Soal Penerapan LPG Card di Bangka Tengah, Ini Penjelasan Wakil Bupati Herry Erfian

WARTABANGKA.COM, KOBA – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menggelar rapat pembahasan pendataan konsumen LPG 3 kg di Ruang Rapat Wakil Bupati Bangka Tengah, Senin (12/7). Pembahasan penunjukan user maker program Brizzi LPG Card tingkat kelurahan/desa wilayah Kabupaten Bangka Tengah ini berjalan lancar.

“Program Brizzi LPG Card ini merupakan program yang sudah dicanangkan oleh Gubernur sejak Februari 2021 kemarin, namun terkendala masalah validasi data terkait siapa yang berhak menerima distribusi LPG tabung gas 3 kg ini,” kata Wakil Bupati Bangka Tengah, Herry Erfian.

Herry mengatakan sejauh ini distribusi LPG tabung gas 3 kg masih belum tepat sasaran, di mana masyarakat yang tergolong mampu bahkan masih menggunakan tabung gas 3 kg ini.

“Di mana kita ketahui bersama, selama ini distribusi LPG tabung gas 3 kg ini tidak tepat sasaran, padahal sebenarnya pemerintah sendiri memberlakukan adanya LPG tabung gas 3 kg ini diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah, tapi kenyataannya masih sangat banyak masyarakat yang tergolong mampu masih menggunakan tabung gas 3 kg, sehingga program Brizzi LPG Card ini dicanangkan sebagai salah satu upaya agar penerimanya tepat sasaran,” kata Herry.

Ia juga mengungkapkan bahwa salah satu penghambat dalam distribusi LPG tabung gas 3 kg yang tepat sasaran adalah validasi data di setiap kecamatan.

“Validasi data masih bermasalah, di Bangka Tengah yang benar-benar datanya terealisasi 100 persen hanya di Kecamatan Namang, namun untuk kecamatan yang lain kita akui belum,” ungkap Herry.

Ia mengakui bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sampai saat ini masih mengkhawatirkan masalah regulasi siapa yang berhak menerima LPG tabung gas 3 kg ini.

“Kami Pemkab Bangka Tengah khawatir, karena memang tidak ada regulasi khusus yang mengatur siapa yang berhak, tapi jika dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sudah memberikan peraturan terkait siapa yang berhak untuk menerima, tentu itu dapat menjadi acuan kita, sehingga masyarakat pun dapat menerima dengan senang hati peraturan yang diberlakukan,”kata Herry.

“Jika kita memiliki acuan, tentu semuanya akan jauh lebih mudah untuk perangkat desa, kelurahan, dan kecamatan dalam menentukan siapa yang berhak menerima LPG tabung gas 3 kg ini,” timpalnya.

Lebih lanjut, Herry menjelaskan sejauh ini untuk pengecualian yang menerima LPG tabung gas 3 kg ini adalah para ASN, Guru, TNI dan Polri, namun tidak semuanya dikecualikan.

“Sejauh ini untuk pengecualian yang menerima LPG tabung gas 3 kg ini adalah para ASN, Guru, TNI, dan Polri, tapi sekali lagi tidak semua TNI, Polri ASN dan Guru memiliki perekonomian yang baik, ada golongan 1 dan lainnya, di mana mereka masih berhak, untuk itulah semuanya masih kita koordinasikan dengan pihak Provinsi terkait regulasi tersebut,” jelas Herry.

Kata Herry, jika dari pihak Pemerintah Provinsi Bangka Belitung tidak memiliki regulasi tersebut, maka pihaknya akan membuat peraturan khusus terkait masyarakat yang berhak menerima LPG tabung gas 3 kg tersebut.

“Jika sudah dilakukan koordinasi dengan Pemprov dan ternyata tidak ada regulasi yang mengatur, maka kita (Pemkab Bateng – red) akan membuat peraturan khusus terkait hal tersebut, sehingga ada payung hukumnya yang menyatakan siapa yang berhak menerima LPG tabung gas 3 kg ini,” kata Herry.

Ia berharap untuk ke depannya dengan regulasi yang jelas, program yang ada dapat berjalan tanpa adanya gejolak dan Masyarakat yang menerima dapat terbantu.

“Saat ini kita masih tahap pendataan agar valid, sehingga diharapkan kedepannya tidak ada masalah baru dan masyarakat dapat terbantu,” harapnya. (RN)

loading...

Check Also

Pertamina Patra Niaga Menggelar Simulasi Operasi Keadaan Darurat Level 0 di Area Dermaga FT Pangkal Balam

WARTABANGKA, PANGKALPINANG– Pertamina Patra Niaga Region Sumbagsel melalui Fuel Terminal (FT) Pangkal Balam Kepulauan Bangka …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *