawai pada MA, MK, pegawai pada Lembaga Kementerian/ Departemen dan LPND, Pegawai pada Kejagung, Pegawai pada Bank Indonesia, Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR/DPR/DPD/ DPRD Prov/ Dati II, Pegawai pada Perguruan Tinggi, Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keppres maupun PP, Pimpinan dan Pegawai pada Sekretaris, Presiden, sekretaris Wakil Presiden dan Sekmil, Pegawai pada BUMN dan BUMD, Pegawai pada Badan Peradilan, Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil dilingkungan TNI dan POLRI, Pimpinan dan Pegawai dilingkungan Pemda Dati I dan Dati II,” pungkas Ketut Winawa. (*/rls)

loading...

Check Also

DPRD Babel Setujui Perda Perubahan Anggaran, Fraksi PKS Soroti Hal ini

WARTABANGKA, PANGKALPINANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyetujui peraturan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *