Rencana Pengerukan Sungai Kurau Tahun 2022, Terancam Tak Terealisasi

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Rencana pengerukan Sungai Kurau, Kabupaten Bangka Tengah yang akan dilaksanakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung (Babel) dengan alokasi Rp300 miliar dari APBN terancam tak dikucurkan.

Pasalnya, sesuai kesepakatan pengerukan guna mengatasi kedangkalan alur sungai tersebut dilaksanakan setelah program pembangunan telah diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemkab Bangka Tengah.

Diketahui, pembangunan tersebut berupa perumahan guna merelokasi pemukiman yang berada di pinggir sungai Kurau.

 Sementara perumahan berdiri setelah ada pembebasan lahan dari Pemkab Bangka Tengah. 

Sayangnya, dua rencana ini belum dilakukan dan tidak terencana di Tahun 2022.

Mendengar hal tersebut, Komisi III DPRD Babel menggelar rapat dengar pendapat dengan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel dan satuan kerja dari Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Kamis (2/12).

“Pertemuan ini terkait dengar pendapat dari organisasi dan satuan kerja dari Bateng, perihal kegiatan pengerukan sungai dan pembangunan talud di perairan Desa Kurau, Bateng,” kata Ketua Komisi III DPRD Babel, Efredi Effendy.

Menurutnya, hal ini sangat penting dilakukan mengingat dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengerukan dan pembangunan talud sudah dikucurkan dari pusat sebesar Rp 300 miliar lebih melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Babel.

Sehingga sangat disayangkan jika pada Tahun 2022 ini tidak dapat terlaksana, sebab BBWS Babel tidak bisa melaksanakan kegiatan pengerukan dan pembangunan apabila warga masyarakat yang terdampak pembangunan belum direlokasi, maka dana tersebut akan dikembalikan ke pusat.

“Namun, sekarang ini terkendala pembebasan lahan dan relokasi pemukiman masyarakat. Pemkab Bateng sudah menyiapkan lahan relokasi, sedangkan pembangunannya dari Pemprov Babel, tapi di tahun 2022 ini ternyata tidak dianggarkan oleh Pemprov Babel untuk pembangunan rumah ini,” jelasnya.

Ditambahkannya, kedepan akan dilakukan pertemuan lanjutan antara Pemprov Babel dan Pemkab Bateng serta DPRD Babel, supaya ada kelanjutan dan kejelasan terkait realisasi pembangunan rumah bagi warga yang terdampak kegiatan tersebut.

“Nanti kami minta Ketua DPRD, Gubernur dan Bupati Bateng serta instansi terkait dapat duduk bersama, supaya ada tindak lanjutnya supaya pengerukan dan pembangunan talud ini dapat terealisasi. Kan sayang anggaran ini tidak dilaksanakan pembangunannya,” tandasnya. (*/ryu)

loading...

Check Also

Pemkot Pangkalpinang Komit Terapkan Keterbukaan Informasi Publik

WARTABANGKA, PANGKALPINANG– Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang berkomitmen menjalankan keterbukaan informasi publik seperti yang tertuang dalam …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *